HMI Inbagteng Cyber Media

NETRALITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PEMILUKADA

2010-08-26T01:56:00.002+07:00

Oleh: Lukni Maulana *
(Peneliti Sciena Universe dan Nadzir Badan Wakaf Nusantara)

Tahun 2010 di berbagai daerah propinsi Jawa Tengah akan mengelar hajatan besar berupa pemilihan umum bupati dan walikota. Menilik dari data KPU di Jawa Tengah ada sekitar 17 kabupaten dan kota akan menentukan nasibnya lima tahun ke depan, pelaksanaan pemilukada tersebut hampir berlangsung bersamaan antara bulan april dan juni. Sehingga setiap daerah sibuk mempersiapkan rutinitas hajatan besar tersebut. Akan tetapi banyak problematika dalam melaksanakan pemilukada tersebut diantaranya ketidaksingkronan regulasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, kemampuan minimnya angaran keuangan daerah yang berbeda, pendataan penduduk, dan khusunya perilaku pemilih (masyarakat) yang masih bersifat pragmatis dalam memilih.
Dari hal inilah peran organisasi kepemudaan (OKP) sangat diharapkan untuk mengawal kebijakan pemilukada yang bersih. Karena organisasi kepemudaan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan sebagai agent of change (gerakan perubahan) dan sebagai kontrol sosial (social control) terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks inilah gerakan kepemudaan perlu melakukan pembenahan diri pada aras idealitasnya sebagai organisasi gerakan.

Hal ini mengacu pada sebuah kepentingan dan kebijakan organisasi untuk menempatkan dirinya di masyarakat. Pada umumnya organisasi kepemudaan memposisikan peta gerakan pada dua hal kekuasaan yaitu menjadi bagian pemerintah atau partai politik tertentu (patron-clien) dan oposisi (independensi). Namun ketika ada hajatan besar seperti pemilihan legislatif, presiden dan pemilihan gurbernur, walikota dan bupati hampir seluruh organisasi kepemudaan bergerak pada wilayah patron-clien dengan memposisikan dirinya dekat dengan partai politik tertentu dan mendukung salah satu pasangan kandidat.

Maka seakan gerakan kepemudaan menjadi anak emas yang mendapatkan posisi menguntungkan pada dataran praktisnya. Seharusnya gerakan kepemudaan tidak semestinya terbelengu pada wilayah patorn-clien dan mendapatkan keuntungan praktis akan tetapi belajar bagaimana merubah sistem yang buruk menjadi baik dan menjadi bagian masyarakat yang dapat mencerdaskan pendidikan politik.

Memang lahirnya demokrasi ditandai dengan masuknya era baru yang lebih menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat. Dari sinilah maka gerakan kepemudaan memperlukan formula baru dalam arah gerakanya dengan melakukan inovasi gerakan yang lebih membebaskan kaum tertindas dalam menyikapi pemilukada di Jawa Tengah.
Ada beberapa catatan yang semestinya menjadi kerangka berfikir organisasi kepemudaan yakni posisi kepemimpinan daerah, karena posisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan di daerah. Catatan tersebut diantaranya, setiap daerah berharap memiliki pemimpin yang bukan saja kharismatik dan bersih akan tetapi memiliki visi besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi daerahnya.

Pada sektor ekonomi dimana pasar bebas sudah mulai masuk, setiap daerah berada pada wilayah cengkraman kekuatan pasar. Dimana neoliberalisme menjadi anak turunan yang menjadikan setiap daerah di Indonesia seperti boneka untuk memenuhi selera pasar (neo-kapitalis). Maka nilai kekuatan lokal produksi daerah menjadi titik point pengembangan dan pembangunan kemandirian daerah.

Kemandulan sektor budaya sehingga mengalami kemunduran sense of advanced humanity (rasa kemanusia yang adil). Nilai-nilai budaya daerah perlu dijadikan sentral pengembangan karena arus globalisai semakin deras sehingga nilai kebudayaan lokal seakan tergerus oleh perkembangan zaman dan menjadi politik kepentingan luar negeri.
Organisasi kepemudaan menjadi bagian yang bertanggung jawab atas tatanan masyarakat yang lebih demokratis, salah satunya dengan memposisikan dirinya dalam pemilukuda. Oleh karena itu nilai utama perjuangan kepemudaan harus tetap ditegakkan yaitu mewujudkan lokalitas daerah dengan startegi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Konsekwensinya organisasi kepemudaan harus melakukan perjuangan untuk mengkonsolidasikan arah gerakan yang lebih memihak masyarakat bukan salah satu kandidat bupati/walikota. Karena organisasi kepemudaan berpijak pada suatu konstruksi realitas dinamika sosial yang mengedapankan keadilan dan kesejateraan bersama.

Walaupun masih banyak organisasi kepemudaan manjadi bagian dari organisasi masa tertentu dan menjadi bagian dari partai politik. Semestinya organisasi kepemudaan tidak mengedepankan materialime, pragmatisisme dan kepentingan sesaat, akan tetapi menjadi kontrol sosial pembangunan daerah. Oleh karena itu organisasi kepemudaan (OKP) harus melepaskan nilai-nilai kepentingan sesaat, termasuk hegemoni ideologis dan rezim partai politik tertentu.

Kemandirian
Setiap daerah memiliki keragaman dan keunikan tersendiri baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Kesemua bidang pembangunan sangat diharapakan demi kemajuan daerah yang lebih mandiri, karena kemandirian merupakan kebebasan dari intervensi. Maka setiap daerah harus mampu memiliki aspek kemandirian, baik kemandirian ideologis, politi, budaya dan ekonomi, pemilukada merupakan penentu menuju kemandirian lokal daerah.

Dari hal inilah organisasi kepemudaan juga harus memiliki visi kemandirian seperti layaknya daerah. Organisasi kepemudaan harus memiliki kemandirian ideologis yang merupakan pondasi awal dalam mengawal kebergantugan dari intervensi kepentingan yang tidak memihak masyarakat kecil. Karakter mandiri perlu ditanamkan pada setiap organisasi, karena dengan kemandirian setiap organisasi akan memiliki dan dapat memegang prinsip visionernya.

Maka sikap independensi organisasi menjadi taruhan, karena terikat erat dengan kepentingan tertentu. Faktor yang menyebabkan organisasi kepemudaan tidak memiliki sikap independensi karena organisasi kepemudaan memiliki kepentingan dan merasa miskin dan membutuhkan suntikan untuk dapat tetap survive. Faktor lain yakni sikap atau karakter organisasi, hal ini mempengaruhi dalam bersikap menjadikan organisasi tidak memiliki kedirian yang kuat dalam mengusung kepentingan masyarakat.

Organisasi kepemudaan harus mampu mengakomodir kepentingan bersama, yakni suatu gerakan yang dapat mendorong kekuatan dan pergerakan sosial ke arah tercapainya masyarakat yang lebih demokratis dan beradab. Menjadi lalu lintas ide kreatif dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan mampu menjadi pioner gerakan berbasis keilmuan dan mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Organisasi kepemudaan berbasis pembelaan kelompok marjinal, merupakan ruh gerakan yang komitmennya harus dijaga untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Perjuangan organisasi kepemudaan harus tetap berada dalam kerangka mengabdi kepada masyarakat. Maka harus mampu memposisikan dirinya pada kancah yang demokratis ini dalam mengawal pemilukada yang bersih dan bermartabat.

BASIC TRAINING HMI-MPO CABANG BOJONEGORO

2010-05-05T13:15:00.000+07:00

BOJONEGORO – Bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mutamakin Setiaji kelurahan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur diadakan pelatihan kader (LK) atau Basic Training HMI. Peserta berjumlah 7 (tujuh) orang, semogga menjadi generasi penerus yang mampu mewujudkan karakteristik HMI di kampus-kampus wilayah Bojonegoro.
Acara pembuakaan diadakan pada tanggal 1 Mei yang bertepatan dengan Hari Buruh. Basic training tersebut dibuka oleh pengurus Badko Inbagteng Akhi Lukni Maulana yang dihadiri oleh beberapa perwakilan mahasiswa, santri, masyarakat dan pengurus Yayasan Al-Mutamakin. Jadi suasana pembukaan sagat ramai dan meriah, ini dilihat dari antusias para tamu undangan.

Sambutan dari pihak Yayasan oleh Drs. Iman Sanusi, MM yang kebetulan juga merupakan alumni HMI dan pernah menjabat di DPRD Bojongoro masa bakti 2004-2009. Ia mengatakan bahwa HMI merupakan organisasi profesional maka untuk setiap aktifitas berharap juga untuk profesional dalam menerapkan disetiap kegiatan di HMI. Bapak Iman sangat berbahagia dan berharap HMI dapat berkembang maju di wilayah Bojonegoro dan dapat menjadi pioner perubahan Indonesia yang lebih baik.
Nanang Chosim selaku penggagas HMI di Bojonegoro berharap dengan hadirnya organisasi kemahasiswaan sebagai wadah gerakan intelektual dan dapat memberikan sumbagsih tatanan masarakat yang lebih baik, hal ini karena organisasi kemahasiswaan sekarang ini sudah tergerus pada wilayah pragmatis sempit. Ia juga mengatakan bahwa HMI harus mampu dan bisa menjadi organisasi mahasiswa yang bisa mengawali perubahan pada konteks ke-daerahan.
Pembentukan Cabang Persiapan HMI Bojonegoro menjadi tatangan baru sebagai sebuah tanggung jawab perkaderan. Deklarasi HMI cabang Bojonegora sudah dipersiapakan yang di back up langsung oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Mutamakin, dibuktikan dengan pembentukan sekretariat di kawasan pesantren tersebut yang di pimpin oleh KH. Ahmad Mudzakir. Sedangkan untuk sekretariat kota sudah ada rencana untuk di tempatkan di pusat kota Bojonegoro sebagai basis administrasinya.
Deklarasi tersebut direncanakan pada akhir Mei, untuk info lebih jelasnya dapat menghubungi Nanang Chosim di nomer HPnya: (081231423149). Yakin usaha sampai, itulah kata-kata pamungkas yang semoga dapat membangkitakan spirit dan semangat perjungan kader-kader HMI. (Lukni)

Analisa Politik Komitmen Pemerintahan SBY diskursus agenda 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2

2010-05-05T13:07:00.002+07:00

Oleh : Sindi Setyadi (Ketua Umum HMI Cabang Semarang)
“ Agenda 100 hari presiden merupakan tradisi yang dijadikan parameter masyarakat
untuk mengetahui komitmen dalam menjalankan pemerintahan
demi kesejaheraan rakyat ”
(Moch. Nurhasim S.IP.,M.Si, Peneliti Pusat Penelitian LIPI)

Agenda 100 hari presiden di Indonesia dimulai sejak Reformasi 1998. Melalui deklarasi ini presiden, wakil presiden beserta kabinet Indonesia bersatu jilid 2 memberitahukan kepada khalayak umum tentang komitmennya menjalankan pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Momentum ini tidak akan berlalu begitu saja karena bagi rakyat, ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Hal ini sangat dinantikan karena akan mmperjelas orientasi pemerintah dalam hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam penetapan prioritas program selama 5 tahun kedepan yang diawali dengan agenda 5 tahun masa pemerintahan tentu saja mengacu kepada sesuatu yang indah. Namun dengan tidak mengurangi esensi serta fokus kepada realisasi program, akan menjadikan pemerintah kredibel “mengurusi” negara. Komitmen yang diikrarkan identik dengan janji-janji kepada rakyat, agar rakyat tergiur kemudian larut dalam dinamika pemerintahan yang tidak kontrol dari rakyat yang kemudian hanya berorientasi kepada kekuasaan. Hal ini yang selalu menjadi sasaran tembak akademisi, politisi serta mahasiswa yang berada di garda terdepan perlawanan terhadap ketidakadilan ketika laju pemerintah mulai keluar jalur kesejahteraan rakyat.
Dalam prioritas agendanya secara umum dapat dibagi menjadi menjadi 3 item yakni: kesejahteraan masyarakat, penguatan demokrasi, dan keadilan. Dari ketiga item itu kemudian di derivasikan kepada kabinet untuk membuat agenda dimasing-masing departemen yang merujuk kepada visi besar diatas. Kita dapat mengambil sebuah contoh langkah pemerintah, yakni tentang kenaikan gaji menteri yang telah dianggarkan pada APBN 2010, baru beberapa saat akan memimpin negara ini sudah membuat langkah yang sangat memperlihatkan inkonsistensi janji politik dengan kebijakan yang baru saja dilaksanakan. Hal ini sangat disayangkan karena bersamaan dengan kenaikan gaji tersebut, subsidi untuk rakyat diturunkan, maka menjadikan berkurangnya subsidi pangan dan pupuk, serta dihapuskannya bantuan langsung tunai untuk rakyat. Dari satu kebijakan di awal pemerintahan saja sudah langsung menyakitkan rakyat, lantas kesejahteraan siapa yang dimaksud dalam program pemerintah tentang kesejahteraan rakyat. Dengan dalih tidak pernah naik gaji dalam 5 tahun terakhir dan perbedan dengan gaji para pejabat BUMN, ini samasekali tidak relevan jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang sedang terkena banyak musibah. Jelas ini pengingkaran terhadap kesejahteraan rakyat sebagai prioritas agenda 100 hari.
Laju pemerintahan dihiasi dengan ketidakberesan, diantaranya adalah kenaikan gaji menteri, lamanya langkah presiden dalam menuntaskan kasus KPK (yang tidak merealisasikan seluruh rekomendasi Tim 8 yang notabene bentukan presiden sendiri), berkeliarannya mafia peradilan, persaingan para penegak hukum (read:KPK, POLIRI dan KEJAGUNG), skandal bank century yang melibatkan petinggi negara, kriminalisasi kaum miskin (read:mbah minah,khalil, bashor, dll), penandatanganan FTA disaat para pengusaha belum siap, pembatasan hak berekspresi (read:prita dan george aditjondro) pengadaan mobil mewah seharga 1,3 Milyar, dll. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk mengevaluasi program serta para pelaku program tersebut agar mampu mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Namun rasanya hal ini sulit terjadi karena presiden sendiri mengtakan tidak akan ada resufffle meskipun ada ketimpangan didalamnya.
Dalam masa pemerintahan SBY jilid 2 ini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan dari jilid 1. Ini terbukti dengan krisis yang di alami bangsa ini yakni krisis kebangsaan, krisis kenegaraan, krisis kesejahteraan, dan krisis moral pejabat. Penentuan visi besar bangsa menjadi sebuah keharusan yang diprioritaskan sebelum menapaki program yang mewakili pemikiran kepala negara sebagai pimpinan tertinggi yang hanya mengarah kepda kesejahteran rakat. Revolusi nurani pun rasanya perlu digalakkan di papan atas pemerintahan agar mampu “kembali” menempatkan sebagai wakil rakyat yang sebenar-benarnya, bukan megarah kepada kekuasaan serta harapan partai, karena ketika sudah duduk di papan atas tidak memakai almamater partai, melainkan berbicara atas nama nafas rakyat.
Realisasi program 100 hari SBY jilid 2 ini merupakan penentu “kredibilitas” nya dalam menjalankan pemerintah yang sarat dengan gejolak. Meskipun tidak ada peraturan hukum yang menyatakn bahwa gagalnya agenda 100 hari berarti kegagalan pemerintah, namun dalam pandangan rakyat, kelayakan presiden diuji dengan realisasi keseriusan komitmen program yang sudah digulirkan. Rakyat telah bermetamorfosa menjadi parlemen jalanan independen yang akan selalu

memekikkan perlawanan atas segala bentuk inkonsistensi pemerintah. Hal ini yang seharusnya benar-benar dipahami pemerintahu untuk tidak bermain api dalam sekam, karena rakyat selalu siap dengan air perlawanan yang akan mematikan api penindasan dan ketidakadilan.
Mendatang, 28 januari menjadi momentum besar-besaran aliansi masyarakat yang ingin melampiaskan kekecewaan atas apa yang telah diperlihatkan pemerintahan. Mahasiswa sebagai pioneer perjuangan telah merencanakan penguasaan gedung DPR-MPR dan Istana negara seraya meneriakkan tuntutan diantaranya SBY mundur yang kepanjangannya adalah Sri Mulyani, Budiono dan Yudhoyono mundur. Aliansi 30 kampus di Jakarta dan Petisi 28 adalah diantaranya yang akan meramaikan momentum itu dengan 20.000 massa aksi.
Melihat kondisi ini, maka HMI sebagai organisasi gerakan perjuangan juga mengemban misi penyadaran dan revolusi nurani untuk mengupayakan perbaikan konsepsi paradigma pemerintahan menuju peradaban yang di Ridloi Allah SWT. Dengan melihat sebuah realitas, tidak lantas terseret kedalam pandangan mayoritas yang menyesatkan, namun tetap memegang teguh kebenaran idealisme sebagai trendsetter paradigma keadilan. Dengan sebuah harapan yang salah satu diantaranya dengan mengadakan kajian straegis ini sebagai wujud partisipasi dan eksistensi perjuangan HMI. Dengan harapan supaya peserta akan dapat mengambil substansi materi diskusi yang kemudian menjadi manifesto aksiologi mahasiswa yang berdiri di garda terdepan perlawanan terhadap keidakadilan

PELANTIKAN CABANG SLEMAN

2010-04-25T15:56:00.001+07:00

SLEMAN, - Pengurus baru HMI Cabang Sleman menyatakan siap untuk memimpin roda organisasi yang bagaikan kapal yang tidak ingin hanya berhenti di dermaga.
Selamat atas pelantikan HMI Cabang Sleman semoga dapat menakodahi untuk tercapainya masyarakat yang di Ridhoi Allah.

PERBANDINGAN HUKUM PERCERAIAN ANTARA INDONESIA DAN PAKISTAN

2010-04-25T15:47:00.000+07:00

Oleh: MUhaz Ali Jidzar
(Sekretaris Umum HMI Cabang Semarang)

Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wata’ala, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan apa yang tersebut di atas. Bahkan hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.
Maka merupakan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wata’ala juga, bahwa manusia tidak dibebani oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu ketika kehidupan rumah tangga yang tadinya merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti neraka maka talak bisa jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami istri dari prahara tersebut.ni jika suami istri memandang bahwa permasalahan sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar-benar sudah menghendaki perpisahan. DOWNLOAD FILE PENUH

SIMBOL-SIMBOL SEMESTA KEPEMIMPINAN

2010-04-08T20:01:00.001+07:00

Dering suara handphone berbunyi, begitu nyaring sehingga simbol-simbol semesta alam tidak lagi ragu untuk berpartisipasi atas kemajuan teknologi. Namun ia tidak membuka langsung isi simbol semesta itu, dering itu berbunyi lagi. Pada waktunya terbukalah, ternyata ada sms masuk sampai dua kali dengan satu pertanyaan dan dua nomer yang berbeda. Isi sms itu berbunyi, “Kapankah seseorang layak untuk menjadi pemimpin”.
Jika dicermati pertanyaan itu sangat sederhana, namun ketika dirasakan begitu sulit untuk menjawab. Kesederhanaan pertanyaan dan begitu lugu, kalau orang mengangap pertanyaan itu sebagai sebuah keanehan. Karena hal tersebut merupakan eksistensi dirinya yang semesti ia sadar akan status dirinya

Maukah engkau menjawabnya, tentu harus dijawab karena itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban ha ha ha. Ya begitulah, semestinya ada realita.
Sejatinya fitrah manusia terlahir ke dunia mendapatkan fungsi eksistensi untuk menjadi pemimpin hal ini sudah di isyaratkan sang khalik dalam kitab suci al-Qur’an. Eksistensi kepemimpinan manusia berupa amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Hal ini mengisyaratkan peran manusia untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Mengapa harus menjadi pemimpin dibumi, sebab tidak ada yang sanggup menerima mandat dari Allah untuk menjaga kedamaian semesta selain manusia.
Jin, setan, hewan dan malaikatpun tunduk kepadamu. Itulah peran terbesar manusia, sehingga manusia tidak harus berbangga diri menjadi khalifah dan ketundukan mahluk lain. Tapi dapat memikul amanah tersebut sebagai mahluk yang diberi kelebihan akal pikiran yang tidak diberikan kepada mahluk lain.
Anehnya kenapa menjadi khalifah dibumi. Ada sebuah pesan bahwa manusia tercipta dari al-Alaq (tanah), turab (lumpur), sari pati tanah dan air mani. Manusia tersusun dari partikel-pertikel dan zat bumi. Sehingga manusia memiliki jati diri simbol bumi, karena bumi terdapat dua belahan air sebagai lambang kehidupan dan tanah sebagai telapak kaki keseimbangan gravitasi. Keseimbangan dan kehidupan itulah pertautan diri manusia sebagai sebuah komponen yang utuh.
Itulah kiranya, kapan manusia layak menajdi pemimpin yakni ketika manusia sudah waktunya menghirup udara dunia. Namun itu hanya membincang pemimpin dari segi perannya, belum lagi membincang fungsi.
Dalam berkehidupan dimasarakat itulah yang akan menjadikan status mengapa menusia layak menjadi pemimpin. Hal ini terkait dengan fungsi manusia sebagai mahluk sosial yang berhubungan langsung dengan komunitasnya.
Eksistensi kepemimpinan di masyarakat inilah yang memetakan mengapa manusia layak menjadi pemimpin. Seolah kata pemimpin menjadi sempit yakni menjadi pemimpin organisasi, masyarakat bahakan presiden. Padahal ketika ia menjadi presiden, gurbernur maupun ketua organisasi itu hanya sekedar fungsi kepemimpinan.
Munculaya seorang pemimpin bukan sekedar tiba-tiba hadir, akan tapi memang mereka ada dan diadakan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam ranah fungsi, manusia di didik untuk menjadi pemimpin dengan cara berorganisasi. Sebab organisasi merupakan adalah salah satu kawah condrodimuko atau tempat pengodokan untuk siap memimpin. Organisasi menjadi basis pencetak sosok pemimpin yang memiliki jiwa kesatria memiliki ketahanan mental dan pola pikir yang inovatif serta kritis.
Organisasi mengajarkan kekuatan kerjasama, karena di dalamyna terdapat berbagai macam karakter dan bahkan kepentingan dalam konteks kemuskilan diri. Di situlah muncul perbedaan bukan atas kepentingan individu atau kelompuk tapi atas satu visi bersama untuk mewujudkan kesadaran mencapai tujuan bersama (common purpose) demi tercapainya iklim yang dinamis.
Kesadaran visi kepemimpinan (unity of commond) harus dimiliki tiap mereka yang memiliki jiwa ksatria. Hal ini untuk menjadi poros kebersamaan dalam hal sense of belonging and sanse of responbility. Namun hal yang paling mendasar dan sangat mendesak adalah kreatifitas konflik, intern kebijakan dan dinamisasi struktural atas perbedaan yang akan muncul dalam wadah kejamaahan.
Di situlah tempat manusia menjadi pemimpin baik organisasi kepemudaan, mahasiswa, kemasyarakatan, sekolah maupun ikatan remaja. Seperti ungkapan diatas itu hanya sebagai batas fungsi kepemimpinan.
Fungsi kepemimpinan memunculkan berbagai macam kepentingan sehingga seolah-olah kata “pemimpin” menjadi suatu yang nikmat, memiliki kedudukan tinggi dan mendapatkan nilai kewibawaan. Sehingga para manusia sibuk untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin.
Bakan anehnya mereka saling berebut untuk menjadi pemimpin. Jika dipandang memang terbayang bahwa menjadi pemimpin itu seperti duduk di kursi yang tinggi dan memiliki prajurit-prajurit yang siap digerakan dan diperintah.
Sehingga kata kepemimpinan menjadi istilah yang sangat sempit. Padahal itu hanya sebatas fungsi dirinya menjadi orang di masyarakat. Sungguh aneh kirannya seseorang berebut untuk menjadi pemimpin dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapati tampuk kepemimpinan, padahal setan, jin dan malaikat menolak untuk menjadi pemimpin. Namun enak sekali ya, jika menjadi pemimpin hanya sebatas fungsi he he he.... Terserah inilah simbol semesta kepemimpinan.
Bertanggung jawablah atas dirimu, setelah mampu cobalah bertanggung jawab atas orang lain dan memainkan tanggung jawab bukan di permainakan tanggung jawab. Saatnya engkau memimpin..!

Lukni Maulana
Semarang, 30/03/10
Hotel Patra Covention
Debat Kandidat Calon Walikota Semarang
(Anis, Bambang Raya, Harini, Farchan dan Soemarmo)

SEMINAR DAN PELANTIKAN PENGURUS HMI CABANG SEMARANG PERIODE 2010-2011 M

2010-04-06T11:24:00.002+07:00

HADIRILAH SEMINAR DAN PELANTIKAN PENGURUS HMI CABANG SEMARANG PERIODE 2010-2011 M

HMI Cabang Semarang akan ada hajatan besar untuk melangsungkan estafet perjuangan di wilayah kesemarangan. Maka HMI Cabang Semarangpun mengadakan berbagai macam persiapan untuk acara pelantikan kepengurusan satu tahun ke depan.

Seminar dengan bahasan seputar, "Strategi Gerakan Kota”
Dengan tema,“ Resolusi Tata Ruang Kota Semarang antara Kebijakan Pemerintah dan Nasib Kaum Mustadz’afin ”

Acara tersebut akan dilaksanakan pada:
Hari/ tanggal : Ahad, 11 April 2010
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : Aula IKIP PGRI Semarang

Diharapkan kepada seluruh kader, simpatisan dan seluruh masyarakat yang sangat menghargai perkembangan tata ruang kota untuk bisa menghadiri demi rasa persaudaraan untuk kemandirian bangsa.
Sekian dan terima kasih semoga menjadi jalinan ikatan silatuhrahmi.

LK 1 dan Pelantikan HMI Cabang Surabaya

2010-04-06T11:20:00.003+07:00

Selamat atas pelatihan kader basic training HMI Cabang Surabaya dan Pelantikan pengurus baru Cabang surabaya.
Setiap kader adalah roda bergulirnya suatu peradaban. Semoga kader-kader di wilayah Surabaya ataupun ekxstrinier LK1, mampu menjadi mujtahid yang mampu memeperjuangkan perannya sebagai mahasiswa dan mahluk sosial pada umumnya.
Begitu juga pengurus baru HMI Cabang Surabya mampu menjadi pioner keberlangsungan untuk turut bertanggung jawab atas tatanan masyarakat yang di ridho Allah. Dapat emngemban amanah sebagaimana mestinaya dan mampu mengamalkannya sebagai bentuk kebajikan publik.

HMI Inbagteng Bersuara di TVRI "Aksi Mahasiswa Yang Damai"

2010-03-13T22:43:00.009+07:00

(HMI-ICM) Pada Hari Selasa, 8/03/2010 Puji Hartoyo Selaku Sekretaris HMI Badko Inbagteng di undang oleh TVRI Yogyakarta. Dalam acara "Dialog Publik" yang bertemakan Menggagas Aksi Mahasiswa Yang Damai, pada saat itu hadir sebagai panelis kedua, Ari Sujito Sosiolog yang juga Dosen UGM. Dalam perbincangan yang cukup hangat sekitar 60 Menit. Puji Hartoyo mendapatkan kesempatan pertama untuk berkomentar, "fenomena aksi Chaos antara mahasiswa dengan aparat keamanan, jika kita flashback ditahun '66 aksi tritura, tahun '74 yang kita kenal dengan peristiwa "Malari" dan reformasi '98 dimana aksi-aksi tersebut telah banyak memakan korban di pihak mahasiswa, sehingga dinamika aksi demonstrasi masa kini yang berujung hingga kerusuhan itu sesuatu yang dapat dipahami". Ari Sujito menambahkan "Demostrasi adalah sebuah Penggalangan masa, sehingga sangat dimungkinkan dari sekumpulan masa dapat sewaktu-waktu terjadi konflik karena disebakan heroisme masa yang terkadang sulit untuk di kontrol oleh Perangkat aksi". Moderator mencoba menarik pada fenomena aksi yang ada sekarang seperti kasus yang ada di Makasar, mengapa sampai terjadi kericuhan.

"Aksi yang terjadi di makasar, menurut pandangan saya itu sudah melampaui kewajaran, sebab disertai dengan pemblokiran jalan, perusakan hingga memancing kemarahan masyarakat dan saya juga membaca ada unsur-unsur kepentingan yang bermain" ujar Puji Hartoyo menanggapi pertanyan. Dari Ari Sujito, "Menurut penilaian saya kerusuhan yang terjadi di Makasar akibat aksi mahasiswa itu bukan "gerakan ekstra parlementer yang intelektual"

Sebelum acara ditutup Puji Hartoyo membuat pernyataan klarifikasi aksi di Makasar dan di beberapa kota lain yang dilakukan HMI yang menuai kerusuhan adalah yang dikenal dengan HMI-Diponegoro (HMI-Dipo), bukan HMI yang berada dalam koordinasi kami yaitu HMI- Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO). Puji Hartoyo menambahkan," Saya menjamin bahwa aksi yang dilakukan HMI-MPO diwilayah koordinasi kami terkait dengan "Kasus Century" berlangsung damai. "Seharusnya aksi mahasiswa mengedepankan "Pesan dalam Aksi" dan Tidak Mudah terprovokasi dengan hal-hal yang menyebabkan pesan aksi menjadi kabur, kemudian ia juga melihat bahwa keadaan saat ini berbeda dengan era-orde baru sehingga aksi yang di selimuti dengan kekerasan tidak relevan lagi perlu adanya modifikasi atau kreatifitas supaya aksi dapat menarik simpati masyarakat dan berlangsung damai".

Kesimpulan dari moderator Mahasiswa seharusnya dapat lebih dewasa dalam melakukan aksi karena mahasiswa adalah kaum intelektualnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pada pemerintah, sehingga ia menghimbau agar aksi mahasiswa dikemudian hari dapat berlangsung dengan damai.

Rapat Koordinasi Cabang

2010-03-09T18:44:00.004+07:00

Segala puji bagi Allah semesta alam yang telah menganugerhkan kita semua tali silahtuhrahmi. Sebagai sebuah ikatan kebersamaan. Maka tali itu perlu di perkuat dengan jalinan kasih dan sayang. Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan baginda Nabi Muhammad yang telah menyajikan islam dengan ketenangan batin dan ketegaran jiwa untuk umatnya.

Dengan ini kami mengundang kepada cabang-cabang di wilayah Indonesia Bagian Tengah untuk dapat menghadiri acara Rapar Koordinasi Cabang.
Acara tersebut akan di laksanakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, tanggal 11 Maret 2010
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Cabang Wonosobo
Agenda : Konsolidasi Antar Cabang

Semakin kita berfikir dan terus berfikir maka pikiran itu hanya menjadi buah pikiran. Maka dari kosolidasi antar cabang di tingakatan wilayah indonesia bagian tengan sebagai sebuah prespektif untuk menemukan buah pikiran yang dapat membangkitan semangat kebersamaan demi terwujudnya tatanan perjuangan dan perkaderan.

Oleh karenanya mari bersama-sama menjalin tali keakraban yang dapat mempersatukan untuk menemukan langkah startegis demi HMI ke depan.

ANTARA HMI, ORGANISASI DAN ORANG TUA

2010-03-09T18:38:00.002+07:00

Oleh: Muamar TAUFIK
(Mantan Sekretari Umum HMI Cabang Semarang Periode 2008-2009)

Dalam menjalani HMI atau bahkan baru memulai (proses), banyak dari kaita yang punya kendala dari orang tua. Kebanyakan orang tua menghendaki kuliah anaknya tidak terganggu oleh apapun, termasuk organisasi. Niat beliau rata-rata memang menginginkan kuliah sebagai jaminan kerja dimasa depan. Hal ini tidak sepenuhnya salah kita, karena memang konstruksi sosial kita memaksa untuk bersikap seperti itu.

Kalau sudah dipikirkan dari sekarang, itu telah menjadi tujuan. Saat ini anggap saja kuliah sebagai salah satu ’amr yang mesti kita tunaikan. Perkara akhirnya seperti apa dan jadi apa, lakoni saja suka dan dukanya. Dalam konteks ini sebanding dengan melakoni HMI anggap sebagai salah satu ’amr. Bagaimana bila akhirnya benturan antara HMI dangan kuliah. Nah disinilah menariknya, dimana manusia di uji untuk mengambil keputusan orang lain hanya berhak sumbang saran. Keberanian merangsang resiko pada keputusan diri adalah luar biasa. Disitulah mulianya keputusan yang sungguh dan mantap, salah pahala 1 dan 2 menarik bukan!

Tempat kreatifitas mesti dipompa yang penting pertama itu dulu jangan memberi stigma pada orang tua. Sangat logis bila didalam keluarga ada arah yang sejalan tapi pasti akan ada gesekan atau bahkan tubrukan, contohnya para orang tua saat ini memang memaknai organisasi sebatas sebagai kegiatan bukan sebagai sebuah perjuangan. Bahkan sebagian kitapun masih memaknai seperti itu. Sedemikian sehingga kewajiban berjamaan dalam perjuangan (organisasi) bukanlah mempunyai makna sebagai kewajiban tetapi hanya sebuah sambilan dari aktifitas yang dianggap utama, kuliah. Ketika saat pasca kuliahpun, berjamaan dalam perjuangan masih sebagai sambilan dari kesibukan kerja dan berumah tangga. Itupun kalau sempat dan hal ini memanga cukup berat.

Di HMI serbenarnya kita berharap mampu meluruskan niat hidup kita ada contoh sematik antara melempar dan memukul. Tentu amat beda antara sandaran dan alat. Bila masih ada suatu mahluk yang jadi sandaran, mka ia harus dilempar karena dia hanya butuh alat untuk menjadi sandaran yang tepat, apalagi kalau bukan sang khalik. Telah banyak sejarah jatuh bangun para kadernya dalam upaya menyamakan persepsi dengan rumah. Banyak yang akhirnya menyerah, tidak sedikit pula yang sukses dan tentunya tidak begitu saja menerima hasilnya, banyak suka duka yang mesti dijalani dan dimaknai.

Walau akhirnya mereka DO, tidak jadi PNS, rumah masih ngekos semuanya menjadi ujian. Tentu Allah akan membuka pintu hati orang-orang terkasih di sekitar kita, di keluarga yang paling utama adalah kebahagiaan untuk kedua orang tua.

Terima kasih ayah dan ibu, doa dan cinta padamu isdya Allah selalu teriring dalam langkah kami, dan doa ridhomu tak henti kami harap senakal apapun diri kami maafkan.
Memang kehidupan adalah pilihan, hidup adalah perjuangan perjalanan yang penuh koskwensi. Tidak ada yang dapat dipungkiri di dunia ini. Semuanya penuh dengan berbagai macam alasan, tetapi bagaimanapun hidup ini adalah pilihan. Tidak ada niat sedikitpun dari kamu menyakitimu, tidak menghormatimu, kami hanya berlatih mengasah keyakinan dan berlatih mengambil keputusan serta berlatih menanggung resiko suka dan derita doakan kami untuk tidak menyerah.
”Semoga Allah meridhoi. Amin”
”Di didikasikan untuk kedua orang tuaku dan adik-adik kader HMI Semarang”

Pengurus Lapmi Cabang Yogyakarta Resmi Dilantik

2010-03-09T18:08:00.002+07:00

Yogyakarta – Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Lapmi) HMI Cabang Yogyakarta periode 1430/1431 H-2009/2010 M telah dilantik, Minggu (28/2) di seketaritan HMI Cabang Yogyakarta. Pelantikan Pengurus Lapmi baru ini diharapkan mampu berperan dalam membangun kembali gerakan HMI Cabang Yogyakarta selama periode kedepan.

Danang Trihartanto Ketua HMI Cabang Yogyakarta mengatakan, Lapmi Cabang Yogyakarta diperiode terdahulu pernah mengalami masa kekemasan. Dimana pada masa tersebut karya Lapmi dengan media tabloid “ Warta Himpunan “ karyanya selalu dinanti dan ditunggu oleh semua orang karena mempunyai karakter media dengan pemikiran kritisnya. Oleh karena itu, kata dia, Lapmi dipengurusan baru ini setidaknya mampu menjadi wadah perubahan dan mengembalikan kejayaan Lapmi yang sebelumnya pernah ada.

“Selain itu setidaknya Lapmi Cabang Yogyakarta mampu menjadi media alternatif dari media-media yang telah ada, karena seperti saat ini terjadi, peran media masih tidak lepas dari peran pemilik modal, sehingga independensi media sebagai media pengontrol kurang berperan,” ujar Danag dalam sambutanya.

Selain Itu, Lutsfi Siswanto Direktur Lapmi Dimisioner berpesan pada pengurus Lapmi terpilih dengan mengatakan, Lapmi sebagai lembaga Pers HMI memang berperan sangat sentral terhadap apapun yang ada di HMI Cabang Yogyakarta untuk dapat diketahui semua eleman masyarakat. “Peran pentingnya Lapmi sebagai lembaga persnya HMI diharapkan dapat memotifasi pengurus baru untuk lebih menigkatkan profesional dalam bekerja,” tegasnya.

Hal senada juga diugkapkan Directur Lapmi terpilih Muhammad Ismail. “Lapmi tidak akan bisa berjaya jika tidak adanya peran dan dukungan dari semua pihak yang ada tingkat HMI Cabang Yogyakarta,” ujarnya. Untuk itu, kata dia, bagi kader HMI yang menyukai jurnalistik bisa ikut bergabung dan belajar bersama dalam wadah Lapmi.

Selain Pentikan, HMI Cabag Yogyakarta juga memperkenalkan web HMI Cabang Yogyakarta baru dalam situsnya www.hmijogja.org. Adanya web baru ini diharapkan dapat menjadi media alternatif khususnya dalam menjadikan HMI lebih maju dan terdepan. (M.Ismail).

Pengurus Lapmi Cabang Yogyakarta 2009-2010:

Direktur : Muhammad Ismail

Seketaris : Yoko Astagini

Pemimpin Redaksi : Novia Mardhatillah

Reporter : Uli Febriani

LPJ SEMARANG TERASA DINAMIS

2010-03-09T18:02:00.005+07:00

Pembahasan sidang pleno, dari pembacaan Tartib, Pemilihan Ketua Sidang Tetap telah dilalui dengan baik. Pergulatan dan perang argument terus berlanjut, Sidang demi sidang masih terus bergulir. Akhirnya, masuk pada detik-detik pembahasan Laporan pertanggungjawaban Cabang Semarang periode 1430 – 1431 H/ 2009-2010 M.

Kali ini adalah momen dimana harga diri dari kepengurusan HMI Cabang Semarang dipertaruhkan. Apakah diterima atau ditolak. Pasalnya, banyak evaluasi yang di sampaikan kader dari masing-masing komisariat yang tidak sepakat dengan apa yang di sampaikan pengurus Cabang. Pertanyaan dan jawaban adalah keniscayaan. Jadi, keterbukaan dari setiap kegiatan harus dipertanggungjawan.

Pembahasan Laporan pertanggungjawaban semakin memanas. Manufer pertanyaan antar kubu kian bergulir. Pembahasan tidak menemukan ujung pangkalnya. Lobi-lobi pun dilakukan. Untuk menuju satu hal. Yaitu kesepakatan. Akhirnya, detik-detik akhir keputusan, dari sembilan komisariat, delatan komisariat menyatakan menerima, dan hanya satu komisariat yang menolak. Pukul 21.15 WIB, akhirnya keputusan diambil. Pengurus HMI Cabang Semarang periode 1430-1431 H/2009-2010 M dinyatakan demisioner. Dengan catatan yang memuaskan. Yaitu Laporan Pertanggungjawaban diterima.

Agus Tohir, Ketua Cabang Semarang mengatakan “Sudah menjadi keputusan bahwa konferensi akan membuahkan hasil, baik itu diterima atau di tolak. Jadi, keputusan diterimanya Laboran Pertanggungjawaban HMI Cabang Semarang, adalah sebuah bentuk apresiasi kader HMI Cabang Semarang terhadap kinerja Cabang yang baik. Namun, yang terpenting adalah semoga kepengurusan yang akan datang dapat mengemban amanah dengan baik dan menjadikan HMI Cabang Semarang lebih maju dan berkualitas.

Selamat atas terpilihnya akhi SIndi Setyadi sebagai formaturiat HMI Cabang Semarang 1431-1431 H

Muhammad Hanafi

Direktur LAPMI HMI Cabang Semarang

PEMENTASAN, BUDAYA DAN TEATER

2010-03-09T17:58:00.003+07:00

Adanya kesadaran bahwa proses belajar dan pembelajaran adalah merupakan proses komunikasi membawa implikasi-implikasi yang sangat penting dan mendasar bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan serta hakikat proses belajar dan pembelajaran itu sendiri. Selain itu, kegiatan komunikasi juga dilakukan atau diperlukan oleh manusia karena manusia tidak dapat selamanya memperoleh pengalaman langsung (firsthand experiences) didalam hidupnya karena adanya keterbatasan dalam waktu, biaya, sarana dan prasarana dan sebagainya. Oleh sebab itu seringkali kita hanya dapat memperolehnya melalui pengalaman tidak langsung (secondhand atau vicarious experiences) yang kita dapatkan dengan jalan membaca, mendengar, melihat gambar dan sebagainya.

DOWNLOAD
1. PERLENGKAPAN LOMBA, KARNAVAL KELILING, PEMENTASAN, BAZAR BUKU DAN DISKUSI FORUM ANAK
2. NASKAH TEATER ANAK ”BROTOKOLO”
3. MUSIKALISASI PUISI ANAK ZAMAN
4. ORASI PUISI DAN BUDAYA.

Kader dan "Guardian" Konstitusi HMI

2010-02-24T19:20:00.021+07:00

(HMI-ICM) Musuh utama kebenaran bukanlah institusi-institusi dari pembawa kebenaran tersebut seperti lembaga, negara ataupun ritus-ritus kebenaran, tapi adalah "ketersembunyian" dan "ketertutupan" (Martin Heidegger). Apa sebenarnya pesan dibalik kata-katanya tersebut secara filologi ia ingin mengatakan bahwa seringkali kita menggap musuh kita yang paling jelas adalah institusi-institusi pembawa kebenaran-kebenaran. Pada hal jauh secara strutural musuh dari kebenaran adalah ketika ada yang di sembunyikan atau ketertutupan pada kebenaran itu sendiri. Ketersembunyian dan ketertutupan ini orang sering menggap itu adalah "kesalahan" sebagai oposisi biner dari kebenaran padahal bukan itu yang dimaksudkan dengan keduanya, yang dimaksudkan Heidegger dengan ketersebunyian dan ketertutupan dalam arti sebenarnya

Sebuah kebenaran mungkin juga tidak selamanya akan benar mungkin juga salah, tapi ketersembunyaian dan ketertutupan adalah bentuk "penghianatan pada kebenaran" karena ia walaupun ia berada dalam struktur kebenaran namun ia secara diam-diam, ia menjadikan sebuah kebenaran tidak lagi menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Selain itu ketersembuayian dan ketertutupan juga merupakan bentuk "manipulatif kebenaran" yang membuat suatu kebenaran bisa menjadi sesutu yang arbiter bahkan menjadi paradox karena disatu sisi ia bisa mejadi "kebenaran" namun disisi yang lain ia menjadi "kesalahan".

