Terms of Reference Senior Course HMI (MPO) Cabang Yogyakarta

Membangun Integritas Pengader
Upaya Penguatan Perkaderan Umat

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah wadah pendidikan yang berusaha dengan kesungguhan dan totalitasnya membentuk mahasiswa yang dapat melakukan perbaikan masyarakat di segala medan perjuangan dan segala waktu. HMI juga merupakan wadah yang secara tekun dan istiqomah melakukan perbaikan-perbaikan kehidupan masyarakat dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses amar ma’ruf nahi mungkar pada sistem sosial masyarakat (Khittoh Perjuangan HMI : Hakekat perjuangan).

Sampai disini dapat dipahami bahwa sesungguhnya kehadiran HMI ditengah umat adalah dalam rangka ikut berpartisipasi menyelesaikan permasalahan umat (problem solver) yang semakin hari semakin kompleks. Permasalahan internal umat maupun permasalahan yang disebabkan faktor luar (eksternal).

Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan bangsa Indonesia yang sekarang begitu kompleks dan akut. Dalam konteks ini, HMI sangat menyadari bahwa salah satu permasalahan mendasar dari semua itu adalah berakar dari permasalahan krisis sumber daya manusia (SDM).

Ketersedian SDM yang berkompoten dan mempunyai integritas diri sampai saat ini masih menjadi problem besar khususnya bagi bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan seperti KKN, mafia peradilan, keterbelakangan pendidikan dan sektor-sektor lain tidak lepas dari minimnya ketersediaan SDM tersebut. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang ingin berusaha dijawab oleh HMI secara progresif. Anak-anak muda yang berada dalam organisasi ini menjadi potensi kekuatan besar sebagai unsur perubah dan perbaikan Indonesia serta umat Islam ke depan. Sejarah mencatat banyak perubahan-perubahan besar dan penting yang terjadi belahan dunia ini (Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dll) selalu hadir dari kegelisahan-kegelisahan dan gelora darah juang pemuda yang tidak pernah redup.

Kenapa hal ini terjadi ? Karena dalam diri pemuda terdapat idealisme, kecerdasan, sikap kritis dan kepekaan sosial, semangat, keberanian dan pengorbanan. Hal inilah yang membuatnya terus bergerak untuk membawa perubahan. Generasi seperti inilah yang digambarkan oleh Syari’ati kaum intelektual yang tercerahkan oleh cahaya-Nya. Namun perjalanan sejarah sekarang kian menunjukan bahwa pribadi-pribadi seperti ini semakin kian langka. Banyak pribadi-pribadi pemuda yang mulai mengalami split personality akibat kuatnya pengaruh “skenario” sejarah yang mengarah pada materialisme dan heddonisme serta ditambah dengan semakin melemahnya daya immunitas diri akibat permasalahan konsep diri dan semakin jauhnya kedekatan dengan Sang Penguasa lagi Maha Kuat.

Oleh karena itulah, HMI secara konsen menjadikan dirinya sebagai organisasi perkaderan yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas anggota-anggotanya dengan memberikan pemahaman ajaran dan nilai kebenaran Islam dengan penuh hikmah, kesabaran dan kasih sayang. Dari proses inilah diharapkan muncul pribadi ulul albab yang mampu menggambungkan dalam dirinya sebagai mu’abbid, mujahid, mujtahid dan mujaddid (hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai kader yang memiliki integritas). Kader-kader inilah yang akan tampil sosok khalifah Allah di muka bumi dengan membawa agenda-agenda perubahan dan kemaslahatan bagi umat dan bangsa (agen of change).

Pikiran dan idealisme besar di atas merupakan pemimpin bagi kader-kader HMI dalam menjalan roda organisasi. Merealisasikan pikiran-pikiran besar tersebut diperlukan kinerja-kinerja besar organisasi khususnya dari kader-kader inti (yang selanjutnya disebut pengader) yang ada di dalamnya. Namun problem yang ada sekarang adalah masih terjadinya disintegritas kepribadian pada banyak diri pengader. Permasalahan disintegritas disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa sistem yang ada, lingkungan yang mengitari, diri pengader sendiri maupun faktor lain.

Disadari atau tidak, disintegritas dan disharmonisasi pribadi inilah yang banyak menghambat proses transformasi dan gerak perubahan diri pada kader-kader non-pengader. Sedangkan pengader dalam HMI merupakan lokomotif dari gerak perubahan tersebut baik perubahan internal organisasi (tanpa menyampingkan yang lain) maupun perubahan ummat. Permasalahan ini tidak saja menjadi kegelisahan internal organisasi, tetapi juga akan menjalar sebagai bagian dari kegelisahan bangsa. Karena HMI dan kebangsaan adalah ibarat dua sisi pada satu keping mata uang.