Beberapa ilustrasi di atas tentunya ini menjadi gambaran bagaimana sebenarnya kita sebagai kader HMI tidak perlu membuat ketersembunyian dan ketertutupan pada kebenaran dalam organisasi ini, bisa dikatakan ini adalah sebuah bentuk penghianatan pada kebenaran. Sudah terlalu banyak ketertutupan dan ketersebunyian dalam negara ini di HMI kita diajarkan untuk belajar mengatakan yang sebenar-benarnya tentang suatu kebenaran, bukan manipulatif-manipulatif dari kebenaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam pencapaian cita-cita HMI. Sebagai organisasi yang cukup berumur kita sudah banyak belajar tentang bentuk-bentuk penghianatan dalam organisasi ini ataupun di negara ini akankah kita menambah penghianat-penghianat baru kedepannya. Bentuk kebenaran yang kita punya mungkin hanya konstitusi yang merupakan buat manusia yang memiliki kurang dan lebihnya, tapi sebagai organisasi yang menjujung kebenaran kolektif yang kita rumuskan bersama tentu saja ini tidak boleh dihianati oleh kader HMI sendiri.

Setiap kader adalah "Guardian" Konstitusi HMI, ini sebagai konsekwensi logis ketika masuk dalam organisasi ini mungkin itu berat dan memaksa. Tapi sebagai mana kata Satre "Manusia bertanggung jawab dengan Eksistensinya sendiri, setiap eksistensi yang dilakukannya cepat atau lambat akan berpengaruh pada eksistensis orang lain". Apa lagi kita telah terikat pada kostitusi kita, ini akan membuat kita akan semakin lebih berhati-hati lagi pada setiap tindakan kita karena setiap tindakan kita adalah cermin sejauh mana kita telah mengamalkan konstitusi kita. Sehingga tidak perlu ada penghianatan pada konstitusi kita ini kepada setiap kader, karena ini sama saja kita menghianati eksistensi kita sendiri dalam organisasi ini. Tanggug jawab yang lain selain kita bereksistensi dalam kostitusi HMI, tentu saja kita sebagai kader kita juga harus menjaga konstitusi dari bentuk penistaan apapun juga sebagai kader kita tidak bisa tinggal diam ketika konstitusi sebagai kristalisasi gagasan kita bersama sebagai kader dihianati oleh siapapun juga termasuk kader kita sendiri. Tugas kita adalah saling mengigatkan sesama kader bersama-sama menjaga dan mempelajarinya dengan penuh tanggung jawab. Ini sebagai bentuk janji kita menjaga eksistensi organisasi ini sampai kapanpun juga.

HMI akan tetap ada sebagai organisasi yang eksis, selama setiap kadernya menjaga konstitusinya, karena hanya inilah bentuk ikatan kita yang utama dalam organisasi ini. Tanpa konstitusi kita akan terpecah belah dalam eksisitensi kita masing-masing, sehingga tidak ada lagi "himpunan" dalam organisasi ini yang ada hanyalah individu-individu tanpa ikatan yang tidak jelas baik secara ideologi maupun visi dan misi (cita-cita). Satu lagi bentuk simbolis yang harus kita pahami adalah bentuk simbol/lambang HMI yang berbentuk "perisai" dari zaman dahulu perisai adalah lambang/berarti "perlindungan" apa arti itu bagi setiap kader. Artinya bahwa sebagai kader HMI kita harus terus menjaga HMI sampai kapanpun tidak terkecuali dengan yang ada didalamnya termasuk konstitusi, sehingga bagi siapa saja baik kader maupun bukan,. baik ia pemimpin HMI ataupun kader baru siap saja yang mencoba mengingkari segala kebenaran dengan menjadikanya tersembunyi atau tertutupi kita pantas untuk bertindak dan menggugatnya sebagai bentuk kita menjaga eksistensi HMI.

PANDUAN MEMBUAT BLOG, EMAIL DAN FACEBOOK

2009-12-23T10:01:00.001+07:00

Salam perjuangan temen2.
Dengan ini pihak redaksi berusaha menerbitakan dalam bentuk elektronik buku
Karena media cetak sangat mahal.
Maka dari itu segera download.
ini panduan membuat blog bagi pemula.
Hanya dengan 1 jam dilayar komputer anda dijamin bisa membbuat blog.
Di dalamnya dibuat materinya secara step by step.
Selain pembuatan blog juga di tambah dengan pembautan alamat email dan facebook.
Silahkan bagi temen-temen yang ingin mendownloadnya.
Ingat ini hanya usaha saya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada sesama.
Jika ada kesalahan mohon maaf.
Kami atas nama redaksi hanya bisa berpasrah diri dan berusaha selalu
Silahkan Klik link dibawah ini:

DOWNLOAD

Konsolidasi Pra Raker

2009-12-13T00:53:00.006+07:00

(HMI-ICM, Jogyakarta) This is it, Setelah lama beristirahat pasca pelantikan bulan lalu pada tanggal 9/12 Pengurus HMI Badko Inbagteng siap melakukan kerja dan meneruskan estafeta amanah yang diberikan pengurus yang lama. Pada hari itu agenda yang ingin kami laksanakan adalah Rapat Konsolidasi Pasca Raker tujuan dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, Silaturahmi antar pengurus; yang kedua, Shering bersama tentang beberapa program yang ingin di sampaikan dalam Rapat Kerja. Pada Rapat tersebut, dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, Bidang Kastrat, Bidang Media dan Informasi (Bidang Perkaderan pada saat itu izin). Rapat itu diadakan di Fakulatas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Beberapa hasil dari rapat itu adalah adanya kesepakatan bersama bahwa dikarenakan Pengurus Badko HMI Inbagteng masing-masing saling berjauhan dan memiliki kesibukan masing-masing maka kami bersepakat membangun komunikasi via cyber. Bentuk komunikasi tersebut adalah seperti Rapat koordinasi setiap minggu untuk tetap menjalin silaturahmi dan juga sharing tentang permasalahan organisasi. Kemudian hasil yang lain adanya kesepakatan tentang pembagunan unit usaha bagi HMI Badko Inbagteng namun bentuk usahanya menunggu Rapat koordinasi berikutnya. Rapat tersebut berlangsung dari pukul 22.30 hingga pukul 02.30, harapanya segala yang kita hasilkan pada saat itu akan menjadi cahaya yang cerah menyinari Perjalanan HMI kedepan, sebagaimana cahaya mentari yang selalu setia menyinari bumi tanpa lelah, serta tidak lupa kita selalu butuh bantuan dan mohon doa kepada seluruh kader HMI.

Pelantikan Badko Inbagteng 2009-2011

2009-12-09T23:04:00.004+07:00

Pembelajaran sudah dimulai kembali oleh Pengurus HMI Badko Inbagteng yang baru, berangkat dari pelantikan Badko pada tanggal 7/11 Jepara. Proses pelantikan ini di hadiri oleh Ketua PB HMI dan ia sekaligus melakukan pelantikan terhadap pengurus HMI Badko Inbagteng. Sebelum dimulainya pelantikan acara didahului dengan Stadium General yang mengangkat tema ”Pemberdayaan Ekonomi Umat,Upaya Menuju Kemandirian Bangsa” sebagai pembicara PB HMI (M.Chozin Amirullah), Drs. Ahmad Mujahid, Pemda Jepara. Lebih jelasnya kita akan menyertakan TOR diskusi tersebut. Banyak harapan dan pembaharuan yang akan terjadi dalam pengurusan ini kita mohon doa restu.

PENGURUS BESAR HMI 2009-2011

2009-08-20T08:40:00.007+07:00

Jajaran Pengurus Besar (PB) HMI telah dilantik pada Sabtu (18/7) di Gedung Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok. Berikut susunan Pengurus Besar berdasarkan Lampiran SK Nomor : 001/A/KPTS/06/1430 H.

Ketua Umum : M. Chozin Amirullah

Kornas KOHATI : Indra Deli Selang

Korps Pengader Nasional

Lembaga Kekaryaan
LAPMI : Busthomy Rifai
LEMI : Imam Affandi
LPKMI (Lembaga Pengkajian Kesehatan Mhs. Islam) : dr. Suhartono
LDMI : Dadang Hidayat
Institut Riset Nasional : Usman Taher

Sekretaris Jenderal : Achmad Ilyas
Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad TW Wibowo
Kepala Biro Administrasi dan Kesekretariatan : Burhanuddin Arifin
Sekretaris Eksekutif Komisi Poleknas : Maskoen Maulana Djati
Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi : Muhammad Arif Ardi
Sekretaris Eksekutif Komisi Hukum & HAM : Rezekinta Sofrizal
Sekretaris Eksekutif Komisi Pemuda dan Mahasiswa : Herman
Sekretaris Eksekutif Komisi Pendidikan : Giyanto
Sekretaris Eksekutif Komisi Pemb. Aparat & Organisasi : Naning Hidayah
Sekretaris Eksekutif Komisi Hub. Internasional : Warijan
Sekretaris Eksekutif Komisi Lingkungan Hidup : Bohari

Bendahara Umum : Daimah Fatmawati
Bendahara Bidang Fundraising : Hannisa Rahmaniar H

Ketua Komisi Politik : Irvan Af Duriatnata

Bidang Kajian Politik Nas. : M. Abul Hasan
Staff : Abdullah Manarai
: Arman Yamin

Bidang Hub. Parpol : R.Moh. zamzami
Staff : Hari Yanto
: Bakhtiar Ali Rambangeng

Ketua Komisi Ekonomi : Ayib Rudi
: Wahyudi
: Ika Yuliani Wijayanti
: Lukman Hakim
: Sita Rahmi
: Nurul Hayat

Ketua Komisi Hukum dan HAM : Adhel Setiawan

Bidang Kajian Undang-undang : Ardi Manto
: Nurmawati Wahid

Bidang Advokasi Masyarakat : Muhyidin
Staff : M.Irji Matdoan

Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan : Samsul Rizal U.K

Bidang Hubungan Intra Kampus : Dwi Denny Apriliano
Staff : Suryo Albar
: Ibrahim Dahlan

Bidang Hubungan Ekstra Kampus : Rohmi Hartarto
Staff : Subhan Agung

Komisi Pendidikan : Elif Fitriah
Bidang Pendidikan Formal : Alfi Rudiman
Staff : Rosyidin

Bidang Pendidikan Non-formal : Acim Sulasman
: Nursyam Rahman
Staff : Zulaikho
: Nurul Adjib

Komisi Pengembangan Aparat/Organisasi : Muhammad Alhakam
Bidang Konstitusi HMI : Akhlis M. Salisa
Staff : Humaidi

Bidang Pembinaan Cabang : Muhajir
Staff : Sutyasno Lahiya
: ST Hazrul

Komisi Hubungan Internasional : Imam Subhan
Bidang Hubungan ASEAN dan Asia : Hamka Herman
Staf : Syarif

Bidang Hubungan Timur Tengah : Muhammad Yusuf
Staf : Wahyudin Noe
: Abdullah Mukarram

Bidang Hubungan Amerika-Australia-Eropa : Ahmad Romadhoni
Staf : Nilo Suseno
: Ginanjar M.Cahya P.

Bidang Beasiswa : Jantu Sukmaningtyas
Staff : Sunarimo Darmaji

Komisi Lingkungan Hidup : Hery Ismanto
Bidang Sumber Daya Kehutanan : Iswan Iswanto
: Jumharis
Staff : Esti R Satiti

Bidang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan : Makmuralto
Staff : Budhi Harto

Bidang Sumber Daya Pertanian : Erdiansyah
Staff : Kartika Yulisa

Bidang sumber daya maritim : Dasuki
Staff : Moh. Tolha

Badko Inbagteng 2007-2009 telah Demisioner

2009-07-30T00:21:00.002+07:00

Purwokerto, Inbagteng Cyber Media.

Musyawarah Daerah ke-XXII HMI Badko yang berlangsung di Purwokerto, 25-26 Juli 2009 secara konstitional telah mendemisionerkan kepengurusan HMI Badko Inbagteng 2007-2009. Sebagaimana tertulis dalam Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) bahwa kepengurusan ini telah melangsungkan proses pendampingan dan perkaderan. Pendampingan dilakukan dengan dilakukannya rapat pimpinan cabang yang dilaksanakan di cabang-cabang di tengah, pelaksanaan diskusi dan penerbitan media. Sedangkan tugas perkaderan dilakukan dengan melakukan pendorongan, diskusi dan pendelegasian pemandu terhadap beberapa cabang yang mau melangsungkan perkaderan.

Selain itu kepengurusan Badko Inbagteng telah melakukan proses pembagian tugas diantara pengurus. Pembagian tugas dilakukan untuk menghindari kerja-kerja personal dari kepengurusan. Berikut beberapa ikhtiar yang telah dilangsungkan kepengurusan Badko Inbagteng sebagaimana dalam LPT, seperti diungkap dalam LPT bahwa agenda-agenda yang telah dilangsungkan ini ialah semata-mata untuk tugas perkaderan dan pendampingan, diantaranya :

1. Koordinasi Cabang-Cabang :
• 21 November 2007 bertempat di HMI Cabang Wonosobo melakukan koordinasi cabang-cabang di Indonesia Bagian Tengah. Membahas permasalahan dan agenda yang akan dilaksanakan.
• 17 Pebruari 2008 bertempat di HMI Cabang Wonosobo dilangsungkan rapat pimpinan cabang yang membincangkan persiapan pleno II PB HMI dan agenda perkaderan
• 7 Maret 2008 bertempat di HMI Cabang Purworejo dilangsungkan kembali rapat pimpinan cabang dengan agenda pendalaman terhadap tema PB HMI, pembahasan konstitusi dan rencana pembentukan PTK se- Inbagteng. Di forum ini terbentuk “Forum Komunikasi Hijau Hitam” yang dikoordinasi oleh Ibnu Muzab Ary.
• 16 Maret 2008 bertempat di HMI Cabang Yogyakarta dilangsungkan rapat tim konstitusi dan konsep PTK se-Inbagteng. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dilangsungkan di Purworejo.
• 22-23 Maret 2008 bertempat di HMI Cabang Semarang dilangsungkan rapimcab dengan agenda sosialisasi konsep pleno II PB HMI
• 13 Mei 2008 bertempat di HMI Cabang Wonosobo dilangsungkan rapat pimpinan cabang untuk mengambil sikap terhadap Pilkada di Jateng
• 27 Desember 2008 bertempat di lokasi Pleno III PB HMI dilangsungkan Rapat Pimpinan Cabang untuk membahas isu bersama HMI Badko Inbagteng
• 7 Maret 2009 bertempat di HMI Cabang Semarang dilangsungkan rapat pimpinan cabang untuk mempersiapkan agenda kongres
• Sharing dan diskusi pra Kongres di HMI Cabang Malang yang dilaksanakan pada 18 Maret 2009
• 25 Maret 2009 bekerjasama dengan HMI Cabang Sleman melangsungkan rapincab dengan agenda menyiapkan materi-materi kongres
• 10-11 April 2009 bekerjasama dengan HMI cabang Surabaya melangsungkan rapat pimpinan cabang untuk membahas persiapan dan materi kongres.
• 2-3 Mei 2009 bekerjasama dengan HMI Cabang Purworejo melangsungkan rapat pimpinan Cabang
• 30 Mei 2009 bekerjasama dengan HMI Cabang Yogyakarta dilangsungkan rapat pimpinan cabang untuk membahas progress report pembahasan materi kongres di cabang-cabang.
• Pertemuan-pertemuan internal pengurus Badko dan Pengurus cabang

2. Kajian Strategis :
• Stadium General Pelantikan HMI Badko Inbagteng yang berlangsung pada 21 November 2007 di Gedung Organisasi Wanita. Temanya tentang “Menanya Ulang Peran Negara Kekinian : Diskursus HegemoniNeo Liberalisme di Era Reformasi”. Pembicara Ketua PB HMI Syahrul Effendi Dasopang dan DPRD Wonosobo
• Dialog internal pada 21 November 2007 tanggal mengupas tema PB HMI "Memperkokoh negara menuju masyarakat tamaddun (peradaban) Indonesia baru dan Maju". Diisi langsung oleh Ketua PB HMI Syahrul Effendi Dasopang.
• Dialog gerakan dengan tema "Refleksi Gerakan Mahasiswa 1998" sebagai pembicara Ashad Kusuma Djaya. Diskusi ini merupakan kerjasama dengan HMI Cabang Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2008.
• Diskusi “Strategi Gerakan HMI di Kampus” bekerjasama dengan HMI Cabang Semarang yang dilangsungkan pada 22 Maret 2008. Pembicara Azwar M. Syafe’I Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI.
• Diskusi Politik bekerjasama dengan HMI Cabang Wonosobo. Berlangsung pada 13 Mei 2008 dengan tema “Pilkada antara Harapan dan Realita”. Hadir sebagai pembicara Herry Setiawan Ketua Komisi Politik PB HMI dan Aktifis Politik Wonosobo.
• Diskusi Tokoh dengan tema “Membaca Sosok Mohammad Natsir dalam Konteks Indonesia Kekinian” (Refleksi 100 tahun Kelahiran Mohammad Natsir). Diskusi ini bekerjasama dengan HMI Cabang Purworejo yang berlangsung pada 24-25 Juli 2008. Hadir sebagai pembicara Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Cabang Yogyakarta.
• Diskusi Syawal dengan tema “Syawal dan Menatap Masa Depan yang Cerah” dengan pembicara Ashad Kusumadjaya. Diskusi berlangsung di HMI Cabang Yogyakarta pada tanggal 13 oktober 2008.
• Diskusi Pra Kongres “Konsep Kongres ke-27 PB HMI” dengan pembicara Koordinator SC Kongres Azwar M. Syafe’I dan Koordinator Tim Pekerja Kongres Roni Hidayat. Diskusi ini bekerjasama dengan HMI Cabang Semarang.
• Diskusi Pra Kongres “Gagasan Konstitusi HMI kedepan” dengan pembicara Roni Hidayat. Acara ini berlangsung pada 25 Maret 2009 dan merupakan kerjasama HMI Badko Inbagteng, Korps Pengader Nasional dan HMI Cabang Sleman bertempat di Gedung Amal Insan Cita.
• Diskusi Internal dengan tema “Memikir Ulang Eksistensi Lembaga Internal HMI” dengan pembicara Moh. Syafi’ie. Acara ini adalah kerjasama antara HMI Badko Inbagteng dan HMI cabang Surabaya yang berlangsung pada 10 April 2009.
• Diskusi dengan tema “Independesi HMI di tengah Hegemoni Pasar” dengan pembicara Ikhwanus Shofa. Acara ini berlangsung pada 2 Mei 2009 bertempat di Bumi Kemah Purworejo. Acara ini adalah kerjasama antara HMI Badko Inbagteng dengan HMI Cabang Purworejo.
• Diskusi dengan tema “Hilangnya Indonesia di Tangan Rezim Neolib dan Prediksi Pilpres 2009”. Hadir sebagai pembicara Tri Guntur Narwaya Direktur Resist Book. Acara ini berlangsung pada 30 Mei 2009 bertempat di HMI Cabang Yogyakarta.

3. Perkaderan:
• Menyiapkan pemandu dan pemateri untuk beberapa cabang yang melangsungkan pelatihan baik LKI ataupun LKII, diantaranya : HMI Cabang Jepara (LK1), HMI Cabang Malang (LKI dan LKII), HMI Surabaya (LKI), HMI Cabang Purworejo (LKI) dan HMI cabang Wonosobo (LKI dan LKII).
• Temu Pengader Regional HMI Inbagteng yang berlangsung pada 22-24 Agustus 2008. Acara ini berlangsung di Wonosobo
• Diskusi Perkaderan dengan tema “Strategi Meningkatkan Standar Mutu Pelatihan HMI” dengan Pembicara kanda Mahlani. Acara ini berlangsung pada tanggal 25 Maret 2009 atas kerjasama HMI Badko Inbagteng, KPN dan HMI Cabang Sleman.
• Menyiapkan desain pamflet untuk cabang-cabang dalam rangka rekruitmen anggota.
• Melangsungkan out bound sebagai sarana kesetiakawanan cabang-cabang diantaranya out bound yang berlangsung di Wonosobo pada 23 Agustus 2008 dan out bound yang berlangsung di Purworejo pada 3 Mei 2009

4. Media dan Informasi :
• Pembuatan dan update Media Inbagteng Cyber Media “hmiinbagteng.blogspot.com”.
• Penerbitan Koran dinding “Metamorfosa”.
• Pembuatan milis internal HMI Inbagteng
• Pendampingan media on line yang ada di tingkatan cabang-cabang.

Melawan Neolib Dengan Paradigma

2009-07-29T23:08:00.002+07:00

Purwokerto, Inbagteng Cyber Media.

Musyawarah Daerah ke-XXII HMI Badko Indonesia Bagian Tengah berlangsung meriah. Bertempat di Purwokerto, 25-26 Juli 2009. Beberapa cabang hadir diantaranya HMI cabag Wonosobo, Purwokerto, Yogyakarta, Sleman, Purworejo, Semarang dan Surabaya. Dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Umum PB HMI dan dilanjutkan dengan stadium general yang mengangkat tema “Revitalisasi Perkaderan dalam rangka Pemberdayaan Umat Sebagai upaya Perlawanan terhadap Neoliberalisme”. Hadir sebagai pembicara Ketua PB HMI Khozin dan Ketua HMI Badko Inbagteng Moh. Syafi’ie.

Dalam pemaparannya Khozin menyatakan bahwa isu perlawanan terhadap neo liberalisme sebenarnya sudah tidak asing lagi di Indonesia. Gerakan melawan neoliberal sudah dimulai sejak lama. Tapi saat ini penting dihidupkan kembali karena dampak kebijakan neoliberal memang terasa menghimpit ekonomi rakyat Indonesia, ungkap Khozin.

Sedangkan Syafiie lebih mengupas soal perihal perjuangan dan perkaderan di tubuh HMI. Menurutnya perjuangan dan perkaderan HMI sudah sangat memprihatinkan. Perkaderan lumpuh karena memang tidak ada perhatian yang serius dari struktur HMI. Dan konteks perjuanganpun mati akibat tidak adanya isu bersama yang diangkat dari basis gerakan HMI, lebih banyak isu yang dibuat oleh elit dan tidak berbasis, ungkap Syafiie

Kedua pembicara sepakat bahwa neoliberal merupakan musuh bersama. Neoliberalisme menurut keduanya menjadi sentrum persoalan munculnya krisis kemiskinan, krisis kemanusiaan dan termasuk menjadi salah satu penyebab pelemahan semangat perjuangan gerakan.

Dalam sesi tanya jawab salah seorang peserta Dimas dari Purwokerto berpendapat bahwa konteks neoliberalisme sangat susah untuk dilawan. Kita butuh positioning dan fokus perlawanan yang lebih terarah. Salah satunya adalah lewat pembentukan paradigma atau cara pandang gerakan. Neolib susah dilawan karena paradigma kita telah dihegemoni oleh Neolib, ungkap Dimas berapi-api.

Stadium general berlangsung menggairahkan. Harapan-harapan akan hadirnya isu alternatif gerakan menjadi isu bersama yang penting. Termasuk pengharapan dari peserta akan keseriusan PB HMI untuk memperhatikan persoalan perkaderan sehingga etos juang kader akan bisa dijaga.

Musbadko Akan Digelar di Purwokerto

2009-07-18T11:53:00.005+07:00

Inbagteng Cyber Media

Musyarawah Badan Koordinasi (Musbadko) ke-XXII HMI Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah dalam waktu dekat akan digelar, tepatnya pada Sabtu–Minggu (25-26/7) di HMI Cabang Purwokerto. Acara ini akan dimulai pada Sabtu (25/7) pukul 08.00 WIB sebagaimana terlampir dalam Proposal Musbadko 2009 dan Undangan yang telah disebar ke seluruh cabang se-Inbagteng. Salah satu rangkaian kegiatan Musbadko adalah Stadium General dengan tema “Revitalisasi Perkaderan dalam Kerangka Pemberdayaan Ummat sebagai Upaya Perlawanan terhadap Neoliberalisme” dengan narasumber antara lain ; Formateur PB HMI, Supari, Azwar M. Syafii, Moh. Syafi’ie.

Musyawarah Badan Koordinasi adalah musyawarah utusan cabang-cabang di wilayah Badan Koordinasi yang diadakan 2 (dua) tahun sekali (Pasal 44 poin a). Kekuasaan dan Kewenangan Musyawarah Badan Koordinasi adalah memilih 3 (tiga) orang calon Ketua Umum dan menentukan haluan program kerja Badko (Pasal 44 poin b).

Kegiatan ini mengambil tema “Revitalisasi Perkaderan dalam Kerangka Pemberdayaan Ummat sebagai Upaya Perlawanan terhadap Neoliberalisme.” Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa HMI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan bertujuan untuk membangun kapasitas manusia yang menerjemahkan nilai-nilai ke-ilahian demi terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang di ridhoi Allah. Kondisi yang terjadi pada saat ini di tubuh himpunan berada dalam titik yang sangat memprihatinkan. Sebuah kondisi dimana menurunnya kapasitas kader dalam beberapa kurun waktu terakhir ini. Memang ironi, jika kita melihat kebesaran himpunan yang dibesarkan oleh tradisi pemahaman ke-Islaman Pembangunan kapasitas kader merupakan hal yang paling utama bagi perbaikan kondisi ke depan.[pnt]

E-book Perkaderan II Telah Dirilis

2009-07-10T17:35:00.000+07:00

ICM-

Meski telah memasuki masa demisioner pasca Kongres ke-27 di Jogjakarta yang lalu, Badko Inbagteng Cyber Media tetap merilis E-Book Perkaderan jilid II. E-book ini merupakan penyempurnaan dari E-book jilid I yang hanya memuat beberapa artikel perkaderan. E-book yang berjumlah seratus halaman lebih ini dihimpun dari beberapa tulisan terkemuka yang mengupas seputar perkaderan, khittah perjuangan, intelektual profetik serta wacana keilmuan lainnya. Dengan dirilisnya e-book perkaderan jilid II ini diharapkan gagasan progresif seputar perkaderan senantiasa dapat dikaji dan terus dikembangkan oleh generasi ke generasi bahkan tidak oleh kalangan internal HMI saja.

E-book yang terdiri dari dua puluh tema bahasan ini tentunya akan dapat memberikan tambahan referensi baru –diantara rujukan yang sudah ada-dalam bentuk electronic book yang sangat efisien dan handy. Hadirnya e-book ini juga tidak lepas dari upaya membangun paperless administration (administrasi tanpa kertas) dimana saat ini kita berada pada digital zone. Semua media hadir dalam format digital dan berbasis electronik. Semoga dengan hadirnya E-book sederhana ini dapat menjadi sumbangsih redaksi Inbagteng Cyber Media (ICM) yang akan terus bermanfaat dalam konteks peningkatan pemahaman seputar perkaderan, khittah perjuangan serta wacana keilmuan lainnya.

Jelang Pilpres, PB HMI Keluarkan Maklumat

2009-07-06T15:26:00.000+07:00

“HMI sebagai organisasi mahasiswa tetap pada posisi netral, independen, dan tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, atau mengarahkan aspirasi politiknya ke calon presiden dan wakil presiden tertentu”

Jakarta, (Inbagteng Cyber Media)

Sumber : HMINews.com
Pilpres adalah momen yang bersejarah dan akan menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, sebagai bagian dari bangsa HMI MPO turut menghimbau seluruh elemen bangsa dalam menghadapi Pemilu yang tertuang dalam Maklumat tentang Sikap HMI (MPO) terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

Ada lima (5) poin penting yang ditegaskan dalam Maklumat tersebut, antara lain mengenai netralitas HMI, Daftar Pemilih Tetap (DPT), kompetisi secara fair dan bersikap sebagai negarawan yang siap menang-kalah serta tidak mempolisitir agama untuk kepenting Pilpres. Sedangkan imbauan untuk Capres/Cawapres terpilih, HMI MPO mendesak untuk segera menuntaskan UU Tipikor, mereview (meninjau ulang) UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) serta penyelamatan aset-aset bangsa, independensi (kemandirian ekonomi) dan tetap menjaga martabat-kedaulatan bangsa. Kemudian bagi seluruh elemen gerakan mahasiswa, PB HMI menghimbau untuk tetap mengkritisi janji-janji para Capres pada saat kampanye dan menagihnya jika kelak terpilih nanti.

berikut naskah maklumat tersebut;

SIKAP HMI (MPO) TERHADAP
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

Pemilihan Presiden secara langsung yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 terlalu penting untuk dilewatkan begitu saja oleh seluruh komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa. Oleh karena itu perlu ada langkah nyata dari semua komponen bangsa untuk memastikan bahwa proses Pilpres 2009 ini berjalan dengan baik sesuai dengan azas-azas pemilu yang jujur dan adil dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang memihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat.
Terkait dengan Pilpres 2009, Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) sebagai salah satu komponen bangsa menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) sebagai organisasi mahasiswa tetap pada posisi netral, independen, dan tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, atau mengarahkan aspirasi politiknya ke calon presiden dan wakil presiden tertentu. HMI (MPO) tetap pada khitahnya yaitu hanya berkepentingan untuk memastikan bahwa agenda-agenda rakyat diperjuangkan oleh seluruh calon presiden dan wakil presiden.
2. Mendesak kepada penyelenggara Pilpres yaitu KPU untuk menjaga sikap netralitasnya dan bekerja secara profesional. Menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) HMI (MPO) meminta kepada KPU untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan kemudahan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sehingga tidak terjadi pemberangusan hak politik rakyat.
3. Meminta kepada semua calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres tetap mengedepankan sikap negarawan, siap menang dan kalah, berkompetisi secara sehat, menghindari politik uang dan tidak melakukan politisasi agama dalam meraih dukungan.
4. Kepada semua calon presiden dan wakil presiden siapapun nantinya yang terpilih, HMI (MPO) meminta untuk menuntaskan agenda-agenda rakyat, yaitu:
a.Konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan memperkuat dan mempertahankan fungsi dan peran KPK melalui UU TIPIKOR yang tidak mengebiri kewenangan dan efektifitas kerja-kerja KPK.
b.Meninjau ulang UU BHP yang berpotensi membawa sistem pendidikan nasional ke arah komersialisasi dan liberalisasi.
c. Menyelamatkan dan mendayagunakan asset-aset negara yang penting termasuk kekayaan sumberdaya alam untuk sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat.
d. Menciptakan dan melakukan program-program nasional yang mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi nasional khususnya dalam bidang energi dan pangan.
e. Menjaga martabat, harga diri dan kedaulatan bangsa dari segala intervensi asing yang merugikan kepentingan nasional baik langsung maupun tidak langsung.
f. Memperhatikan aspirasi umat Islam secara proporsional dengan tetap menjaga kebinekaan dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
5. Menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk menyimak, dan mencatat seluruh janji-janji calon presiden dan wakil presiden selama masa kampanye baik yang terucap maupun yang tersurat yang pada nantinya akan ditagih ketika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.
Billahittaufiq wal hidayah.

Sri Sultan Buka Kongres HMI ke-27

2009-06-07T22:35:00.000+07:00

Yogyakarta (Inbagteng Cyber Media)

Sumber : http://www.hminews.com/
Perhelatan akbar HMI MPO yaitu Kongres ke-27 resmi dibuka oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Sabtu (06/06) di Graha Wana Bakti Yasa Yogyakarta. Hadir dalam pembukaan tersebut jajaran Pengurus Besar (PB), Pengurus Cabang se-Indonesia, Kader dan Alumni serta peserta tamu undangan dan para utusan Cabang. Pembukaan Kongres diawali dengan sambutan dari tuan rumah, yaitu Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta Puji Hartoyo kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum PB HMI Syahrul Efendi Dasopang. Pembukaan dipungkasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ditandai dengan pemukulan gong. Acara yang dimulai pukul 19.30-22.30 ini dihadiri sekitar 900 orang dan diahiri dengan doa bersama.

Kongres HMI ke-27 bertema “Membangun Kemandirian, kesejahteraan dan Kedaulatan Bangsa.” Dalam sambutannya Puji Hartoyo mengatakan “Kongres bukan hanya sebagai seremonial belaka. Yogyakarta sebagai kota penuh khazanah penuh dengan ide-ide segar untuk HMI membuat gerakan-gerakan membangun bangsa. Kaum muda juga harus progresif, visioner, pemberani dan saatnya untuk memimpin bangsa” tegas Puji.

Sementara itu, Syahrul Efendi Dasopang dalam sambutanya mengupas seputar tema kongres “Alasan tema kongres ini isu-isu penuh tantangan.” Kedaulatan blok ambalat mencoba diperebutkan oleh Malaysia. Kemandirian aspirasi tujuan dari para calon capres yang mencoba dibawa para calon presiden, tetapi hal itu belum terpenuhi.” ungkapnya.
Orasi Budaya
Dalam orasi budayanya Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa “Kemandirian sering dihubungkan dengan pembangunan. Konsep tidak hanya kecukupan ekonomi, kepercayaan diri untuk mencapai tujuan nasional dengan kerja sama saling menguntungkan.” Mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia juga disingung oleh Sri Sultan. Ketergantungan bangsa Indonesia terhadap pihak asing terutama dalam hal ekonomi juga sangat disesalkan oleh Gubernur DIY ini.
Kemandirian ekonomi dasar berdirinya demokrasi dan pemimpin masa depan harus bisa mewujudkan kemandirian, kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.“Tingkat kesejahteraan tinggi dijumpai negara yang demokratis berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kerja ekonomi bagus tidak bergantung pada sistem politik. Diakhir orasinya Sri Sultan menegaskan bahwa demokrasi politik di Indonesia masih butuh waktu panjang sebagai jembatan kesejahteraan. (red)

Sejarah dan Praktik Ekonomi Politik Neoliberalisme di Indonesia

2009-06-05T19:03:00.000+07:00

Oleh : St. Tri Guntur Narwaya

Mengandaikan bahwa negara

bisa secara permanen

menguasai, mengarahkan dan

mengatur proses ekonomi

tanpa menyentuh prinsip

kepemilikan pribadi

berarti mengabaikan

fondasi- fondasi politik

dan psikologis dari kapitalisme

(Andre Gorz)

Kapitalisme tumbuh dan berkembang semakin pesat dengan didorong hukum- hukum progresif dalam dirinya yaitu kebuasan akumulasi modal yang menerjang semua negara di belakan bumi ini. Pada tingkat lanjut, ketika di dalam negerinya sendiri sudah terlaku sesak untuk mengembankan kapitalnya maka kapitalisme membutuhkan ruang dan tempat untuk produksi sekaligus distribusi segala kapital yang dihasilkan. Disinilah sejarah imperialisme mulai tumbuh dan berkembang. Imperialisme merupakan perkembangan tingkat tertinggi dari wajah kapitalisme. Pada teori dan praktiknya sejarah kolonialisme di Indonesia merupakan bagian dari wujud perkembangan imperialisme terutama dalam mengembangkan tanah- tanah koloni di negara- negara berkembang. Istilah imperialisme yang sebenarnya sudah akrab di tahun kira- kira 1850- 1860, dipakai untuk menjelaskan dan menerangkan penyebaran kapitalisme Inggris dan kemudian negara- negara Eropa lainnya ke seluruh dunia pada abad ke- 19 .

Perkembangan revolusi industri dan kemajuan kapitalisme mendorong setiap negara kapitalis untuk berusaha melakukan aneksasi terhadap negara- negara penghasil komoditas sumber alam seperti Indonesia. Secara prinsip ada lima penyebab utama mendorong munculnya imperialisme ini. Pertama, konsentrasi produksi dan kapital telah sedemikian tingginya sehingga menyebabkan timbulnya monopoli; kedua, merger (penggabungan) kapital bank dan kapital industri, sehingga memunculkan oligarki finansial (atas dasar kapitalis finansial); ketiga, ekspor kapital yang dibedakan degnan eksport komoditi; keempat, Monopoli Internasional yang menyebabkan dunia dibagi- bagi oleh kapitalis; dan kelima, pembagian wilayah- wilayah dunia oleh kekuatan- kekuatan kapitalisme . Pada abad 19-an, karena kondisi objektif perkembangan kapitalisme dengan ciri- ciri diatas telah mengubah sejarah baru yaitu sejarah imperialisme dan merambah hampir keseluruhan negara- negara di Asia Tenggara.

Bagaimana Evolusi Kapitalisme Bertumbuh di Indonesia?

“Kita semua telah dijajah dalam sebuah masyarakat modern

di mana hampir dari seluruh transaksi untuk pangan, papan,

transportasi, pendidikan anak-anak dan jaminan orang tua

dilakukan dengan uang”

(David C. Korten)

Di Indonesia sendiri praktik imperialisme bisa ditelusuri pada dekade mulainya intervensi dan penguasaan asing semenjak hadirnya penjajahan Portugis, Inggris, Belanda dan juga cengkraman VOC di Indonesia. Ketika “perang Jawa” pada tahun 1825- 1830 berlangsung, telah banyak menyita biaya dan energi banyak dan berbagai kerugian di pihak Belanda maka mulailah diberlakukan usaha Sistem Tanam Paksa (STP, cultuurstelsel). Eksploitasi penjajahan besar- besaran mulai dirasakan sebagian besar rakyat Hindia Belanda. Dalam pengelolaan STP, perusahaan dagang semi pemerintah, Nederlansche Handel- Maatschappij (NHM) yang sebagian besar sahamnya juga dari raja sangat berperan besar dan banyak mendapat keuntungan dari tanam paksa ini.

Semenjak angin liberalisme yang mulai pesat berkembang di Eropa dengan prinsip : laiseser faire, laisser passer maka STP juga mulai mengalami tentangan dan akhirnya oleh kelompok liberal Belanda sistem tanam paksa akhirnya ditutup pada tahun 1870. Pada hakikatnya oleh kaum- kaum liberal Belanda STP merupakan salah satu kunci macet dan terhambatnya peran Swasta untuk ikut mengembankgan usaha di negeri Belanda. Kelompok liberal menghendaki adanya swastanisasi terhadap perkebunan- perkebunan dan perekonomian kolonial, artinya lepas dari campur tangan pemerintah. Semenjak kekalahan golongan konservatif ini maka mulai berlakunya para pengusaha swasta menguasai sektor ekonomi negara . Bukan hanya di sektor perkebunan, pihak swasta juga berhasil menguasai di sektor pertambangan sepertai BPM dan Shell. Di tahun 1870 beberapa kebijakan yang mengarah pada prinsip swasta mulai digulirkan, seperti contoh dikeluarkannya Undang- Undang Agraria yang mengatur diperbolehkannya penyewaan tanah kepada orang- orang asing. Pada saat itu pula dudah diterapkannya Undang- Undang Gula yang mengatur Perubahan berangsur- angsur dari penanaman paksa menjadi penanaman perusaan swasta. Dengan pemberlakuan Undang- Undang Tanah Agraria maka telah diawalinya sebua sistem perkebunan besar (Corporate plantation System), maka petani dipaksa segera menyewakan tanahnya kepada perusahaan- perusahaan perkebunan multinasional, sementara petani tinggal menjadi kuli upahan .

Setelah gugurnya sistem ekonomi politik merkantilisme di dataran Eropa semenjak fase revolusi industri yang merupakan wujud kemajuan pesat sistem kapitalisme, pengaruhnya mulai juga sangat terasa dalam wajah dan bentuk kolonialisasi di negara- negara jajahan. Modal swasta secara besar- besaran mulai merambah dan diberi tempat utama dalam mekanisme penguasaan di negara- negara jajahan. Politik etis 1901, juga merupakan variabel penting untuk bisa menunjukkan terjadinya perubahan- perubahan sosial di Hindia Belanda. Mulai saat itu pula organisasi- organisasi rakyat mulai muncul walaupun pada awalnya didominasi oleh organisasi- organisasi borjuis priyayi yang kebanyakan berasal dari kelompok aristrokrat dan kelompok menengah pribumi. Tetapi kedok politis etis ini pada kenyataanya merupakan praktuk upaya indoktrinasi akan nilai- nilai barat demi pelanggenan watak kolonial . Jika saja dalam sejarah nasionalisme di Indonesia dimengerti sebagai kehendak bersama karena satu kawasan dan satu penderitaan menurut apa yang dibayangkan Ernest Renan maka bisa berarti bahwa “nasionalisme” sendiri merupakan hasil konsepsi dari para borjuasi menengah pada waktu itu.

Sepak terjang imperialisme bukan berarti tidak mendapat ujian dan tantangan. Seperti yang telah dibayangkan dan dipikirkan secara cerdas oleh Karl Marx dalam analisis perkembanan sejarahnya maka sebagai keniscayaan imperialisme sendiri akan mengandung dan melahirkan embrio-embrio sosialisme yang menjadi era dimulainya Perang Dingin. Situasi Perubahan ini juga cukup berpengaruh dalam strategi upaya kolonialisasi bentuk baru terhadap negara- negara jajahan yang pada kenyataanya telah mengalami kemerdekaannya. Dalam konteks Indonesia perebutan pengaruh antar ideologi besar ini sangat terasa berpengaruh dalam geopolitik Indonesia. Perubahan politik secara besar terjadi pada sejarah tragedi 1965. Kekalahan tragis kekuatan kiri dengan politik pemberangusan sampai keakar- akarnya menyebabkan ekonomi politik Indonesia secara besar- besaram menginjak babak menentukan dimana Indonesia jatuh tersungkur dalam belenggu imperialisme barat.

Mengawali strategi politik ekonominya, Orde Baru telah menciptakan mesin utama pembangunan yaitu membuka diri dalam intervensi dan ketergantungan imperialisme barat. Titik sejarah 65 ini sangat krusial untuk menelusuri bagaimana mesin kebijakan dengan segala aktornya berhasil menciptakan hegemoni besarnya atas praktis imperialisme di Indonesia. praktis sejak itu pula kebijakan selalu diarahkan untuk memberi kesempatan pada modal asing untuk berkuasa. Tahun 1967, undang Penanaman Modal Asing (PMA) mulai diberlakukan sebagai awal wujud privatisasi besar- besaran di Indonesia. Meskipun secara definitif dalam aturan PMA tetap menutup penanaman modal asing secara besar- besaran pada perusahaan- perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi pada praktiknya tetap saja itu ditabrak . Apalagi setelah Orde Baru mapan secara politik, berbagai undang- undang kebijakan terang- terangan hanya menguntungkan para pemegang modal swasta dan juga para elit penguasa dengan praktik nepotismenya. Lihat saja produk Undang- undang Orde Baru seperti UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Kepres No. 15 tahun 1987 tentang Jalan Tol, UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, dan UU No. 21 tahun 2002 tentang Pelayaran. Pada prinsipnya segala produk Undang- undang yang dibuat tersebut membuka secara luas modal swasta untuk menguasai sebagian besar saham. Ini belum tercatat beberapa undang- undang dan peraturan pemerintah pasca Soeharto yang mempunyai kebijakan yang sama yaitu menghamba pada imperialisme asing.

Sejak krisis ekonomi 1997 semakin memperparah kondisi Indonesia, mulailah bangsa Indonesia terjebak pada politik hutang luar negeri dan krisis ketergantungan yang semakin besar. Ketidakmampuan membangun fondasi politik ekonomi ini menyebabkan politik ekonomi yang dibangun tidak lagi berniat keluar dari krisis ini tetapi menempuh jalan pintas dengan kebijakan menjual sebagian besar asset ini memang tidak bisa dihindari karena merupakan prasyarat pokok untuk pemberian hutang bagi Indonesia. Berdasarkan kondisi yang diciptakan Bank Dunia, ADB, dan IMF maka pemerintah diminta untuk menjual 144 BUMN yang ada dan diserahkan pada modal swasta asing. Pemerintah menyerah total dengan diberkakukannya Keppres No 96. tahun 2000 dengan memberi kesempatan berinvestasi dengan penanaman modal asing sampai 95%. Keppres No. 96 tahun 2000 bisa dikatakan sebagai pintu privatisasi besar- besaran di Indonesia.

Lenin dalam bukunya Negara dan Revolusi menyebutkan bahwa Negara pada hakikatnya adalah “alat penindas dari kelas berkuasa”. Konsepsi dasar ini yang mematahkan asumsi para teoritikus borjuasi bahwa negara adalah wujud entitas dari kehendak objektif masyarakat ataupun sebagai hasil dari kontrak sosial. Negara pada hakikatnya harus dipandang menjadi entitas peninds bagi kelas yang saat ini menjadi mayoritas yang terpinggirkan. Jika demikian pantas jika kita melihat secara kritis bagaimana bangunan sise ekonomi politik saat ini hanya digunakan dan diperuntukkan untuk kepentingan para penguasa dan bukan rakyat. Segala kebijakan dan peraturan yang menyertainya merupakan wujud mekanisme kekuasaan demi kepentingan imperialisme seperti kenara yang terjadi pada usaha revisi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. Kepentingan akumulasi modal kapitalis selalu menjadi pokok yang harus didahulukan ketimbang subjek rakyat yang saat ini masih berada dalam kondisi kemiskinan kronis.

Memahami Kembali Prinsip Kerja Neoliberalisme

Mitos tentang Negara yang semakin melemah adalah

sebuah konsep yang mengaburkan analisis secara ilmiah…

Pentingnya tindakan negara dalam memungkinkan sistem kekuasaan modal

dari negara-negara industri untuk berfungsi justru meningkat,

bukannnya berkurang sejalan dengan semakin menyebarnya

sistem ini secara internasional.

(Peter Marcuse)

Neoliberalisme sebenarnya wujud yang sama dengan praktik imperialisme. Fase ini dimulai ketika terjadi kegagalan atas penerapan ekonomi neo klasik yang masih menerapkan intervensi “regulasi pemerintah” sehingga pasar tidak harus dilepas secara bebas. Bagi penggagas neoliberalisme pasar seyogyanya harus dikeluarkan dari jerat regulasi apapun yang menghambat dinamika pasar. Melalui tokohnya August von Hayek dan Milton Friedman mereka menentang apa yang digagas oleh ekonom klasik seperti John M. Keynes yang mengatakan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk mengontrol seluruh aktifitas kehidupan ekonomi. Bagi Friedman, kebijakan semacam ini justu akan membangkrutkan masyarat .

Yang terjadi setelah neoliberalisme menjadi mazab dominan dalam pola ekonomi politik dunia maka terbentuk aktor- aktor baru yang merupakan badan berpengaruh pada perjalanan neoliberalisme. Beberapa aktor penting yang bisa disebutkan disini adalah : pertama, adalah World Trade Organization (WTO) yang didirikan pada tahun 1994 dan merupakan kelanjutan dari GATT (General Agreement Tariffs and Trade) Organisasi perdagangan ini saat ini lebih beranggotakan 144 negara termasuk Indonesia. Di sini diatur berbagai aturan peraturan perdagangan baik barang, jasa maupun HAKI terkait perdagangan. Tentu saja proses keputusan dalam WTO selalu dimenangkan oleh kepentingan negara- negara maju sehingga produk dari keputusan WTO akhirnya bukannya memperbaiki ekonomi dunia berkembag melainkan terjebak mereka dalam hisapan imperialisme barat.

Aktor kedua adalah lembaga bantuan keuangan asing seperti IMF ataupun ADB maupun Bank Dunia yang nyata-nyata mereka juga memberi pintu terbuka pada keterpurukan Indonesia melalui politik jebakan hutang luar negerinya. Dalam memberikan terapi pada negara-negara berkembang biasanya selalu disertakan syarat-syarat ketat dan perubahan fundamental seperti yang nampak pada praktek politik deregulasi dan privatisasi. Apa yang selama ini disebutkan sebagai kebijakan Penyelesaian Struktural (Structural Adjusment Program, SAP) hanyalah berarti bahwa seluruh kebijakan yang tertuang dalam syarat-syarat hutang luar negeri harus diorientasikan pada pemberian pintu seluas-luasnya kepentingan modal asing untuk menguasai Indonesia. ketiga, adalah Lembaga-lembaga Internasional seperti PBB, dan seluruh lembaga pemberi donor dalam pembangunan Indonesia. Politik Hak Veto bisa merupakan bukti bagaimana lembaga dunia tersebut jatuh dalam kaki kekuasaan negara maju. Perang Imperialisme negara maju seperti yang terjadi di Irak, Afganistan maupun intervensi pada negara-negara penentang lainnya seperti Korea Utara dan beberapa di negara Amerika Latin merupakan fakta bahwa PBB hanyalah lembaga bentukan dalam kepentingan Imperialisme Barat. Keempat, adalah perusahaan-perusahaan multinasional (TNC dan MNC) yang saat ini banyak berebut untuk mengeksploitasi kekayaan negara-negara dunia ketiga dan juga menetapkan sebagai pasar konsumsi produktif bagai akumulasi keuntungan. Kelima, adalah lembaga-lembaga non pemerintah internasional maupun nasional (NGO) yang kerap kali hanya menjadi tangan-tangan panjang dari kepentingan terselubung imperialisme. Apa yang dilontarkan James Petras yang mendudukan NGO sebagai agen penting neoliberalisme merupakan kritik tajam pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang banyak justru tenggelam dalam mainstream kepentingan barat yang sadar dan tidak sadar justru meredam kemungkinan perlawanan-perlawanan rakyat yang saat ini mulai geram.

Dari seluruh aktor-aktor yang dipetakan di atas tidak menutup kemungkinan adanya banyak aktor yang langsung maupun tidak langsung menjadi pelaku dari kerja-kerja imperialisme. Tentu saja dalam sasaran perubahan aktor-aktor ini justru sangat dekat dan menjadi kontradiksi pokok yang harus segera diselesaikan. Aktor terpenting dari semua itu adalah negara dengan segala aparatus represif maupuin ideologisnya. Meminjam istilah Louis Althuser “aparatus represif” ini terdiri dari tentara, polisi dan seluruh aparatur birokrasi sedanglan “aparatus ideologis” terbentang disana adalah lembaga-lembaga agama, pendidikan, keluarga, hukum politik, serikat buruh, komunikasi dan budaya . Diakui hampir sebagian besar lembaga-lembaga tersebut tidak berdaya berada dalam cengkeraman imperialisme barat dan bahkan secara terang-terangan masuk menjadi pewarta bagi berjalan sistem pasar imperialisme.

Prinsip pokok gagasan Neoliberalisme terangkum dalam gagasannya untuk mengoptimalkan terus menerus pertumbuhan ekonomi. Bagi prinsip ini, proses laju ekonomi akan semakin meningkat dan berkembang secara pesat jika dan hanya jikalau lintas barang jasa dan modal tidak terhambat oleh regulasi apapun. Pasar bebas mensyaratkan tiadanya kontrol dan aturan-aturan yang memungkinkan pasar tidak bisa berjalan secara progresif. Gagasan neoliberalisme sangat menentang keras campur tangan dan intervensi birokrasi negara yang mengancam percepatan pasar. Di markas WTO, putusan-putusan dibuat atas nama “pasar bebas” yang membatasi kemampuan negara untuk mengawal kepentingan-kepentingan rakyatnya, bahkan pada kasus-kasus ketika negara berkeinginan untuk melakukan sekalipun.

Lembaga-lembaga internasional seperti WTO, Bank Dunia dan IMF telah memaksakan syarat bahwa mata uang negeri bersangkutan mesti dibuat konvertibel dan negeri itu membuka diri bagi gerakan-gerakan kapital internasional. Tiada lagi yang mengikat negara-negara dunia secara lebih bersatu daripada jaringan elektronik mesin-mesin uang global dari bank-bank, perusahaan-perusahaan asuransi dan dana-dana investasi. Pada titik inilah kekuatan kapitalisme pasar bisa mengukuhkan dirinya untuk membangun hegemoninya.

Dalam dunia yang kian didominasi oleh sistem kapitalis internasional, semakin banyak keputusan yang berada di luar kendali langsung sebuah negara. Badan-badan negara yang sangat penting seperti kementrian keuangan, bank sentral . dan kantor perdana menteri atau presiden, menjadi terkait satu sama lain dan terkait pada lembaga internasional seperti IMF. Akibatnya, negara dipaksa untuk mengadopsi kebijakan yang merefleksikan kepentingan internasional dalam porsi yang sama besar dengan porsi kepentingan domestik. Padahal jika mengingat prasyarat pasar sendiri seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dianggap sebagai peletak dasar dari ekonomi pasar liberal, negara masih menjadi fungsi amat penting dalam mengatur berjalannya pasar.

Menengok prinsip-prinsip kunci yang digagas oleh Adam Smith sendiri kita akan ditunjukkan oleh adanya keterputusan antara ide tentang pasar bebas yang semestinya dengan kenyataan yang kongkrit. Prinsip ekonomi Adam Smith tertuang sangat jelas dalam 5 prasyarat yang ia lontarkan yakni : Pertama, Pembeli dan penjual harus amat kecil untuk mempengaruhi harga pasar; Kedua, Informasi yang lengkap harus tersedia bagi semua orang dan tidak ada rahasia perdagangan; Ketiga, Penjual harus sepenuhnya menanggung ongkos produksi yang mereka jual dan menjelaskan dalam harga jual; Keempat, Modal investasi harus tetap berada dalam tapal batas nasional, sedangkan perdagangan antar negara harus diseimbangkan; Kelima, Tabungan harus diinvestasikan dalam pembentukan modal yang produktif.

Dalam pandangan dunia neo-liberal, karena pasar harus mendiktekan peraturannya pada masyarakat dan bukan sebaliknya, maka demokrasi adalah beban. Tugas lembaga-lembaga internasional ini bukan untuk melicinkan jalan dan menulis peraturan yang tepat bagi berfungsinya korporasi transnasional dan para investor keuangan secara optimum. Maka setiap usaha untuk menghalangi dan mendikte berjalannya pasar harus segera dipangkas. Dalih ini tentu tidak serta merta dijalankan dengan vulgar karena membawa dampak resistensi negara yang cukup kuat.

Tahap patologi kapitalisme yang paling maju dikenal dengan ‘modal uang’ atau ’kapitalisme uang’. Pada tahap ini, pemilik modal menjadi semakin terpisah dari penggunaannya untuk produksi pada saat kekuasaan dialihkan dari kalangan pengusaha, investor dan kaum industrialis yang benar-benar terlibat dalam aktifitas produktif, kepada pemilik uang dan rentenir yang hanya hidup dari pendapatan yang diperoleh dari aset pemilikan keuangan dan aset-aset lainnya. Pasar uang dan pemilik modal menjadi ”semakin murni tujuannya, semakin jauh dari concern sosial dan terpisah dari realitas perdagangan praktis” dan mengharapkan bahwa hasil-hasil yang harus diperoleh dari tabungan yang diinvestasikan semakin bertumpuk namun menyimpang dari realitas ekonomi yang sebenarnya.

Transformasi ekonomi ini sangat penting untuk dibaca sebagai kenyataan yang cukup memprihatinkan bagi negeri-negeri berkembang. Kontrol pemerintah sudah tidak lagi bisa diharapkan. Justru ’negara’ kembali kepada peran primodialnya sebagai entitas yang selalu berpihak pada kekuatan korporasi besar daripada masyarakat. Tuntutan-tuntutan perubahan yang diserukan oleh beberapa kelompok masyarakat justru sering berhenti karena ketidakberdayaan negara dibawah kekuasaan pasar. Inilah fakta bagi negara berkembang menghadapi transformasi kapital yang semakin besar.

Mempelajari dan mencermati arus neoliberalisme sama artinya kita akan diajak untuk mencermati secara lebih mendasar mengenai segala ciri-ciri dan neoliberilme, bagi aktor-aktor yang saat ini bermain dan juga seluruh produk kebijakan yang dihadirkan. Tentunya kita tidak boleh melupakan bahwa dari sekian aktor dan kebijakan-kebijakan itu ada sasaran-sasaran pokok yang harus dipilih untuk menentukan titik darimana perubahan dimulai. Karena apa yang kita bicarakan tentang imperialisme ataupun neoliberlisme selalu akan menyentuh ranah-ranah kekuasaan. Dari situlah kita mulai berpijak bahwa peubahan apapun akan selalu dituntut untuk berbicara bagaimana kita bisa merumuskan model perubahan kekuasaan apa yang harus kita tawarkan.

Sistem neoliberal dengan jantung kapitalismenya semakin berkembang dan eksis. Bertahan dan tidaknya sistem ini tidak semata dibangun dengan logika penguasaan material semata. Eksisnya sistem dan aturan yang dianut hampir sebagian besar negara-negara di dunia juga ditopang oleh kekuatan-kekuatan diskursif yang terus mengikutinya. Kekuasaan selalu membutuhkan tangan keduanya yaitu ’gagasan’ atau ’pengetahuan’ tentangnya. Kemampuan penguasaan diskursif yang dominan inilah yang oleh analisis-analisis ”poststruktural’ menjadi bagian yang amat penting. Kekuatan teknologi informasi dan media massa sekaligus menjadi corong yang sangat vital untuk membangun dominasi pemahaman yang titik akhirnya menciptakan kepatuhan. Dalam banyak hal, aturan main yang menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh setiap negara dalam sistem neoliberal tidak semata-mata karena memang secara definitif aturan itu benar-benar disepakati secara sadar tetapi ada pretensi ideologis yang selalu menyertainya.

Berkembangnya berbagai kemampuan teknologi media menjadi komponen penting terhadap pembangunan legitimasi perdagangan yang dibangun negara maju. Media dengan kekuatan “bahasa dan pengetahuan” mampu menjadi mesin mekanisme kekuasaan di dalam menggiring opini masyarakat dunia atas wacana-wacana perdagangan yang ditampilkan negara-negara maju. John B, Thompson pernah mencatat bahwa dalam setiap konsepsi “bahasa dan pengetahuan ” mengandung banyak manifestasi idiologi. Thompson melihat salah satu cara kerja ideologi yang saat ini berjalan adalah dengan menggunaan modus-modus penipuan bahasa (dissimulation). Relasi dominasi kekuasaan dapat dibangun dan dipelihara melalui cara penyembunyian, pengingkaran dan pengkaburan makna. Negara-negara barat berkepentingan untuk membuat “dissimulasi” sehingga konstruksi pencitraan bisa dibentuk sesuai kepentingan yang mau diambil.

Kekuatan-kekuatan penopang neoliberal yang membangun konstruksi dan legitimasi terhadap kinerja ekonomi mereka tersebar di beberapa kelompok intelektual yang cukup penting. Mereka merupakan kekuatan penyangga yang berhasil membangun sistem kepatuhan secara ’hegemonik’ terhadap pentingnya pasar terbuka dalam paradigma neoliberalisme. Sebelum kita memaparkan berbagai dalil dan wacana ilusif mereka tentu beberapa kekuatan penopang itu bisa penting untuk diketahui.

Pasca Perang Dunia II, di Inggris telah hadir dua lembaga strategis pencipta pengetahuan yang sangat menopang kebijakan Neoliberalisme : The Institute of Economic Affairs (IEA) dan Center for Policy Studies (CPS). Pada perkembangan lembaga ini memang menjadi bagian sangat penting untuk memberikan landasan pemikiran dan sekaligus legitimasi-legitimasi teoritik terhadap setiap kebijakan yang dilakukan negara. Tugas dan perannya menjadi sangat sentral untuk menyebarkan gagasan-gagasan penting politik ekonomi Neoliberalisme. IEA dalam praktiknya banyak menerbitkan gagasan-gagasan ini melalui riset dan sekaligus pemberlakuannya di kurikulum pendidikan di Inggris. Gagasan-gagasan yang disebarkan IEA terutama menyangkut kebijakan-kebijakan pasar bebas dan hasilnya cukup efektif untuk melancarkan berbagai perubahan seperti ‘deregulasi’

Di Amerika Serikat juga tercatat lembaga think tank yang cukup aktif menyebarkan gagasan neoliberalisme yakni : Pertama, ”The American Enterprise Intitute” (AEI), didirikan tahun 1943 oleh kelompok pengusaha yang anti-New Deal; Kedua, ”The Heritage Foundation”, sebuah lembaga yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Ronald Reagen didirikan tahun 1973; Ketiga, ”Hoover Intitutions on War, Revolution and Peace”, sebuah lembaga yang didirikan di Universitas Stanford, di California pada tahun 1919 yang bergerak dalam kajian konsumerisme; Keempat, ”The Cato Intitute”, sebuah lembaga khusus yang didirikan di Washington untuk urusan advokasi pemerintah terutama persoalan program privatisasi; Kelima, ”The Manhattan Intitute for Policy Research” yang didirikan pada tahun 1978 untuk tujuan kritik terhadap program redistribusi pendapatan pemerintah

Praktik membangun dominasi wacana ini juga pernah merayap pada program program pembangunan yang terbukti sering hanya menjadi dalil yang menipu ketimbang capaian yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun wacana pembangunan meraih status “kebenaran” dan secara efektif membentuk dan memaksakan suatu cara agar negara maju dapat berbicara dan bertindak terhadap dunia ketiga. Kritik terhadap modus ini pernah menjadi keprihatinan banyak masyarakat terutama di negara-negara berkembang. James Petras pernah mengungkapnya dengan cukup kritis bahwa wacana-wacana yang selama ini biasa kita anggap wajar harus dibaca secara kritis sebagai mekanisme penguasaan bangsa satu terhadap bangsa yang lain. Ujung-ujungnya ia kerap hanya melahirkan proses ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Globalisasi dan propagana atas keniscayaan pasar ekonomi tidak lebih hanyalah mitos yang selalu dibangun untuk membangun relasi imperial.

Membaca Tantangan Perubahan

Kami akan menang , bukan karena itu takdir kami,

Atau karena begitulah yang ditulis dalam perspustakaan pemberontak

Atau revolusioner kita masing-masing,

Tapi karena kami bekerja dan berjuang untuk itu.

(Subcomandante Marcos)

Masyarakat Indonesia sekarang menghadapi satu problem maha besar dari proses perjalanan tata ekonomi politik yang serba timpang. Proses globalisasi dengan kekuatan ekonominya sedang berjalan memicu suatu kondisi yang semakin rapuh dan timpang terutama di negeri-negeri yang berkembang. Proses pembangunan ekonomi sedang gencar digalakkan, namun ironisnya proses ini tidak mampu dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat dunia. Sebagian besar hidup masyarakat di negeri-negeri berkembang selalu menjadi ‘kelas terbuang’ tampa hak-hak yang dihargai di negeri-negeri miskin. Masyarakat di dunia pinggiran telah menjadi ‘kaum marginal’ dalam perekonomian global.

Sistem kapitalisme pada prinsipnya secara vulgar dan massif telah menempatkan masyarakat manusia pada titik terendah hanya menjadi bagian dari kepentingan modal produksi. Banyak aspek masyarakat tidak dihargai sebagai subjek yang mempunyai rasa melainkan ditaruh hampir sama dengan elemen-elemen dasar produksi lainnya. Dalam kapitalisme manusia bukan dihargai dalam kerjanya tetapi seluruh dirinya (tenaga kerja). Ada tiga karakter dasar dalam perkembangan kapitalisme modern yang akan membawa konsekuensi cukup besar pada wajah ketimpangan dan ketidakadilan. Pertama, terpisahnya produsen dari alat produksi dan alat untuk bertahan hidup. Kedua, terbentuknya kelas sosial yang memonopoli alat produksi. Ketiga, adalah perubahan tenaga kerja menjadi komoditas.

Masyarakat sedang berhadapan dengan imperium yang cukup besar yang hampir mampu mendikte seluruh proses hidup planet bumi ini. Gelombang besar imperialisme telah banyak menghancurkan berbagai fondasi kehidupan manusia secara manusiawi dan menggantikan dengan fondasi penghisapan yang angkuh melumat apa saja. Sejak Rezim Neoliberalisme digulirkan menjadi idiologi tunggal dominan, perspektif sosial yang berkembang telah jatuh dalam kemandulan untuk menjadi “alat pembentuk kesadaran kritis”. Bahkan kekuasaan yang sudah terkooptasi oleh kepentingan rezim kapitalisme justru mengkondisikan masyarakat dalam situasi “tidak berdaya” dalam kondisi memprihatinkan seperti yang disinggung oleh Herbert Marcuse , masyarakat mengalami ketidakberdayaan pada struktur dan sistem sosial yang berjalan sublim dan manipulatif.

Negara nampaknya kelihatan tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan kapitalisme pasar ini, meskipun secara prinsip hakikat negara justru menampakkan entitas sebenarnya sebagai struktur penting dalam perjalanan arus modal . Negara maju banyak memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dunia bersama dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dalamnya. Sementara di dunia ketiga, secara domestik negara justru membuka pintu seluasnya terhadap proses globalisasi. Relasi kekuatan ekonomi politik ini berdampak pada semakin dilemahkannya ’masyarakat’ untuk ikut terlibat dalam keputusan-keputusan penting negara. Alhasil sering akan kita saksikan betapa kebijakan-kebijakan itu sangat berjarak dengan realitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apalagi kekuatan pasar neoliberal dengan prinsip hukum keuntungannya selalu memasang harga tinggi bagi kepentingan dirinya. Apa yang akan menghambat bagi sirkulasi dan akumulasi keuntungan bagi pasar selalu akan disisihkan bahkan tanpa ampun harus ditiadakan.

Kepentingan ekonomi pasar telah dipuja dan dianggap menjadi satu-satunya resep tunggal yang mujarab untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Resep alam pikir liberal ini telah mendorong kesadaran masyarakat dan membentuk banyak pola pikir kebudayaan pragmatis dan materialistis. Karakteristik liberal ini banyak hal membenmtuk kesadaran masyarakat yang terfragmentasi dalam semangat individualisme, egoisme dan budaya hedonisme. Masyarakat dianggap sebagai variable komoditas yang bisa dieksploitasi tanpa batas seperti barang komoditas lainnya. Hukum gerak krisis mendasar masyarakat ini akan melahirkan mata rantai- mata rantai krisis yang lebih besar. Disadari atau tidak, problem ini juga menyumbang pengaruh pada dinamika gerakan.

Tesis yang menyentuh tentang hakikat negara sebagai entitas penting rentang kekuasaan politik yang berkait dengan dinamika gerakan mahasiswa memang banyak dimunculkan dengan berbagai perspektif dan ideologi dan politik masing-masing. Tentu tidak bisa seluruh perpektif itu bisa ditawarkan di sini. Ada beberapa kecenderungan yang menarik untuk diangkat menjadi diskusi menarik terutama enyangkut semakin memudarnya keberlangsungan Negara-Bangsa. Menarik karena dari sekian waktu perkembangan negara terutama renegosiasi atas ekspansi pasar global, telah memberikan fakta bahwa ada perubahan-perubahan penting menyangkut keberlangsungan negara. Samar-samar semakin terdengar sebuah pentas baru akibat sebuah interupsi besar kapitalisme pasar, di mana peran negara semakin mengecil, menyusut dan kemungkinan tergerus sampai batas-batas yang memprihatinkan. Tentu tesis redupnya peran Negara Bangsa akibat peminggiran oleh koorporasi pasar ini lagi-lagi tidak bebas dari beberapa kecenderungan kelemahan dan juga masih perlu untuk dikaji lebih mendalam. Banyak yang justru tetap menyangsikan. Bagi yang tidak percaya, negara justru semakin mendapat bumi pijakannya dengan kuat.

Di antara polemik menguat atau meredupnya Negara Bangsa ini, ada beberapa point yang penting dijadikan catatan. Pertama, ketegangan menyeruaknya hegemoni koorporasi modal dengan posisi negara saat ini banyak membentuk satu pola-pola politik baru di mana ’kekuasaan’ tidak hanya bisa dibaca secara determinan akibat relasi-relasi linier melainkan mengubah wajah kekuasaan menjadi lebih terpolar dalam berbagai ragam wajah. Aktor-aktor kepentingan sampai pada level kepembagaan baru membentuk apa yang kerap disebut sebagai ’masyarakat kekuasaan”. Masyarakat kekuasaan tetap bereksistensi dalam relasi yang kongkrit dan mewujud dalam pola-pola kekuasaan yang dibangun dalam tujuan-tujuan yang riil. Kedua, Masyarakat kekuasaan juga hidup dalam ruang yang dinamis penuh gesekan-gesekan, konflik dan konfrontasi. Secara internal juga mempengaruhi tampilan wajah serta kecenderungan-kecenderungan pola-pola kekuasaannya. Ketiga, modus operasi kekuasaan tidak lagi terwujud dalam struktur artikulasi yang terpola secara vulgar dan mudah terbaca tetapi tampil dalam muslihat-muslihat baru yang lebih sublim dan hegemonik. Pergeseran wajah ini pada kadar tertentu bisa docontohkan dalam menguatnya penguasaa-penguasaan kultur dan habitus msyarakat ketimbang penggunaan tingkat represif vulgar yang cenderung cepat melahirkan benih-benih resistensi.

Metamorfosis Kekuasaan : Catatan Kritis bagi Gerakan

“Sebab-sebab final semua perubahan sosial

dan revolusi politik harus dicari

Bukan dalam pikiran manusia,

bukan pada pemahaman yang lebih baik

akan kebenaran dan keadilan yang abadi,

Tetapi pada perubahan-perubahancara produksi dan pertukaran.

Sebab-sebab itu harus dicari,

bukan dalam filsafat, tetapi dalam ekonomi”

(frederick Engels)

Metamorfosis ini tidak berarti sama mengartikan bahwa kekuasaan wajah baru kemudian tidak bisa diraba atau dijamah seperti yang kerap kali didengungkan oleh kaum relativis. Ia juga bukan harus tiba-tiba di cap sebagai pemenang akhir sejarah seperti kerap terlontar oleh para teoritikus pengabdi kekuasaan. Diakui bahwa titik problemnya sebenarnya terletak pada kemahiran dan modus-modus kecanggihan yang dimunculkan oleh rezim yang beroperasi pada lembaga-lembaga kekuasaan. Wajah kekuasaan tidak terlihat kasar dalam penampakan. Kekuasaan justru bergerak dalam baju dan wajah-wajah penuh make up modern yang kadang sungguh menggiurkan. Kerap muncul dalam drama-drama paradoksal ketika kekuasaan selalu diusung dalam besutan kisah yang lebih romantis walaupun sejatinya membawa kebengisan luar biasa bagi masyarakat. Inilah sebenarnya yang menjadi problem penting untuk bisa dijawab oleh setiap kekuatan yang mengemban tugas untuk mengawal perubahan yang lebih adil, terutama gerakan mahasiswa yang ingin menjawab berbagai tantangan yang semakin rumit dan kompleks.

Pekikan dan yel-yel kritik sosial tidak hanya cukup dikemas dalam tawaran-tawaran formalisme gagasan yang kadang lebih bersifat sloganistis ketimbang tawaran-tawaran perubahan dari hasil penjelajahan berpikir yang dalam. Kemampuan untuk menangkap dan menterjemahkan peta dan wajah perubahan menjadi sangat penting. Sangat penting karena pertama-tama tanpa mampu memahami perkembangan objektif realitas kekuasaan, maka sikap perubahan apapun yang akan dibawa oleh gerakan akan selalu mebuahkan mimpi kosong. Kedua, ketumpulan akan imajinasi dan kemajuan tafsir perubahan bisa-bisa justru menjebakkan diri pada watak ahistoris dan involusi gerakan. Ketiga, ruang-ruang kosong yang dialami gerakan seringkali kemudian justru akan mencipta titik balik di mana gerakan justru mudah masuk dalam jebakan-jebakan kepentingan praktis kekuasaan.

Merebut posisi pelaku kekuasaan dalam cita-cita perubahan lagi-lagi memang tidak cukup dibutuhkan keperpihakan. Nyali keperpihakan harus selalu diukir dan diasah melalui penciptaaan dan pengembangan pengetahuan-pengetahuan kritis sebagai modal sosial yang berhulu ledak tinggi. Kecerdasan dan keperpihakan merupakan dua mata pedang yang selalu seiring yang mampu melambangkan ketajaman seorang intelektual. Asumsinya sangat mendasar, bahwa tampa keduanya maka intelektual gerakan hanya akan lahir bukan lagi menjadi pencetus, penyangga dan pengawal perubahan melainkan menjadi candu dan beban masyarakat. Akhirnya ia tidak akan menjadi apa-apa kecuali barisan massa mengambang mudah patah dan sibuk dengan mimpi-mimpinya yang kadang mudah dijualbelikan dalam bursa-bursa kekuasaan.

Tantangan terberat yang perlu dipersiapkan terutama bagi mahasiswa, aktifitas gerakan membutuhkan banyak transformasi pemikiran dan pisau metodologi yang lebih maju. Pertama, bahwa struktur perubahan di tingkatan makro ekonomi politik mau tidak mau ikut merias wajah baru tantangan bagi perubahan sosial. Dalam fenomena itu, sejarah gerakan juga akan mengalami proses perubahan dalam bentuk dan wajahnya yang semakin rumit. Kedua, problem aktifitas gerakan seringkali tumpul jika tidak pernah menyentuh problem struktural yang mendasar ini. Lagi-lagi aktifitas gerakan hanya akan jatuh pada gesekan-gesekan polemik yang enak untuk dibicarakan tetapi mandul dalam merumuskan pemecahan Ketiga, pada pengalaman riil problem ini yang sering menguat apalagi ketika mahasiswa yang diharapkan hadir sebagai entitas yang mampu menangkap mandat untuk menegakkan keadilan justru sering kali jatuh dalam perselingkuhan dan praktik mutualisme dengan kekuatan negara dan modal yang nyata-nyata justru sebagai sumber akar masalah. Jika mahasiswa saat ini justru akrab dengan kepentingan negara dan pasar dan meninggalkan tugas utamanya untuk menjadi motor penggerak perubahan , maka tahapan bagi aktifitas gerakan harus bisa menyelesaikan ironi dan problem internal tersebut. Pada titik ini, pembenahan perspektif, orientasi dan struktur kelembagaan aktifias gerakan mahasiswa sebagai variable transformasi perubahan menjadi sangat relevan.

HMI Untuk Gerakan Intelektual

2009-06-05T17:53:00.000+07:00

Shofa Brayat Butuh

Mantan Sekum HMI Badko Inbagteng

CEO Warung Madu "UD AN-NAHL" di Sragen

'Bila kader HMI-MPO ditanya:

"Apakah HMI masih relevan untuk hidup?", Jawab saja: Ya karena sekarang saya suruh ngurusi HMI, ya sudah saya urusi saja HMI sekualifaid mungkin. Titik!.

(Ngapain ngurus mati-hidup, asal kerja maksimal kalaupun akhirnya harus mati Insya Allah khusnul khotimah)

Sekelebat Sayap Sejarah (Problem Setting)

Gerakan mahasiswa dalam memposisikan diri terhadap kekuasaan secara garis besar ada dua macam: patron-clien dan oposan/independen. Era Reformasi yang telah berjalan sepuluh tahun lebih dapat memberi gambaran akan hal itu. Era Orde Baru mahasiswa dipaksa apolitIa, sedemikian sehingga kejengkelan rriahasIawa memuncak dengan memaki kekuasaan dan meruntuhkannya di awal 1998. Pertanyaannya apakah mereka memaki kekuasaan karena memang dalam rangka sibghoh mahasiswa sebagai penjaga gawang moral, sebagai sang pengawas penguasa atau karena memang makin tidak kebagian kue kekuasaan?! Nampak jelas ujudnya ketika Reformasi.

Sejak Pemilu 1999 Organisasi Kemahasiswaan (Ormah) mayoritas gagap dalam berhadapan dengan kekuasaan. Secara nyinyir nampak jelas aktifis-aktifis yang dulu memaki penguasa berusaha berebut ke Senayan bahkan Istana. Ormah lupa diri bahwa reformasi amatlah rapuh, maka absurd bila diperebutkan. Ormah terjebak dalam patron-clien dengan parpol. Secara sederhana bisa saya sebut: PMII dengan PKB, IMM dengan PAN, HMI-DIPO dengan Golkar, KAMMI dengan PKS. Maka sangat wajar HMI-MPO dikunyo-kunyo saat itu, waktu era Gus Dur demo di berbagai kota dibubar paksa, gara-gara meneriakkan Cut Generation, Revolusi Sistemik, Reformasi Gagal Total yang benang merahnya hingga kini kita masih menolak sistem pemilu.

Ide Cut Generation bukanlah ide main-main saat itu. Prof. DR. Syafii Ma'rif yang kala itu masih Ketua Umum PP Muhammadiyah berujar, yang merusak negeri ini tidak lebih dari 3.000 orang yang kini tengah duduk di pos-pos urgen di negeri ini, orang itu perlu dihapus dan untuk masa transisi penyelenggaraan negeri bisa diberikan pada orang¬-orang pilihan dalam sebuah wadah dewan presidium, yang bertugas menyusun negeri ini dengan ideal. Jadi jalannya harus extra ordinary. Dan ide beliau pernah menjadi headline di harian Kedaulatan Rakyat tetapi selanjutnya pasti bisa kita duga, ide brilian beliau ini dengan segera dibungkam. Hanya tinggal HMI-MPO yang menyuarakannya, dan itupun lama-kelamaan juga hilang. Entah karena kadernya kehabisan nafas, tidak tahu sejarahnya sendiri karena mIakin silaturrahmi atau mungkin juga mulai pingin deket-deket yang berkuasa karena gak tahan dibilang kuper?!

Disingkirkannya HMI-MPO oleh ORBA dari kancah keindonesiaan adalah blessing in disquise, sedemikian sehingga para kader bisa lebih terarah menggarap sesuatu yang paling penting dalam merancang perubahan secara luar biasa suatu bangsa bahkan civilitation yakni paradigma. Maka tema-tema Epistemologi, Peradaban, Gerakan Intelektual menjadi makanan harian para kader. Efeknya cukup mengembirakan, bukti bahwa seseorang kader mampu berpikir epistemik adalah nyambungnya antara apa yang Ia pikir dengan apa yang Ia lakoni.

Thomas Khun dalam memeri Revolusi Prancis dapat kita ambil pelajaran bahwa tidak sekedar orang-orang anti gereja yang mulai menguat secara ekonomi-politik maka revolusi bisa terujut, tapi lebih daripada itu masyarakat Prancis nyatalah telah bergeser cara pandangnya (shifting paradigm) dari teokrasi ke demokrasi. Khun memberi penjenjangan dalam pergeseran paradigma, dia katakan dari Paradigma I ke Paradigma II. Untuk I ke II, ceritanya kurang lebih adalah ketika Paradigma I establish maka pada satu titik masa tertentu akan mengalami "anomali", bila anomali ini terus berlanjutkan akan melahirkan "krisis", nah ujung dari krisis adalah berakhirnya Paradigma I dan berpindah ke Paradigma II. Kemudian anomali lagi, krisis lagi lahir Paradigma III, begitu seterusnya.

Pertanyaannya adalah jika saat ini status quo adalah Paradigma I maka siapa yang menyiapkan Paradigma II? Apakah selanjutnya ini juga blessing in disquise?!, Tentu konyol kalau berpikir seperti itu. Menurut Ali Syariati, orang-orang itu ialah Rausyan Fikr. Saya lebih cocok terjemahan Yudi Lathif, rausyan fikr adalah "kelompok yang menyimpang" (terjemahan yang umum dalam Indonesia: kelompok yang tercerahkan). la menyimpang, ketika khalayak masih hidup dengan Paradigma 1, Ia telah melakoni hidup dergan Paradigma II. Ini dekat dengan tesIa Arnold Toynbee bahwa mereka itulah "creative minority" .

Kelompok kecil yang kreatif, yang mampu mampu mendefinisikan apa itu hidup walau definisinya sungguh-sungguh berbeda dengan khalayak dan benar-benar dia lakoni dalam kehidupannya. Bukan berarti menyepi menyendiri, ada prinsip "keluar-kembali", Ia tetap keluar untuk mengkomunikasikan paradigmanya, dan bila ada benturan dan mulai ada kegoyahan maka Ia akan kembali guna lebih menyempurnakan kediriannya. Maka tunggulah ketika Ia tetap konsIaten dalam minoritas kreatif maka paradigmanya akan dianut pula oleh orang lain, dan bila itu berkembang terus dan menjadi paling besar maka akan muncul "creative majority", dalam bahasa Khun telah bergeser ke Paradigma II.

Dari uraian di atas demikianlah pesan Rasul: idba' binafsi! Lakoni paradigma yang unik itu dari diri walau sendiri! Modalnya: berani, dalam bahasa Khittah Perjuangan (yang entah saat ini ikut terhapus atau tidak): syaja'ah. Itulah yang merubah wajah dunia. Bukan penguasaan ekonomi, bukan pula politik. Ini bukan mengada-ada, Indonesia ini walau dipakai sIatem apapun, oleh penguasa ;iapapun kalau paradigma masyarakat masih seperti ini, ya akan sepertIaeperti ini juga. Ini bukan pula sikap apatIa, apriori. Bahkan sebaliknya, sebuah himmah untuk mengajak yang baru, dan itu tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin bila tidak kita lakoni secara confident dalam kehidupan pribadi kita. Sebuah hidup yang merdeka, hidup yang independen, tidak goyah pada hura-hura kekinian, seperti syair Muhammad lqbal "aku bukanlah seruling bagi telinga¬-telinga kini, tapi dendangan bagi telinga-telinga masa depan".

Kuntowijoyo secara apik dan gamblang memaparkan bagaimana peradaban Ialam tidak pernah ditegakkan karena penguasaan politik apalagi sekedar penguasaan ekonomi. Bahkan dengan rIaau beliau mengkritik bahwa sejarah yang sampai dan dikupas bukanlah Sejarah Ialam tapi Sejarah Politik Ialam, tentang jatuh bangun para Sultan, perluasan wilayah, tentang sejarah perjalanan Ialam sendiri amat dangkal. Ini menjadi salah satu sebab umat Ialam selanjutnya mengidentikkan Ialam dengan kekuasaan, tetapi sekali lagi, dalam banyak Iaaenya (salah satunya dalam Isae: "6 Alasan Menolak Partai Ialam") : Kuntowijoyo mampu memaparkan secara acceptable dan epistemic bahwa bukan karena kekuasaan Ialam mendunia, termasuk perkembangannya di Indonesia.

TesIa beliau tentang "Obyektifikasi" memberi gambaran dari Tema-tema Besar Ialam (seperti zakat, dsb) bisa diturunkan kedalam Filsafat Sosial, secara kedalam bermakna ibadah, keluar rahmatan lil'alamin -tidak sekedar dinikmati umat Ialam saja-. Dari Filsafat Sosial diturunkan dalam Teori Sosial, kemudian dari sinilah Pak Kunto mengenalkan Ilmu Sosial Profetik (ISP), dan beliau amat yakin ISP ini bakal menggeser Ilmu Sosial Kritis beserta turunannya yang masih status quo bahkan dalam dunia akdemik. Beliau berujar, kalau mulai sekarang ISP mulai dipakai maka tahun 2020 ketika dunia global, Indonesia sudah slap karena telah mempunyai paradigma sendiri, dan konon dua bulan sebelum Pak Kunto meninggal, beliau berujar bahwa tahun 2020 ISP telah menjadi paradigma Ilmu Sosial di Indonesia. (demikianlah keilmuan Pak Kunto yang mampu saya sadap dari Supardi-Abu Isa Semarang)

Dengan Strategi Gerakan: Mobilitas Sosial (peningkatan kualitas manusia melewati penyadaran -kultural- dan pemberdayaan -struktural-), Pak Kunto menawarkan perubahan. Ini sungguh-sungguh selaras bila HMI memakai strategi gerakannya: Mobilitas Sosial, agendanya: Gerakan Intelektual. Tidak masalah para orang tua kita dahulu memilih Gerakan Intelektual sebagai agendanya karena terpaksa, tapi kita sadari bahwa itulah rekayasa Tuhan (karena sudah terjadi) dimana mengandung kebenaran yang luar biasa, terpilihkan sebuah agenda yang ternyata terbukti paling efektif dalam merubah (bahwa bila pingin merubah suatu bangsa maka rubahlah paradigma masyarakatnya lebih dahulu, inilah content dari Gerakan Intelektual). Jadi kader kini bisa memilihnya dengan sadar. Dan Gerakan Intelektual bukanlah sekedar gerakan dIakusi dan baca buku, tapi intelek yang belum bergeser dari makna aslinya yakni tidak hanya sekedar "tahu" tapi juga "mau"

Maka menjadi cukup mengelikan, bila kita sebagai kader HMI-MPO masih mempunyai pola pikir: bila pingin eksIa, maka harus berkuasa atau banyak kenalan tokoh-tokoh yang sedang memegang pos-pos negara, harus popular, harus banyak kenal orang-orang kaya atau banyak founding yang bisa kasih proyek. Bila itu benar-benar menjadi ijtihad HMI-MPO maka menurut saya sama saja HMI sedang menegakkan tiang gantungan bagi dirinya sendiri. Kekuatan HMI tidak terletak pada seberapa banyak fasilitas -sarana maupun network- yang dia punya (dunia milik), tetapi pada seberapa kuat dan tercerahkan pribadi dia (dunia diri). Sungguh banyak sudah yang mengakui hal ini, tidak sekedar alumni yang masih Istiqomah tapi juga pengamat yang jujur.

Nah, disini kita bisa menyimpulkan kenapa dulu HMI-MPO bisa sedemikian eksis?! Karena independensi tidak sekedar jargon organisasi, tetapi juga dilakoni dalam hidup kadernya. Contoh paling vulgar, adalah dalam maisyah, dulu kader inti tidak akan terpikir untuk jadi PNS, Broker Proyek/Broker Politik ataupun jadi Caleg karena memang tidak memungkinkan, sedemikian sehingga dengan segala upaya memompa potensi diri hingga lahirlah independensi, jiwa merdeka. Kemudian datanglah Reformasi, maka akan makin terlihat siapa kader inti sebenarnya?!!!

Selemparan Kemungkinan (Problem Solving)

Perbedaan mendasar antara manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah karena manusia mempunyai "kemungkinan", makhluk lain tidak akan mampu mencipta kemungkinan hatta itu malaikat. Ketika masalah telah terpapar maka pertanyaan standar yang akan muncul adalah: what's next? Kita mau mengambil makna yang positif dari pertanyaan ini, bahwa pertanyaan itu muncul dari azzam yang ingin menyelesaikan problem seakurat mungkin.

Salah satu dasar dari problem solving yang harus dipegang disini, bahwa pemikiran kita harus besar dalam artian paradigma yang utuh dan selanjutnya tetap menjalankannya dari hal-hal yang menurut kasat mata mungkin kecil¬kecil, walau di Hadirat Rabbani tetap dinilai besar (think big-do small). Karena kalau ujuk-ujuk dari pemikiran besar kemudian kita harus berbuat yang besar pula, jelas sunatullahnya tidak begitu, walau sekali lagi besar-kecil itu masih dari ukuran manusia.

Dergan memohon perlindungan Allah dari sabetan nafs, saya ingin memulai bahasan bab ini dari ayat-ayat.