Oleh karena itu, agenda untuk merivitalisasi peran pengader merupakan agenda “fardu ‘ain” bagi internal HMI. Sub agenda dari agenda besar ini adalah membangun integritas pengader itu sendiri. Kenapa harus mulai dari integritas ? integritas adalah keutuhan. Keutuhan kepribadian. Di dalamnya ada keselarasan antara niat (motivasi), perkataan (keilmuan) dan perbuatan (gerak/amal). Integritas inilah yang digambarkan oleh HMI sebagai insan ulil albab. Tanpa adanya integritas, maka yang terjadi adalah perubahan yang dipaksakan dan tidak mempunyai substansi. Atau perubahan itu akan berganti dengann perubahan yang desturktif. Kemudian karena posisi strategis pengader dalam masyarakat organisasi dan masyarakat umum, menjadikan integritas diri merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan oleh setiap pengader (dan juga kader secara umum).

Dalam konsepnya, pengader HMI adalah mereka yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan. Kemudian integritas diri pengader tersebut digambarkan dengan tiga hal peran yang harus direalisasikan oleh pengader yaitu sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang (mujahid).

Pengader sebagai pendidik digambarkan sebagai hamba yang membawa dan menjaga nilai-nilai Islam. Oleh karenanya. ia harus mampu memposisikan dirinya sebagai kader yang bisa menjadi contoh (Uswatun hasanah) yang baik bagi kader lain maupun oleh masyarakat umum. Keselarasan antara niat dalam hati, perkataan dan perbuatan merupakan wujud dari integritas seorang pendidik. Disamping itu, pengader sebagai pendidik digambarkan mampu membangkitkan potensi kader dan mengarahkannya dengan proses pengembangan dan pemberdayaan yang produktif. Sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi dirinya maupun bagi ummat.

Pengader sebagai pemimpin digambarkan sebagai kader yang mampu menghadirkan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan kader maupun struktur (problem solver). Sikap yang dewasa, bijaksana, mengedapankan ukhuwah (mengayomi) dan rasional serta beroreantasi pada kebenaran yang didasarkan pada nilai-nilai Illahiyah merupakan citra diri pengader sebagai seorang pemimpin. Contoh diri seperti inilah yang sekarang sedang dibutuhkan ummat sekarang di saat konflik horizontal dan vertikal yang sering bermunculan. Dalam konteks inilah seorang pengader bisa menjadi rujukan bagi pendidikan (perkaderan) dalam kehidupan ummat.

Kemudian pengader sebagai pejuang (mujahid) digambarkan sebagai sosok yang proaktif dalam hal kebaikan dan menjadi pelopor dalam masalah amar ma’ruf nahi mungkar baik di lingkungan masyarakat HMI maupun dalam masyarakat umum. Perjuangan sendiri adalah manifestasi dari keimanan yang bersih dan kokoh. Perjuangan merupakan kebutuhan pokok bagi pengader maupun kader umum. Perjuangan yang didasarkan atas niat yang suci, nurani yang bersih dan keterpanggilan jiwa dalam membawa kebaikan bagi internal HMI dan lebih-lebih masyarakat umum. Salah satu permasalahan utama dalam diri banyak pemimpin sekarang adalah hilangnya nilai diri sebagai pejuang yang suci dan sejati dalam membela dan menegakan kebenaran, kemudian diganti sebagai pejuang nafsu diri dan kelompok.

Usaha membangun integritas pengader _sebagaimana telah dijelaskan di atas_ tidak hanya sebagai proses untuk menjawab berbagai kegelisahan para aktivis HMI tentang realitas pengader sekarang dan kedepan, tetapi juga sebagai usaha sadar untuk menjawab krisis integritas SDM bangsa Indonesia. Hal ini juga sebagai bagian dari usaha yang kontinyu dari HMI untuk menjadi bagian dari aktor dalam mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT, sebuah masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang secara dinamis menuju bentuknya yang ideal (paripurna).

Pikiran-pikiran di atas merupakan hal yang mendasari dan sekaligus menjadi core dari proses pelakasanaan senior course (SC) yang ke-79. SC ini hanyalah babak awal dari usaha menjawab permasalahan dan idealisme tersebut. SC ini merupakan pemantik awal untuk membangun pemahaman dan kesadaran calon pengader bahwa dirinya akan menjadi pengader, dan sadar dengan konsekuensi sebagai pengader. Menjadi pengader merupakan konsekuensi logis perjuangan yang harus dilalui oleh seorang aktivis atau pejuang. Label pengader ini tidak hanya melekat ketika seorang aktivis berada dalam lingkungan organisasi tetapi merupakan label yang tetap harus melekat dalam diri pengader sampai ia di panggil kembali oleh Allah. Karena memang Allah menciptakan kita manusia untuk menjadi pejuang sejati. Kemudian dari sinilah baru bisa didapatkan makna bahwa seorang pengader adalah penguat perkaderan umat.
Wallahu a’lam bishowab.