"Sesungguhnya Amrullah (perintah Allah) ketika Dia punya Irodah (kehendak) sesuatu, Dia tinggal mengatakan 'Kun' (Jadilah), inaka mereka pun menjadi." (QS. Yasin: 82)

"Pada hari itu kalian menyaksikan ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya lupa akan bayinya (kelembutan moral hancur) dan ibu-ibu yang sedang haruil rnengalami keguguran (kekuatan fisik sirna) dan kamu akan melihat manusia dalam kondIai mabuk sedangkan mereka tidak sedang mabuk (ketajaman intelektual/akal tidak berjalan), akan tetapi (bila hal itu tidak terjadi, sebab seseorang tidak sanggup merespon Amr Allah) sungguh azab Allah itu sangat pedih." (QS. Al-Hajj: 2)

Ayat yang kesatu ada 3 tiga kata kunci: Amr, Irodah dan Kun. Sedang ayat kedua ada tiga kata kunci pula: Moral, Fisik dan Akal. Allah menciptakan alam seisinya, termasuk jasad manusia cukup hanya dengan KUN. KUN adalah Kaaf dan Nun, hanya dengan dua huruf ini maka terpaparlah jagad raya yang sedemikian luas ini. Pertanyaannya kemudian apakah kita hanya ingin sekedar menggapai dua huruf dari Allah itu saja, padahal masih puluhan atau mungkin ketakterhinggaan huruf-huruf Allah yang lain? Jawaban gamblang tersurat pula dalam ayat pertama di atas, bahwa kita musti masuk fase sebelum Kun yakni Irodah. Kun sampai ke kita dalam bentuk fenomena. Maka dibalik segala fenomena pasti ada Kehendak Allah, dan ketika kondIai itu hadir dihadapan kita Amr-lah ujudnya. (Ini menarik, sebagai intermeso, bila dilanjutkan untuk membahas para kader yang berkehendak memupus masa lajang)

Lalu bagaimana kita meraba kriteria Amr? Tiap persona sebenarnya akan ditawari Amr yang agung disamping amr-amr saban hari. Selama berani melatih diri keluar dari Kun dengan tidak menolak amr-amr kecil yarg hadir. Gampangnya, bagaimana kita bisa mengetahui Amrullah yang besar, kalau amr-amr yang kecil saja tidak mau ditempuh?!

Ayat kedua adalah dari surah al-Hajj. Haji adalah napak tilas perjalanan Ibrahim. Bagaimana kita bisa memahami surah tentang Haji kok dibuka tentang kiamat? Pertama harus kita pahami bahwa arti sesungguhnya kiamat tidak lepas dari arti dari akar katanya: qiyam (kebangkitan), dan memang tiap kebangkitan yang baru musti diawali dengan kehancuran-kehancuran lebih dulu (dekontruksi-rekontruksi). Maka Haji adalah gambaran kiamat sugro, dimana Ia telah tahu dan mau menerima apapun Amr Allah, dengan kesediaan menanggalkan segala sesuatu potensi diri dan milik yang dianggap agung selama ini. Jadi, pergi haji ke Mekkah tidak sekedar karena mampu secara dhahir.

Untuk lebih gamblangnya saya nukilkan transkrip ceramah Bapak Muhammad Zuhri tentang napak tilas Ibrahim bahwa tidak ada artinya segala potensi manusia ketika berhadapan dengan Amrullan. Tiga malam berturut-turut Ibrahim bermimpi disuruh membantai anaknya sendiri. Inilah masalah manusia. Manusia memiliki tiga kekuatan besar dari Rabb al¬ 'Alami n:

1)Ketajaman akal

2)Kelembutan moral

3)Kekuatan fisik.

Ketiga kekuatan itu tidak sanggup menerima Amr Allah yang berupa "sembelihlah anakmu". Akal mana yang membenarkan seorang ayah menyembelih anak yang dicintai? Moral mana yang merelakan seorang ayah membantai anak yang dicintai? "Salah!", kata akal. "Itu kekejian yang luar biasa," kata moral. Begitu pula kekuatan fisik; tangan akan gemetar tak sanggup mengangkat pedang atau mengayunkan kapak bila untuk membunuh anak yang dicintai. Tetapi, itulah Amr Allah. Tiga kekuatan manusia hancur menghadapi Amr Allah. Saat itu, bila seseorang berbuat sesuatu (merespon Amr Allah), bukan dia yang berbuat sebab dia hakikatnya telah mati; telah meninggalkan akalnya, moralnya dan fisiknya.

Demikianlah perintah dari Yang Mutlak. Jika Amr Allah hadir pada seseorang, Ia disebut "mengalami kiamat" (kiamat sugra). Itulah saat perubahan besar pada diri manusia. Bukan kiamat kubra (hancurnya alam semesta) melainkan kiamat kehidupan seseorang yang berdimensi waktu. Saat matinya kehidupan individu dan lahirnya kehidupan individu baru. Bukan kehidupan fisikal, bukan kehidupan intelektual dan bukan kehidupan moral tetapi kehidupan spiritual; kehidupan AbdAllah, lahir sebagai Ahl Allah (keluarga Allah).

"Wahai manusia, bertagwalah kepada Tuhann-ur. Sesungguhnya goncangan hadirnya sa'at (kiamat sugra, hancurnya individu kecil menjadi individu besar, Abd Allah) adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat." (QS. AI-Haj: 1)

Lalu bagaimana konsep diatas implementasinya dalam HMI supaya jawaban dari pertanyaan what's next diatas bisa applicable?. Ajaklah para kader dari lingkar yang paling kecil dari yang ia genggam. Ini mungkin generative, tetapi tidak apa-apa guna rcadmap-nya lebih jelas. Genggaman lingkar pertama yang dipunyai kader adalah dirinya dengan waktu, uang/harta dan tenaga yang Ia punyai. Tawarkan sebuah pencerahan, ketika jamaah membutuhkannya apa Ia rela melepaskannya. Berikan sebuah pemahaman, menurut Ia Tuhan ada dimana, sedang ada didirinya sendiri atau di jamaah yang sedang butuh. Berikan kebebasan sepenuhnya kepadanya untuk mengambil keputusan, dimakan sendiri atau dIaumbangkan, sesuai keyakinannya tentang posIai Tuhan ada dimana tadi.

Lingkar kedua adalah dirinya antara HMI dan Kampus. Nah, ketika lingkar kedua ini bisa dilampaui biasanya Ia akan diuji oleh lingkar ketiga yakni antara dirinya dengan kuliah dan orang tua. Tetap suntikkan jiwa saja'ah, tangguh dalam mengambil keputusan karena berani menanggung segala resikonya. Pahamkan tentang amr. Percayalah orang bodoh yang pemberani bakal mampu menyalip orang pintar yang penakut. Selama ada kemantapan bahwa keputusannya karena keyakinannya akan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuh, benarkan do small dulu walau dari pemikiran yang big. Dan ibda' binafsi.

Saudara.. ujung dari Gerakan Intelektual tetaplah spiritual. Yang melatari gerakan kitapun relegiusitas. Kita, HMI, tidak bisa hanya berhenti pada idealIame, idealIame harus diantarkan pada yang lebih tinggi. IdealIa mungkin sudah tidak akan terjebak pada keruangan, tapi dia pasti tidak akan lepas dari kewaktuan. Sedang spriritual sudahlah diluar ruang dan waktu karena spirit kita, ruh kita tidaklah berada dalam wadak fisik kita, Ia berada di luar ruang dan waktu. Wallaahu a'lam.

Rapimcab Badko Akan Bahas Persiapan Kongres & Musbadko

2009-05-28T21:18:00.000+07:00

Yogyakarta, (Inbagteng Cyber Media)

Untuk lebih memasifkan konsolidasi internal Badko Inbagteng serta dalam rangka menyongsong Kongres HMI dan Musbadko XXII Rapat Pimpinan Cabang akan digelar di Sekretariat HMI Cabang Yogyakarta pada Sabtu (30/05). Seluruh Cabang se-Inbagteng telah diundang dan diharapkan bisa menghadiri acara tersebut. Dalam Rapimcab tersebut sejumlah agenda akan dibahas seputar persiapan materi Kongres dan rapat Steering Commite Musbadko. Selain itu akan digelar pula diskusi yang bertajuk “Hilangnya Indonesia di Tangan Rezim Neolib dan Prediksi Pilpres 2009”.

Agenda Rapimcab akan dibagi tiga sesi. Sesi pertama adalah pandangan Umum Masing- Masing Cabang Persiapan Menjelang Kongres.
Sesi kedua, diskusi dengan tema “Hilangnya Indonesia di Tangan Rezim Neolib dan Prediksi Pilpres 2009” yang akan menghadirkan pembicara Tri Guntrur Narwaya (Direktur Resist Book).
Selanjutnya sesi ketiga, akan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok satu membahas : Rapat SC Musbadko XXII, sedangkan kelompok dua Rapincab Pra Kongres yang meliputi Pemaparan Tim Kongres Masing-Masing Cabang dan Pemfokusan Isu Bersama. (red)

Membedah “Cacat Bawaan” Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

2009-05-20T12:20:00.000+07:00

Judul : Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi
Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M
Pengarang : Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M
Tahun : 2008
Tebal : 728 hlm

Cacat bawaan hasil amedemen UUD 1945 sebaiknya diperbaiki kemudian UUD 1945 disempurnakan dengan membuat konsep dasar (grand design) yang utuh dan komprehensif dengan tujuan dan arah yang jelas baik dalam konteks sistem maupun bentuk pemerintahan

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada rentang waktu 1999-2002 tak ubahnya bagaikan sinetron melalui episode demi episode, perubahan tersebut terkesan hanya untuk kepentingan politik sesaat yang tidak mempunyai dan tidak mempunyai grand design mau kemana negara dan bangsa ini dibawa.

Buku yang berisi pemikiran hukum ini disusun dengan asas konsisten dalam pemikiran dan konsekuen dalam tindakan dengan sepuluh pegangan dasar yang dijabarkan dalam berbagai Putusan MK atau pendapat berbeda (DO), khususnya yang menyangkut pelaksanaan sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (het beginselen van behoorlijke regelgeving). Buku ini diharapkan menjadi bahan untuk menyusun kembali atau menata ulang sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang didasarkan kepada UUD 1945 hasil amendemen dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUD 1945 dengan tetap berlandaskan kepada falsafah Pancasila sebagai way of life bangsa dan negara Indonesia.
Apabila dikaji secara mendalam, bentuk negara dan sistem pemerintahan menjadi tidak jelas, demikian pula sistem otonomi daerah yang bernuansa federal sehingga menimbulkan pertentangan yang berkepanjangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kecarutmarutan hasil amandemen UUD 1945 tersebut menimbulkan pelaksanaan pemerintah di Pusat maupun di daerah menjadi tidak efektif, karena masing-masing lembaga mau menang dan benar sendiri. Hasil amandemen atau perubahan UUD 1945 yang tidak mempunyai konsep besar dan tidak didasarkan pada suatu sistem yang komprehensif dan jelas, berakibat menimbulkan ‘cacat bawaan’ pada hasil perubahan tersebut.
Bila dicermati dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Norma dasar tersebut menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dari sekian banyak lembaga negara di dalam UUD 1945 hasil amendemen menjadi pertanyaan kita bersama, lembaga manakah yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat?. Apakah semua lembaga negara yang disebutkan secara eksplisit di UUD 1945 atau hanya anggotanya/pejabatnya yang dipilih langsung oleh rakyat? Kemudian bagaimana kedudukan MPR yang anggotanya adalah lembaga negara (DPR dan DPD)?. Bila dibandingkan dengan KRIS 1949, UUDS 1950 ini merupakan cacat bawaan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi kerakyatan.
Cacat bawaan lainnya yang juga melekat dalam UUD 1945 hasil perubahan adalah tidak jelasnya sistem presidensiil dalam proses pembentukan Undang-Undang. Dalam sistem Presidensiil murni seharusnya DPR dalam membentuk Undang-Undang tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Presiden hanya mempunyai hak veto terhadap RUU (UU) yang dibentuk oleh DPR. Pelibatan Presiden sebagai pembentuk UU serta (wede wetgever) di samping DPR sebagai pembentuk UU yang utama (primaire wetgever) Lihat Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 UUD 1945 mencerminkan sistem Presidensill yang tidak sepenuhnya. Walhasil yang terbentuk adalam sistem Presidensiil ‘setengah hati’.
Selain sistem pemerintahan, desain lembaga negara juga terdapat kerancuan. Dalam konteks negara kesatuan, pada dasarnya tidak dikenal adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senat. Keberadaan DPD menurut risalah pembahasan Perubahan UUD 1945, merupakan pengganti Utusan Daerah namun dilembagakan dan kemudian anggotanya dipilih langsung melalui Pemilu. Keberadaan DPD dalam UUD 1945 akan semakin menjadi kacau ketika DPD sekarang meminta dilakukan amendemen kembali terhadap UUD 1945 dan DPD disamakan kedudukan dan kewenangannya dengan DPR baik dalam bidang legislasi, pengawasan maupun penganggaran.
Lebih jauh Prof. Natabaya menguraikan beberapa rumusan yang cukup pelik dalam kontroversial dalam UUD 1945 hasil amendemen. Kekuasaan kehakiman yang dimuat dalam Bab IX yang sebelumnya hanya Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekarang menjadi dua yaitu ditambah Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu ada pula lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial (KY) yang diberi kewenangan merekrut calon hakim agung dan menjadi martabat dan kehormatan hakim.
Penempatan KY dalam Bab Kekuasaan Kehakiman menimbulkan kontroversi karena KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun ada kaitannya. Penempatan KY secara eksplisit di dalam UUD 1945 membuat rancu apakah KY merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman atau tidak. Seharusnya Pasal 24B UUD1945 itu hanya menyebutkan bahwa rekrutmen calon hakim agung dan penegakan kehormatan dan keluruhan martabat hakim dilaksanakan oleh sebuah komisi. Selajutnya dalam ayat berikutnya ditentukan, tata cara rekrutmen calon hakim agung, tugas dan dan fungsi, serta kewenangan lain dari komisi tersebut diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam UU. Dengan konstruksi rumusan semacam ini maka tidak akan menimbulkan bias, tidak menimbulkan multi tafsir bahwa KY merupakan lembaga negara yang sejajar dengan MA dan MK. Bila dibandingkan dengan Afrika Selatan, Komisi Yudisial ditempatkan diluar Bab Kekuasaan Kehakiman.
Masih seputar kekuasaan kehakiman, terkait judicial review sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1), Prof Nata menegaskan bahwa seharusnya dimasukkan gugatan konstitusional (constitutional complaint). Dengan membedakan antara judicial review atau constitutional review dengan constitutional complaint tidak menimbulkan silang pendapat atau kontroversi mengenai MK dalam pengujian UU tersebut. Kemudian dalam UU No. 24/2003 tentang MK sebagai pelaksanaan dari Pasal 24C UUD 1945 juga harus direvisi dimana ketentuan Pasal 51 huruf a dihapus, karena menjadi tidak adil dan menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat apakah perorangan itu bisa membatalkan suatu UU yang mengingkat umum. Sebagai perbandingan, di Jerman yang dapat mengajukan judicial review adalah Bundestag dan Bundesrat dan land, artinya lembaga bukan perorangan. Adapun perorangan dapat mengajukan gugatan konstitusional apabila ada kebijakan individual (interpartes) tidak bersifat umum atau ergaomnes.
Kedepan, perlu dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945 berikutnya agar kewenangan MK pada Pasal 24C ayat (1) ditambah dengan gugatan konstitusional (constitutional complaint) serta tidak menutup pula ditampung constitutional question.
M. Mahrus Ali, Pengurus HMI Badko Inbagteng.
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Konstitusi No.27 Maret 2009 yang terbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Badko Minta Delegasi Cabang Untuk SC Musbadko

2009-05-15T09:56:00.000+07:00

Yogyakarta, (Inbagteng Cyber Media)

Semakin dekatnya agenda Kongres HMI di Yogyakarta mendorong Badan Koordinasi (Badko) Indonesia Bagian Tengah (Inbagteng) untuk segera membentuk Steering Committee (SC) Musyawah Badko (Musbadko) ke-XXII HMI Inbagteng Periode 1428-1430 H/2007-2009 M. Surat yang bertanggal 12 Mei 2009 itu telah dikirim ke Cabang-Cabang se-Inbagteng. Tiap-tiap Cabang diharapkan mendelegasikan 3 (tiga) orang. Kepastian delegasi ditunggu sampai Sabtu (16/05).

Musbadko sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah musyawarah utusan cabang-cabang di wilayah Badan Koordinasi yang diadakan 2 (dua) tahun sekali yang kekuasaan dan wewenangnya adalah memilih 3 (tiga) orang calon Ketua dan menentukan Haluan Kerja Badan Koordinasi.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka kami mohon HMI Cabang Se-Inbagteng untuk mendelegasikan maksimal 3 (tiga) orang yang akan menjadi SC Musbadko. Tugas SC ini
kedepannya akan merumuskan konsep dan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan Musbadko. (ICM/red)

PB HMI Sosialisasikan Draft Tim Pekerja Kongres

2009-05-12T19:03:00.000+07:00

Kongres HMI Diundur 6-11 Juni 2009

Melalui surat yang bertanggal (9/5), Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengirimkan Draft Tim Pekerja Kongres ke redaksi Inbagteng Cyber Media. Draft tersebut berisi Rancangan Konstitusi HMI yang terdiri dari 12 file, antara lain rancangan perubahan konstitusi (cover), catatan Anggaran Dasar, Anggaran Dasar (AD), Catatan Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman Atribut, Pedoman Keanggotaan, Pedoman Kesekretariatan, Pedoman Struktur Organisasi, Program Kerja Nasional, dan Pedoman Perkaderan.

Selain draft tersebut, PB HMI juga mengirimkan surat pemberitahuan perihal pengunduran jadwal Kongres yang sedianya akan digelar pada 21-26 Mei 2009 diundur menjadi 6-11 Juni 2009.

Berikut petikan isi surat tentang draft Tim Pekerja Kongres :

Dengan ini kami Pengurus Besar HMI (PB HMI) menyampaikan draft Tim Pekerja Kongres (TPK) dalam rangka pelaksanaan Kongres ke-XXVII Himpunan Mahasiswa Islam, maka dengan ini kami beritahukan secara resmi kepada pengurus HMI cabang se-Indonesia.

Berikut petikan isi surat tentang pengunduran jadwal Kongres :

Sehubungan dengan adanya pengunduran pelaksanaan Kongres ke-XXVII Himpunan Mahasiswa Islam yang semula direncanakan pada tanggal 21-26 Mei 2009 di Jogjakarta diundur menjadi 6-11 Juni 2009 dan berdasarkan rapat PB HMI tanggal 24 April 2009, maka dengan ini kami beritahukan secara resmi kepada pengurus HMI cabang se-Indonesia. (red)

Refleksi Hari Buruh Internasional

2009-05-05T16:58:00.000+07:00

Lawan Egoisme Elit Politik Parpol,

Saatnya Rakyat Merebut Kekuasaan dari Elit Politik!
Pers release HMI-MPO Refleksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2009

Sungguh hanya ada dua kata yang mampu mewakili perasaan dan pikiran kita melihat seluruh drama elit politik yang dipertontonkan akhir – akhir ini “ prihatin dan “ cemas”. Keprihatinan kita sangat beralasan serta rasional, dimana ditengah – tengah kesulitan dialami rakyat masih saja para elit politik kita bersandiwara diatas panggung kekuasaan, seolah menutup mata bahwa didepan serta disekitarnya rakyat berdiri dijurang kesusahan. Kecemasan kitapun sekali lagi terbentuk akibat kerakusan para elit terhadap kekuasaan seolah melupakan kepentingan besar bangsa ini yaitu menjaga keutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hajat hidup masyarakat. Hentikan seluruh sandiwara diatas panggung kekuasaan sekarang juga dan mulai mengedepankan visi maupun gagasan mengangkat bangsa ini lebih baik dan maju kedepan.

Manuver elite politik yang diperlihatkan sementara ini membuat kegusaran banyak pihak. Persoalan kebangsaan yang menumpuk dan membuat negeri limbung karena digodam oleh krisis ekonomi global tidak membuat perilaku elit berubah untuk lebih memperhatikan persoalan riil rakyat. Ditengah hiruk pikuk elit politik menggalang upaya untuk memperoleh kekuasaan sedikit demi sedikit ancaman krisis mulai terbukti. Setidaknya BPS melangsir jumlah pengangguran akibat krisis telah mencapai 9.4 juta orang dan potensi penggangguran meningkat makin cepat. Paket Stimulus yang seharusnya menjadi solusi krisis dengan menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian yang mulai lesu, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih menjadi pertanyaan. Alokasi paket stimulus fiskal yang disetujui sebesar Rp 73,1 Trilun hampir 80 % atau Rp 56,1 Triliun digunakan untuk tax saving, penghematan pajak. Sedangkan sisanya yang benar-benar digunakan untuk belanja langsung atau directspending hanya sekitar Rp 12 Triliuan untuk belanja infra struktur dan Rp 4.8 Triliun untuk subsidi langsung dan energi.
Pemberian stimulus perpajakan dan kepabeanan jelas tidak memberikan efek positif bagi meningkatnya daya saing usaha. Stimulus ini hanya akan efektif apabila perusahaan mampu bertahan hidup dan beroperasi. Faktanya sekarang sudah lebih dari 460 perusahaan tekstil gulung tikar dan kemungkinan besar daftar panjang perusahaan bangkrut akan semakin bertambah. Jika ini terjadi maka tentu program stimulus pajak tidak akan memberi efek bagi pertumbuhan sektor riil, apalagi penyerapan tenaga kerja.
Begitupun produk industri yang diekspor juga berangsur-angsur turun. Februari 2009 menjadi fase nilai terendah ekspor sejak tahun 2005, dimana pengaruh utama rendahnya nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian dunia.
Program defisit anggaran juga menjadi salah satu sekian sebab keterpurukan bangsa ini. Tahun 2009 juga memberi catatan penting soal hutang, dari tahun 2004 ada peningkatan hutang dari Rp 1.275 Triliun menjadi Rp 1.695 Triliun pada februari 2009. Dan angka tersebut kemungkinan akan bertambah lagi karena pemerintah baru menarik pinjaman sebesar Rp 1.95 Triliun dari target sebesar Rp 57.6 Triliun. Penerbitan obligasi Rp 33. Triliun dari target Rp 54.7 Triliun akan menambah panjang beban ekonomi yang akan ditanggung rakyat Indonesia. Indonesia juga tercatat menjadi pengutang terbesar se-Asia bahkan lebih besar dari China dan India. Pinjaman diperoleh Indonesia sebesar US$9,4 miliar dari Asia Development Bank (ADB) yang dikhususkan untuk negara-negara berkembang.
Para elit politik yang egois tersebut, sama sekali tidak menampilkan sikap patriotik yang mencerminkan perasaan sense of crisis rakyat banyak.Padahal tatkala para elit politik sibuk memburu kekuasaan pada saat yang sama rakyat didera oleh ancaman PHK, akibat tidak terelakkan dari krisis ekonomi global, dimana sektor manufaktur dan industri semata – mata menggantungkan diri pada permintaan luar negeri, sementara sektor ekonomi kerakyatan tidak mendapat perhatian khusus. Kesibukan perebutan kekuasaan antara elit – elit politik berdampak langsung diabaikannya kewajiban - kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak, negara dan keutuhan bangsa. Keadaan ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dalam negeri dan kemampuan negara dalam kompetisi global antar bangsa di dunia. Bukan tidak mungkin bila keadaan ini tidak segera dihentikan, keruntuhan Indonesia sebagai negara-bangsa tinggal tunggu waktu saja. Oleh karena sudah seharusnya gerakan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air tidak lagi menonton dan berpangku tangan dan kembali mengambil tanggung jawan dan peran historisnya bagi upaya penyelamatan nasib bangsa. Telah terbukti elit politik gagal menyatukan langkah dalam rangka menuntaskan program - program reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Justru elit politik itu tidak menghargai jerih payah mahasiswa dan rakyat didalam mengakses pendidikan yang merupakan hak konstitusinya.
Melalui momentum hari buruh internasional ini dan menyambut 11 tahun reformasi mahasiswa, kami menyerukan :
1. Rebut dan lindungi hak – hak dasar buruh, raih kesejahteraan buruh, dan hapuskan praktik outsourcing di dalam hubungan industrial.
2. Galang persatuan program politik nasional antar mahasiswa,rakyat, buruh, petani dan korban politik pengabaian oleh elit-elit politik yang rakus dan egois.
3. Hentikan sandiwara drama politik elit dalam mengejar kekuasaan. Kedepankanlah visi dan kepentingan bangsa.
4. Menuntut pemerintah yang berkuasa meningkatkan hajat hidup serta harkat dan martabat bangsa.
5. Tuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selesaikan kasus Munir, Trisakti, Tanjung Priuk,dll
6. Cegah elit politik yang telah terbukti berpihak kepada asing dan menjual aset-aset negara seperti Indosat, BUMN-BUMN penting lainnya untuk berkuasa kembali.
7. Wujudkan barisan politik yang benar-benar demokratis, bersih, pro rakyat dan berkomitmen penuh didalam politik kemandirian bangsa, untuk kebangkitan Indonesia yang menyeluruh.
8. Tolak intervensi asing yang mencekik rakyat dan kembangkan kemandirian bangsa.
Demikian pernyataan sikap HMI-MPO dan menghimbau kepada seluruh elemen bangsa agar berjuang memajukan serta mewujudkan kesejahteraan bangsa yang lebih maju dan adil.

Munas LDMI PB HMI Bakal Digelar di Yogyakarta

2009-05-03T15:48:00.000+07:00

Jakarta, Inbagteng Cyber Media.

Bila tidak aral melintang Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 23-24 Mei 2009 di Yogyakarta. Berdasarkan surat yang diterima redaksi, Munas ini bertujuan mewujudkan generasi baru untuk meneruskan estafet perjuangan di LDMI HMI. Di samping itu untuk menghidupkan kembali dan atau membentuk LDMI di tingkatan PB, Cabang, Komisariat. Tidak cukup sampai disitu, Munas juga bertujuan mempersiapkan kader dakwah yang memiliki mentalitas ulil albab dan meningkatkan komitment perjuangan dan perkaderan.

Meningkatkan pemahaman yang kaffah tentang konsep Berdakwah. Kemudian, Munas ini juga menekankan pada upaya peningkatan kemampuan profesionalitas kader dakwah dalam mengelola pelatihan-pelatihan di HMI dan di masyarakat.
Selain surat pemberitahuan yang dikirim oleh Sekretaris LDMI, ada juga Anggaran Dasar (AD) LDMI, Buku Saku, Rancangan Porgram kerja umum dan TOR Munas. Dalam waktu dekat redaksi akan mengupayakan agar semua materi tersebut dapat di download di blog Badko.

Jelang PHPU, MK Terbitkan Panduan Teknis Beracara

2009-05-03T12:56:00.000+07:00

Jakarta, The Guardian Institute.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) saat ini telah menerbitkan buku Panduan Teknis Beracara dalam PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD. Buku ini diterbitkan sebagai pedoman bagi calon legislatif yang ingin berperkara di MK. Buku saku ini juga dilengkapi dengan pedoman dan contoh penulisan (format) permohonan yang sangat rigid sehingga sangat membantu bagi para pihak yang belum pernah mengajukan permohonan ke MK. Buku setebal 78 halaman ini boleh disebut sebagai smart guide book dalam mengajukan permohonan PHPU Pemilu Legislatif.

Produk terbitan MK memang tidak diperjualbelikan dan diberikan secara cuma-cuma bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin berperkara di MK baik secara langsung atau permohonan online (via internet). Dengan diterbitkannya buku panduan tersebut, para pihak terkait yang akan berperkara di MK tidak lagi bingung mengenai hal-hal teknis dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke MK yang akan akan dibuka setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Peraturan Mahkamah Konstitusi PHPU 2009

Selain menerbitkan buku panduan PHPU Legislatif, MK juga menerbitkan empat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru, antara lain Pertama, PMK No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, DPRD. Kedua, PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden. Ketiga, PMK No.18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (electronic filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Keempat, PMK No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Keseluruhan PMK ini sebagai hukum acara di MK dalam kontek perselisihan hasil Pemilu. PMK inilah yang akan menjadi dasar hukum dalam teknis pelaksanaan sidang perselisihan hasil Pemilu. Untuk PMK No. 16 menggantikan PMK No. 14 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya PMK terbaru. Keempat PMK tersebut juga dapat diunduh gratis di situs resmi Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Badko Akan Fasilitasi Out Bound Training di Rapimcab Purworejo

2009-04-30T19:52:00.000+07:00

Inbagteng Cyber Media.

Dalam rangkaian Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) yang akan digelar pada 2-3 Mei 2009 di Purworejo, HMI Badko Inbagteng akan memfasilitasi Out Bond Training yang sedianya akan berlangsung di Bumi Perkemahan Punthuk Purworejo, Jawa Tengah. Selain Rapimcab akan dihelat pula diskusi yang bertajuk “Independensi Gerakan HMI di Tengah Hegemoni Rezim Pasar”. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut akan di meriahkan oleh pentas seni masing-masing Cabang se-Inbagteng.

Rapimcab tersebut selain bertujuan untuk konsolidasi internal HMI Inbagteng, juga untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai persiapan cabang-cabang se-Inbagteng dalam menyongsong Kongres HMI ke-27 yang tidak lama lagi akan segera digelar di Yogyakarta. Rapimcab kali ini lebih menekankan pada upaya membangun iklim perkaderan yang dinamis dan solid sehingga masing-masing cabang di wilayah Indonesia bagian tengah dapat tetap eksis dan establish.(red)

Perbedaan Geo Politik Menuntut Pembenahan Lembaga Internal HMI

2009-04-14T10:30:00.000+07:00

(Hasil Rapat Pimpinan Cabang HMI Badko Inbagteng di Surabaya)

Surabaya, (Inbagteng Cyber Media)
Cakupan lembaga internal HMI Badan Koordinasi yang luas dan konteks geo politik yang berbeda menuntut perbaikan lembaga internal di HMI. Demikian ungkapan Moh. Syafi'ie ketua Badan Koordinasi Inbagteng berbicara dalam diskusi ”Memikir Ulang Eksistensi Lembaga Internal HMI” yang diadakan Jumat, 10 April 2009 di HMI Cabang Surabaya bertempat di Gedung Hidayatullah Surabaya.

Misalkan cakupan HMI Badan Koordinasi Inbagteng yang meliputi daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawat Timur dan Pontianak. Struktur kewilayahan di atas, menurut Syafiie jelas berbeda secara geo politiknya. Kepentingan pemegang kebijakannya berbeda sama sekali. Sehingga kondisi ini menyebabkan tersendatnya pola-pola komunikasi antar cabang yang ada dalam satu Badan Koordinasi. Apalagi saat ini jumlah cabang HMI semakin tambah banyak di Badan Koordinasi-Badan Koordinasi yang ada.

Perbaikan lembaga internal ini juga mendesak dilakukan ditengah himpitan ekonomi politik global yang kapitalistik. Wilayah yang berjauhan ditengah krisis finansial menjadi beban tersendiri bagi pengurus HMI Badan Koordinasi dan pengurus cabang jika ada pertemuan-pertemuan. Jika ada pertemuan yang diadakan pasti ada cabang yang tidak bisa hadir. Kendala ini bukan semata aspek internal yang tidak mau hadir tapi seringkali kendala eksternal, tempatnya berjauhan yang butuh stamina tinggi dan tentunya butuh biaya yang tidak sedikit.

Tugas HMI Badan Koordinasi yang berat karena harus menjaga kesehatan cabang-cabang di wilayahnya jelas akan mengalami kendala yang sangat berat ditengah kewilayahan yang tidak tertata, struktur geo politik yang berbeda-beda, dan kondisi cabang-cabang yang saat ini memang menghadapi problem akut akibat krisis sistem global yang berdampak krisis multimensi. Lembaga koordinasi dan terutama PB HMI dituntut lebih serius membaca kondisi yang sangat kelabu ini, ungkap syafiie.

Sepakat Pemekaran Badko
Dalam sesi tanya jawab, Puji Hartoyo ketua HMI Cabang Yogyakarta menyatakan bahwa memang sudah selayaknya HMI Badan Koordinasi itu dimekarkan. Cabang-cabang yang terus bertambah tapi lemah dalam pendampingan. Bayangkan sekarang cabang-cabang HMI di banyak daerah sudah ada sekitar 50 lebih tapi HMI Badan Koordinasinya hanya berjumlah empat. Jumlah Badko ini tidak sebanding dengan jumlah dan kepentingan-kepentingan cabang. Sehingga tidak mungkin berfikir keberadaan Badko akan menjawab kepentingan-kepentingan cabang yang jelas berbeda geo politiknya.
Nur salah seorang perwakilan dari HMI Cabang Malang mengungkapkan bahwa dirinya sepakat pembentukan Badko di HMI Jawa Timur. Karena secara geo politik Jawa Timur berbeda dengan Jawa Tengah, Yogyakarta dan Pontianak. Kita di Malang sangat kering dari wacana eksternal HMI karena tidak dari PB HMI yang datang kesini dan diskusi tentang wacana ke-HMI-an saat ini. Keberadaan HMI Badan Koordinasi Jawa Timur harapannya bisa menjawab pendampingan PB HMI di Malang. Termasuk keberadaan HMI Badan Koordinasi ini nantinya berfungsi bagi pengurus-pengurus cabang yang di Jawa Timur khususnya Malang dan Surabaya untuk masuk di struktur dan menyumbang ide-idenya dan perhatiannya yang selama ini masih belum tersalurkan dengan baik.
Sedangkan Awaluddin ketua Tim Kongres HMI cabang Yogyakarta mengatakan bahwa sudah jelas dari diskusi yang tadi kita butuh pembentukan HMI Badan Koordinasi Jawa Timur. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana cara pembentukan? Sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut. Syafiie yang menjadi pembicara menjawab bahwa jika teman-teman Jawa Timur sudah sepakat pembentukan HMI Badan Koordinasi maka tugas selanjutnya ini perlu dimasukkan dalam rekomendasi internal nanti sewaktu di kongres. Termasuk di internal Badko Inbagteng nantinya akan melakukan pembahasan di Internal dan akan dilanjutkan ke PB HMI, terang Syafiie.

Laporan Tim Kongres HMI Cabang Inbagteng
Seusai diskusi dilaksanakan acara kemudian berlanjut dengan rapat pimpinan cabang yang akan mendengarkan eksplorasi perkembangan diskusi-diskusi cabang-cabang di Badko Inbagteng menyambut pelaksanaan kongres HMI pada tanggal 21 Mei 2009 di Yogyakarta yang sudah tinggal lima mingguan.
Asnawi ketua HMI cabang Surabaya menuturkan bahwa untuk persiapan kongres HMI Cabang Surabaya sudah mengidentifikasi beberapa hal untuk menjadi usulan sewaktu di Kongres. Salah satunya terkait tentang masa keanggotaan HMI yang terlalu lama. 12 tahun lama keanggotaan bukanlah waktu yang sedikit tapi itu waktu yang sangat panjang sehingga perlu amandemen konstitusi.
Senada dengan Asnawi, ketua HMI cabang Surabaya Azwin mengungkapkan bahwa di Malang juga menginginkan adanya perubahan masa keanggotan di konstitusi. Masa 12 tahun bukan waktu yang sebentar tapi cukup lama. Padahal akademik lamanya tidak seperti itu. Ini harus ada penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dilapangan.
Berbeda dengan Puji Hartoyo ketua HMI Cabang Yogyakarta, ia mengatakan bahwa logika masa keanggotaan itu memang tidak disandarkan pada dunia akademik. Tapi disandarkan pada jenjang pengabdian di Struktur HMI. Mulai dari struktur komisariat, struktur Koordinator Komisariat, struktur Cabang, struktur HMI Badan Koordinasi dan struktur PB HMI. Memang ideal ukuran 12 tahun itu, karena terkait dengan jenjang struktur yang ada di HMI. Harapannya setelah keluar dan menjadi alumni, dia menjadi kader yang betul-betul HMI, ungkap Puji Hartoyo.
Sedangkan Awaluddin ketua Tim Kongres HMI Yogyakarta menyatakan bahwa dia dan teman tim kongres di Yogyakarta sudah mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan persiapan kongres. Pertama, HMI Yogyakarta tidak sepakat dengan perubahan nama HMI menjadi HMI-MPO. Kita bukannya tidak ingin memperjelas status tetapi kita ingin mempertahankan kebenaran yang tetap kita pegang dari awal. Perubahan nama jelas berarti kita sudah menyerah pada HMI-Dipo. Bagi HMI cabang Yogyakarta menetapkan nama HMI adalah bagaikan perjuangan hidup dan mati, jelas Awaluddin. Kedua, soal masa keanggotaan kayaknya kita masih sepakat untuk tetap. Ketiga, kita masih pada dataran teknis ada bebarapa bab dalam konstitusi yang tidak sesuai dengan materi babnya sehingga perlu ada perbaikan.
Ditambahkan Puji bahwa kita sepakat dengan kesepakat teman-teman dalam bahasan kemarin bahwa perlu perubahan pada penamaan komisi di PB HMI. Komisi logikanya perwakilan padahal kita bukan lembaga perwakilan seperti DPR. Ruh dan gerak organisasi seringkali terciderai dengan kewenangan komisi ini. Tau-taunya muncul kebijakan tanpa cabang-cabang ketahui isu dan pembahasannya. Dalam hal ini kita harus memikirkan ulang bagaimana struktur ini harus dibangun dan mencerminkan ruh organisasi yang dibuat bersama-sama.
Harapan besarnya sebagaimana diungkap Awaluddin kongres ke-27 di Yogyakarta ini tidak mengulang kesalahan yang lalu yaitu berdebat pada soal-soal yang tidak substansial. Kongres ini butuh bahasan yang lebih mendidik dan itu ada pada bahasan materi-materi pokok dalam komisi nantinya. Akhirnya diskusi dan Rapincab disudahi dan ditutup secara resmi oleh Moderator saudara Nur Ali.

Gerakan Kemandirian Bangsa Menuju Masyarakat Berkeadilan

2009-04-08T18:14:00.000+07:00

(Untuk TOR selengkapnya dapat di download di TOR Kongres HMI Ke-27)

Satu dekade lebih selepas reformasi, Indonesia belum juga menemukan kebangkitannya sebagaimana yang diharapkan banyak orang hingga hari ini. Meskipun pergantian Presiden telah berulangkali terjadi sejak 1999, namun harapan kebangkitan itu belum kunjung tercapai. Masih terekam jelas dalam ingatan kita, bagaimana berbagai pihak mengusahakan sepanjang tahun 2008 sebagai tahun kebangkitan dalam rangka merayakan peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, namun nyatanya gelagat kebangkitan itu tidak kunjung berhasil diwujudkan.

Bila secara obyektif memahami situasi saat ini, malah berbalik arah, bila semangat perubahan setelah reformasi memunculkan gairah menuju tatanan masyarakat lebih baik, sekarang ini setelah satu dekade lebih reformasi sebagian masyarakat dalam nalar kesadarannya muncul semacam syndrome terhadap perubahan bangsa ini. Hal ini bisa kita buktikan dari pesimisnya masyarakat terhadap proses politik yang ada, akan melahirkan orang – orang yang benar – benar membela dan memperjuangkan hak – hak mereka, kesulitan hidup makin terasa membuat mereka tidak mampu bermimpi tentang masa depan. Artinya harus kita sadari bersama bahwa ada kesalahan dalam mengelola bangsa ini, mengapa perubahan diimpikan tidak kunjung dirasakan masyarakat

Indikasi kejenuhan masyarakat terhadap situasi yang ada saat ini, bila dipicu terus menerus akan membangkitkan pesimisme masyarakat yang pada akhirnya penghargaan terhadap nilai sudah tidak ada lagi, membangun visi perubahan bagi bangsa kedepan hanya lipstick penghibur dalam mencapai tangga kekuasaan dan kepentingan kelompok. Munculnya pesimisme akibat kejenuhan masyarakat pada titik tertentu akan mentransformasi menjadi sindrom social dan bila kondisi ini terus dibiarkan akan berkembang menjadi depresi social yang akan membangkitkan ledakan emosional masyarakat secara kolektif untuk tidak percaya terhadap apapun prosesi yang terjadi. Ekspresi dari ledakan emosional ini akan bisa dilihat dari munculnya berbagai kerusuhan serta tindakan kekerasan sebagian kelompok masyarakat. Situasi inilah berkontribusi besar membongkar seluruh tatanan nilai luhur dalam masyarakat, digantikan oleh nilai yang akan membawa masyarakat pada kehancuran.

Bercermin dari persoalan diatas, apa sesungguhnya menjadi harapan bersama ditengah kejenuhan masyarakat mengharapkan perubahan lebih baik bagi kehidupan mereka. Persoalaan utama apakah bangsa ini yang harus segera diselesaikan demi tercapainya cita – cita kebangkitan peradaban Indonesia dalam seluruh tatanan kehidupan. HMI sebagai salah satu entitas bangsa ini, bagaimana melihat persoalan ini dan peran apa yang memungkinkan dilakukan dalam mendorong proses perubahan bangsa kedepan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan mendasar bagi proses kebangkitan Indonesia berasal dari internal. Tantangan itu meliputi, pertama ketergantungan terhadap asing yang terus dipelihara oleh sekelompok elit politik demi kelanggengan kekuasaan mereka. Hingga lebih dari satu dekade pasca reformasi, watak ketergantungan haluan politik Indonesia kepada Barat dan negara-negara donor, belum dapat dibersihkan sepenuhnya. Formasi kabinet yang mencerminkan keterwakilan kepentingan Barat dan negara-negara donor terlihat jelas, terutama di sektor keuangan. Padahal kebangkitan sebuah bangsa hanya dapat dicapai melalui kekuatannya sendiri bukan meminta bantuan dari pihak asing. Sebenarnya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit. Di tengah krisis sistem kapitalisme global, berbagai negara kembali sibuk mengatasi dampak krisis tersebut terhadap situasi domestik negaranya masing-masing. Hal ini membuat negara-negara imperialis memalingkan perhatiannya sejenak dari urusan luar negerinya. Pada saat yang sama, poros-poros kekuatan baru internasional telah bergeliat bersaing dengan kekuatan lama yang dipimpin Amerika Serikat. Kekuatan baru itu terdiri atas negara-negara sosialis Amerika Latin, Rusia, China, India, Iran, Arab Saudi, Uni Eropa, dan Uni Afrika. Tumbuhnya kekuatan baru tersebut tentu saja dapat mereduksi hegemoni dari negara imperialis lama seperti AS, Jepang, Inggris, Prancis, dan Jerman terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kedua kesenjangan begitu besar terjadi dalam masyarakat, ada berbagai kesenjangan yang begitu memprihatinkan dalam masyarakat kita diantaranya kesenjangan ekonomi membangun jurang pemisah antara kaya dan miskin, dari 230 juta penduduk indonesia sumber dan akses ekonomi hanya dikuasai dan berada ditangan lebih kurang 200 konglomerat, lantas gimana nasib masyarakat lainnya. Kesenjangan politik terjadi akibat miskomunikasi antara elit yang terus berprilaku seperti homo speakaholic ( manusia gila bicara ) tanpa bekerja dengan masyarakat, sistem politik selama ini memberikan peluang seluas – luasnya terjadi manipulasi secara konstitusional. Kesenjangan lainya adalah kesenjangan budaya yang terjadi akibat pengaruh modernisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Terakhir kesenjangan intelektual antara perkembangan ilmu pengetahuan di institusi pendidikan dengan fakta obyektif di masyarakat, hal ini melahirkan para elit kaum intelektual.

Disamping berbagai tantangan kebangkitan diatas ada fakta lain yaitu perkembangan gerakan politik Islam global dan jihad internasional turut juga mengacaukan kelancaran dan kemapanan imperialisme Barat terhadap negara-negara berpenduduk Muslim. Kedua situasi yang berlangsung serentak tersebut (bangkitnya kekuatan-kekuatan baru dan semarak gerakan politik Islam global) merupakan kondisi yang menguntungkan bagi Indonesia untuk bangkit. Satu-satunya faktor penghambat untuk bangkit hari ini cuma berasal dari elemen internal bangsa sendiri yaitu golongan elit politik dan ekonomi yang meletakkan diri sebagai perpanjangan tangan kekuasaan negara-negara imperialis. Golongan elit perpanjangan tangan imperialis tersebut senantiasa berjuang mempertahankan ketergantungan Indonesia kepada negara-negara imperialis atas nama kebebasan dan kerjasama antar bangsa.

Umat Islam Indonesia dan kebangkitan global
Disaat dunia global mengalami guncangan hebat akibat berbagai krisis, diperlukan satu solusi dan peran dari berbagai kelompok guna memberikan kontribusi membangun peradaban umat manusia kedepan. Salah satu entitas terpenting dalam bagian kemajuan kedepan adalah umaat Islam, dimana dari segi jumlah umat Islam adalah mayoritas dan juga memiliki pandangan ajaran yang lengkap serta komprehensif dalam melihat perubahan, sudah sewajarlah saat ini umat Islam mengambil peran besar dalam mewujudkan cita – cita luhur keuniversalan Islam membangun peradaban Islam.
Apa hubungannya dengan Indonesia tentang peran umat Islam secara global diatas. Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar didunia, sangat strategis mengambil peran dalam rangka menghimpun kekuatan umat Islam secara global guna kebangkitan Islam, menyelamatkan serta memberikan solusi alternative terhadap berbagai krisis global dewasa ini adalah menjadi salah satu tugas penting. Sudah saatnya visi global umat Islam Indonesia perlu dikembangkan dan menjadi agenda penting dalam rangka menyongsong kebangkitan peradaban Islam untuk kemaslahatan umat manusia.
Namun untuk menuju pengembangan visi global umat Islam di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah, ada berbagai persoalan diinternal umat Islam Indonesia sendiri yang harus terselesaikan, diantaranya adalah terpolarisasinya berbagai kelompok umat Islam dalam kepentingan politik sesaat, pengembangan ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi baru mengalami stagnasi, menyebabkan ketergantungan berlebihan pada dunia barat. sudah saatnya berbagai kelompok, terutama generasi muda Islam memiliki satu pandangan yang sama terhadap persoalaan utama dihadapi masyarakat. Menggali kembali sumber inspirasi yaitu Alqur’an dan Hadist sebagai pegangan dalam menjawab tantangan zaman kedepan.

Transformasi gerakan HMI
Sebagaimana kita sadari bersama, sebuah gerakan akan bertahan kalau mampu melewati berbagai fluktuasi perkembangan zaman, dengan tantangan dan kebutuhannya masing – masing. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman itulah salah satu cara mengukur sebuah gerakan memiliki perangkat nilai dan konsep – konsep teknis operasional lainnya sebagai modal menjalankan peran. Factor lain mempengaruhi sebuah gerakan mampu beradaptasi ditengah kecepatan perubahan zaman adalah kemampuan organisasi tersebut membaca kebutuhan zaman dan memberikan ruang terhadap kadernya mengembangkan berbagai potensi dalam rangka menjawab tantangan masa depan.
Pertanyaannya bagaimana HMI melihat dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman kedepan. Sekilas mengurai perjalanan HMI dari mulai berdiri sampai sekarang, bias dikatakan telah melintasi berbagai perubahan zaman. pertama mulai dari masa awal kemerdekaan HMI memberikan kontribusi mengkader para generasi muda pelanjut perjuangan negeri ini, tantangan perjuangan bentuk fisik saat itu tidak dapat dihindari. Kedua Masa selanjutnya sekitar awal 60-an HMI lebih banyak melahirkan para teknokrat dan intelektual, ini sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan zaman saat itu. Ketiga sekitar akhir 70-an gelombang islamisasi di dunia Islam turut mempengaruhi gerakan HMI yang ingin menampilkan Islam tidak hanya secara konsep tapi bias diterjemahkan dalam kehidupan sehari – hari, indikasi ini adanya keinginan menambah materi keislaman di traning – traning formal HMI. Keempat pada era 80-an sampai reformasi dibawah rezim orde baru menjalankan kebijakan tangan besi lewat azas tunggalnya, akibat dari tekanan besar dari rezim, juga ikut merubah konstelasi gerakan HMI, dimana titik klimaksnya terjadinya perpecahan HMI menjadi dua, yang mengikuti keinginan pemerintah untuk merubah azas disebut HMI DIPO, sementara kelompok mempertahankan Islam sebagai azas organisasi sering disebut HMI MPO. HMI yang mempertahankan Islam sebagai azas mendapat tekanan dari pemerintah, akibatnya terjadi pengentalan idiologis gerakan dan membangun blok oposisi terhadap rezim yang berkuasa. Fase ini sangat jelas, bahwa menjadi musuh bersamanya adalah rezim orde baru. Kelima masa setelah reformasi yang sudah berlangsung lebih sepuluh tahun, dimana situasinya sudah sangat berubah dari masa – masa sebelumnya, arus demokratisasi yang memberikan kebebasan seluruh elemen bangsa berperan aktif mengaktualisasikan ide gagasan, konsep sampai peran – perannya dalam kehidupan, memberikan makna berarti bagi kemajuan dan perbaikan kondisi bangsa kedepan. Sisi lain perkembangan arus informasi tumbuh subur mampu merubah pola hubungan dan beragam kebutuhan organisasi maupun orang per orang. Lantas apa yang dilakukan HMI terkait mereposisi gerakannya ditengah arus perubahan yang begitu cepat, bagaimana HMI menjawab kebutuhan zaman yang berkembang saat ini.

Gerakan Kemandirian
HMI meyakini, kebangkitan bangsa hanya bisa terjadi apabila masyarakat dan negara menggenggam kemandiriannya secara optimal. Selama ini yang terjadi, ambisi kebangkitan bangsa telah ditiupkan lewat berbagai media, akan tetapi masalah kemandirian diabaikan sama sekali. Padahal antara kebangkitan dan kemandirian saling berkaitan. Oleh karena itu di dalam rangka mempercepat proses kebangkitan bangsa tersebut, HMI secara sadar mengambil peranan dalam bentuk gerakan kemandirian yang menyeluruh. Gerakan kemandirian tidak saja meliputi aspek politik, ekonomi dan budaya, tetapi juga mencakup kemandirian intelektual dan ilmu pengetahuan.

HMI akan senantiasa menyebarkan spirit kemandirian dan mengarusutamakan sikap kemandirian di dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bentuk-bentuk gerakan kemandirian oleh HMI, nantinya disesuaikan dengan situasi menurut tantangan masing-masing cabang, dimana semangat kaderisasi berbasis pengembangan potensi kader dan organsisasi yang memiliki visi keislaman menjadi semangat umumnya. tujuannya jelas untuk merakit dan memperluas basis masyarakat pencita-cita kemandirian yang menyeluruh. Sebab HMI menyadari kemandirian merupakan refleksi dari doktrin tauhid yang diimani oleh anggota-anggota HMI maupun kaum Muslim Indonesia. Jadi amat jelas, kemandirian selain didorong oleh ajaran Islam, juga merupakan tradisi perjuangan bangsa Indonesia di dalam mencapai kemerdekaan dan martabat bangsanya.

HMI akan memainkan peranan membangkitkan potensi kemandirian kaum Muslim Indonesia, kemandirian politik dan intelektual di lingkungan akademik di mana HMI banyak berkiprah di dalamnya untuk mempercepat proses kebangkitan bangsa. Sebab dengan kemandirian yang menyeluruh dan lengkaplah, bangsa ini bisa bangkit meraih martabat dan harga dirinya. Dan bangkitnya Indonesia dapat membuka jalan bagi kepemimpinan global Indonesia.

Pada Kongres HMI ke 27 ini kita semua menyadari banyaknya berbagai tuntutan maupun arus perubahan mengelilingi HMI untuk segera direspon dalam bentuk menyusun pola strategi gerakan adalah bukan pekerjaan mudah dan instant, namun membutuhkan refleksi mendalam tentang perjalanan perjuangan HMI dan tantangan masa depan. Sebagai bentuk ikhtiar dari seluruh pembacaan maupun evaluasi organisasi, pada kongres HMI ke 27 akan mengambil tema “ gerakan kemandirian bangsa menuju masyarakat berkeadilan “.Keyakinan bahwa strategi gerakan kemandirian merupakan solusi yang tepat di dalam rangka mempercepat proses kebangkitan bangsa secara mendasar dan menyeluruh.

Jelang Kongres, Badko Gelar Rapimcab di Surabaya

2009-04-06T15:04:00.000+07:00

Yogyakarta, (Inbagteng Cyber Media)

(Undangan selengkapnya & Manual Acara, silahkan download di Rapimcab Surabaya)
Dalam upaya mensosialisasikan persiapan Kongres HMI ke-27 yang akan berlangsung di Yogyakarta (21/05/2009) serta untuk memaksimalkan fungsi-fungsi perkaderan di HMI Cabang se-Inbangteng, HMI Badko Inbagteng akan menggelar kembali Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) di HMI Cabang Surabaya pada Jum’at-Sabtu (10-11/04).

Dalam kesempatan itu, akan dihelat pula diskusi yang bertajuk “Memikir Ulang Eksistensi Sturuktur Kelembagaan Internal HMI”. Diskusi ini tentunya bertujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang struktur HMI dan menggali lebih dalam persoalan seputar struktur kelembagaan internal HMI.

Forum selanjutnya Rapincab Pra Kongres yang terdiri dari tiga sesi yaitu, pemaparan Tim Kongres Masing-Masing Cabang, Pemfokusan Isu Bersama dan Rapat Komisi-Komisi. Dengan semakin intens-nya berbagai forum yang digelar Badko Inbagteng, kita berharap Kongres HMI ke-27 dapat berjalan dengan lancer dan juga Cabang-Cabang diwilayah Indonesia Bagian Tengah mampu memberikan konstribusi positif bagi terselenggara perhelatan akbar itu. Pun demikian, kondisi internal masing-masing Cabang se Inbagteng akan lebih dinamis dan progressif dalam menata pergerakan serta aktivitas perkaderannya. (red)

Menyikapi Gejala-Gejala Perkaderan

2009-03-29T20:59:00.000+07:00

Dan Pemikiran Menuju Pelatihan Efektif

M. Mahlani
(artikel ini dapat diunduh gratis di e-book perkaderan)
Perkaderan bagi HMI sebagai organisasi yang concern dengan pengembangan potensi kreatif mahasiswa, merupakan proses dinamis yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dinamika organisasi. Karena itu, seberapa jauh efektifitas perkaderan yang berlangsung di dalamnya, akan mejadi penentu terhadap kinerja organisasi dan proses transformasi (termasuk regenerasi) kader secara struktural maupun kultural (khususnya dalam aspek perilaku organisasi). Dengan demikian, maka proses perkaderan bisa diposisikan sebagai faktor utama bagi produktifitas organisasi dalam menghasilkan karya-karya yang signifikan bagi eksistensi organisasi itu sendiri maupun yang bermanfaat bagi lingkungannya.
Dalam sejarahnya, HMI dipandang sebagai organisasi yang memiliki sistem perkaderan cukup baik - di samping Pelajar Islam Indonesia (PII) - khususnya di kalangan organisasi kepemudaan-kepelajaran dan kemahasiswaan. Hal ini bisa dilihat dari tetap terpeliharanya kontinuitas kepemimpinan (secara struktural dan kultural) organisasi, peran-peran kader HMI (termasuk para alumninya) dalam berbagai sektor; pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dll.

Namun demikian, baik tidaknya perkaderan di sini, memang tidak hanya bisa dilihat dari kontinuitas kepemimpinan organisasi. Di samping itu, karya-karya produktifnya, baik dalam bentuk perilaku organisasi yang solid, dinamis dan elegan, maupun dalam bentuk pribadi kader-kadernya yang berdisiplin tinggi, berkomitmen terhadap perjuangan organisasi, dan kreatif-inovatif, juga dalam hal efektifitas perkaderan yang dilakukannya. Artinya bahwa tatkala HMI secara kelembagaan tidak lagi memiliki efektifitas untuk menggerakkan potensi organisasi ataupun potensi kader yang dimilikinya, ini menjadi alamat bahwa perkaderan HMI telah mengalami kejumudan atau dapat dikatakan memasuki wilawah “persolaan serius”.

Gejala-gejala dalam proses perkaderan
Beberapa gejala umum yang sering terjadi dalam proses perkaderan, antara lain sebagi berikut :
a. Dalam sisi wajah kepengurusan organisasi; sebagian pengurus seringkali tidak berusaha membina hubungan baik dengan seluruh anggotanya. Mereka mengira dapat berpura-pura baik di depan umum (khalayak) kader-kadernya dan kemudian mengumpat dan menyumpah serapah serta membanting pintu di rumah (sekretariat). Ironisnya, mereka kemudian terkejut mendapatkan anak buahnya (anggotanya) satu persatu tidak aktif (rontok), menjauh dan akhirnya hilang.
b. Dalam sisi wajah anggota organisasi seringkali mereka mengira bahwa setelah menjadi anggota HMI, lantas namanya akan menjadi besar (sebagaimana nama-nama para alumninya yang sekarang banyak menjadi public figure. Mereka mengira setiap saat akan mendapat full servis dari pengurus; dari urusan pribadi sampai urusan akademik. Mereka baru sadar setelah seminggu, sebulan, setahun atau bertahun-tahun ditunggu-tunggu, ternyata tidak mendapat apa-apa. Akhirnya dengan nada mengumpat, “HMI omong kosong” mereka mulai menjauhi HMI dan kemungkinan bisa saja akhirnya “membenci” HMI.
c. Dalam sisi yang paling praktis, dalam perkaderan, khususnya di arena pelatihan; para kader sebelum memasuki arena pelatihan berobsesi akan bersuka ria, senang, gembira dengan sejuta harapan di dalam pikirannya. Tetapi, seringkali yang terjadi sebaliknya. Setelah memasuki arena pelatihan, mereka merasa “dibohongi” atau “terbohongi”. Sebab, yang dirasakan justru rasa jenuh, bosan, boring, bete, dan tidak happy. Sebab instruktur (pemandu) telah “memaksa” mereka untuk “hadir dan duduk selama berhari-hari atau lebih untuk mendengarkan/menyaksikan sekumpulan ide-ide abstrak”.
Di samping tiga gejala di atas, tentu saja masih banyak gejala lain yang bisa disaksikan, didengar dan dirasakan atau dialami oleh setiap kader dalam tubuh HMI. Karena, memang organisasi itu pada dasarnya seperti tubuh dengan seribu wajah. Setiap kader HMI pada umumnya akan memiliki pandangan dan perasaan yang berbeda-beda terhadap kondisi obyektif organisasi. Sebab, memang dalam organisasi nir-laba seperti HMI ini, biasanya memiliki persoalan yang menjadi konflik atau dilema dalam memformulasikan gagasan-gagasan organisatorisnya, khususnya dalam perkaderannya. Beberapa dilemma itu, antara lain :
a. Bagaimana saya menyeimbangkan tuntutan kehidupan pribadi dan organisasi di tengah-tengah tekanan yang terus-menerus ?
b. Bagaimana saya dapat dengan tulus berbahagia melihat kesuksesan dan kemampuan orang lain ?
c. Bagaimana kita dapat mengontrol dan juga memberikan orang kebebasan dan otonomi yang dibutuhkan agar mereka efektif dalam bekerja atau menjalankan tugas-tugas organisasi ?
d. Bagaimana kita dapat menanamkan prinsip-prinsip kualitas menyeluruh dan perbaikan terus-menerus pada semua lapisan dan semua orang (kader) apabila mereka sinis terhadap hasil usaha program bulan atau tahun (masa) lalu ?

Beberapa dilema di atas, yang merupakan implikasi secara langsung atau tidak dari tidak beresnya proses perkaderan, sebenarnya bagian dari budaya paternalistik yang tergantung, yang memandang pelatihan sebagai biaya, bukan investasi. Organisasi, khususnya perkaderan dianggapnya mengelola manusia sebagai “barang”. Apakah hal ini juga terjadi dalam perkaderan di HMI ?
Dalam upaya membesarkan HMI agar menjadi organisasi yang produktif dan efektif, perlu kiranya menerapkan prinsip dasar dalam pengembangan kader, yaitu : Berikan seseorang seekor ikan maka anda telah memberinya makan untuk satu hari. Ajari dia memancing ikan maka anda memberinya makan seumur hidup.
Prinsip dasar di atas, bisa dikembangkan dalam empat dimensi yang sekaligus menjadi jenjang dalam proses pembentukan kader, yaitu :
1. Pribadi (personal) dengan kualifikasi layak dipercaya
2. Interpersonal dengan kualifikasi kepercayaan
3. Manajerial dengan kualifikasi pemberdayaan agar efektif
4. Organisasional dengan kualifikasi penyelarasan agar produktif

Dalam menjalankan proses perkaderan dengan prinsip di atas, maka perlu pendekatan perkaderan yang tepat, yaitu pendekatan yang berpijak pada tujuh kebiasaan efektif manusia (kader) :
1. Jadilah pro-aktif, yaitu kemampuan pengetahuan akan diri atau kesadaran diri – citra diri.
2. Mulai dengan mengacu pada tujuan, yaitu sebagai kemampuan imajinasi dan suara hati - motivasi.
3. Dahulukan yang utama dalam bentuk kemampuan niat.
4. Berfikir menang/menang, yaitu berupa kemampuan mentalitas berkelimpahan.
5. Berusaha mengerti terlebih dulu, baru dimengerti, yaitu kemampuan dari keberanian diimbangi dengan pertimbangan.
6. Bersinergi, yaitu merupakan kemampuan kreatifitas - penciptaan sesuatu.
7. Asahlah gergaji, yaitu sebagai kemampuan unik dari perbaikan berkelanjutan atau pembaharuan diri untuk mengatasi kemandegan, kejumudan atau konservatisme.

Namun demikian, yang sering terjadi dalam organisasi kader seperti HMI adalah justru melakukan kekeliruan, antara lain sebagai berikut :
1. Bersikap reaktif: tidak percaya diri dan menyalahkan orang lain.
2. Bekerja tanpa mengacu pada suatu tujuan jelas.
3. Melakukan hal-hal tidak mendesak terlebih dahulu.
4. Berfikir menang-kalah.
5. Minta dipahami terlebih dahulu.
6. Bila anda tidak bisa menang, berkompromi.
7. Takut pada perubahan dan menolak perbaikan

Mencermati perkaderan HMI dalam dekade terakhir ini, kita memang perlu apresiatif, sebab telah tumbuh kesadaran besar untuk melakukan pembaharuan di semua aspek perkaderannya. Namun demikian, sayang sekali bahwa keinginan besar itu, nampaknya belum diimbangi dengan kemampuan analisa yang komprehensif terhadap makna sebenarnya dari perkaderan itu sendiri serta berbagai aspek yang berkaitan dengan proses perkaderan; seperti prinsip dasar perkaderan, falsafah perkaderan, pola dasar perkaderan, muatan perkaderan, metodologi perkaderan dan manajemen perkaderannya. Akibatnya, pembaharuan yang berlangsung, di satu sisi merupakan bentuk kreatifitas yang memang perlu dihargai. Namun sekali lagi, mengapa “pembaharuan” itu kok justru menimbulkan persoalan baru yang bisa merusak wajah intelektualitas HMI yang elegan, kosmopolitan dan selalu berpikir akademis.
Karena itu, sesuatu yang perlu direnungkan bersama adalah bahwa perbaikan dalam perkaderan itu bukanlah sesuatu yang harus dimulai dari luar, tetapi justru harus dimulai dari dalam (dari diri sendiri). Perubahan bukan dimulai dengan belajar “ketrampilan baru”, tatapi dengan meningkatkan integritas terhadap prinsip-prinsip dasar. Inilah prinsip berpikir yang berpijak pada kepemimpinan yang berprinsip.

Belajar Dari Hukum Pertanian
HMI adalah organisasi yang bersifat organic bukan mekanis. Artinya, HMI itu bukanlah seperti mesin yang jika ada bagian yang rusak atau mati, kita tinggal mengganti bagian yang rusak itu dengan onderdil (komponen) yang baru, lantas selesai. HMI adalah benda hidup yang terdiri dari orang-orang hidup, tumbuh dan berkembang. Benda-benda hidup itu tidak dapat “diperbaiki” dengan mengganti bagian-bagian yang tidak berfungsi; tetapi benda-benda hidup itu hanya bisa “ditumbuhkan” untuk memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Hasil (panen) yang diinginkan dalam HMI tidak diciptakan oleh montir, tetapi oleh “tukang kebun”. Tukang kebun tahu bahwa kehidupan (organisasi) itu terdapat di dalam benih. Walaupun mustahil membuat benih tumbuh, tetapi tukang kebun masih tetap bisa memilih benih terbaik, kemudian menggunakan logika “dan” untuk menciptakan keadaan - temperatur, tanah yang tepat, sinar matahari yang cukup, air, pupuk, menyiangi, mengolah tanah - yang kesemuanya itu akan mendukung memaksimalkan pertumbuhan sang benih. Jadi, para aktivis (pertanian) organisasi bekerja dengan salah satu persyaratannya adalah mengakomodasi pertentangan kronis antara kontrol organisasi dan otonomi perorangan melalui kesepakatan win-win - kesepakatan yang menunjukkan suatu “kemenangan” bagi perorangan dan “kemenangan” bagi organisasi juga.
Singkat kata, bagi kader HMI, untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang menang sebagai persyaratan utama menuju kemenangan organisasi, dituntut untuk banyak belajar dari “hukum pertanian”, yang berpijak pada prinsip “menunda dan melakukan sesuatu secara tergesa-gesa tidak berlaku dalam bertani”. Sapi harus diperah setiap hari. Hal-hal lain harus dikerjakan menurut waktunya dan menurut siklus alami. Konsekuensi alami akan menyusul setiap pelanggaran, walaupun terdapat “niat baik”. Dalam hukum pertanian, proses alami seperti “saya harus menyiapkan benih yang berkualitas, menyiapkan lahan, menyemai benih, mengolah lahan, menyiangi, mengairi dan menjaga gangguan OPT”, relevan diterapkan dalam mengelola perkaderan di HMI.
Dalam konteks ini, hukum alam berlaku tidak pandang bulu (organisasi yang punya sejarah gemilang bukan berati akan seterusnya gemilang). Karena itu, menanamkan prinsip-prinsip pertanian ini pada pusat kehidupan organisasi dan semua perilakunya, khususnya dalam konteks perkaderan akan menjadi jaminan kontinuitas dan produktifitas organisasi. Dengan melakukan hal ini maka pola pikir kita akan berubah dari mentalitas “kelangkaan” menjadi mentalitas “berkelimpahan”. Dalam bahasa “petani kentang”, mentalitas berkelimpahan berarti “semakin tipis kulitnya semakin besar isinya”.

Yogyakarta, 24 Maret 2009

M. Mahlani
Ketua Umum HMI Cabang Yogyakyarta tahun 1993-1994. Sekarang, Sekretaris Eksekutif Lembaga BIMASENA Yogyakarta dan Sekretaris Yayasan Kemaslahatan Umat (YKU) Yogyakarta serta Islamic Counsellor Departemen Agama Kota Yogyakarta.

Pemikiran Menuju Pelatihan Yang Efektif

2009-03-29T20:48:00.000+07:00

M. Mahlani
(artikel ini juga bisa di download di e-book perkaderan)
Setiap organisasi perlu untuk mengatur dengan baik, melatih dan memberikan pengalaman kepada para staff atau kader-kadernya untuk melakukan pekerjaanya secara efektif dan efisien. Dengan pelatihan itu, diharapkan mereka menjadi produktif dan dapat mendukung produktifitas organisasi sehingga mampu mengembangkan daya saing organisasi secara komparatif dan kompetitif (comparatif and competitive advantage). Dalam hal ini, maka penyelenggaraan pelatihan (training) dan pengembangan (development) merupakan kebutuhan utama organisasi, utamanya adalah dalam rangka merespon terhadap dinamika internal dan eksternal organisasi yang semakin kompleks.
Dalam konteks internal, pekerjaan yang semakin kompleks menuntut para fungsionarisnya untuk mengetahui, bagaimana mereka bekerja, sikap mereka terhadap pekerjaannya atau interaksi mereka dengan teman sekerja. Sementara itu, dalam konteks eksternal, perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan pemerintahan secara signifikan mempengaruhi tujuan dan strategi semua organisasi. Karena itu, menuntut para kader organisasi untuk selalu memperbaharui skills-nya untuk mendukung perubahan dan ekspansi organisasi secara terencana .

Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development)
Pelatihan (training) adalah pengalaman belajar untuk mengembangkan perubahan yang permanen di dalam individu yang akan memperbaiki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), sikap (attitute) atau perilaku (behavior). Dengan kata lain, pelatihan itu adalah proses pembelajaran yang melibatkan kemahiran keterampilan, konsep, kebiasaan atau sikap untuk meningkatkan kinerja kader-kader organisasi .
Sementara itu, pengembangan pada umumnya memfokuskan pada pekerjaan organisasi di masa mendatang. Dengan kata lain, pengembangan bertujuan untuk menyiapkan kader yang siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang, dengan berbagai kualifikasi yang diperlukan seperti; kemampuan memimpin, kemampuan konseptual, keterampilan komunikasi, kinerja dan pendisiplinan individual .
Pelatihan dan pengembangan memiliki kesamaan dalam metode, khususnya dalam hal mempengaruhi pembelajaran, tetapi memiliki frame waktu yang berbeda. Pelatihan berorientasi pada sekarang; dengan fokusnya pada pekerjaan individual secara langsung, untuk mempertinggi ketrampilan dan kemampuan khusus dalam melakukan pekerjaan tertentu. Jadi, tujuan pelatihan adalah untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang.
Sedangkan pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek, seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepribadian. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan antara lain untuk menutupi “gap” antara kecakapan karyawan dengan permintaan jabatan, selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja kader dalam mencapai sasaran kerja .

Perbedaan Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan Pengembangan
Tujuan Memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang
Menyiapkan pegawai siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang, dengan berbagai kualifikasi yang diperlukan seperti keterampilan komunikasi, kinerja dan pendisiplinan individual.
Pengertian Pengalaman belajar untuk mengembangkan perubahan yang permanen di dalam individu dalam rangka memperbaiki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), sikap (attitute) atau perilaku (behavior).
Aktivitas karyawan dalam upaya untuk menanamkan proses penalaran secara logis – lebih untuk mempertinggi kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan pengetahuan - daripada memberi kerangka pelajaran atau pengajaran seperangkat skill yang spesifik.

Orientasi • Skill
• Knowledge
• Attitude or behavior Pengembangan karir personal potensial
Sasaran Waktu Jangka pendek - sekarang Jangka panjang – masa depan

PEMBELAJARAN, PENGAJARAN
DAN PELATIHAN

PEMBELAJARAN PENGAJARAN PELATIHAN

BASIS UTAMA
Rumah
Lingkungan hidup
Masyarakat
Kelompok informasi
• Sekolah
• Akademi
• Universitas
• Organisasi formal
• (perusahaan)
• Tempat bekerja
• Kantor
• Tempat kursus
• Organisasi non-formal
TUJUAN • Membentuk karaakter/watak
• Mendewasakan
• Memandirikan
• Memberdayakan
• Memerdekakan • Membentuk konsep/teori
• Memberi ilmu (alam, sosial, dll) • Membentuk perilaku/praktik
• Menerampilkan
MANUSIA SEBAGAI • Homo significantc dan homo ludens
• Essensi yang perlu disadarkan
• Homo sapiens
• Gelas kosong yang perlu diisi • Homo valens dan homo mechanicus
• Potensi yang perlu dikembangkan
PROSES • Educating
• Olah rasa/hati
• Belajar menjadi
• Informal
• Penyelarasan • Teaching
• Olah pikir/otak
• Belajar bagaimana belajar berpikir
• Formal
• Pembedaan • Training
• Olag raga/otot
• Belajar melakukan, belajar bagaimana hidup bersama
• Non formal
• Penyamaan•
MENYENTUH SOAL Paradigma hidup
Hati nurani
Integritas
Sensitif
Innate image
Eksistensial
Iman Sikap hidup
Akal
Efektivitas
Antisipatif
Virtual image
Konseptual
Ilmu Perilaku/gaya hidup
Kehendak
Efisiensi
Adaptif
Social image
Praktikal
Perbuatan (amal)

HASIL-HASIL • Bermoral
• Berkarakter
• Siap hidup
• Otentik
• Learning individual
• Learning organisation • Berpengetahuan
• Berilmu
• Siap belajar
• Unggul
• Knowledge individual
• Knowledge manajemen • Berketerampilan
• Berkepribadian
• Siap pakai/kerja
• Kompeten
• Knowledge worker
• Productive organization

Langkah dalam pelatihan dan Pengembangan

Menganalisa Kebutuhan Pelatihan
Bagaimana sebuah organisasi menilai apakah terdapat kebutuhan terhadap pelatihan? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka sebelum melaksanakan pelatihan, perlu melakukan needs assessment, yaitu analisis secara sistematik dari aktivitas pelatihan secara spesifik yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Umumnya, needs assessment dapat ditentukan di dalam tiga cara: analisis organisasi, analisis departemental atau unit fungsional, dan analisis pengurus/kader secara individu .
Dalam konteks organisasi, catatan ketidakhadiran dalam rapat-rapat/kegiatan organisasi, pergantian, kelambatan, dan rata-rata kejadian memberikan bukti obyektif atas problem-problem di dalam organisasi. Ketika problem itu terjadi, catatan itu harus diuji secara hati-hati untuk menentukan apakah problem itu dapat dipecahkan melalui pelatihan.
Survey sikap pengurus/kader organisasi dapat juga digunakan untuk menemukan kebutuhan pelatihan, pada level unit fungsional dan organisasi. Sementara itu, survey terhadap kustomer dapat juga mengindikasikan wilayah problem yang yang terjadi di luar organisasi. Respons terhadap survey kustomer bisa mengindikasikan bidang pelatihan untuk organisasi secara keseluruhan atau di dalam unit-unit fungsional dari organisasi itu.
Sementara itu, Menurut Husein Umar (1999), mengutip dari pendapat Barry, (1994), mengemukakan beberapa komponen yang menentukan terhadap kebutuhan pelatihan, antara lain : (1) perubahan staf, (2) perubahan teknologi, (3) perubahan pekerjaan, (4) perubahan ekonomi, (5) pola baru pekerjaan, (6) tekanan pasar/eksternal, (7) kebijakan sosial, (8) aspirasi pengurus, (9) variasi kerja, (10) kesamaan kesempatan (11) perubahan peraturan hukum, dan lain-lain .

Menentukan Tujuan Pelatihan
Tujuan harus dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan. Sayangnya, banyak program pelatihan yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi, yang seringkali terjadi adalah “pelatihan hanya demi pelatihan”.
Tujuan pelatihan yang efektif harus menyatakan apakah organisasi, departemen, atau individu menjadi senang ketika pelatihan itu sempurna. Hasilnya harus tertulis. Tujuan pelatihan dapat dikategorikan menjadi tiga :

1. Tujuan instruksional, mencakup beberapa pertanyaan:
a. Apakah prinsip-prinsip, fakta, dan konsep yang akan dipelajari di dalam program pelatihan itu ?
b. Siapakah yang melatih ?
c. Kapan mereka melatih ?

2. Tujuan departemen dan organisasi
Apakah pengaruh pelatihan itu terhadap hasil organisasi dan departemen, seperti ketidakhadiran pengurus, pergantian, penurunan partisipasi atau produktivitas yang meningkat ?

3. Tujuan pertumbuhan dan kinerja individu
a. Apakah pengaruh training itu terhadap perilaku dan sikap individu yang ditraining ?
b. Apakah pengaruh training terhadap pertumbuhan personal dari individu peserta training? (misal: sikap-mentalnya, kedisiplinannya, sosialisasinya, kinerjanya, dll)

Dalam hal ini, fungsi dari tujuan adalah untuk menentukan standar evaluasi program, apakah efektif atau tidak.

Pendekatan dan Metode Pelatihan
Pendekatan yang efektif dalam pelatihan adalah partifipatif atau andragogi. Hal ini penting karena peserta pelatihan adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman. Sementara itu, petode pelatihan paling populer digunakan oleh organisasi diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, pelatihan di tempat kerja (on-the job training). Kedua, pelatihan di luar tempat kerja (off-the job training) .

On-the Job Training
Hampir semua metode pelatihan yang digunakan secara luas memakai on the job training. Popularitas dari metode ini dapat memberikan gambaran pada kesederhanaanya dan pengaruh bahwa model itu tidak terlalu mahal untuk menjalankannya. On-the Job Training menempatkan peserta training di dalam situasi kerja aktual dan membuatnya menjadi produktif. Inilah yang disebut belajar dengan bekerja.
On-the Job Training, terdiri dari dua tipe :
1. Program magang (apprentichesip programs). Program ini menempatkan peserta training dibawah pemandu yang disebut master. Argumen untuk program magang ini adalah bahwa keperluan pengetahuan dan ketrampilan adalah begitu kompleks sehingga untuk mengenyampingkan sesuatu lebih sedikit daripada waktu dimana peserta menggantikan master yang telah trampil.
2. Pelatihan pengajaran pekerjaan (job instruction training). Tipe ini memiliki beberapa langkah dasar :
a. Menyiapkan peserta pelatihan dengan mengenalkannya tentang pekerjaan dan penguasaan ketidaktentuan mereka.
b. Menghadirkan pekerjaan, memberikan informasi yang essensial dengan cara yang jelas.
c. Menghadirkan peserta training untuk mencoba mendemonstrasikan pemahamnnya.

Teknik utama pelatihan di tempat kerja adalah : demonstrasi (praktek menyelesaikan sesuatu pekerjaan dalam rangka meningkatkan skill karyawan), melatih (lebih mengarah pada praktek manajerial dan professional), melatih dengan cara mengerjakan sendiri, serta rotasi kerja.
Namun demikian, salah satu dari kekurangan on-the Job Training adalah produktivitas bisa rendah dan kemungkinan menimbulkan error yang diciptakan oleh karyawan yang sedang belajar.

Off-the Job Training (JIT)
Off-the Job Training diperlukan adalah untuk mengatasi sejumlah teknik belajar, seperti; kuliah di kelas, pemutaran film, demontrasi, dan instruksi yang telah terprogram. Beberapa bentuk yang bisa dikembangkan dalam metode off-The job Training, antara lain sebagai berikut:
1. Kuliah di Kelas (Clasroom Lectures)
Model ini didesain untuk berkomunikasi interpersonal secara spesifik, teknis dan ketrampilan problem solving.

2. Video dan Film (Videos and Vilms)
Menggunakan bermacam-macam produksi media untuk mendemonstrasikan ketrampilan yang khusus yang tidak mudah dipresentasikan dengan metode training.

3. Latihan Simulasi
Training yang berlangsung dengan menampilkan pekerjaan secara aktual. Ini bisa termasuk analisis kasus, pengalaman yang telah dialami, role playing, dan dinamika kelompok.

4. Pelatihan Berdasarkan Computer (Computer-Based Training)
Simulasi lingkungan kerja dengan program komputer untuk mengakrabkan banyak realitas pekerjaan.

5. Vestibule Training
Vestibule training ini sejenis dengan simulasi hanya praktek simulasinya bukan menggunakan instrumen atau alat-alat yang sebenarnya. Misalnya, seorang pilot, sebelum praktek simulai menggunakan pesawat yang sebenarnya, maka perlu melakukan simulasi menggunakan pesawat tiruan.

6. Instruksi Terprogram (Programmed Instruction)
Pemadatan materi training ke dalam rangkaian yang logis, terorganisir. Bisa termasuk tutorial komputer, CD interaktif dan simulasi realitas yang sebenarnya.

Prinsip-Prinsip Pembelajaran
Di atas telah dipaparkan seputar bagaimana kebutuhan training ditentukan dan juga bagaimana training itu bisa dilaksanakan. Proses pelatihan yang berhasil secara efektif, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran, antara lain sebagai berikut :
1. Motivasi untuk Mencapai Tujuan Personal (Motivation to Achieve Personal Goals).
2. Tahu hasil yang akan dicapai (knowledge of Results)
3. Penguatan (Reinforcement)
4. Aliran dari Program Pelatihan (Flow of the Training Program)
5. Praktek dan pengulangan (Practice and Repetition)
6. Waktu sessi pembelajaran (Spacing of Sessions)
7. Menyeluruh (Whole or Part Training)

Mengevaluasi Program Pelatihan
Untuk mengetahui proses dan tingkat keberhasilan sebuah pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dapat dikembangkan ke dalam empat cakupan
1. Reaksi (reaction) – Bagaimana respon peserta terhadap program, apakah bisa terlibat, dalam proses atau tidak. ?
2. Pembelajaran (learning) – Apakah prinsip-prinsip, fakta-fakta, dan konsep-konsep dipelajari di dalam program training ?
3. Perilaku (behavior) – Apakah perilaku pekerjaan dari peserta berubah karena program pelatihan itu ?
4. Organisasi – Apakah efek pelatihan terhadap perilaku organisasi, budaya organisasi dan produktivitas organisasi.
5. Hasil (result) – Apakah hasil dari peserta program itu mencirikan faktor-faktor seperti mereduksi biaya atau pereduksian dalam pergantian (karyawan) ?
Sementara itu, menurut David A. Decenzo dan Stephen P. Robbin (1999), Evaluasi program pelatihan, khususnya yang didasakan pada performance mencakup beberapa hal berikut :
Daftar Pustaka
Davied A. Decenzo dan Stephen P. Robbins, Human Resource Management, Edisi 6, 1999, John Witey & Sons, Inc, New York.

Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta, 1999, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lloyd L Byars dan Leslie W. Rue, Human Resource Management, Edisi 3, Irwin, Boston, 1991

Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Benyamin Molan, Prenhallindo, Jakarta, 1997

Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization, Currency Doubleday, New York, 1990

Total Quality Manajemen Dalam Pendidikan

2009-03-29T20:30:00.000+07:00

Oleh: M. Mahlani

Organisasi pendidikan, dekade terakhir ini dituntut mampu memberikan atau mengasilkan produk jasa yang berkualitas.
Jasa sebagai produk layanan dalam organisasi pendidikan yang memenuhi kualitas atau mutu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut (Ariani: 1999: 9):
1.Komunikasi (communication, yaitu komunikasi antara penerima jasa dengan pemberi jasa.
2.Kredibilitas (credibility), yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa.
3.Keamanan (security), yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan.

4.Pengetahuan kustomer (knowing the customer), yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa.
5.Standar (tangibles), yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada kustomer harus dapat diukur atau dibuat standarnya.
6.Reliabilitas (realiability), yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa.
7.Tanggapan (responsivenerss), yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa.
8.Kompetensi (competence), yaitu kemampuan atau keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan setiap orang dalam organisasi untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa.
9.Akses (access), yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak penerima jasa.
10.Tata krama (courtesy), yaitu kesopanan, espek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personel.
Sementara itu, kualitas jasa juga memiliki beberapa sifat atau karakteristik, antara lain;
1) subyektif,
2) umumnya berukuran afektif,
3) mengutamakan kepemerhatian,
4) terdiri dari non-materi – bisa berupa reputasi, sikap, tata krama, dan lain-lain,
5) tidak dapat dihitung secara kuantitatif, tetapi hanya bisa diyakini, dipercaya dan sebagainya.
Menurut Sallis (1993: 29-30) produk berupa jasa memiliki perbedaan dengan barang. Produk jasa memiliki beberapa persyaratan, antara lain :
1.Kontak langsung antara pemberi dan penerima jasa. Jasa biasanya diberikan secara langsung dari orang ke orang. Kualitas jasa juga ditentukan oleh orang yang mengirim dan menrima jasa tersebut.
2.Waktu merupakan elemen dari kualitas jasa. Jasa harus tepat waktu. Karena jasa selalu digunakan pada saat jasa itu diberikan, maka pengawasan kualitas dengan cara pengawasan selalu dinilai terlambat. Dalam konteks ini, interaksi personal merupakan hal yang memungkinkan adanya kesempatan untuk memberikan umpan balik dan evaluasi secara langsung. Hal ini adalah alat utama untuk menilai apakah konsumen itu puas atau tidak.
3.Bila terjadi “cacat” tidak dapat diperbaiki, karena jasa diterima langsung oleh pelanggan.
4.Tidak kasat mata (intangible), baik bentuk maupun kualitasnya. Dalam pemenuhan jasa, proses dinilai lebih penting daripada produk.
5.Sulit diukur dengan keberhasilan (output dan produktifitasnya).
6.Kepuasan yang bisa menjadi indikator.

Karena itu, jasa yang berikan oleh institusi pendidikan adalah pengajaran (tuition), penilaian atau pengujian (assessment) dan bimbingan (guidance) yang diberikan kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, sponsor dan lain-lain (Sallis, 1993: 31). Demikian halnya dengan PAI, maka produk yang diberikan adalah berupa jasa, yaitu baik jasa kedinasan (akademik) maupun non-dinas (non-akademik).
Di sisi lain, De Toro (1992: 64-65) memberikan gambaran sifat kualitas jasa, yaitu sebagai berikut :
1.Keterpercayaan (reliability), misalnya jujur, disiplin, adil, tepat waktu, dan sebagainya.
2.Keterjaminan (assurance), misalnya; kompetensi, percaya diri, memberikan keyakinan, keobyektifan dan sebagainya.
3.Penampilan (tangibles), seperti; kebersihan, baik, teratur, rapi, dan sebagainya.
4.Kepemerhatian (empathy), seperti; penuh perhatian terhadap pelanggan, melayani, ramah, komunikatif, simpatik dan sebagainya.
5.Ketanggapan (responsiveness), seperti; tanggap terhadap permintaan atau kebutuhan pelanggan.

Kritik Konstitusi tanpa Kepatuhan Konstitusi

2009-03-28T19:14:00.000+07:00

Sleman, (Inbagteng Cyber Media)

Konstitusi yang telah susah payah dibuat dan menghabiskan dana banyak pembahasannya sewaktu Kongres ternyata meninggalkan banyak persoalan. Termasuk kritik banyak cabang saat ini terhadap pelaksanaan konstitusi ternyata mereka juga tidak mematuhinya. Inilah kemiskinan kita sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan karena tidak adanya komitmen bersama kita, ungkap Roni Hidayat koordinator Tim Pekerja Kongres saat melakukan diskusi pra kongres yang dilaksanakan HMI Badko Inbagteng kerjasama dengan Korps Pengader Nasional dan HMI Cabang Sleman yang berlangsung hari Rabu, 25 Maret 2009 bertempat di Gedung Amal Insani.

menurut Roni, kondisi memperihatinkan ini adalah akibat dari tidak berjalannya sistem organisasi HMI. Tidak adanya sosialisasi yang serius ditingkat kepemimpinan dari atas terhadap kepemimpinan bawahnya berdampak banyaknya kesalahan-kesalahan baik kesektariatan, protokoler dan lain sebagainya, termasuk hilangnya akses konstitusi semua kader. Problem penegakan konstitusi itu telah dimulai sejak awal tentang tidak jelasnya konstitusi yang sah diberlakukan. Apalagi yang dikirimkan ke cabang-cabang hanya berbentuk CD tidak dibukukan.

Misalkan problem yang banyak terjadi saat ini di lapangan tentang surat menyurat yang memakai via email. Banyak kesalahan terjadi, tanda tangannya kocar-kacir karena tidak memakai program pdf. Ada yang tidak bisa dibuka karena programnya yang tidak disesuaikan dengan program umum cabang. Kondisi ini serius harus disikapi oleh kita bersama. Sangat ironis kita sudah punya aturan konstitusi tapi penegakannya tidak terkontrol sama sekali. Maka dalam kongres ke-27 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta dan sangat dekat ini kita butuh keseriusan, terutama pencatatan sehingga habis kongres harapannya nanti ada draf atau minimal CD yang bisa teman-teman cabang bawa ke daerah masing-masing. Saya sudah bilang mas Azwar koordinator SC Kongres, ungkap Roni.