Info Teknis Senior Course 79
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta akan mengadakan Senior Course ke 79.
Tema : "Membangun Integritas Pengader; upaya Penguatan Perkaderan Umat".

Pelaksanaan: 27 Juni-3 Juli 2008

PENDAFTARAN DAN TES SELEKSI
Pendaftaran dibuka maksimal tanggal 24 Juni pukul 24.00. melalui Call-SMS Center : 085292776455 (ketik : nama spasi komisariat/cabang spasi no hp) atau datang ke sekretariat.

Jadwal tes seleksi sc ditentukan sebagai berikut :
1. Hari Rabu, 25 Juni 2008 pukul 19.30 – 24.00 : Tes Pos I (Keislaman), Pos II (Ke HMI an), Pos III (Makalah). Hadir lebih dari pukul 24.00 tidak diterima.
2. Hari Kamis, 26 Juni 2008 Pukul 19.30-24.00 : Tes Pos IV (Micro teaching). Semua calon peserta.

Catt.
- Ketentuan berlaku bagi semua Cabang
- Pendaftaran setelah tagl 24, tidak diterima dan Bila tes diluar jadwal, tidak dilayani
- Kehadiran tes masuk penilaian.

Kontribusi : Rp. 57.000,-

selengkapnya.....

Tolak BKM : Bungkam Kritik Mahasiswa !

M. Mahrus Ali*

Setelah berhasil ‘menyuap’ rakyat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kini mahasiswa-pun jadi target penyuapan berikutnya. Program Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) sejumlah 500 ribu persemester bagi 400 ribu mahasiswa akan segera dikucurkan, inikah agenda Pemerintah membungkam nalar kritis mahasiswa ?

Langsung tunai, langsung habis…itulah kesan publik terhadap program ‘tebar rupiah’ sebesar 300 ribu sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM sebesar 28,7 % maka konsekuensinya subsidi BBM dialihkan menjadi subsidi lansung dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang tergolong miskin yang berjumlah 19,1 juta orang. Sungguh sangat tidak mendidik ! Pemerintah telah mendidik bangsanya dengan menjadi peminta-minta, pengemis, rakyat miskin rela berdesak-desakan demi 300 ribu yang mungkin tak cukup untuk seminggu

Tak beda dari BLT, Pemerintah luncurkan BKM, bantuan ini akan diberikan bagi 400 ribu mahasiswa dengan nominal 500 ribu persemester. Bagi mahasiswa yang kritis tentu tak akan mudah tergiur dengan uang yang tak seberapa itu bila dibandingkan penderitaan rakyat miskin yang harus mati karena kelaparan. Ironis memang, bahkan bisa dibilang strategi ini cukup ‘picik’ untuk meredam gejolak mahasiswa yang tak pernah berhenti mengkritik, protes terhadap kebijakan pemerintah selama ini. BKM tak lebih dari upaya disoreintasi pola pikir mahasiswa untuk selalu menanti bantuan dari pemerintah. Bagaimana sarjana Indonesia bisa maju, kritis, bebas dari perilaku korup, jika pemerintah sendiri yang mendorong mahasiswa untuk menjadi pengemis, selalu menengadahkan tangan untuk meminta bantuan.

Langsung dibantu, langsung diam, itulah yang diharapkan ketika mahasiswa menerima uang BKM 500 ribu, mereka langsung bisa diam tidak protas-protes terus terhadap kebijakan pemerintah. Lalu kalau bukan mahasiswa, siapa akan mengontrol pemerintah ? kekuasaan itu cenderung korup, apalagi tidak ada lagi pemantaunya. Jika kondisi ini terus berlanjut, ada kebijakan pemerintah yang ditentang, kasih uang. Semuanya serba uang. Maka tidak akan lama bangsa Indonesia akan hancur, hanya karena ribut dan merebut masalah uang.