Sebagai penanggungjawab yang menyiapkan draf pembahasan kongres ke-27 yang akan datang Roni Hidayat bersama Tim Pekerja Kongres lainnya telah mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rancangan draf konstitusi. Pertama, TPK akan memperbaiki gramatikal konstitusi yang masih belum mengikuti standar bahasa. Kedua, besar kemungkinan TPK mengubah tentang masa keanggotaaan yang 12 tahun. Ketiga, TPK mengusahakan adanya aturan tentang mikanisme peradilan yang fair kalau ada kasus pemecatan keanggotaan, kita perlu belajar dari kasusnya Kasman yang terkesan sepihak. Keempat, TPK akan mengusakan sistem struktur HMI tidak legislatif Heavy seperti saat ini. Bentuk komisi PB HMI hanya pembuat aturan an sich tapi tidak punya kekuatan eksekusi karena pelibatan ke bawah tidak berjalan. Berbeda dengan dulu yang sangat efektif. Sistem organisasi sebagai kesatuan kepemimpian bergerak dengan total. contohnya sekarang di komisi PB HMI menyikapi persoalan kasus Lapindo. Masing-masing komisi punya kewenangan tapi tidak ada yang bergerak sama sekali. Bingung siapa yang akan menanggungjawabi, komisi politik, komisi ekonomi, komisi hukum atau komisi lainnya?, jadi bingung.

Termasuk banyak hal yang ada di konstitusi itu perlu dievaluasi menurut Roni Hidayat, misalkan, pertama, konstitusi kita saat ini masih mengatur pembuataan baju baret yang berlaku dahulu kala sewaktu HMI ada kepemanduan, jelas ini tidak relevan saat ini. Kedua, mars hijau hitam yang kita punya yang berlaku sekarang itu sama persis seperti liriknya hijau daun. Mendayu-dayu dan melayu. Padahal mars itu harus semangat dan cepat. Ketiga yang tidak kalah penting soal pelaksanaan milad kita, itu memakai sumber kalender hijriah atau miladiyah? Tanya Roni kepada peserta, kalau merujuk konstitusi jelas hijriah bukan masehi yang dipakai milad. Ini jelas kesalahan kita secara kolektif.

Dalam kesempatan Tanya jawab, Umam ketua HMI cabang Wonosobo menyatakan sudah saatnya HMI punya sistem reward and punishment. Karena jika tidak ini akan berakibat tidak ada ghirah berkomitmen terhadap konstitusi. Reward dan punishment semacam tanda bahwa kita serius menghargai konstitusi. Sedangkan Yanti formatur KPC HMI Semarang menyatakan bahwa ada problem dalam konstitusi. Misalkan pasal 29 dan 30 ART tentang Periode kepengurusan. Yang dipakai itu masa jabatan atau periode?, seringkali di lapangan ada kepengurusan kehilangan periodenya tapi jabatannya tetap satu tahun. Ini harus dijelaskan secara lengkap dalam konstitusi dilapangan sering terjadi kebingungan.

Diskusi semakin ramai ketika Saryo ketua HMI Cabang Sleman mengungkapkan pentingnya ada kriteria imamah dalam konstitusi. Jangan sampai ada kesalahan dalam memilih pemimpin. Misalkan tercantum secara tegas dalam konstitusi kemampuan bahasa ingris, toefl, lulus kuliah, pernah ikut LK3 dan segala macamnya. Ini penting untuk dipikirkan oleh TPK sebagai penanggungjawab pembuat draf materi yang akan dibahas di kongres. Konsep imamah dalam konstitusi adalah acuan bagaimana kwalitas pemimpin HMI bisa dipertanggungjawabkan kedepan. Jangan main-main, ungkap Saryo.

Jondhi ketua panitian Kongres dan Ketua PTK HMI cabang Yogyakarta menyatakan bahwa soal kriteria imamah itu tidak perlu dimasukkan dalam Anggaran Dasar HMI. Itu cukup dalam Tata tertib yang akan dibahas bersama oleh teman-teman cabang. Sedangkan menurut Roni, kriteria itu akan menjadi perdebatan dimana posisi aturan itu akan ditempatkan?, di Anggaran Rumah Tangga ataukah dalam Tata Tertib saja?, jelas kalau dalam Anggaran Dasar ini akan berpengaruh bagi pertanggungjawaban kwalitas ketua umum PB HMI kedepan. Tidak sekedar berlaku sesaat sewaktu kongres sesuai dengan Tata tertib yang ada.

Tidak kalah ramai ketika muncul wacana tentang nama HMI, perlu dirubah atau tidak?, atau perlu jalan Islah dengan membuat tim khusus?, Tim Pekerja Kongres dalam beberapa kesempatan pertemuan mengibaratkan perubahan nama HMI dalam konstitusi, HMI perlu belajar sama PDI-P. PDI jelas kondisinya pecah dan dipecahkan ketika rezim orde baru tapi PDI yang asli tetap kokoh walau berganti nama. namanya PDI itu ya.. PDI Megawati yang kita kenal PDI-P. Jadi kalau HMI ya HMI (MPO) tidak yang lain, tukas Roni.

Menjawab hasil diskusi sementara di TPK soal sinyal perubahan nama, Umam ketua HMI cabang Wonosobo menyatakan bahwa HMI cabang Wonosobo siap akan mendirikan HMI perjuangan jika HMI Islah. HMI harus tetap HMI MPO. Tidak boleh Islah. Tidak ada kamus islah bagi cabang Wonosobo. Jika Islah HMI Wonosobo siap menyediakan kantor PB HMI perjuangan. Makanya Umam mengusulkan harus ada kejelasan di Anggaran Dasar ini, biar tidak berlarut-larut perdebatan islah. Saya sepakat perubahan nama HMI menjadi HMI-MPO dalam konstitusi asalkan satu tidak Islah!, jelas Umam.

Diskusi yang dilaksanakan HMI Badko Inbagteng ini akhirnya disudahi jam 13.30 siang. Dengan harapan bahwa cabang-cabang di tengah serius mempersiapkan secara matang materi kongres. Terutama terkait Program Kerja Nasional dan Struktur ke HMI-an yang masih legislatif heavy. Acara berhenti untuk Ishoma dan dilanjutkan dengan diskusi tentang perkaderan dan Rapat Pimpinan Cabang HMI se-Inbagteng. Diskusi perkaderan diisi oleh Mahlani seorang alumni yang juga mantan ketua perkeran PB HMI. Sedangkan Rapincab dipimpin oleh Moh. Syafi’ie ketua HMI Badko Inbagteng. Sehingga agenda diskusi dan rapincab HMI Badko Inbagteng kerjasama dengan KPN dan HMI cabang Sleman terkesan padat.

HMI Cabang Sleman Bakal Adakan LK-II

2009-03-23T16:35:00.000+07:00

Dalam waktu dekat HMI Cabang Sleman akan menghelat kegiatan pelatihan pekaderan tepatnya Latihan Kader II (Intermediate Training) yang akan dilaksanakan pada 25-30 Maret 2009 bertempat di Gedung Amal Insani Maguwoharjo Condong Catur Sleman Yogyakarta. Adapun tema yang diangkat dalam training kali ini adalah Memperkuat Kapasitas Intelektual Profetik Dalam Melawan Neoliberalisme. Sedangkan terkait Term of Refference (TOR), Proposal, Materi dan Jadwal, Persyaratan dapat di download (diunduh) disitus ini, pada menu “download”.

Latarbelakang diangkatnya tema ini –sebagaimana tertulis dalam TOR–tidak lain karena adanya relasi yang jelas antara kaum intelektual dan mulusnya agenda neoliberalisme. Beberapa kelompok intelektual menjadi kekuatan penopang neoliberal. Mereka merupakan kekuatan penyangga yang berhasil membangun sistem kepatuhan secara hegemonik terhadap pentingnya mekanisme pasar yang merupakan paradigma neoliberal.

Sebagaimana lazimnya LK-II di HMI MPO, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi persyaratan sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai sebuah bagian dari sekian proses perkaderan di HMI, LK II dan SC merupakan proses yang akan menghasilkan kader-kader yang mampu menggerakkan HMI baik di ranah inteletual maupun di ranah praksis organisasi. Para kader inilah yang akan melanjutkan kontinyuitas estafeta perjuangan untuk menjawab tantangan zaman.

Badko adakan Sharing dan Sosialisasi Kongres

2009-03-23T12:34:00.000+07:00

Catatan Pertemuan dengan HMI Cabang Malang

Malang, (Inbagteng Cyber Media)
Pertemuan Pengurus Badko Inbagteng di HMI cabang Malang berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2009. Pertemuan di Malang merupakan tindaklanjut dari pertemuan di HMI Cabang Semarang pada Sabtu-Ahad, 7-8 Maret 2009 yaitu mensosialisasikan hasil pertemuan di HMI cabang Semarang sekaligus pengagendaan internal HMI cabang Malang dan Surabaya. Undangan dalam pertemuan ini ada empat cabang yaitu HMI cabang Malang, HMI cabang Surabaya, HMI Cabang Jombang dan HMI Cabang Pontianak. Namun yang bisa hadir Cuma HMI Cabang Malang.
Sosialisasi dan sharing kongres dan ke-HMI-an tetap dilanjutkan. Diskusi yang muncul adalah seputar evaluasi terhadap kongres ke-26 di Jakarta kemarin. Terutama banyaknya bahasan dan diskusi yang tidak substansial. Menurut Azwin ketua HMI cabang Malang, kongres di Jakarta panjang sekali berdebat soal nama HMI, apakah nama HMI aja ataukah ditambahin HMI-MPO. Termasuk diskusi yang menghabiskan waktu panjang terkait pimpinan sidang yang kurang dewasa karena mau menjadi peserta yang kepentingannya hanya mau mengkritik kebijakan PB HMI.

Termasuk etika peserta kongres HMI ke-26 kemarin perlu diperbaiki. Sikap salah satu cabang yang mau melempar mikropon kepada pimpinan sidang menurut Azwin adalah sikap yang tidak baik untuk dikembangkan di HMI. Tindakan seperti itu tidak pantas ada di HMI yang nota bene berlandaskan terhadap nilai-nilai Islam.
Sedangkan Syafi’ie yang mewakili Badko Inbagteng menuturkan bahwa kongres pada kali ini diakui atau tidak menjadi salah satu alas bagi eksistensi HMI kedepan. Disini akan dibahas soal konstitusi yang menjadi acuan teman-teman HMI dalam menjalankan proses-proses kerja perkaderan dan perjuangan. Sehingga butuh keseriusan membaca teks konstitusi mulai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, khittah dan pedoman-pedoman yang ada. Mekanisme struktur organisasi, bekerjanya sampai problem komunikasi terletak pada aturan konstitusi yang ada. Termasuk positioning sikap eksternal HMI saat ini juga banyak ditentukan di waktu kongres ke-27. Program kerja nasional yang akan menjadi pijakan kerja-kerja PB HMI dan struktur bawahnya ditentukan di Kongres ini, tutur Syafiie.
Pertemuan kali ini berlangsung dengan santai. Tidak hanya sharing soal wacana kongres tetapi juga membicarakan soal agenda-agenda terdekat yang akan dilangsungkan internal HMI di Badko Inbagteng, diantaranya LK2 yang akan dilangsungkan di HMI Cabang Sleman pada tanggal 25 Maret 2009, LK1 yang akan dilangsungkan di HMI Cabang Malang sendiri pada tanggal 26 Maret, dan rapincab dan temu Pengader HMI Se-Inbagteng kerjasama dengan Korps Pengader Nasional (KPN) di HMI cabang Sleman pada tanggal 25 Maret 2009.

Diskusi Pra Kongres Digelar di Semarang

2009-03-23T12:28:00.000+07:00

Semarang (Inbagteng Cyber Media)

Dalam rangka persiapan menjelang Kongres, HMI Badko Inbagteng mengadakan pertemuan pra kongres yang kemudian dilanjutkan dengan agenda Rapimbcab pada Sabtu-Minggu (7-8/03) di HMI Cabang Semarang. Sosialisasi dan diskusi pra kongres diisi oleh ketua SC Kongres Azwar M. Syafe’i sedangkan koordinator TPK yang sekaligus ketua KPN Roni berhalangan untuk hadir. Dalam penjelasannya Azwar menyatakan bahwa kongres sudah sangat dekat sekali kurang lebih 8 minggu lagi tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2009 bertepatan dengan jatuhnya Soeharto. Menurutnya, sebelum kongres dilaksanakan akan ada beberapa agenda pra kongres yang akan dilaksanakan di Yogyakarta yaitu Pengobatan gratis dan donor darah, sembako murah,bazar dan bedah buku, lomba karya tulis ilmiah dan sewaktu pembukaan kongres akan dilakukan seminar nasional yang akan mengundang beberapa tokoh nasional. Mereka akan memberikan perspektif bagi bangunan ke Indonesiaan kedepan.

Azwar menambahkan bahwa kongres kali ini akan mengangkat tema tentang Kemandirian Gerakan yang lebih menggunakan pendekatan induksi, berbeda dengan dulu-dulu yang selalu menggunakan pendekatan deduksi. Selain itu, Azwar mengingatkan cabang-cabang untuk mengirimkan form keanggotaan terbaru karena itu nanti akan menjadi bahan memastikan jumlah utusan cabang-cabang di Kongres. Menurutnya sampai hari ini yang baru mengirimkan hanya satu cabang yaitu HMI Cabang Purworejo, jika cabang-cabang tidak mengirimkan sesuai batas yang telah diberikan maka sistem pendelegasian akan kembali kepada sistem keanggotaan yang dipakai kongres ke-26 kemarin. Tentunya ini naif sekali, terang Azwar.
Seusai sosialisasi dan diskusi jam 5 sore, forum kemudian dilanjutkan habis Isya’ yaitu rapat pimpinan cabang se Inbagteng. Tampak hadir beberapa Cabang yaitu HMI Semarang, HMI Wonosobo, HMI Purworejo, HMI Yogyakarta, HMI Purwokerto, HMI Jepara datang keesokan harinya berbarengan dengan pelantikan HMI Cabang Semarang. Sementara HMI cabang Sleman, Malang, Surabaya dan Pontianak meminta idzin dan berhalangan hadir.
Rapat pimpinan cabang kali ini dipandu oleh ketua Badko Moh. Syafi’ie dan pengurus Badko Inbagteng lainnya Hani Nur Cahyo dan Nur Ali. Pertama dimulai dari pemaparan pandangan masing-masing cabang terkait agenda-agenda cabang terdekat dan bagaimana kesiapan mereka terhadap pelaksanaan kongres. Selesai pemaparan masing cabang-cabang baru pembahasan fokus pada wacana dan pengagendaan menjelang kongres ke-27 di Yogyakarta.
Sebelum diskusi rapincab dilanjutkan, Badko meminta laporan HMI Cabang Yogyakarta untuk melaporkan perkembangan kepanitiaan kongres. Puji Hartoyo ketua umum HMI Cabang Yogyakarta menyatakan bahwa HMI Cabang Yogyakarta sudah siap melaksanakan kongres ke-27 ini. Panitia katanya sekarang lagi sibuk-sibuknya menyiapkan agenda-agenda baik pra kongres dan waktu pelaksanaan kongres. Puji Hartoyo menyatakan bahwa dirinya mewakili pengurus Cabang Yogyakarta meminta teman-teman tengah terlibat aktif menyukseskan agenda kongres ini. Menurutnya, Kongres inilah salah satu alas bagi keberadaan HMI kedepan.
Dalam rapincab berkembang ada dua wacana pokok yang harus menjadi titik tekan cabang-cabang. Pertama, berkaitan dengan persoalan internal HMI. Soal konstitusi sekarang yang tidak jelas antara draf hasil yang asli dan yang diberlakukan, struktur PB HMI dan struktur Cabang-cabang yang tidak connect; keberadaan komisi PB HMI menciptakan jarak yang tajam dengan cabang-cabang dan tercipta elitisme kebijakan, sistem kesektariatan yang masih belum tertata, sistematika konstitusi dan banyak lainnya. Sehingga butuh satu keseriusan cabang-cabang membaca dan menyimak konstitusi. Amandemen konstitusi adalah salah satu jalan menyelesaikan problem internal yang sampai sekarang masih terjadi. Kedua, cabang-cabang perlu memfokuskan pada wacana Program Kerja Nasional (PKN). Kongres ke-26 kemarin menjadi naif karena PKN hanya satu saja yaitu keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM di POSO.
Akhirnya rapincab kali menyepakati beberapa hal, yaitu, cabang-cabang di HMI tengah diminta untuk membentuk dua tim, pertama, tim konstitusi yang bertugas membaca, menyimak dan mengkonstruk konstitusi baru yang harapannya dapat menjadi jalan keluar dari problem internal yang ada. Kedua, membentuk tim eksternal yang bertugas menggodok wacana dan agenda gerakan kontemporer. Tim kedua ini akan memfokuskan pada wacana yang akan dimasukkan dalam PKN.
Selain itu disepakati setelah pertemuan rapincab di HMI cabang Semarang insya-Allah akan diadakan pertemuan-pertemuan kembali di antaranya di HMI Cabang Sleman pada maret akhir, HMI Cabang Surabaya atau Malang April awal, HMI Cabang Jepara April Akhir dan HMI Cabang Yogyakarta pada Mei awal.

MUI : Fatwa & Suap

2009-02-03T09:35:00.000+07:00

Menjaga Reputasi Ahli Waris Nabi

Majelis Ulama Indonesia dipersepsikan bisa disuap dalam proses sertifikasi halal. Jika benar, berarti mereka mengkhianati fatwanya sendiri.

SEMOGA saja anggapan ini tidak benar alias jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Majelis Ulama Indonesia masuk daftar lembaga yang dipersepsikan bisa disuap dalam soal sertifikasi halal. Ini bukan asal mencela, tapi menurut hasil survei Indeks Persepsi Korupsi 2008 yang baru saja diterbitkan Transparency International Indonesia.

Apa boleh buat, begitulah persepsi yang timbul. Padahal, pada 2000, MUI telah mengeluarkan fatwa haram atas suap (risywah), korupsi (ghulul), dan hadiah kepada pejabat. Nah, jika benar terjadi praktek suap dalam proses sertifikasi halal, MUI telah mengkhianati fatwanya sendiri. Lalu, bagaimana bisa lembaga ini mengharapkan fatwanya dipatuhi masyarakat luas?

Sejak didirikan pada 1975 ketika Soeharto masih berkuasa, MUI telah menghasilkan setidaknya 90 fatwa yang berfungsi sebagai panduan umat Islam. Fatwa ini tidak bersifat mengikat dan penerapannya diserahkan kepada pilihan individu. Sebagai waratsatul anbiya alias ”ahli waris para nabi”, para ulama di lembaga itu mengemban beban berat. Tugasnya, antara lain, memberikan fatwa, menyerukan kebajikan, dan mencegah kemungkaran.
Pentingnya posisi ini tentu menuntut kredibilitas tinggi, sehingga fatwa yang diputuskan benar-benar berkualitas, dan pada akhirnya dipercaya umat. Mau tak mau, reputasi para ulama yang ada di dalam organisasi itu harus bisa diandalkan. Mereka tak hanya dituntut cakap dalam menggali hukum agama dengan kemampuan fikih yang andal, tapi juga saleh, punya integritas—tak bisa disogok—sehingga patut dijadikan panutan masyarakat.
Faktanya, riwayat fatwa mereka banyak dinilai kurang didasari pemahaman menyeluruh terhadap perkara yang difatwakan. Lihatlah, misalnya, fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank konvensional, bahkan mengharamkan pluralisme dan sekularisme. Begitu pula dengan fatwa haram bagi golongan putih atau golput. MUI dinilai masih terjebak pada peranan kuno, yakni sebagai instrumen pro-kekuasaan. Dulu, di masa Orde Baru, MUI kerap digunakan untuk melegitimasi tindakan pemerintah.
Fatwa golput haram juga menampilkan kesan gagap, kewalahan menerjemahkan dinamika demokrasi. Benar, demokrasi adalah barang yang relatif baru bagi Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Namun demokrasi memberi warga ruang untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi golput. Tapi ruang ini diminimalisasi oleh MUI dengan fatwa golput haram. Para ulama tampak masih tergoda untuk masuk ke ranah pribadi dan hak asasi yang justru dijamin konstitusi.
Negeri ini tengah berjuang memberantas korupsi yang telah berurat berakar. Alangkah elok, dan memang seharusnya, MUI justru berperan aktif dengan menunjukkan perilaku bersih dan kredibel, dimulai dari diri sendiri. Karena itu, proses sertifikasi halal harus dilakukan dengan cara halal pula. Adanya kontaminasi sama saja dengan mencederai keabsahan label halal itu sendiri.
Memang, survei indeks persepsi korupsi tadi tidak serta-merta membuktikan adanya praktek suap di dalam tubuh MUI. Biaya yang dikenakan pada proses sertifikasi, Rp 200 ribu hingga Rp 5 juta, adalah ongkos pengujian laboratorium yang memang dibutuhkan. Boleh jadi, telah terjadi miskomunikasi yang membuat orang harus membayar di luar keharusan. Maka, MUI harus menegaskan aturan mainnya secara transparan, sehingga tertutup celah untuk melakukan perbuatan tercela.

sumber : http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/02/02/OPI/mbm.20090202.OPI129427.id.html

Reshuffle Kabinet PB HMI

2009-01-16T18:34:00.000+07:00

PB HMI Rombak Kabinet

Jakarta, Inbagteng Cyber Media

Sebagai tindak lanjut dari Pleno III, akhirnya PB HMI mereshuffle kabinetnya. Desakan yang sempat mengemukan pada forum pleno, akhirnya dijawab dengan Surat Keputusan (SK) No. 60/AKPTS/01/1430 bertanggal 13 Januari 2008 yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail) ke beberapa jajaran struktural HMI termasuk Badko.

Posisi yang signifikan seperti Sekretaris Jenderal sudah tidak lagi kosong. Demikian pula dengan beberapa komisi-komisi lainnya sudah dilakukan restrukturisasi. Hal ini dilakukan demi amanah perkaderan dan perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam dan Hasil pleno III PB HMI pada tanggal 26 – 28 Desember 2008 di Pondok Cabe, Tangerang.
Berikut ini susunan Pengurus Besar HMI berdasarkan Lampiran Surat Nomor : 094/A/KPTS/02/1428

Susunan Pengurus Besar HMI
Berdasarkan Lampiran Surat Nomor : 094/A/KPTS/02/1428

SUSUNAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 1426-1428 H/2005-2007M
HASIL RESHUFFLE

KETUA UMUM : Syahrul Efendi Dasopang
SEKRETARIS JENDERAL : Eman Siswanto
Wakil Sekretaris Jenderal : Usman Taher
Wakil Sekretaris Jenderal : Syamsurizal Karim
Wakil Sekretaris Jenderal : Asranuddin Patoppoi

BENDAHARA UMUM : Maftuhah Umami
Wakil Bendahara Umum : Indra Deli

Ketua Komisi Politik & hubungan Internasional : Hery Setiawan
Staf : Abdullah Mukarram
Summaya Ilham Nur Adnan
Warijan
Roham Arsizaky

Ketua Komisi Ekonomi dan Pembangunan : Cahyadi
Staf : Rozi Kurnia
Siti Darmalisa

Ketua Komisi Hukum dan HAM : Ahmad Ilyas
Staf : Mahfudin
Mustaghfirin

Ketua Komisi Lingkungan Hidup :Makmuralto
Staf : Amin Fajri

Ketua Komisi Pemuda & Mahaiswa : Azwar M. Syafie
Staf : M. Akhirudin
Ibrahim Dahlan
Samsul Hidayat

Ketua Komisi Pendidikan : Abdul Hayyi Akrom
Staf : Laode Rahmat
Nurhajar Ma’ruf

Lembaga Koordinasi
Ketua Badan Koordinasi Indonesia Bagian Barat : Adang Ridwan (Non aktif)
Ketua Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah : Moh Syafi’ie
Ketua Badan Koordinasi Indonesia Bagian Utara : Hariman Padungge
Ketua Badan Koordinasi Indonesia Bagian Timur : Yusdiman (Pjs)
Lembaga Khusus
Ketua Koordinator Nasional Korp HMI Wati (KOHATI) : Fitriah
Ketua Koordinator Nasional Korp Pengader (KP) : Roni Hidayat
Lembaga Kekaryaan
Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) : Trisno Suhito
Direktur Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) : Widayat Saputro
Kepala Biro Kesekretariatan : Muhyidin

Press Release PB HMI

2009-01-16T18:06:00.000+07:00

Seruan PB HMI Untuk Krisis Kemanusiaan di Gaza-Palestina

Akibat Agresi Brutal Militer Israel

Puji syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan dan ketetapan iman hingga detik ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Sejak Gaza dibombardir Israel, 27 Desember 2008, sudah 900 jiwa lebih yang tewas, terdiri atas anak-anak, orang-orang tua, dan perempuan. Belum dihitung kerusakan infrastruktur, gedung-gedung pendidikan, rumah sakit, mesjid, stasiun pengisian bahan bakar, jalan-jalan raya, pembangkit listrik, dll. Sementara ribuan orang luka-luka.

HMI sungguh geram dan menentang dengan dipertontonkannya satu pertunjukan kebiadaban yang ekstrim terhadap sebuah bangsa yang sudah menderita lama, bangsa Palestina.

Di tengah gemuruhnya bualan tentang demokrasi dan Hak Azasi Manusia dari Barat dan Amerika Serikat yang diindoktrinasikan kepada bangsa-bangsa Muslim, termasuk bangsa Indonesia, tetapi pada saat sejawat mereka, Israel, menghancurkan demokrasi yang sempat berbicara dalam Pemilu Palestina yang kemudian memenangkan HAMAS secara nyata dan objektif, tiba-tiba Israel menginjak-injak demokrasi dan HAM secara telanjang, Barat dan Amerika Serikat dengan aneh bungkam tanpa melancarkan protes sedikit pun. Bahkan Presiden terpilih AS, Barack Obama, dengan mengecewakan tidak menunjukkan sikap pro aktif di dalam mengatasi krisis kemanusian yang terus berlanjut hingga hari ini.

Sungguh ironis, penduduk Gaza yang terkepung dan semakin hancur, tak satu negara Muslim pun yang maju secara berani menghentikan aksi brutal Israel. Bahkan Pemerintah Mesir yang berdekatan dengan Gaza seolah tak peduli dengan penderitaan penduduk Gaza. Dan yang lebih ironis, Palestina di Tepi Barat yang dikuasai Fatah pimpinan Mahmoud Abbas tidak menunjukkan sikap satu penderitaan dengan warga Palestina di Gaza. Pada hal sudah sepantasnya Palestina di Tepi Barat turut angkat senjata tatkala saudara mereka di Jalur Gaza dibantai oleh musuh bersama mereka, Israel. Dalam hal ini, HMI merasa salut dengan sikap solider universal dan patriotik yang ditunjukkan oleh kaum Muslim di Indonesia terhadap Palestina di Jalur Gaza, meskipun jarak geografis dan budaya di antara mereka jauh. Ini merupakan modal moral yang kuat bagi Indonesia di dalam memimpin dunia Islam untuk keluar dari penderitaan panjang mereka di masa depan.

Reaksi yang mengecewakan dan minim dari pemerintahan negara-negara Timur Tengah terhadap agresi Israel terhadap penduduk Palestina di Jalur Gaza membuktikan keroposnya solidaritas Arab dan Islam di kawasan itu. Hal ini juga menjadi bukti, betapa pemerintahan di Timur-Tengah tercerai-berai akibat paham sekularisme, kekolotan, feodalisme dan kapitalisme yang menguasai jalan pikiran mereka. Momentum ini hendaknya menjadi langkah awal di dalam memaksimalkan aktualisasi jalan pikiran dan metode Islam di dalam mengatur tatanan masyarakat Muslim di seluruh dunia sebagai sarana pembebasan mental mereka.

Merujuk uraian di atas, dengan ini HMI menyerukan:
1. Wahai Kaum Muslimin di seluruh dunia, kembalilah ke jalan Allah setelah sekian lama kalian meninggalkannya, sebagiannya atau sepenuhnya, akibat keracunan paham-paham syirik, seperti sekularisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan kapitalisme yang kalian telan.
2. Hayatilah kembali jalan hidup yang dipraktikkan oleh junjungan kita Muhammad Rasulullah Saw melalui studi Alquan dan Al-Hadits agar kita menemukan kembali jati diri kita yang hilang dan gamang.
3. Wahai kaum Musimin, janganlah sekali-kali kalian menggantungkan nasibmu kepada bangsa lain, apalagi bangsa kafir, karena hal itu akan menjadi kehancuran bagimu.
4. Kepada Pemerintah Indonesia, kirimlah misi diplomatik atau pun misi politik luar negeri untuk menghentikan kebiadaban Israel terhadap Palestina secepat-cepatnya sebelum bangsa Palestina di Jalur Gaza punah dan lumpuh.
5. Kepada PBB dan DK PBB, sudah lama kami tidak percaya kepadamu, karena itu kami tidak peduli, entah kalian bubar atau segera membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, silakan saja.
6. Kepada kader-kader HMI di seluruh Indonesia, bantulah saudara-saudara kita di Jalur Gaza dengan dana, doa, tindakan tidak membeli produk yang terkait dengan zionisme sebagai aksi perlawanan politik konsumen, dan penggalangan opini membela Palestina. Ajaklah saudara-saudara kita, muslim mau pun non muslim, keluarga dan sahabat-sahabat kita, mengerjakan perlawanan politik konsumen ini agar zionisme menanggung risikonya.

Billahittaufiq walhidayah
Billahittaufiq walhidayah

Jakarta, 16 Muharram 1430 H
13 Januari 2009 M

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PENGURUS BESAR

SYAHRUL EFENDI DASOPANG
KETUA UMUM

Kongres HMI

2009-01-14T21:46:00.000+07:00

Catatan Pleno III PB HMI : Kongres Dipercepat !

Forum Pleno PB HMI yang digelar pada 27/12/2008 terjadi perdebatan yang sangat seru dalam forum pleno soal internal PB HMI yang menggantung. Mulai Sekjen yang belum diganti dan tidak jelas, Ketua Komisi
yang berhenti tapi tidak ada tanggapan, sampai pada ketidakpercayaan cabang-cabang terutama di Tengah, Utara dan Timor akibat belum jelasnya keterangan wacana Islah dari PB HMI. Kondisi PB dinilai mandeg dan gagal oleh peserta pleno. Kelesuan HMI dapat dirasakan secara nasional mulai perkaderan yang lemah dan perjuangan eksternal yang tidak bergairah.Acara Pleno dimulai dari pagi dan baru usai jam 9-nan
-Menimbang dari Rapincab dan kondisi kekinian pleno memutuskan tiga hal :
1. Kongres dipercepat dan akan dilaksanakan pada Kamis, 21 Mei 2009 di Yogyakarta
2. Sikap Pemilu mendorong "pemilu bersih untuk perubahan"
3. Resuffle Kabinet dengan mengganti yang tidak aktif

Berikut pernyataan Cabang-Cabang se Indonesia
-Cbg Pekanbaru : PB dianggapa kurang perhatian dan tidak adanya respon2 yang diambil
terhadap isu-isu strategis nasional
-Cbg Semarang : KPN semestinya memberi arahan kepada KPC : Koordinasi harus diadakan untuk menjaga perkaderan, Peningkatan SDM harus dikencangkan, dan
kita butuh terhadap penjelasan isu Islah yang sampai saat ini belum terjelaskan (Yusuf Ketua Semarang)
-Cbg Bogor : Mempertanyakan terhadap rapincab dalam konstitusi, adakah aturannya?
-Cbg Wonosobo : Penyikapan isu Eksternal sangat lemah, dan komunikasi antar cabang juga lemah- ada semacam problem yang akut (Umam Ketum Cabang)
-Cbg Sleman : Cabang sleman siap menjadi tuan rumah Kongres
-Cbg Jakarta : Salah satu Korkom kami lepas gara-gara tidak terima atas isu Islah,
adanya krisis spritual kader, mendukung percepatan kongres
-Cbg Purwokerto: Kurangnya kepedulian kader terhadap dakwah islam, PB sangat lemah
kepemimpinannya, komisi-komisi yang tumpang tindih, sekjen yang tidak ada,
sehingga perlu reformasi kelembagaan di organisasi, meminta klarifikasi
lebih jelas dan tegas soal Islah yang di Medan, Meminta untuk kongres di
percepat.
-Cbag Tulang Bawang Lampung :Perlu perhatian yang baru dari PB HMI, sejak kepengurusan
baru belum pernah ada informasi soal perkaderan, Kurangnya konsolidasi
PB HMI dengan cabang-cabang
-Cbg Jaksel : Mempertanyakan soliditas PB HMI, dimana sekjendnya?
-Cbg Serang : Ketika PB dan Badko tidak bergerak maka kita bergerak sendiri..
-Cbg Bekasi : Keberislaman yang lemah, kurang pendampingan dari Badko
-Cbg Purworejo : Kita saat ini membutuhkan kajian strategis soal rekruetmen kader,kami akan
mendirikan KPC sehingga membantu persoalan perkaderan di Cabang, akan mela kukan pendidikan non formal yang dapat membantu kaum mustadafien
-Cbg Yogyakarta : PB HMI tidak menjadi contoh bagi gerakan kedepan, meminta PB HMI menjelaskan
soal Islah di Palembang kemarin, Internal PB HMI sudah tidak kondusif untuk
dilanjutkan ada krisis yang kuat sehingga Cabang Yogyakarta mendesak untuk
kongres dipercepat, kita siap menjadi tuan rumahnya!

Analisis Gerakan

2008-12-21T18:28:00.000+07:00

Ruang Kosong Gerakan Mahasiswa

Tawuran. Itulah berita aktivitas mahasiswa yang belakangan muncul di media massa. Entah itu di Jakarta ataupun Makassar, sebagian mahasiswa memperlihatkan sikap tercela kepada koleganya atau masyarakat setempat.

Ironisnya, peristiwa yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa itu dipicu oleh masalah sepele yang jauh dari sikap intelektual, seperti ketersinggungan akibat kampusnya berdekatan atau mewarisi tradisi seniornya.
Sejumlah tawuran itu terjadi hanya sekitar enam bulan menjelang Pemilu 2009, yang diprediksi sebagai akhir dari era tokoh-tokoh penting di awal reformasi atau akhir Orde Baru, seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Wiranto, Abdurrahman Wahid, dan Sultan Hamengku Buwono X

Muncul pertanyaan, bagaimana kepemimpinan bangsa ini ke depan jika mahasiswanya sibuk berkelahi? Sementara militer, yang selama ini menjadi salah satu sumber kepemimpinan, sudah didorong untuk menjadi tentara profesional dan bukan lagi tentara politik atau bisnis.
Kekhawatiran itu makin besar karena di saat bersamaan, aktivitas kelompok mahasiswa yang selama ini dikenal banyak menghasilkan kader-kader pemimpin, baik di bidang politik maupun sosial, makin kurang terdengar.
Kelompok Cipayung, misalnya, merupakan kelompok mahasiswa yang lahir dari sebuah diskusi bertema ”Indonesia yang Kita Cita-citakan” pada 19-22 Januari 1972. Anggota kelompok itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Dua tahun kemudian, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turut bergabung.
Kemunduran aktivitas diduga terjadi pada organisasi mahasiswa di dalam kampus. Misalnya senat atau dewan mahasiswa yang pernah menelurkan tokoh seperti anggota DPR, Rama Pratama (Universitas Indonesia), Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (Universitas Gadjah Mada), dan menteri dan pengusaha Aburizal Bakrie (Dewan Mahasiswa ITB).
Nasib yang lebih kurang sama juga terjadi dengan gerakan mahasiswa di luar kampus, seperti parlemen jalanan yang dahulu dilakukan fungsionaris PDI-P, Budiman Sudjatmiko.
Mencari ruang kosong
Husen Yusuf, Ketua PMII, mengatakan, gerakan mahasiswa memang menjadi salah satu alat untuk memprediksi kepemimpinan Indonesia 10 hingga 20 tahun ke depan. Sebab, seperti kelompok Cipayung yang memiliki jaringan keanggotaan dan alumni yang luas, banyak di antara alumninya yang menjadi elite politik atau ekonomi.
Bahkan, lanjutnya, mantan pimpinan puncak PMII biasanya memiliki kemudahan untuk meniti karier politik. Sebab, saat aktif di organisasi, ia berkesempatan membuka jaringan dengan para seniornya yang sudah menjadi elite negeri ini. Relasi dengan elite politik ini menjadi faktor penting dalam meniti karier politik di Indonesia.
Kondisi serupa diyakini juga terjadi di kelompok lain, seperti HMI dan GMNI. Banyak tokoh organisasi itu yang akhirnya menjadi elite politik Indonesia.
Namun, lanjut Husen, kelompok mahasiswa kini sedang menghadapi tantangan besar, yaitu menemukan dan mengelola ruang kosong untuk dijadikan tempat mengolah diri.
”Saat Orde Baru, ruang kami adalah menjadi suara rakyat karena tidak berjalannya lembaga perwakilan yang disediakan negara. Sikap represif penguasa saat itu juga memudahkan kami untuk mengambil posisi dan mengonsolidasikan diri,” kata Husen.
Namun, saat ini sudah banyak pihak yang mengisi ruang itu. Jadi, unjuk rasa mahasiswa bukan lagi hal istimewa.
Keadaan makin diperberat oleh makin mahalnya biaya kuliah dan makin terbatasnya waktu belajar. Akibatnya, mahasiswa terdorong untuk lebih bersikap pragmatis, kuliah secepatnya dengan nilai setinggi mungkin agar dapat cepat mencari pekerjaan.
Kegagalan parpol
Ketua Presidium GMNI Dedi Rahmadi mengatakan, kelompoknya berusaha mengatasi berbagai kendala itu dengan mengajak mahasiswa berbicara pada dirinya sendiri. ”Anggota baru GMNI awalnya diajak membahas hal-hal seperti mengapa kuliah cenderung membosankan dan biayanya mahal? Setelah itu, baru dimasukkan sejumlah ideologi kami, yang intinya adalah semangat nasionalis,” papar Dedi.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rahman Thoha melihat, sebenarnya ada ruang kosong yang dapat dipakai gerakan mahasiswa saat ini, yaitu kegagalan partai politik membangun konsolidasi dan sistem ekonomi nasional yang amat tergantung dari luar. Tantangannya adalah bagaimana mengoperasikan ruang kosong itu agar dapat efektif dipakai sebagai tempat mengolah diri.
Ketua Umum HMI Arif Mustofa mengatakan, kelompoknya yang beranggotakan 321.000 orang berusaha kembali pada kegiatan inti, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Namun, tidak hanya untuk mengisi ruang di birokrasi, partai politik, atau parlemen, tapi juga sektor ekonomi dan sosial.
Tantangan para aktivis mahasiswa ini belum berakhir saat mereka berhasil merumuskan aktivitasnya. Meski sudah memiliki sejumlah bekal berupa pengalaman, masih ada tantangan lain yang harus mereka hadapi saat akan terjun ke politik praktis, misalnya dengan masuk ke partai politik.
”Biaya politik saat ini amat mahal. Rekruitmen di parpol juga masih bersifat kekerabatan sehingga kesempatan terbesar untuk eksis di parpol dimiliki oleh mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan pengurus parpol atau punya modal finansial besar,” kata mantan Ketua Umum GMKI Goklas Nababan.
Kondisi ini membuat banyak aktivis gerakan mahasiswa berpikir berkali-kali saat akan masuk ke parpol. Banyak yang berpikir, mengumpulkan modal finansial dahulu sebelum berpolitik. Caranya dengan bekerja atau menjadi pengusaha. Dunia politik praktis baru dirambah setelah mandiri secara ekonomi.
Andrinof Chaniago, pengajar Universitas Indonesia, melihat, lesunya gerakan sosial dan politik mahasiswa saat ini akhirnya memang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik Indonesia, khususnya sistem di parpol.
Dengan demikian, perbaikan kondisi ini tidak cukup dengan membangun sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih eksploratif dan humanis. Mekanisme di politik, terutama parpol, juga harus ikut diperbaiki.
”Jika jenjang karier di sebagian besar parpol sudah jelas dan dibuat berdasarkan prestasi yang terukur, gerakan sosial dan politik mahasiswa mungkin akan lebih aktif. Sebab, aktivis di sana akan lebih memiliki gambaran yang pasti tentang karier politiknya,” papar Andrinof.
Sebaliknya, jika sekarang mahasiswa lebih pragmatis dan menyukai hal-hal yang ”ringan”, itu karena parpol dan kehidupan politik di Indonesia pada umumnya juga demikian. Amat dekat dengan perhitungan ekonomi sesaat serta jauh dari cita-cita besar dan panjang.
Tonny Jematu, Ketua PMKRI, menuturkan, kondisi saat ini memang tidak menutup kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin besar. Apalagi sejarah menunjukkan, mereka biasanya justru hadir di tengah kelesuan atau tipisnya harapan.
Namun, dunia politik dan mahasiswa yang amat pragmatis ini juga telah memunculkan sejumlah rasa frustrasi. Buktinya, mahasiswa makin sering tawuran.
Penulis : M Hernowo
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/10/00202142/ruang.kosong.gerakan.mahasiswa

Agenda PB HMI

2008-12-12T11:30:00.000+07:00

PB HMI Akan Gelar Pleno III

Jakarta, (Inbagteng Cyber Media)

Memasuki semester ketiga perjalanan kepengurusan PB HMI, maka dalam waktu dekat akan menggelar Pleno III yang akan dilangsungkan di Jakarta pada (26-28/12). Pleno III kali ini dikemas dalam konsep Paket Kegiatan Akhir Semester Himpunan Mahasiswa Islam. Rangkaian kegiatan terdiri dari Muktamar Pemikiran & Kepemimpinan Muda Indonesia, Rapat Pimpinan Cabang dan agenda utama yaitu Pleno III. Kegiatan tersebut sedianya akan dilaksanakan di Jakarta Media Center (JMC), Jakarta Pusat dan Graha Wisama Ragunan, Jakarta Selatan. Pleno III mengambil tema “menyongsong tamaddun indonesia baru dan maju”.

Muktamar Pemikiran dan Kepemimpinan
Terkait muktamar pemikiran tersebut, tema yang diusung adalah “menyongsong Indonesia muda dan progresif”. Sedangkan para undangan yang akan hadir adalah seluruh elemen gerakan, diantaranya KAMMI, Gema Pembebasan, LMND, PMII, IPPNU, IMM, PII, PMKRI, KNPI, GMKI, FMN, GPI, GPMI, PI. Di samping itu, narasumber yang akan hadir, antara lain Akbar Tanjung, Adyaksa Dault, Rizal Ramli, Budiman Sujatmiko, Priyo Budi Santoso, Anies Baswedan, Cahyo Pamungkas, Rama Pratama, dan seluruh ketua-ketua OKP.

Untuk memahami secara lebih jelas, silahkan baca TOR dibawah ini
Atau bisa juga di download di weblog ini, pada menu download.

Term Of Reference
PAKET KEGIATAN AKHIR SEMESTER PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
“MENYONGSONG TAMADDUN INDONESIA BARU DAN MAJU”

Dasar Pemikiran

Satu dekade setelah reformasi, Indonesia mengalami perubahan diberbagai bidang. Perubahan tersebut tidak saja terjadi pada level kepemimpinan dan kelembagaan, tetapi pada batas-batas tertentu, perubahan itu juga melanda struktur politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini berarti, perubahan telah terjadi di level peradaban. Namun sayangnya, perubahan itu tidak terpandu dengan tegas oleh seperangkat nilai-nilai ideal yang diyakini, dan kosong dari cetak biru peradaban Indonesia masa mendatang. Proses perubahan lebih tampak dibiarkan berjalan begitu saja dan diserahkan kepada mekanisme persaingan bebas antar kekuatan masyarakat untuk menentukan peradaban Indonesia masa mendatang. Kalaupun ada yang dianggap panduan, lebih nyata berfungsi sebagai kerangka nilai saja, yaitu nilai-nilai kebebasan individu yang tercakup dalam doktrin HAM dan pada batas-batas tertentu juga prinsip-prinsip ideal yang terdapat dalam Pancasila.

Akan tetapi yang dibutuhkan Indonesia di dalam membentuk peradaban (tamaddun), tidak cukup hanya kerangka etik saja, tetapi juga lengkap dengan cetak biru. Oleh karena itu HMI memandang sudah saatnya Indonesia memiliki cetak biru peradabannya yang tegas untuk menjadi panduan di dalam rangka menyongsong Indonesia masa depan. Tentu saja HMI terpanggil memberikan kontribusi pemikiran dan aksi di dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Melalui momentum semester ketiga PB HMI kali ini, akan diusahakan pemasyarakatan urgensi tamaddun Indonesia baru dan maju sebagai jawaban HMI terhadap situasi Indonesia kekinian. Pemasyarakatan ini tidak saja dilangsungkan di tengah-tengah komunitas Himpunan tetapi juga masyarakat pada umumnya dan lebih jauh akan diwujudkan dalam gerakan kongkrit berupa penggalangan barisan menyongsong tamaddun Indonesia baru dan maju.

Proyeksi tamaddun Indonesia baru dan maju setidaknya mencakup empat karakter dasar: berpola hidup religius, steril dari materialisme dan neoliberalisme, transformatif yang berangkat dari akar-akar budaya Islam Indonesia, dan berdemokrasi yang konvergen dengan semangat Islam yang menjadi jiwa masyarakat Indonesia.

Adapun model kegiatan menyambut semester ketiga PB HMI, meliputi kegiatan yang bersifat eksternal dan internal. Kegiatan tersebut terdiri atas Muktamar Pemikiran dan Kepemimpinan Kaum Muda Indonesia, Rapat Pimpinan Cabang, dan Rapat Pleno III PB HMI. Lebih detail mengenai maksud satu per satu kegiatan tersebut dapat disimak seperti di bawah.

I. Muktamar Pemikiran dan Kepemimpinan Muda Indonesia

“ Menyongsong Indonesia Muda dan Progresif “

Satu dekade setelah reformasi, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan pelik. Ekspetasi yang begitu tinggi terhadap reformasi, justru berakhir dengan anti klimaks. Bentuk klimaks itu di antaranya terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan lama yang pada hakikatnya tidak mendukung reformasi. Kekuatan-kekuatan inilah yang kemudian menyimpangkan proses jalannya reformasi. Pada saat yang sama, kekuatan pasar semakin signifikan mengarahkan jalannya sejarah.

Dengan situasi semacam itu, belakangan timbulah aspirasi yang mendukung terbentuknya kepemimpinan dari kalangan muda. Aspirasi ini sesungguhnya merupakan bentuk cetusan ketidakpercayaan kepada pemimpin-pemimpin lama yang bercokol dewasa ini dan bentuk kerinduan terhadap antusiasme menyongsong masa depan Indonesia yang sempat hadir di awal-awal reformasi. Maka belakangan ini menguatlah isu perlunya kepemimpinan muda dalam rangka memecahkan kebuntuan sejarah yang memerangkap perjalanan sejarah Indonesia kontemporer.

Akan tetapi, discourse kepemimpinan muda memang masih belum terlalu matang. Kepemimpinan muda lebih tampak sebagai kontestasi usia ketimbang kontestasi gagasan dan tesis untuk Indonesia masa depan. Untuk itulah, HMI terpanggil mengisi dan melengkapi urgensi discourse kepemimpinan muda dengan membawanya kepada kontestasi tesis dan gagasan menuju Indonesia masa depan sebagai bagian dari kontribusi pemikiran dan aksi dari kalangan muda. Upaya ini dibingkai dalam satu kegiatan bernama Muktamar Pemikiran dan Kepemimpinan Muda Indonesia.

Muktamar ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan cemerlang dari kaum muda dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dan kepemimpinan Indonesia di masa mendatang setelah Indonesia dilelahkan dengan kebuntuan reformasi dan hilangnya spirit di dalam mewujudkan perubahan yang lebih mendasar. Target acara ini adalah resolusi yang kemudian dapat disebarkan ke berbagai pihak, terutama pihak-pihak pengambil keputusan.

Konsep Acara:
Setiap narasumber menyiapkan kertas kerja sesuai tema yang diminta panitia. Tema mencakup ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tatanan hukum Indonesia masa depan.

Tempat dan Waktu:
Jakarta Media Center (JMC) Jakarta Pusat, 26 Desember 2008
Pukul 08.30 – 21.30 WIB

Bentuk Acara:
Ceramah, Diskusi dan Perumusan Resolusi

Peserta:
HMI, KAMMI, Gema Pembebasan, LMND, PMII, IPPNU, IMM, PII, PMKRI, KNPI, GMKI, FMN, GPI, GPMI, PI, dll

Narasumber:
Akbar Tanjung, Adyaksa Dault, Rizal Ramli, Budiman Sujatmiko, Priyo Budi Santoso, Anies Baswedan, Cahyo Pamungkas, Rama Pratama, dan seluruh ketua-ketua OKP.

II. Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab)

Rapimcab ini bertujuan mengumpulkan dan mendengar aspirasi dan masukan dari pimpinan-pimpinan cabang HMI dari seluruh Indonesia dalam rangka membenahi dan memajukan peranan HMI di dalam mewujudkan tamaddun Indonesia baru dan maju.

Tempat dan Waktu:

Graha Wisama Ragunan, Jakarta Selatan, 27 Desember 2008
Pukul 08.00-16.30 WIB

Peserta:
PB HMI, Badko, dan pimpinan-pimpinan cabang

Bentuk Acara:
• Sesi Laporan Perkembangan Cabang-cabang
08.00-12.00 WIB
• Sesi diskusi dan tanya jawab dengan PB HMI
13.00-16.30 WIB

III. Rapat Pleno III PB HMI

Rapat pleno III PB HMI bertujuan mengevaluasi kinierja PB HMI satu semester sebelumnya, merumuskan program lanjutan, dan menyegarkan kembali susunan kepengurusan.

Waktu dan Tempat:
Graha Wisama Ragunan, Jakarta Selatan, 27-28 Desember 2008
Pukul 19.30 WIB (27 Desember) – 24.00 WIB (28 Desember)

Peserta:
Seluruh PB HMI yang masih tercatat aktif

Bentuk Acara:
• Sesi laporan dan evaluasi perkembangan komisi-komisi dan kesekretariatan
19.30-24.00 WIB
• Sambungan sesi pertama
08.00-10.00 WIB
• Penyusunan program kerja
10.00-20.00 WIB
• Reshuffle dan staffing
20.00-21.00 WIB
• Pengumuman hasil-hasil Pleno
22.00 WIB - selesai

Putusan Pemilukada Jatim

2008-12-03T18:07:00.000+07:00

MK Kabulkan Sebagian Permohonan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 hari dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan dalam waktu paling lambat 30 hari. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan putusan perkara 41/PHPU.D-VI/2008, Selasa (2/12), di Ruang Sidang Pleno MK.

Putusan itu didasarkan adanya fakta hukum di persidangan bahwa pada kabupaten tertentu di Provinsi Jatim nyata-nyata telah terjadi pelanggaran serius Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan.

Terkait dengan amar putusan tersebut, menurut MK, sekalipun dalam posita dan dalam petitum permohonan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II yang berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II) hanya secara umum meminta untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon (KPU Jatim) dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal. Akan tetapi, Khofifah-Mudjiono juga memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum.

MK pun mengutip pendapat G. Radbruch yang menyatakan“Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller s translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)].

Pertimbangan MK, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Terdapat pula satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). “Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum,” ucap Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Sehingga, MK memandang perlu menciptakan terobosan hukum guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. “Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilukada yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan,” jelas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Karena terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, maka, menurut MK, diperlukan upaya perbaikan melalui putusannya yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah tertentu dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jika MK hanya memutus hasil pemungutan suara di daerah-daerah tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikutkan) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang.

“Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya” tegas Maruarar.

Dalam menentukan daerah mana yang akan melakukan pemungutan suara ulang dan daerah mana yang hanya melakukan penghitungan suara ulang, MK pun mendasarkan pada tingkat intensitas dan bobot pelanggaran yang terjadi di wilayah pemilihan tersebut. Hasilnya, Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang ditetapkan agar dilakukan pemungutan suara ulang, sedangkan Kabupaten Pamekasan agar dilakukan penghitungan suara ulang dengan metode dan pencatatan yang didasarkan pada formulir yang ditetapkan KPU dan terbuka bagi masing-masing Pasangan Calon.

“Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicederai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia,” ujar Ketua MK, Moh. Mahfud MD.

Untuk itu, MK juga memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Luthfi Widagdo Eddyono)

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2033

Ironi Anggota DPR

2008-11-26T11:38:00.000+07:00

Biaya DPR ke LN Rp 118 M

Studi Banding Merupakan Pemborosan

Jakarta, Kompas - Kendati kegiatan studi banding ke luar negeri banyak dikritik masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 justru memperbesar anggaran tersebut di pengujung masa tugasnya. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ke luar negeri pada tahun 2009 adalah Rp 118,1 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, Selasa (25/11), anggaran dialokasikan untuk kegiatan parlemen internasional, regional, sampai studi komparasi Badan Urusan Rumah Tangga.
Kendati kegiatan ke luar negeri banyak dikritik, anggarannya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Setidaknya itu berdasarkan catatan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Kenaikan anggaran ini juga bertolak belakang dengan pernyataan yang pernah disampaikan Ketua DPR Agung Laksono. Dalam konferensi pers 2 Januari 2008, Agung mengatakan, ”Sebagai bentuk penghematan, kegiatan studi banding yang sifatnya nonlegislasi pun akan dihapus pada tahun 2008. Untuk pembuatan UU tetap diperlukan, tapi ini pun terbatas.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, pada akhir tahun ini banyak sekali kunjungan luar negeri dilakukan. Alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan ke Inggris, Desember 2008, misalnya, ada empat delegasi. Tim Peningkatan Kinerja DPR juga secara paralel akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
Ketua DPR Agung Laksono, kemarin, mengaku belum tahu persis dan menjanjikan mengecek pagu anggaran DPR tahun 2009. Menurut dia, kalaupun anggaran DPR tetap dibandingkan tahun sebelumnya, sebetulnya nilainya ”turun” kalau inflasi diperhitungkan. Namun, Agung juga berpendapat anggaran DPR sebaiknya tidak naik lagi.
Seperti diberitakan, anggaran DPR tahun 2009 justru naik Rp 300 miliar, yaitu Rp 2,021 triliun dari sebelumnya pada 2008 sebesar Rp 1,7 triliun. Kondisi itu dinilai kontradiktif dengan kinerja DPR yang menurun karena banyak anggota DPR yang lebih mementingkan kampanye di daerah pemilihan masing-masing.(SUT/DIK)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/26/00364894/biaya.dpr.ke.ln.rp.118.m

Sengketa Pemilukada Jatim

2008-11-26T11:09:00.001+07:00

MK dan Mahfud MD disebut Dalam Bukti Rekaman

Nama institusi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh Mahfud MD, disebut dalam dialog yang isinya mengumbar kecurangan dalam pemilu kepala daerah (pemilukada) Jawa Timur (Jatim) di wilayah Madura.

Perbincangan itu terjadi melalui hubungan telepon yang direkam yang dijadikan alat bukti yaitu antara saksi pasangan calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Kaji), Edy Sucipto, dengan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Moh Nizar Zahro, yang diperdengarkan di persidangan MK, Selasa (25/11).

Kepada Nizar, Edy mempertanyakan indikasi kecurangan yang terjadi di desa Baepajung di mana surat suara sudah dicoblos sebelum saat pencoblosan. “Ya, itu sudah dikondisikan dulu mas,” jawab Nizar.

Edy juga menanyakan adanya perolehan suara nol untuk Kaji di desa Lo Pajung. “Kok saking kompaknya dikomando ya sampe ada…yang dapat nol itu critanya gimana?” tanyanya. Nizar menjawab, hal seperti itu sudah biasa sejak zaman Presiden Soeharto. “…saya yakin kalau mau diulang kembali, khususe Baepajung, misalkan mau diangkat ke MK, diulang kembali hasilnya sama mas. Hasilnya saya yakin seperti itu. Percaya kalau saya. Mau dari Mabes turun, mau dari Jawa Timur turun, mau Jin, mau Malaikat selain Allah, yang turun hasilnya sama mas, kaya gitu.” ungkap Nizar.

Di tengah perbincangan, Edy juga menanyakan apa pendapat Nizar ketika persoalan ini dibawa ke MK. Nizar menjawab, “Gini lo mas Edy ya, prediksi politik saya, MK itu kan Mahfud MD. Mahfud MD itu asal orang Sampang, Pak. Dia sangat dekat sekali dengan boss saya, Bapak Fuad Amin. Sungguh sangat ironis sekali kalau Pak Mahfud MD ini membatalkan kemenangan Karsa, saya yakin dengan feeling politik saya Bos saya, Ki Fuad ini sudah jitu feeling politiknya. Saya yakin tetap dimenangkan Karsa. Kalaupun diulang itu hanya TPS-TPS yang tidak mempengaruhi.”
Terhadap bukti suara ini, pihak Termohon, KPU Jatim, keberatan karena tidak jelas menerangkan tentang berapa jumlah suara pasangan Kaji yang hilang. “Tidak ada satupun angka (di perbincangan) yang membuktikan Pemohon kehilangan suara,” tegas Fahmi Bachmid, Kuasa Hukum Termohon.
Sementara itu, Pihak Terkait, melalui Kuasa Hukumnya, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa para pihak yang hadir di persidangan ini bukanlah ahli telematika. Untuk itu, pihaknya meminta ada pembuktian telematik atas rekaman tersebut. “Kami siap melakukan uji validitas dengan mendatangkan ahli telematika,” jawab Andi Asrun, Kuasa Hukum Pemohon, sekaligus siap mendatangkan kembali Saksi, Edy Sucipto.
Terhadap keinginan mendatangkan ahli telematika, Ketua Panel Hakim, Maruarar Siahaan, mengatakan pihaknya akan membicarakan kemungkinan ini di forum Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Namun, sebelum menutup persidangan, Maruarar menjadwalkan sidang putusan sengketa pemilukada akan dibacakan Selasa (2/12) pukul 16.00 WIB. “Jika RPH menyepakati sidang untuk mendengarkan keterangan ahli telematika, maka kami akan memanggil para pihak untuk sidang lagi sebelum sidang putusan digelar,” pungkas Maruarar.
Usai persidangan, dalam jumpa pers, Ketua MK mengatakan bahwa dia – melalui kesepakatan RPH – memerintahkan supaya rekaman tersebut diperdengarkan di sidang. “Jadi itu atas permintaan pleno (RPH) dan saya minta agar (rekaman) itu di-stel agar terbuka sehingga, sebagai alat bukti, kalau muncul di pertimbangan hakim, itu memang sudah (pernah) muncul di sidang,” jelas Mahfud.
Sejauh menyebut namanya, Mahfud mengaku tidak terpengaruh sebab rekaman itu menyatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Mahfud. “Tapi tidak ada yang mengatakan saya berhubungan dengan seseorang,” lanjutnya.
Mahfud mengatakan, Fuad Amin adalah kenalan sekaligus teman baiknya. “Saya kalau ke Madura, kalau mampir ke rumahnya, disuguhi makan. Gitu aja,” kata Guru Besar Politik Hukum ini.
Mahfud juga menegaskan bahwa dia menutup komunikasi dengan siapapun yang terkait perkara di MK. “Terhadap siapapun saya tutup. Tamu pun saya tolak jika punya kaitan dengan perkara ini.” Tegasnya.
Komitmen Para Calon Gubernur
Sebelumnya, dalam persidangan kedua, Rabu (19/11), para kandidat Gubernur Jatim yang berperkara telah berkomitmen untuk mematuhi putusan MK demi tegaknya demokrasi. Khofifah Indar Parawansa, berharap proses pemilukada Jatim akan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Jatim.
Proses demokrasi ini, ujar Khofifah, adalah jalan untuk mendapatkan suksesi kepemimpinan yang jujur, adil, dan bersih. “Oleh karena itu, ketika kami bersama tim mengajukan persoalan ini ke MK, kami berharap bahwa dari berbagai bukti fakta lapangan yang kami dapatkan, kami akan mendapatkan keadilan di MK dan kita akan mendapatkan proses demokrasi ke depan yang bersih, jujur, dan adil.” kata Khofifah.
Pihak Terkait Prinsipal, Soekarwo, mengatakan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan semua orang harus tunduk dengan peraturan yang ada. Demokrasi, lanjut Soekarwo, harus berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. “Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, mari kita ikuti keputusan MK ini. Keputusan apapun yang diambil MK adalah keputusan final yang harus kita turut, dan kita harus legowo terhadap keputusan yang diambil MK,” pesan Soekarwo.
Turut berbicara, Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo, menyatakan bahwa persidangan ini sangat penting dan strategis untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa KPU Jatim telah bekerja sesuai prosedur, sesuai dengan prinsip-prinsip umumnya bahwa, “KPU adalah lembaga yang netral, yang professional, yang tetap, dan mandiri.” tegas Wahyudi. (Wiwik Budi Wasito)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2014

Tips Menulis

2008-11-11T17:40:00.000+07:00

Cara Gampang Menulis Buku Bestseller

Salah satu pertanyaan dari para profesional yang paling sering mampir ke saya adalah yang seperti ini: Bagaimana sih cara menulis buku yang mudah itu? Memang, saya termasuk salah satu penulis yang paling demen memprovokasi kalangan tersebut supaya menulis buku. Bukan cuma menulis buku biasa, tapi menulis buku bestseller, lho! Sekalipun itu baru pengalaman menulis buku yang pertama, saya tetap menegaskan, “Beranilah bermimpi menjadi penulis buku bestseller!”
Sementara lupakan saja soal definisi bestseller. Yang penting, cita-citakan dulu buku kita akan laris di pasaran, lalu beranikan mental, niatkan segera, dan mulai sekarang juga dengan menulis apa pun yang menggoda kita untuk menulis. Sengaja saya dorong-dorong supaya para profesional itu berani menggagas buku bestseller. Mengapa? Ya, supaya semangatlah menulisnya. Kalau menulis tanpa semangat, jangan harap ada roh semangat pula dalam karya kita. Kalau hasil tulisan tidak memiliki roh atau gereget tertentu, mana ada orang yang mau beli dan membacanya, kan?

Balik lagi ke soal bagaimana cara menulis buku yang mudah, saya pun berani menyatakan bahwa menulis buku bestseller itu mudah. Sampai-sampai saya bersama Andrias Harefa (penulis 30 buku laris) mengadakan workshop berjudul “Cara Gampang Menulis Buku Bestseller”, yang pada Agustus 2008 nanti memasuki Angkatan Ke-5. Nah, bagaimana kesan para peserta workshop tersebut? Umumnya mereka sadar dan menjadi yakin, ternyata menulis buku bestseller itu memang mudah. Bagaimana itu? Saya akan kupas beberapa di antaranya dalam artikel ini.
Pertama, kalau mau menulis buku bestseller, cobalah yakin sejak awal bahwa kita semua berpeluang dan mampu melakukan hal tersebut. Penulis senior atau bahkan penulis pemula sekalipun, semuanya punya peluang yang sama untuk menggebrak pasar. Kalau sudah punya keyakinan, cobalah terus memeliharanya, lalu tambahkan dengan semangat yang sungguh-sungguh dialirkan dalam setiap langkah penulisan nantinya.
Kedua, miliki perspektif menulis buku itu mudah, yaitu sekadar aktivitas merangkai huruf, kata, kalimat, paragraf, dan tulisan. Caranya, pandanglah buku itu hanya sebagai kumpulan bab atau tulisan pendek. Sementara, bab atau tulisan pendek itu sendiri hanyalah kumpulan dari paragraf (alinea), paragraf itu sendiri hanya kumpulan dari beberapa kalimat, kalimat hanya kumpulan dari beberapa kata, dan kata hanyalah kumpulan dari beberapa huruf.
Jadi, kalau kita bisa merangkai huruf menjadi kata, merangkai kata-kata menjadi kalimat, kemudian membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf, lalu bisa merangkai sejumlah paragraf menjadi sebuah tulisan, dan terakhir menulis beberapa artikel atau tulisan pendek, ya jadilah buku itu. Sesederhana itulah! Makanya, jangan punya persepsi menulis buku itu sulit.
Ketiga, pilih tema yang pas dengan mempelajari sejarah sekaligus tren tema-tema buku bestseller. Menyangkut sejarah buku bestseller, pasti akan kita temukan tema-tema betseller yang bisa berulang. Sementara soal tren, pasti efek tarikan atas buku betseller yang sedang bergaung. Artinya, kalau ada tema buku bestseller sedang moncer di pasaran, tak menutup kemungkinan tema yang sama juga lagi digemari dan dicari. Jadi, ini peluang bagi penulis-penulis lain yang tajam penciumannya atas selera dan tren pasar.
Keempat, setelah berhasil memilih tema, buatlah outline atau kerangka tulisan. Untuk apa? Untuk mempercepat proses penulisan dan menata supaya tulisan tidak melebar ke mana-mana. Outline bisa dibuat berdasarkan cara atau gaya penulisan kita. Ada yang mampu menulis dengan baik kalau didasari oleh outline yang detail, tapi ada yang lebih efektif dengan outline sederhana. Apa pun pilihannya, efektivitas penulisan tetap menjadi pertimbangan utama. Makanya, bagi yang merasa bisa menulis dengan lebih baik dan cepat tanpa outline, ya abaikan saja outline ini.
Kelima, pilih teknik penulisan buku yang paling efektif dan efisien. Maksudnya? Pilih teknik penulisan yang paling cocok buat kita, paling membuat kita bersemangat, paling mudah dilakukan, dan tentu saja efisien secara waktu. Soal teknik ini menjadi krusial sifatnya bila kita sedang mengejar atau mengikuti tren buku tertentu. Contoh, penulisan buku berbasiskan teknik wawancara, teknik menulis cepat, dan teknik kompilasi artikel/tulisan pendek adalah teknik yang paling cocok untuk menyasar tren buku bestseller.
Keenam, kuasai teknik menulis cepat. Teknik ini didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide dasar dan yang paling orisinal harus segera dituliskan supaya tidak menguap. Yang terpenting adalah menuliskan gagasan ketika kita sedang dalam kondisi dibanjiri oleh ide. Soal pengayaan isi dan penyuntingan bisa dilakukan pada tahapan berikutnya. Contoh aplikasi teknik ini adalah; sekali duduk atau menulis, selesailah satu tulisan (artikel) atau bab. Sekali menguasai teknik menulis cepat, masalah penundaan dan kemacetan bisa lebih mudah dihindari atau diatasi.
Ketujuh, alirkan gairah, semangat, visi, dan misi dalam setiap tulisan kita. Salah satu rahasia keberhasilan buku-buku bestseller adalah pada kemampuannya dalam “berbicara” atau menjalin hubungan emosional dengan para pembacanya. Buku yang mengesankan adalah buku yang mampu memengaruhi dan menggerakkan pembacanya dalam beragam cara.
Bagaimana caranya? Ya, selain bisa mengungkapkan pikiran-pikiran atau ide-idenya, penulis harus mampu mentransfer antusiasme, keyakinan, visi-visi, dan kejujurannya kepada pembaca. Kalau sudah begini, tanpa disuruh pun akan ada banyak pembaca yang merekomendasikan buku kita nantinya.
Kedelapan, kuasai teknik pengayaan dan penyuntingan naskah, serta sediakan waktu yang cukup untuk mengolah naskah kita. Naskah yang ditulis dengan cepat biasanya bolong di sana-sini. Pada tahap penyuntingan dan pengayaan inilah kita harus bisa mengerjakan PR kita; mengecek kembali sistematika tulisan, judul bab dan subbab, mengecek ketepatan teori dan pendekatan, kelengkapan data maupun variasi contoh kasus, pengembangan gaya bahasa populer, termasuk soal tata bahasa, dll. Pada tahap ini pula kita berkesempatan untuk meneliti dan merasakan ulang apakah naskah kita sudah cukup “berbicara” kepada calon pembaca nantinya.
Kesembilan, pilih judul yang paling pas. Bila perlu, adakan survei dengan menyodorkan sekurang-kurangnya sepuluh nomine judul. Saya yakin, ada beberapa judul yang benar-benar memiliki efek sugestif kepada para calon pembacanya. Silakan pelajari daftar buku laris versi koran-koran atau majalah, pasti mudah ditemukan judul-judul sejenis itu.
Memang judul bukan faktor yang paling menentukan, tetapi tetap saja, judul yang pas akan menjadi iklan utama bagi sebuah buku. Buku, sama halnya dengan produk lainnya, sekalipun bagus isi/kualitasnya bisa saja tidak dilirik konsumen karena iklan atau judulnya tidak memberikan impresi/kesan kesan yang bagus.
Kesepuluh, bekerjasamalah dengan editor atau penerbit. Setelah berusaha memaksimalkan semua potensi karyanya, setiap penulis harus bekerjasama dengan editor atau penerbit supaya potensi bestseller naskahnya semakin maksimal. Para editor dan penerbit berpengalaman biasanya memiliki data, informasi, atau pengalaman dalam mengolah naskah menjadi buku bestseller. Di sinilah peran mereka dalam men-dandani naskah kita supaya memiliki format, tampilan, atau kemasan yang menjual. Kadang mereka membutuhkan ide-ide orisinal kita, kadang justru kitalah yang harus berkompromi dengan strategi mereka. Semuanya butuh kerjasama demi hasil maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak.
Nah, apakah dengan menjalankan langkah-langkah di atas dipastikan bisa menghasilkan buku bestseller? Saya katakan tidak ada jaminan. Kadang berhasil, kadang juga tidak. Masih banyak variabel yang memengaruhi dan menentukan. Tetapi kepada setiap penulis saya selalu katakan, itulah area atau variabel yang bisa kita kontrol dan maksimalkan potensinya. Setelahnya hanyalah hasil interaksi di pasar.
Namun, saya berani pastikan, menulis buku dengan cara atau strategi seperti di atas sanggup memberikan pengalaman yang sangat menggairahkan. Saya, sejumlah penulis dan penerbit, serta para klien saya, merasakan betul manfaatnya. Selamat menulis buku bestseller![ez]
* Edy Zaqeus adalah seorang trainer, editor, konsultan penulisan dan penerbitan, penulis beberapa buku bestseller, editor Pembelajar.com, dan bisa dijumpai di blog penulisannya di Ezonwriting.wordpress.com. Ia dapat dihubungi di email: edzaqeus@gmail.com.
Catatan: artikel sudah diperbaiki dan dimuat juga di majalah MATABACA Edisi Juli 2008

Follow up Islah HMI

2008-11-11T13:09:00.000+07:00

PB HMI Dipo Akan Dorong Terus Proses Islah

Pengurus Besar (PB) HMI DIPO akan terus mendorong terjadinya proses islah dua HMI yang sudah dimulai dari peristiwa Palembang kemarin. Bagi mereka, pintu gerbang islah sudah dibuka dan tinggal diilanjutkan dengan keseriusan dua institusi, baik HMI MPO maupun HMI DIPO.

“Kita akan dorong terus proses islah. Pada pihak kami tidak ada masalah sedikitpun untuk islah,” ujar Ketua PB HMI DIPO, Arif Mustofa kepada HMINEWS di sela-sela acara Halal Bihalal dan HUT KAHMI KE 42 di Istana Bogor, (19/10).

Arif menyatakan, untuk islah dalam konteks peleburan dua organisasi memang membutuhkan waktu lama. Namun, proses islah bisa dimulai sekarang dengan kegiatan bersama antar dua HMI. “Misalnya membentuk panitia dan training bersama,” katanya.

Untuk training dan kepanitian bersama, ujar Arif, bisa dijalankan ketika ada kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama oleh kedua HMI. “Kongkrit kita akan mengajak HMI MPO untuk membikin panitia bersama ketika Dies Natalies HMI ke 63 tahun depan,” tegas Arif.

Basa-Basi Politik
Arif berharap islah bisa segera direalisasikan. Baginya, apa yang terjadi di Palembang bisa menjadi pintu terjadinya islah dua HMI yang sangat diharapkan banyak kalangan. Namun, ia juga mempertanyakan keseriusan HMI MPO untuk melakukan islah. “Teman-teman HMI MPO kelihatan ragu. Kita berharap apa yang terjadi di Palembang bukan sekedar basa-basi politik dari HMI MPO,” katanya.

Ia juga mengakui draft MOU yang ditandatangani di Palembang antara dua ketua PB HMI masih sangat mengambang dan tidak bisa mewakili sebuah peristiwa islah dalam konteks peleburan dua organisasi. “Kita berharap ini bisa segera ditindaklanjuti adanya kongres bersama antara dua HMI. Saya tentu menyesalkan apabila peristiwa Palembang kemarin sekedar basa-basi politik dari HMI MPO,” tandas Arif. (Trisno Suhito) www.hminews.com

Gerakan Kaum Muda

2008-10-30T19:27:00.000+07:00

Meretas Jalan Baru Gerakan Kaum Muda

PETA gerakan pemuda dan mahasiswa (baca: kaum muda), sebenarnya bisa diamati dalam dua-tiga dekade terakhir ini. Generasi-generasi dekade 1980-an hingga medio 1990, telah meletakkan dasar-dasar epistemologis, keilmuan, dan konsolidasi gerakan secara ”tersembunyi” (underground). Term ini terbukti berhasil memberikan ”ruh” untuk melakukan perlawanan intelektual terhadap represi politik yang hegemonik pada era rezim saat itu.
Pada akhir 1990-an, gerakan kaum muda menemukan pijakan aksiologisnya, yakni dalam visi menuntut perubahan (reformasi) yang pada gilirannya membuat pemimpin Orde Baru lengser dari tampuk kekuasaan Indonesia. Sukses gerakan kaum muda bersama seluruh elemen masyarakat inilah yang kemudian menandai telah masuknya babak era baru yang dipercaya lebih demokratis.
Lalu setelah disadari bahwa reformasi 1998 kurang menyentuh pada hal-hal yang fundamental, maka gerakan kaum muda era tahun 2000 merasa perlu menyusun strategi lain untuk mengawal dengan seksama jalan awal reformasi. Konsolidasi terus diperkuat sampai dengan momentum Pemilu 2004, dengan harapan bahwa Pemilu sanggup membawa angin baru, sebagai upaya menggusur sisasisa watak orba yang korup, yang telah mendarah daging terutama di tingkat penyelenggara negara.

Beberapa saat menjelang pemilu tersebut, ternyata konsolidasi di basis gerakan kaum muda mengalami kebangkrutan, akibat banyaknya unsur yang larut dalam konstelasi politik kekuasaan. Gerakan kaum muda mengalami disorientasi, sehingga agenda-agenda pemberdayaan masyarakat justeru menjadi terbengkalai.
Belum lepas dari stagnasi konsolidasi, sebagian besar gerakan memandang, bahwa istilah ”reformasi” haruslah diubah menjadi ”revolusi”. Dengan revolusi yang sistemik diharapkan akan membawa perubahan yang lebih menyeluruh, yang diikuti oleh terbentuknya konstitusi baru yang lebih berpihak kepada rakyat, terbangunnya kesadaran sosial pada masyarakat, serta terjadi perubahan relasi kelas dalam struktur sosial. Untuk itu, konsolidasi seluruh gerakan menjadi sebuah keharusan.
Independensi
Ada nilai-nilai positif yang telah berkembang di era pascalengsernya Soeharto. Era reformasi ditandai dengan telah lebih terbukanya ruang publik ketimbang di zaman Orde Baru. Posisi-posisi publik yang lebih terbuka ini, dapat digunakan untuk ”membantu” negara dalam rangka keluar dari kemelut neoliberalisme yang sedang melakukan proses stateless.
Karena itu diperlukan perlawanan bersama dari negara dan rakyat terhadap kekuatan-kekuatan penyangga neoliberalistik. Artinya gerakan kaum muda saat ini memungkinkan untuk memilih suatu gerakan baru dalam pengertian yang tak hanya strategis, namun juga wilayah taktis, untuk memulai perlawanan terhadap musuh bersama (common enemys), yakni neoliberalisme yang berdimensi nasional maupun global.
Apakah ini tidak bertentangan dengan paradigma independensi gerakan yang selama ini dijunjung tinggi? Jawabannya amat relatif, sebab tergantung bagaimana gerakan kaum muda tetap mampu untuk tidak terjerumus pada watak praktisi serta kapitalistik.
Dan jika motifnya memang untuk melakukan perlawanan atas tirani neoliberalisme, baik itu di tingkat masyarakat sipil (rakyat) dan masyarakat negara (pemerintahan), maka independensi tetap bisa dipertahankan. Independensi gerakan harus dimaknai secara luas, yaitu untuk meng-independensi-kan bangsa dan negara dari hegemoni neoliberalisme.
Meretas gerakan baru
Gerakan baru kaum muda, bisa dirujuk dari pola civilizational movement, yakni suatu upaya besar yang hendak mendorong seluruh kekuatan tenaga dan pikiran, serta pergerakan sosial ke arah terciptanya masyarakat yang berperadaban sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep civilization. Pertama, di tingkat suprastruktur, gerakan ini mengandaikan adanya bangunan ideologis yang kokoh di batin segenap anggota masyarakat.
Kedua, di tingkat kultur, ia juga meniscayakan adanya kondisi masyarakat yang mempunyai ketinggian tingkat keilmuan (literate society) serta inisiatif dan partisipasi baik di bidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan.
Ketiga, di tingkat struktur, civilizational movement mempunyai tugas untuk memperbaiki sistem dan performa kenegaraan agar memenuhi hak-hak masyarakat yang biasanya selalu menjadi pihak yang dikalahkan.
Istilah civilizational movement sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah kaum intelektual di Indonesia. Ia berasal dari kata civic, civil, atau citie, yang semua mempunyai arti ”kota” atau ”peradaban”. Dalam konteks peradaban, pengertian ini mengandung jiwa perkotaan (citizen) di mana ditandai oleh tingginya partisipasi masyarakat, maraknya inisiatif pemikiran, tercapainya kemandirian ekonomi, dan kemajuan teknologi. Maka tak salah bila kemudian konsep ”gerakan kota”, menurut Naquib al-Attas (1977:15), akan mengarahkan masyarakat pada ”suatu kehidupan manusia dalam ketinggian tata susila dan kebudayaan”.
Strategi gerakan
Gerakan kaum muda harus mampu menjadi martir dalam mengkonsolidasikan seluruh kekuatan civil yang berbasis sektor apa pun, dan pembangunan masyarakat yang berbasis lokal. Untuk itu, hal-hal yang berkenaan dengan lokalitas perlu diperhatikan.
Dengan demikian ada beberapa strategi gerakan yang seharusnya dilakukan oleh gerakan kaum muda.Pertama, penguatan visi lokal. Penguatan visi lokal berbanding lurus dengan keinginan untuk menemukan keistimewaan lokal (local uniqueness).
Di sinilah kaum muda harus bisa mencari strategi yang paling tepat, ketika berhubungan dengan pemerintahan lokal (local government). Apakah pola hubungannya dibangun secara konfliktual (vis a vis) atau dibangun di atas pondasi kemitraan (consensus), semuanya harus dipertimbangkan secara matang.
Kedua, peningkatan partisipasi lokal. Peningkatan partisipasi lokal berarti dua pengertian; pertama, partisipasi kritis, dan kedua, partisipasi kooperatif. Model partisipasi yang pertama dipakai untuk menghadapi pemerintah lokal yang korup, dan menghamba pada pemodal yang eksploitatif, sehingga dibutuhkan sikap oposisi kritis untuk mengubah struktur yang menindas tersebut. Model partisipasi yang kedua digunakan untuk menghadapi pemerintah lokal yang membutuhkan advokasi politik untuk melawan pemerintah pusat yang otoritarian atau pemodal yang eksploitatif.
Ketiga, pengembangan kapasitas dan kompentensi sumberdaya lokal. Pengembangan kapasitas dan kompetensi mempunyai pengertian bahwa setiap sumberdaya manusia di tingkat lokal harus dapat diandalkan melalui pengelolaan yang baik atas semua sumberdaya di lokal tersebut.
Gerakan kaum muda yang berbasis intelektualisme serta concern pada pembelaannya atas kelompok ”terpinggirkan”, tampaknya memiliki peluang baru untuk merealisasikan karakter pola civilizational movement ini. Gerakan ini harus diarahkan pada upaya menghimpun seluruh potensi sosial dari berbagai elemen masyarakat untuk menggerakkan perlawanan sistemik atas tirani kekuatan global neoliberalistik.

Lukman Wibowo SPd T Guru dan Trainer Tinggal di Semarang

sumber : http://www.wawasandigital.com/

Refleksi Sumpah Pemuda

2008-10-30T11:13:00.000+07:00

Republik Kaum Muda

Yudi Latif *

Dalam sejarah Indonesia, ide tentang republik (res publica) pertama-tama diperjuangkan oleh kaum muda.
Ide sentral dari republikanisme adalah penemuan kerangka solidaritas politik yang mampu melayani kepentingan umum sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang mengalami ragam perbedaan. Proyek republikanisme berusaha mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam gelanggang republik.
Dalam konteks Indonesia, landas pacu (launchpad) cita-cita republikanisme ini adalah Sumpah Pemuda. Setelah aneka pergerakan etno-religius gagal menyatukan berbagai keragaman posisi, determinasi dan aliran ke front perjuangan bersama (historical bloc), terbitlah kesadaran baru di kalangan pemuda-pelajar dari berbagai daerah untuk mengakui komunitas impian bersama: bangsa Indonesia.

Dalam kerangka kebangsaan Indonesia ini, solidaritas kewargaan tidak didasarkan kesamaan etnis atau keagamaan, tetapi pengakuan hak yang sama atas dasar kesatuan tumpah darah (territorial conception of citizenship): tanah air Indonesia.
Untuk memperkuat solidaritas kewargaan di antara berbagai gugus kebangsaan itu, diperlukan sarana komunikasi politik. Suatu trajektori baru dalam kesadaran nasional memerlukan penarikan batas antara dunia penjajah dan yang terjajah dalam dunia simbolik. Dalam hal ini, para pemuda-pelajar yang terbiasa bertutur dalam bahasa ibunya (bahasa daerah) dan bahasa intelektualnya (Belanda) berkomitmen untuk menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia.
Maka, Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis, dan status quois generasi tua, para pemuda-pelajar, yang semuanya berusia di bawah 30 tahun, datang dengan etos kreatif. Seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind, etos kreatif bersendikan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko sehingga memiliki keberanian untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik (Margaret Boden, 1962).
Demikianlah, khitah pergerakan politik kaum muda terletak pada etos kreatifnya. Manakala elemen-elemen kemapanan menyeru pada ”kejumudan” dan ”ego sektoral”, kaum muda menerobosnya dengan menawarkan ide-ide progresif dan semangat republikanisme. Etos kreatif kaum muda inilah yang mengantar Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.
Elan kreatif kaum muda
Setelah 80 puluh tahun Sumpah Pemuda dicetuskan, krisis nasional dan global yang ditimbulkan elemen-elemen kemapanan, sekali lagi memanggil elan kreatif kaum muda. Sejauh menyangkut pemulihan ekonomi, Richard Florida dalam The Rise of the Creative Class telah melukiskan secara baik peran esensial kreativitas. Bahwa pusat pertaruhan ekonomi saat ini tidak seperti pada transisi dari era pertanian ke industri yang mengandalkan input fisik (tanah dan tenaga manusia), tetapi bersandarkan intelegensia, pengetahuan, dan kreativitas. Kreativitas manusialah satu-satunya sumber daya yang tak terbatas. Negara-negara dengan creative capital yang tumbuh baik, seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Belanda, Irlandia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, terbukti memiliki daya saing perekonomian yang lebih kuat.
Isu utamanya di sini, bukan human capital dalam arti konvensional yang hanya diukur berdasarkan pendidikan formal, tetapi pada pemuliaan daya-daya kreatif lewat penyediaan ekosistem yang baik bagi pengembangan kreativitas. Ekosistem kreativitas yang baik merupakan sinergi dari ketersediaan teknologi, talenta, dan toleransi (3T)—dengan tiadanya hambatan bagi ragam ekspresi budaya.
Adapun pelaku utama ekonomi kreatif (the creative economy) tak lain adalah anak- anak muda dengan etos kreatif yang kuat. Itu sebabnya mengapa dalam perekonomian global hari ini, banyak pengusaha sukses yang tumbuh dari orang-orang berusia muda.
Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia terhambat ekosistem yang tidak kondusif akibat kebijakan dan perilaku politik yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum republikanisme. Hal ini bermula saat jagat politik yang dikuasai kaum tua lebih dikendalikan logika kemapanan yang melanggengkan kejumudan ketimbang logika pembaruan yang menumbuhkan kreativitas.
Pemblokiran elan-kreatif kaum muda sebagai pengawal cita-cita republikanisme membuat kekayaan dan keindahan negeri tak sebanding martabat bangsa: kekayaan alam tak membawa kemakmuran, kelimpahan penduduk tak memperkuat daya saing, kemajemukan kebangsaan tak memperkuat ketahanan budaya, keberagaman tak mendorong keinsafan berbudi.
Pelopor politik Indonesia
Karena itu, jagat politik Indonesia harus mengalami kembali proses creative destruction lewat kepemimpinan kaum muda. Kaum muda adalah pelopor politik Indonesia. Mereka pula yang memiliki otentisitas untuk mengembalikan ke rel yang benar. Kaum muda dituntut merobohkan kelaziman politik yang merasionalisasi kepentingan individu untuk dibayar oleh irasionalitas kehidupan kolektif. Politik harus kembali ditempatkan sebagai usaha resolusi atas problem kolektif dengan pemenuhan kebajikan kolektif.
Pada peristiwa Sumpah Pemuda, creative destruction itu didorong semangat nasionalisme negatif-defensif dalam rangka menghadapi musuh dari luar. Creative destruction hari ini harus didorong semangat nasionalisme positif-progresif dalam rangka mengaktualisasikan potensi dan talenta-talenta terbaik bangsa.
Hanya dengan memuliakan potensi kreatif kaum mudalah, Indonesia bisa meraih kejayaannya.

* Pengasuh Pesantren Ilmu Kemanusiaan dan Kenegaraan (Pekik) Indonesia

Artikel Gerakan

2008-10-20T15:28:00.001+07:00

(Menuju) Revolusi Paradigmatik Gerakan Mahasiswa
Oleh : Suryo Albar *

Pada level kenegaraan, gerakan mahasiswa telah memposisikan diri secara jelas yaitu yang pertama sebagai social control, yang kedua sebagai pressure group dan yang ketiga produser elemen civil society sejati. Social control dan pressure group merupakan bagian dari aktualisasi ide dan gagasan perubahan yang yang diusung gerakan mahasiswa. Dimana aras idealita dibenturkan dengan realitas kontemporer, maka dengan kekritisannya melahirkan gerakan perlawanan. Sedangkan posisi gerakan mahasiswa sebagai produser elemen civil society sejati merupakan kerja-kerja peradaban yang abadi, kerja kaderisasi, membentuk sebanyak mungkin pejuang se ide se aliran untuk menguatkan perlawanan. Pada konteks ini, gerakan mahasiswa adalah penyumbang masyarakat kelas menengah keatas yang pada kenyataannya menjadi kelompok paling berpengaruh di seluruh elemen kehidupan masyarakat.

Peran gerakan mahasiswa diatas bisa tercapai apabila gerakan mahasiswa mampu melakukan dua hal dibawah ini. Yang pertama: mampu merumuskan visi kebangsaan yang universal. Visi universal ini akan menjadi elan vital gerakan bersama. Dalam gerakan bersama ini, visi kebangsaan universal ini menjadi ruh gerak yang menyatukan seluruh kepentingan dan perbedaan eksisting gerakan mahasiswa itu sendiri. Tanpa visi kebangsaan universal ini, masifikasi gerakan mahasiswa bersifat prematur. Yang kedua: mampu melakukan konsolidasi secara masif dan ditindak lanjuti dengan membangun aliansi strategis dengan elemen civil society lainnya seperti kelompok agama, buruh dan petani dan lain-lain. Konsolidasi ini penting dilakukan mengingat kekuatan tiran adalah kekuatan besar yang bersimbiosis dengan kapitalisme global. Perlawanan parsial gerakan mahasiswa hanya akan menjadi bentuk bunuh diri tanpa arti.

Tetapi sebelum terlalu jauh merumuskan arah gerak gerakan mahasiswa, kita refleksi dulu, kita lihat realitas apa yang sekarang berlangsung. Bukankah narasi dan konsep gerakan mahasiswa diatas merupakan wacana klasik, sudah ada sejak dulu. Kita juga tidak boleh munafik, kondisi hari ini yang telah mengalami pembusukan sistem juga buah karya gerakan mahasiswa.

Kita bisa membaca realitas kekinian dimana hampir di setiap lini kehidupan terdapat pragmatisme dan materialisme yang sangat mendominasi. Baik bidang politik, budaya maupun ekonomi digerakkan oleh paradigma dan ilmu yang cacat epistemologi dan sangat jauh dari spiritualitas dan etika profetik. Bagaimana tidak, setiap hari kita diberi tontonan tentang kasus-kasus permisivisme terhadap pelanggaran hukum, birokrasi korup, demoralisasi politisi dan seabrek masalah lainnya yang tak kunjung henti. Politik menjadi begitu kanibal. Virtual assasination digerakkan dengan gencar, hanya untuk mengangkat image building partai melalui serangan bertubi-tubi iklan televisi. Realitas semu sengaja di create oleh production house partai, seolah-olah merupakan realitas obyektif. Deviasi, eksentrisitas, penggelapan makna, pengaburan realita terlihat begitu jelas. Seolah partai politik adalah hero. Tentu, virtual assasination ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Praktis, pemberdayaan riil masyarakat terabaikan karena anggaran tersedot pada pembuatan iklan ini. Lagi-lagi masyarakat hanya menjadi komoditas politik, tidak diperhatikan kesejahteraannya, hanya dimanfaatkan suaranya untuk mendulang pemilu, merebut kursi empuk kekuasaan. Melihat kondisi ini, seolah tak ada lagi peluang yang memberi ekspektasi yang meyakinkan akan kondisi futuristik negeri ini yang lebih beradab dan memakmurkan rakyat.

Belum lagi kita dipertontonkan pada parodi politik aktivis 98. Reformasi yang tidak menyentuh substansi ini diperkuat dengan manuver aktivis 98 yang sangat tipis memberi harapan. Reformasi beserta eksponen yang terlibat di dalamnya ternyata hanya sebatas fenomena politik. Tidak lebih dari itu. Alih-alih menumbangkan rezim tiran orde baru, kini malah menciptakan sistem korup baru. Masuknya aktivis 98 pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 yang akan datang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki visi bersama terkait perbaikan bangsa. Gerakan ekstra parlementer 98 dilanjutkan dengan gerakan parlementer yang cacat metodologi. Tentu ini bencana bagi gerakan mahasiswa. Tentu boleh, aktivis 98 masuk politik dan mengubah strategi gerakan dari ekstra ke intra parlementer, tetapi gerakan ini mesti terkoordinasi dan tidak cacat prosedur apalagi mengingkari idealisme yang diyakini. Kondisi dengan seluruh partai politik eksisting bermasalah, partai baru yang tidak lain adalah jelmaan dan bentuk konsolidasi orde baru Suharto, mestinya menjadi pertimbangan untuk menentukan timing kapan melanjutkan perjuangan melalui intra parlementer. Yang ada sekarang adalah ketidaktahanan dan ketidak sabaran, sehingga aktivis 98 masuk parlemen secara parsial, lupa merumuskan visi bersama, mengabaikan impian dan cita-cita besar akan perbaikan sistem ke-Indoonesiaan. Masuknya aktivis 98 pada partai politik bermasalah hanya akan mereduksi idealisme, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus akomodatif, toleran dan kompromi dengan sistem partai. Ternyata aktivis 98 dibutakan matanya dari sejarah. Mereka tidak belajar dari aktivis 66 yang ketika masuk partai dengan pola pice meal (tambal sulam) ternyata tidak efektif, malah ikut dalam proses pembusukan sistem sampai pada akhirnya melahirkan rezim tiran Suharto.

Lebih jauh lagi tentang refleksi kita. Adalah keserakahan kapitalisme global, kekejian neoliberalime yang digawangi Amerika dan negara-negara kaya Eropa, yang ternyata berpengaruh sangat signifikan terhadap grand design bangsa kita. Keterjebakan-keterjebakan Indonesia, semakin lama semakin diamini oleh elit kita, atau calon elit kita. Negara ogah memberi subsidi pendidikan, pemerintah hobi menjual asset negeri atas nama privatisasi dan investasi, kontrak-kontrak minyak dan energi antara Indonesia dan TNC/MNC penuh manipulasi, kebijakan moneter Indonesia di dikte dan dikebiri dengan dibuatkan modulnya oleh negara donor dan disiapkan orangnya oleh IMF, produk regulasi dibuat atas request pemodal asing, SEMUANYA itu tidak lain dan tidak bukan adalah fenomena penghambaan Indonesia pada kekuatan kapitalisme neoliberalisme. Concensus Washington secara tidak langsung seperti menjadi buku panduan pengelolaan kebijakan di negeri ini. Posisi dan daya tawar negara menjadi sangat lemah di hadapan pemilik modal, di hadapan asing, di hadapan Amerika, Eropa, termasuk negara tetangga kita Jepang dan Singapura.

Lalu, bagaimana dengan ummat Islam Indonesia? Sebagai mayoritas penduduk negeri ini, ummat Islam Indonesia perlu dipertanyakan signifikansi perannya. Mengapa tidak ada korelasi yang positif antara posisi sebagai mayoritas penduduk dengan perbaikan sistem ke-Indonesiaan? Yang ada, kondisi ummat Islam Indoonesia enjoy dengan perpecahan. Tidak pernah berfikir bagaimana menyatukan potensi yang berserak, merumuskan agenda bersama keummatan dan ke-Indonesiaan. Justru mereka lebih suka menonjolkan perbedaan. Atas nama agama kekerasan diperbolehkan, berebut kuota haji, tetangga sendiri malah lupa disuapi sehingga busung lapar dan mati.

Kembali ke awal membincang peran gerakan mahasiswa dalam konteks kenegaraan. Melihat arus yang begitu besar, maka tentu dibutuhkan cara-cara yang tidak biasa, bukan cara-cara reguler. Fungsi social control, presure group, produser civil society sejati bisa dilaksanakan asalkan ada konsolidasi gerakan. Secara garis besar, busuknya sistem digerakkan oleh produk gerakan mahasiswa tahun 80-an. Aktivis 80-an jelas lebih fasih bicara, fasih agama, tapi tidak terbukti nyata. Idealisme, niatan menjadi mujahid, pejuang, negarawan, luntur fungsi waktu. Apakah ini hukum alam yang akan terjadi pada kita juga? Kalau saja iya, tentu ini, teriakan idealisme, hanya sebatas parodi saja. Tak lebih dari itu. Maka tidak ada pilihan lain, aktivis mahasiswa sekarang harus melakukan rethingking, harus berani melakukan revolusi paradigmatik terkait komitmennya pada kebenaran, pembelaan pada kaum lemah dan marginal, dan melakukan paling tidak dua hal yang telah disebutkan di depan yaitu bersama dengan gerakan lain merumuskan visi universal dan melakukan konsolidasi yang masif. Langkah kongkrit ini mesti segera dilakukan. Jangan menunggu, bergeraklah sekarang juga, buktikan gerakan mahasiswa adalah subyek sejarah dan peradaban yang menentukan kemana arah bangsa.
* Penulis adalah Ketua formatur HMI MPO Cabang Sleman, mahasiswa Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM

Sikap PB HMI Terhadap RUU P

2008-10-17T18:07:00.000+07:00

PB HMI MPO Desak DPR Sahkan RUU Pornografi

Jakarta, Inbagteng Cyber Media

Pengurus Besar (PB) HMI MPO dalam press release-nya mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Pornografi (RUU-P) yang saat ini masih dalam proses uji publik dan terus diwarnai pro dan kontra dalam pembahasannya. Press release yang dikirim via e-mail Kamis (16/10) itu berjudul Agenda mendesak menyelamatkan generasi penerus bangsa.

Ada tujuh poin penting dalam keterangan pers tersebut, pertama mendesak DPR melalui pansus segera mengesahkan RUU – P menjadi Undang – Undang. Kedua, RUU – P harus lebih mengedepankan kepentingan perbaikan moral bangsa serta menyelamatkan kepentingan masyarakat umum dari jerat pornografi. Ketiga, seluruh muatan RUU-P harus lebih menekankan nilai pembinaan serta pendidikan terhadap masyarakat. Keempat, menyerukan pada segenap komponen masyarakat untuk terlibat mengurangi pengaruh pornografi melalui cara – cara yang mendidik. Kelima, menekankan serta pengusulkan pada pansus bahwa RUU-P tidak ada kepentingan ingin menghancurkan budaya, selama budaya tersebut memberikan nilai positif bagi masyarakat setempat. Keenam, menyerukan kepada kelompok yang menyikapi penolakan terhadap RUU-P dengan jalan memberikan pernyataan akan keluar dari NKRI adalah cara yang kurang dewasa dan akan sangat merugikan kita sebagai bangsa. Ketujuh, bahwa RUU-P tidak ada muatan untuk mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, apalagi dibawa pada kepentingan agama tertentu, karena sesungguhnya RUU-P murni harus dilihat dalam kacamata kepentingan bangsa.

Dukung RUU P

2008-10-17T18:03:00.000+07:00

PB HMI MPO Serukan Aksi Dukung RUU Pornografi

Jakarta- Inbagteng Cyber Media

Pengurus Besar HMI serukan seluruh elemen HMI untuk melakukan aksi mendukung RUU Pornografi. Dalam surat yang dilayangkan kepada redaksi, terdapat juga press release seputar dukungan PB HMI terhadap pengesahan RUU tersebut. Berikut kutipan suratnya.

Sehubungan dengan adanya pro dan kontra tentang pembahasan dan pengesahan Rancangan undang – undang pornografi oleh pansus DPR – RI yang akan dilakukan pada akhir oktober ini , maka kami menyerukan pada pengurus HMI cabang se- Indonesia untuk memberi dukungan agar segera mengesahkan RUU – P menjadi undang – undang. Bentuk dukungan pada tiap-tiap cabang bisa dilakukan dalam bentuk : demonstrasi, galang koalisi berbagai elemen, Publik hearing serta aksi – aksi yang sejenisnya dalam mendukung sikap tersebut

SC Wonosobo

2008-09-11T10:51:00.001+07:00

Senior Course III Akan Dihelat HMI Wonosobo

Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1429 H, HMI Cabang Wonosobo akan menghelat Senior Course (Kursus Pengader) III. Berdasarkan ToR yang redaksi terima, SC akan digelar pada 12 – 15 September 2008. Adapun tema yang diangkat kali “Sinergisitas Ramadhan dan Peran Pengader Dalam Mengemban Amanah Perkaderan HMI Menuju Masyarakat Cita HMI”. Kegiatan ini pada dasarnya memang dikhususkan bagi kader HMI yang sudah melewati jenjang intermediate training dan sudah siap menjadi pengader.
Sebagaimana lazimnya kursus pengader di HMI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta untuk dapat mengikutinya. Adanya rekomendasi dari cabang, mengikuti tes seleksi dan menyusun makalah sesuai tema adalah merupakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta SC. Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan term of reference secara keseluruhan.

Term of Reference (TOR) Senior Course (SC) III

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wonosobo

Tema:
“Sinergisitas Ramadhan dan Peran Pengader Dalam Mengemban Amanah Perkaderan HMI Menuju Masyarakat Cita HMI”

Latar Belakang
Berapa kali kita telah melewatkan moment Ramadhan, berapa kali pula kita mendapati hal yang sama, yakni rutinitas menahan lapar dan haus sebulan penuh. Kesan apa yang kita peroleh selama dan setelah Ramadhan, apakah kesan biasa-biasa saja karena sudah sangking seringnya. Adakah sesuatu yang bertambah baik dari kekurangbaikan, ataukah ada yang berubah baik jika sebelumnya penuh peluang untuk sebuah perubahan. Bukankah janji Allah mutlak akan sebuah makna, hikmah dan revolusi nilai seribu kesucian. Atau jangan-jangan kita semua kecolongan akan moment-moment Ramadhan menuju kita selama ini.
Ya, tak heran jika seribu orang berpuasa, namun tak seribu yang sungguh berpuasa hakiki. Sekedar lapar dan haus saja nilai mereka. Kemudian siapa yang tak sekedar berpuasa dan tak sekedar peroleh lapar dan haus saja? Dan tugas kita semualah mencari cara akan rahasia makna dan hikmah disebalik Ramadhan kini esok dan mendatang. Bukankah kita menyepakati, bahwa Ramadhan bukan sekedar moment. Bukankah terdapat awal Al Qur’an diturunkan, begitu juga terdapat lailatul qadar pula didalamnya.
Tak salah kiranya jika kemudian moment Ramadhan pun kita coba maknai dengan sebuah sinergisitas akan sebuah amanah perkaderan HMI. Misi akan tegaknya amar ma’ruf nahy munkar. Memperbarui semangat yang kini mulai lemah, membasuh kembali piranti perjuangan yang mulai berdebu. Juga menyadari kembali, bahwa banyaknya pembicaraan harus pula diimbangi dengan banyaknya bertindak dan bertauladan.
Mengingat pula, bahwa perkaderan dan perjuangan adalah ruh dari HMI, dimana satu sisi menginginkan kader-kader yang mumpuni secara pribadi yang harus mampu menjawab problematika kedirian, dan sebagai makhluk sosial disisi lain mengemban misi khalifatullah. Yang konsekuensinya tak hanya mengurus dirinya sendiri, namun juga bertanggung jawab akan lingkungan sosial, dan langkah awalnya ialah menguatkan jati diri dan tauladan dalam sisi perkaderannya.
Konsep perkaderan dan perjuangan HMI laksana dua ruang dalam satu waktu, keduanya saling komplementer. Perkaderan merupakan upaya peningkatan kualitas individu-individu dalam sebuah himpunan dengan memberikan pemahaman ajaran dan nilai kebenaran Islam secara penuh hikmah, kesabaran dan kasih sayang. Perkaderan tersebut meliputi pembinaan sikap serta penambahan pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan individu tersebut tampil sebagai sosok khalifatullah.
Perjuangan ialah kesungguhan dan ketekunan himpunan dalam melaksanakan perubahan pada kehidupan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam secara bertahap dan konsisten diseluruh aspeknya. Perjuangan ditunjukkan dalam sikap keberpihakan terhadap pihak-pihak yang benar dan tak meninggalkan kaum mustadha’afien. Juga melalui keteladanan dalam kehidupan yang Islami.
Pengader HMI ialah sosok dengan kepribadian yang utuh, sebagai pendidik, pemimpin, dan pejuang (mujahid). Dengan demikian setiap insan pengader HMI terlibat dalam proses idealisasi menuju citra diri, yang dalam aktifitas dan peranannya senantiasa diusahakan untuk merealisasikannya.
Ketiga hal tersebutlah yang kemudian menjadi signifikan dan harus senantias integral pada diri pengader. Dimana sebagai pendidik, pengader HMI adalah pembawa dan penjaga nilai Islam. Sebagai pemimpin, pengader adalah penjaga ukhuwah islamiyah di kalangan kader-kader HMI, khususnya pengurus. Dan sebagai pejuang, pengader HMI menempatkan diri sebagai pelopor dalam melaksanakan amar ma’ruf nahy munkar, baik dalam dinamika intern HMI maupun lingkungan eksternal HMI.
Kesadaran akan arti pentingnya peran itulah yang kemudian secara ideologis menjadikan diri kader selalu menempatkan diri sebagai citra HMI. Baik terhadap kader maupun masyarakat sosial. Sehingga amanah perkaderan HMI tak sekedar dipahami ketika di forum formal belaka, melainkan juga mutlak untuk selalu diterapkan diluar forum formal juga.
Apa yang dikatakan psikolog Stephen R. Covey barangkali menjadi penting, bahwa jika kita ingin mengubah sebuah keadaan, maka yang harus kita rubah adalah diri kita terlebih dulu. Dan untuk merubah diri kita secara efektif, yang harus kita rubah adalah persepsi kita. Untuk bisa beramanah sebagai seorang pengader kita juga perlu mengingat peran muabid, mujahid, mujtahid, dan mujadid yang harus senantiasa kita bangun.
Pengader HMI harus senantias siap menjawab problematika diluar dirinya, sehingga konsekuensinya ia telah selesai dengan segala macam problematika internalnya. Atau setidaknya selalu memanajemen segala problematika dengan maksimal dan selalu dalam rangka mengamalkan ketauladanan terhadap kader-kader. Mengingat tujuan awal HMI ialah terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab, juga pembentukan masyarakat yang diridhoi Allah, bukankah kita dituntut untuk selalu serius dan amanah.
Karenanya arahan Senior Course (SC) III HMI Cabang Wonosobo kali inipun, mencita-citakan sosok pengader yang memahami betul eksistensi dirinya dengan segala problematikanya, yang kemudian mampu memahami perannya sebagai pengader dan mampu bertanggung jawab penuh terhadap amanah perkaderan HMI, dan semoga Ramadhan menjadi moment bermakna dalam upaya tersebut.
Semoga seorang pengader merupakan orang-orang yang selalu berjuang dengan bimbingan dan tuntunan Allah karena keikhlasan dan ketulusan untuk senantiasa memaknai langkah perjuangannya. Semoga tujuan cita-cita dan tujuan HMI semakin dekat dengan semakin mendekatnya kita lewat peluang revolusi menuju kelahiran kembali di hari yang fitri kelak sehingga semuanya menjadi sinergis. Amiin

Landasan Kegiatan
1. Landasan Normatif
a. QS. Ash Shaff (61): 11-12
b. QS. Lukman (31): 13-17
2. Landasan Konstitusional
a. AD HMI pasal 5 tentang Usaha
b. ART HMI pasal 5 dan 6 tentang Hak dan Kewajiban Anggota
c. Pedoman Perkaderan HMI
3. Landasan Operasional
Program kerja Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wonosobo

Tujuan Kegiatan
Senior Course ini bertujuan:
1. Membina kader menjadi sosok pengader yang mampu Mengoptimalkan perannya sehingga terbangun kepribadian yang utuh dan siap menjadi tauladan dalam proses-proses perkaderan HMI.
2. Membina kader yang mampu memahami pola dasar pelatihan HMI sebagai salah satu pendidikan alternative atau membebaskan dan mampu mengelolanya.
3. Memberi bekal para pengader dalam menggawangi proses perkaderan.

Target Kegiatan
1. Terbinanya pengader yang mampu mengoptimalkan perannya.
2. Terbinanya pengader yang memahami pola dasar pelatihan HMI dan mampu mengelolanya.
3. Terbekalinya para pengader dalam menggawangi proses perkaderan.

Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini adalah para kader HMI yang telah lulus LK II dan yang sudah siap untuk menggawangi proses perkaderan terutama di lingkungan HMI Cabang Wonosobo.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1. Pendaftaran dimulai tanggal 1 – 9 September 2008
2. Seleksi dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 September 2008
3. Pengumuman kelulusan pada tanggal 11 September 2008
4. Pelaksanaan Senior Course pada tanggal 12 – 15 September 2008
Tempat pelaksanaan di Wonosobo.

Syarat Peserta
Untuk menjadi peserta Senior Course (SC) III Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wonosobo, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Kader HMI yang telah lulus LK II yang ditunjukkan dengan sertifikat atau Rekomendasi pengurus Cabang.
2. Mengikuti dan lulus seleksi yang telah ditetapkan Tim Seleksi SC.
3. Siap menjadi pengader dengan konsekuensi logisnya.
4. Membuat makalah sesuai tema Senior Course (SC) III; minimal 3 lembar kuarto/ A4, font Times New Roman ukuran 12, margin top 3 left 3 right 2,5 dan bottom 2,5 cm.

Penutup
Demikian Term of Reference ini dibuat, semoga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT., meridhoi pelaksanaan Senior Course (SC) III Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wonosobo. Amiin

Wonosobo, 6 Ramadhan 1429 H
6 September 2008 M

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG WONOSOBO
KORP PENGADER

MUHAMMAD IRKHAM
KETUA

MUHAMMAD HARDIK
SEKRETARIS

Aktivitas Badko

2008-08-27T11:14:00.000+07:00

Temu Pengader se-Inbagteng Bahas Perkaderan

Wonosobo, Inbagteng Cyber Media
Temu pengader yang telah diagendakan HMI Badko Inbagteng berhasil digelar pada Sabtu (23/08) di Wonosobo, Jawa Tengah. Pertemuan yang sedianya akan dihadiri oleh seluruh cabang-cabang se-Inbagteng, namun hanya empat cabang yang berpartisipasi dalam acara tersebut yaitu HMI Cabang Yogyakarta, Purworejo, Purwokerto dan Wonosobo. Sedangkan cabang-cabang lain diantaranya HMI Cabang Semarang, Malang, Jepara, Sleman, Jombang dan Pontianak tidak dapat hadir karena disibukkan dengan agenda masing-masing cabang yang sedang berlansung.

Beberapa persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut diantaranya mengenai perlunya diadakan forum pra kondisi Latihan Kader III (LK-III) yang rencananya akan dihelat di Yogyakarta pada akhir tahun ini. Selain itu, forum juga mengupas seputar persoalan klasik yang dialami cabang-cabang dalam mengelola perkaderannya baik dari aspek kualitas, kuantitas serta managerial organisasi yang diterapkan. Persoalan komunikasi antar cabang juga menjadi bahasan penting dalam forum tersebut.

Usai membedah persoalan internal masing-masing cabang yang juga disertai dengan bahasan atas problem solving-nya, forum kemudian melanjutkan pembahasan pada agenda cabang terdekat. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa dalam waktu dekat empat cabang di Indonesia Bagian Tengah akan mengelar agenda penting yaitu Koferensi Cabang (Konferca) dan Senior Course (SC). HMI Cabang Jepara dan HMI Cabang Purworejo akan melaksanakan Konferca pada awal dan pertengahan September 2008. Sedangkan HMI Cabang Purwokerto dan HMI Cabang Wonosobo akan mengelar SC pada tanggal 1-3 September dan pertengahan September 2008.[red]

Info Cabang

2008-08-22T15:50:00.000+07:00

HMI Purwokerto Akan Gelar SC

HMI Cabang Purwokerto dalam dalam waktu dekat akan mengadakan Senior Course (SC) pada awal September 2008 (1-3). Dari Informasi yang kirim Panitia SC menjelaskan bahwa acara tersebut akan berlansung selama kurang lebih tiga hari dengan beberapa materi yang sudah dipersiapkan. Pendaftaran dan screening akan dimulai pada 29-31 Agustus 2008. Adapun tema yang diusung kali ini adalah “Optimalisasi Peran Pengader Sebagai Bagian Dinamisator Perkaderan Dalam Mewujudkan Masyarakat Cita HMI. Selain itu, panitia juga melampirkan beberapa persyaratan yang harus dipenui oleh peserta dan juga jadwal kegiatan yang terdiri dari materi dan narasumber. Untuk info lebih lengkap mengenai SC HMI Cabang Purwokerto, kami lampirkan term of refference (TOR) pada bagian selanjutnya, silahkan klik

TERM OF REFERENCE
SENIOR COURSE
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG PURWOKRETO

A. Pendahuluan

“Optimalisasi Peran Pengader Sebagai Bagian Dinamisator Perkaderan Dalam Mewujudkan Masyarakat Cita HMI”

Kesempurnaan Dienul Islam sebagai pedoman dan pandangan hidup merupakan rahmat Alloh SWT, sekaligus merupakan realisasi kehendak Illahi bagi tuntutan kesempurnaan keberadaan manusia sebagai khalifah-Nya di dunia. Manusia selain telah dibekali kecenderungan kepada nilai fitrah, pada dasarnya mempunyai kebutuhan akan Dienul Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi manusia, dengan segala nilai fitrahnya, menuju atau mengikuti Dienul Islam dan mengejawantahkannya dalam bentuk perjuangan, Harakah Islamiah.
Dalam relalisasinya, Dienul Islam akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan. Persoalan mendasar umat manusia dewasa ini adalah krisis peradaban dunia. Terutama pertentangan nilai dan keyakinan yang terefleksi dalam ideologi sosial, cara berpikir dan tradisi (kultur). Pada pertentangan ideologi sosial, dunia akan tetap menempatkan Islam sebagai rival, sebab secara normatif Islam akan berhadapan dengan ideologi sekuler dengan segala derivatnya. Paradigma matrealisme yang menjadi icon peradaban dunia saat ini melunturkan ketauhidan umat saat ini.
Sementara itu, umat Islam masih memiliki masalah internal berupa kurangnya sumber daya, terutama sumber daya manusia. Secara sosiologis, umat Islam masih dilanda krisis kepribadian dan ketidaksadaran akan eksistensinya, sehingga sampai saat ini umat Islam belum mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak lain.
Himpunan Mahasiswa Islam merupakan bagian integral dari umat Islam yang melakukan suatu proses bagi terciptanya salah-satu segmen perjuangan, yaitu sumberdaya manusia. Maka dari itu, perkaderan HMI tidak hanya untuk kelangsungan regenerasi internal, akan tetapi demi kepentingan umat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan karakteristik HMI sebagai organisasi mahasiswa, organisasi perkaderan dan perjuangan.
Orientasi perjuangan secara langsung mensyaratkan terbentuknya kader-kader berkualitas sesuai dengan tugas yang diembannya. Dengan demikian HMI harus melahirkan kader-kader berkualitas, sosok ideal sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Quran, yakni sosok Insan Ulil Albab. Lebih dari itu, perkaderan HMI sendiri merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi anggota sehingga tercapai tujuan HMI.
Oleh karena itu, mekanisme perkaderan yang mencangkup sistem dan metode, sistematis dan strategis mutlak diperlukan beserta perangkatnya. Mekanisme perkaderan merupakan proses yang harus dilalui secara bertahap untuk mencapai tujuan HMI. Sementara sistem perkaderan merupakan keseluruhan komponen perkaderan yang memiliki kaitan fungsional dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis sesuai dengan landasan perkaderan. Dan terakhir, metode perkaderan adalah cara dan teknik yang dipilih untuk mengoptimalkan pendayagunaan perkaderan HMI.
Dalam hal ini, pengader mempunyai peran siginifikan dalam pembentukan arah dinamika perkaderan HMI. Sebagai bagian dari perangkat sistem strategis, pengader merupakan sosok dengan kepribadian utuh; sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang (mujahid). Dengan demikian setiap pengader HMI mempunyai tanggung-jawab untuk terlibat dalam proses idealisasi menuju cita diri, yang dalam aktifitas dan peranannya senantiasa sebagai usaha realisasi tujuan HMI.
Sebagi pendidik, pengader HMI adalah pembawa dan penjaga nilai Islam. Pengader HMI mengharuskan menempatkan dirinya terlebih dahulu sebagai uswatun khasanah (suri tauladan). Islam menuntun agar seorang pendidik senantiasa satu kata antara lisan dan perbuatan, karena Alloh SWT melarang setiap muslim menuturkan sesuatu yang dirinya tidak melakukan, bahkan justru memulai sesuatu yang diajarkan dari dirinya (ibda’ binafsih).
Sebagai pemimpin, pengader adalah penjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan kader-kader HMI. Pada posisi ini pengader harus berperan sebagai integrator dari setiap bentuk ‘konflik dan friksi’, yang timbul dikalangan kader HMI. Dalam posisi ini pula, pengader berperan sebagai pengamat perkembangan HMI guna mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta berupaya mengusahakan pemecahannya secara konseptual maupun operasional.
Sebagai pemimpin, pengader menempatkan dirinya pada posisi kepeloporan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, baik dalam dinamika internal maupun eksternal HMI. Kepeloporannya dalam kerja kemanusiaan atau amal soleh merupakan tuntutan atas tanggung-jawab kemasyarakatannya dalam berbagai realitas kehidupan umat manusia. Langkah amar ma’ruf ini dilakukan untuk menggali potensi kreatif menjadi suatu bentuk amal soleh bagi kader-kader HMI maupun masyarakat. Sedangkan nahi munkar dilakukan untuk membendung potensi destruktif dari manapun datangnya.
Sebagai konsekuensi dari tiga sosok potensi yang padu, yakni pendidik, pemimpin dan pejuang, maka pengader merupakan insan yang memiliki kesadaran ideologis tinggi, ikhlas berjihad di jalan Alloh, istiqomah, memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perannya sebagai perangkat utama perkaderan HMI. []

B. Pelaksanaan
Registrasi dan screening : 29-31 Agustus 2008
Waktu : 1-3 September 2008

C. Syarat
• Membuat makalah mengenai Tema SC atau tentang Perkaderan HMI, Max. 5 hal
• Sudah pernah mengikuti LK 2
• Membawa surat delegasi dari cabang bersangkutan

Lampiran Materi

Hari ke-I
Senin, 1 September 2008
08.00-12.00 WIB
Materi : Arah Umum Perkaderan HMI
Pembicara : Kanda Roni

13.30–17.00 WIB
Materi :Khittah Perjuangan dalam pergulatan perkaderan HMI
Pembicara : Syahrul E. D.

20.15– 24.00 WIB
Materi :Metodologi perkaderan HMI
Pembicara : Kanda Zubeir

Hari ke-II
Selasa, 2 September 2008
08.00 – 12.00
Materi : Study Umum tentang pendidikan
Pembicara : Bapak Mahfiudin Y

13.30–17.00
Materi : Citra diri dan kode etik pengader
Pembicara : Kanda Widayat

20.00 – 24.00
Materi : Manajemen pelatihan
Pembicara : Kanda Eko Cahyono

Hari III

Rabu, 3 September 2008

08.00 – 12.00
Materi : Psikologi komunikasi
Pembicara : Kanda Trisno S

13.30–17.00
Micro teaching

Pemandu
20.15-24.00
Penutupan

Pemilu 2009

2008-08-20T17:24:00.000+07:00

Manuver Politisi Menjelang Pemilu

Siapa yang tak kenal perilaku politisi tanah air kita. Sarat manuver penuh intrik dan selalu menghadirkan sensasi baru. Meski demikian perilaku itu dinilai lumrah di kalangan politisi. Ihwal hengkangnya beberapa politisi dari partai yang satu ke partai yang lain, bisa jadi bukan hal yang istimewa. Namun bila dikaji dari sudut pandang nilai dan etika, tentu akan menjadi hal yang tak biasa. Partai politik khususnya di Indonesia memang menjadi salah satu kendaraan untuk menuju kekuasaan. Parpol menjadi mesin politik untuk mewujudkan visi dan misi politik kelompok tertentu. Lepas dari itu semua, secara ideal parpol seharusnya menjadi mediator antara penguasa dan rakyat, antara pemimpin dan yang dipimpin. Parpol seharusnya meng-edukasi rakyat untuk lebih kritis terhadap penguasa dan terpenting parpol tidak menipu rakyat dengan ‘janji manis’-nya di saat menjelang Pemilu. Dengan demikian, politisi sebagai bagian tak terpisahkan dari partai politik seharusnya lebih mengedepankan fatsoen (etika) politik daripada hasrat berkuasa. Berikut kami kutipkan info terkait manuver politisi

Zaenal Ma'arif Banting Setir ke PD, PPP Tak Heran
Sumber : www.detik.com
Rabu, 20/08/2008

Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR dari PBR Zaenal Ma'arif mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi caleg Partai Demokrat (PD). PPP merasa tidak heran dengan perilaku politik Zaenal itu.

"Kita sih biasa saja. Dulu pernah juga meninggalkan PPP, jadi enggak heran," kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada detikcom, Rabu (20/8/2008).

Irgan menambahkan, Zaenal sebelumnya pernah menjadi Ketua DPW PPP Jawa Tengah. Kemudian Zaenal masuk ke Partai Bintang Reformasi (PBR) dan kembali lagi ke PPP.

Irgan mengaku belum mendengar secara pasti meloncatnya Zaenal ke PD. "Jadi dia dulu dulu bermusuhan dengan SBY, sekarang gabung dengan SBY?" tanya dia.

Zaenal, lanjut Irgan, memang telah menarik berkas pencalegannya dari PPP seminggu yang lalu. Namun, dia tidak mengetahui alasan Zaenal batal mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari partainya.

"Ya saya nggak ketemu langsung. Pak Zaenal ke sekretariat bagian registrasi dan mengambil kembali berkasnya," ungkap Irgan sambil mengatakan PPP tidak akan membahas labih lanjut soal mundurnya Zaenal.

Caleg PPP sendiri, kata Irgan, total berjumlah 551 orang. Daftar caleg tersebut sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) semalam.(irw/nrl)

Activity

2008-08-20T15:37:00.000+07:00

Temu Pengader se-Inbagteng Akan Segera Digelar

Berdasarkan surat yang dilayangkan kepada redaksi Inbagteng Cyber Media, Badko Inbagteng akan menggelar Temu Pengader HMI se-Inbangteng dan beberapa agenda lainnya pada 22-24 Agustus 2008 bertempat di HMI Cabang Wonosobo, Jawa Tengah.
Tujuan digelarnya acara ini adalah untuk melakukan kerjasama pengader antar cabang. Merumuskan bentuk evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur. Ruang dan sarana komunikasi dengan cabang–cabang mapan untuk berbagi pengalaman pengelolaan organisasi, dalam persoalan perkaderan.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang agenda kegiatan temu pengader HMI se-Inbagteng, berikut kami lampirkan Term of Reference dan jadwal kegiatan.

Term of Reference Temu Pengader dan Out Bound
Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah

A. Pendahuluan

“Bila suatu kaum banyak berteriak, maka akan kaudapati kecerdikannya berada di tangan orang yang mengekang atau menarik mereka.” (Amr bin Ma’diikariba)

Tidak bisa kita pisahkan Himpunan Mahasiswa Islam dengan proses perkaderan – sebagaimana telah jelas dan terang diemban dari hasil Kongres – bahwa Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi perkaderan dan perjuangan. Itulah HMI. Siap, tidak siap, ketika telah dengan sadar menyatakan dirinya menjadi bagiannya maka menjalankan perkaderan adalah tugas yang diembannya. Yang kalau kita runut ke belakang, merupakan tugas dan fungsi manusia itu sendiri ketika mengembang amanah Allah Swt untuk hidup di dunia ini.
Memakmurkan bumi, mengelolanya dengan baik, memanfaatkan apa yang ada dengan tidak serakah, berjalan di atasnya tidak dengan sombong atau bahasa yang lainnya menjadi satu hal yang wajib bagi manusia semuanya. Kehidupan adalah amanat yang diembannya. Untuk bisa melakukan apa yang diembankan, manusia telah diberikan banyak keutamaan dari makhluk yang lainnya. Belajar merupakan satu hal niscaya dilakukan untuk kehidupan ini sehingga perkaderan HMI adalah sebuah keniscayaan organisasi yang memandang Islam sebagai landasan geraknya.
Ketika kita berhimpun maka, pada dasarnya menyadarkan kembali akan eksistensi manusia di atas bumi, namun dengan banyaknya tantangan dan cara pandang yang positivistik telah menghegomoni kehidupan manusia hingga ia menjadi makhluk yang tidak merdeka dan terbelenggu oleh kekuatan bendawi. Kapitaslisme, materialisme, feodalisme, kediktatoran, liberalisme dan neo liberalisme serta isme-isme yang lainnya menjadi tantangan nyata bagi manusia saat ini. Semua persepsi dan cara pandang tersebut meniscayakan semakin terlindasnya kaum mustadzhafin secara struktural, yang pada gilirannya semakin membuat kehidupan tidak lagi harmonis, terkotak-kotak serta banyak permasalahan sosial, ekonomi dan lainnya.
Selain permasalahan tersebut, dalam proses perkaderan pun, masih banyak pe-er yang harus digarap. Kader HMI mengalami perasaan rendah diri (inferioritas) atau kurang percaya diri. Persoalan seperti ini mesti ditangani secara serius agar kedepan militansi kader tetap terjaga dan eksistensi organisasi terus berkembang. Ketika perkaderan dijadikan proses menuju Insan Ulil Albab, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah “Apakah tujuan tersebut sudah bisa dicapai oleh proses perkaderan di HMI?” Sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini masih juga perlu dipertanyakan terus. Apalagi kalau kemudian dicerminkan dengan persoalan bangsa kita ini – dimana banyak alumni HMI yang menduduki jabatan teras negara – justru permasalahan KKN saja sampai saat ini belum kelar atau malah semakin menjadi-jadi.
Bukan saatnya lagi kita untuk saling menyalahkan. Mari berinstropeksi diri kita masing-masing. Menemukan akar permasalahan perkaderan menjadi tanggung jawab kita yang “dianggap lebih tahu” tentang perkaderan. Karena kita telah sadar dengan perkaderan harus melahirkan kondisi-kondisi sebagai berikuti:
1. Kesinambungan dan peningkatan kualitas perjuangan misi Islam.
2. Kesinambungan dan kedinamisan kepemimpinan HMI.
3. Kesinambungan dan pengembangan perjuangan HMI.
4. Konsistensi pemahaman perjuangan HMI.
5. Peningkatan peran-peran personal kader dan kelembagaan.

Pengader yang tangguh
Begitu banyak pedoman-pedoman di HMI yang menjadi acuan kita berorganisasi, amanah kongres tersebut seringkali terlupakan oleh diri kita yang menyatakan sepakat dan menyetujui aturan tersebut. Kalau bukan kita yang melaksanakan, maka siapa lagi yang akan melaksanakannya. Menjalankan organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah, banyak tantangan yang dihadapinya. Namun demikian, Perkaderan harus tetap berjalan sehingga krisis kader dan pengurus dapat teratasi, atau bukan sekedar hal tersebut, tapi Fungsi perkaderan dapat berjalan sebagai mana mestinya sehingga tujuan bisa tercapai.
Pengader mempunyai peran yang tidak sedikit dalam proses perkaderan, walaupun calon kader ataupun kader bukanlah objek semata dalam perkaderan. Sosok pengader yang telah digariskan dalam Pedoman Pengader adalah sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang (Mujahid). Sehingga konsekuensi diri pengader adalah insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah Swt, istiqomah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Sangat ideal bila hal ini dapat tertanam dalam diri pengader untuk bisa mengemban misi perkaderan.
Salah satu ayat yang dijadikan rujukan HMI dalam tetapan tujuannya menjadi Insan Ulil Albab berbunyi : ”Katakan: ”Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah [5] : 100). Dimana ulil albab disandarkan kepada pembelaan kebenaran walaupun tidak banyak yang melakukannya. Jika kita menghayati perkaderan dan perjuangan HMI maka tidaklah lepas dengan gerakan yang dilakukan Rasul Muhammad Saw untuk menyebarluaskan Islam sebagai petunjuk manusia di muka bumi ini, untuk menegakkan kodrati alamiah manusia, memerdekakan manusia pada segala bentuk penindasan “tuhan-tuhan” yang bergentayangan serta ajaran yang berkesesuaian dengan kebenaran hati nurani.
Himpunan yang beranggotakan entitas mahasiswa yang mengutamakan intelektual sebagai ladang gerakannya harus mampu membaca ayat-ayat yang telah Allah ciptakan dan dijadikan sebuah tawaran konsepsi keilmuwan yang harus mampu memecahkan permasalahan realitas kehidupan manusia, sehingga mampu diimplementasikan pada konteks realitas kehidupan yang ada. Dalam konteks ini, pengader haruslah mampu berdakwah untuk membela kebenaran yang didahului dengan memilah-memilih antara yangbaik dan buruk. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu Allah SWT melalui perantara jibril. Muhammad SAW dapat menangkap wahyu tersebut dan didawahkan menjadi hukum-hukum yang mengatur umat-nya terdahulu.
“ Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, (dengan membawa tugas) membacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi itu), mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata” (QS. Ali Imran : 164).
Oleh karena itu, terus mengemban misi kerasulan adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan bukan hanya para pengader semata, tetapi juga seluruh kader HMI. Namun demikian – untuk menjadikan kader yang militan – keteladanan yang telah tercantum sebagai asas dalam Pedoman Pengader - untuk kembali kita renungkan bersama. Asas keteladanan, artinya bahwa perkaderan itu harus memperhatikan aspek–aspek keteladanan sebagai faktor penting dalam proses perkaderan pada umumnya dan pelaksanaan asas–asas perkaderan lain khususnya.
Bagaimana menjadikan pengader yang tangguh sebagai mana gambaran “Kuda Perang” dalam surat Al-‘Aadiyat dalam melawan musuh-musuh yang ada dalam konteks saat ini harus dicoba dan menjadi hikmah bagi kader HMI. Demi kuda perang yang berlari kencanng dengan terengah-engah. Kuda yang memercikkan bunga api dari cetusan (telapak kakinya). Kuda yang menyerang di waktu pagi (subuh). Derap langkahnya menerbangkan bedu. Maka menyerbulah ia ke tengah-tengah kelompok musuh.

B. Tujuan

Adapun kegiatan ini bertujuan antara lain:
• Untuk melakukan kerjasama pengader antar cabang.
• Untuk merumuskan bentuk evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur.
• Adanya ruang dan sarana komunikasi dengan cabang–cabang mapan untuk berbagi pengalaman pengelolaan organisasi, dalam persolan perkaderan.

C. Pelaksanaan

Jum’at, 22 Agustus 2008
16.00 – 17.30 Sampai di tempat tujuan
17.30 – 20.00 Ishoma
20.00 – 24.00 Pembukaan, Perkenalan dan penyampaian perkaderan di masing-masing cabang

Sabtu, 23 Agustus 2008
08.00 – 12.00 Diskusi “Menatap Perkaderan Umat” bersama Bp. Mahmud
13.00 – 15.00 Kodifikasi permasalahan perkaderan dan rencana tindak lanjut

15.00 – 15.30 Sholat Ashar
15.30 – 17.00 Lanjutan Acara
17.00 – 20.00 Ishoma
20.00 – 24.00 LDMI

Ahad, 24 Agustus 2008
06.00 – 10.00 Outbound
10.00 – ………Penutupan dan Sayonara