Mendiknas, Bambang Sudibyo (Republika, 29/05) bisa saja berkilah dengan mengatakan bahwa dana BKM tidak diambil dari program BLT melainkan dari anggaran pendidikan. BKM bertujuan membantu mahasiswa yang tidak mampu. Meski demikian, timbul pertanyaan, mengapa baru sekarang BKM diluncurkan? Mengapa BKM hampir bersamaan dengan pengucuran dana BLT ?. Apakah SBY-JK takut diturunkan mahasiswa seperti layaknya Soeharto. Atau ini hanya rekayasa politik tebar pesona untuk menyambut Pemilu 2009 ?. Kondisinya memang cukup spekulatif. Namun yang jelas setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan ending-nya yang tidak lain adalah “menciptakan stabilitas nasional” untuk kepentingan politik yang lebih besar. Meski ini tak terungkap. Jelas tersirat dari kebijakan pemerintah yang ‘gagap realita’ sampai-sampai rakyat dan mahasiswa harus disuap agar tidak menentang pemerintah.Jika memang BKM murni untuk mahasiswa –khususnya bagi yang tidak mampu –dan tidak ada hidden agenda (agenda tersembunyi) di dalamnya, maka seharus BKM diberikan tidak pada saat kenaikan BBM.

Uang yang ditebar dalam bentuk BLT tidak sedikit. Pun demikian dana BKM, dengan maraknya agenda tebar rupiah dapat diasumsikan cara pandang penguasa saat ini “ .....sudahlah...rakyat kita lapar... kasih mereka uang, dijamin semua masalah selesai. Jangan lupa mahasiswa juga diberi uang, beri mereka jumlah yang lebih besar supaya tidak demo terus. Toh sebentar lagi juga rezim ini akan habis masanya. Ayo habiskan anggaran negara. Yang penting untuk rakyat, apapun caranya.......

Inikah logika yang dibangun para elit saat ini. Demi mempertahankan kekuasaan yang hanya tinggal menghitung bulan, segala cara ditempuh agar tetap bisa bertahan. Jika rakyat sudah disuap BLT dan mahasiswa akan dibungkam BKM, bukan tidak mungkin kalangan akademisi akan dipreteli juga untuk mendukung kekuasaan. Maka jadilah mereka –meminjam istilah Julien Benda-pengkhianatan intelektual.

BKM dan Gerakan Mahasiswa
Fajdroel Rahman (Kompas, 29/05) juga mengkritik keras BKM, bahkan dia tak segan-segan mengatakan bahwa hal tersebut tak lain adalah suap untuk mahasiswa. Diakhir tulisannya dia mengutip ungkapan Soe Hoe Gie “lebih baik diasingkan daripada harus menyerah pada kemunafikan”. Ini peringatan keras untuk kaum intelektual, terdidik dan terpelajar khususnya mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan). Maka jika mahasiswa lengah, lalai atau terbuai dengan belaian BKM, tunggulah saat kematian gerakan mahasiswa.

BKM adalah pemandulan gerakan mahasiswa gaya baru, kalau dulu zaman orba ada NKK BKK, kini model ini menjelma lebih soft bahkan beraroma materialis yaitu dengan lembaran rupiah. Lima lembar kertas ratusan ribu akan melemahkan jiwa perlawanan mahasiswa terhadap realita yang terjadi. Dengan BKM mahasiswa akan dirubah cara pandangnya dalam melihat kebijakan pemerintah. Program tersebut tak lebih dari upaya menarik simpati mahasiswa yang juga terkena imbas kenaikan BBM. Singkat kata, mahasiswa juga dapat merasakan program bagi-bagi uang ala pemerintah saat ini. BLT dan BKM adalah saudara kembar yang akan dijadikan bahan kampanye pemilu 2009. Dua program itulah yang akan selalu menjadi headline ampuh ketika para elit yang berkuasa saat ini ingin tampil kembali dipentas politik nasional.

Tolak BKM, karena ini jelas sangat politis, tidak murni untuk membantu dunia pendidikan. BKM hanya akan membenamkan kesadaran kritis mahasiswa dan menodai jiwa intelektual mahasiswa. Bagi mahasiswa yang memang butuh bantuan dana kuliah, masih banyak lembaga-lembaga lain yang menyediakan beasiswa, daripada mahasiswa harus menari diatas penderitaan rakyat yang hanya mendapat 300 ribu untuk menyambung hidunya, lebih baik kita tolak BKM. Bagi mahasiswa yang tercerahkan tentu tidak akan sudi nilai suci perjuangannnya digantikan lembaran rupiah.

* redaktur inbagteng cyber media, pengurus HMI Badko Inbagteng 2007-2009

selengkapnya.....

Bebaskan Indonesia 100%
dari Cengkeraman Asing dan Komplotannya !!

Sejak awal, HMI telah memprediksikan bahwa rezim SBY-JK akan menempuh opsi menaikkan BBM di tengah naiknya harga BBM di tingkat pasar internasional. Opsi menaikkan BBM merupakan hal yang alamiah dan logis saja dari garis kebijakan ekonomi politik rezim SBY-JK yang menganut jalan neoliberalisme dan watak pemerintahannya yang tidak berpihak kepada rakyat mayoritas yang terpinggirkan. Jalan neoliberalisme pasti akan menyesuaikan diri dengan tren pasar dan akan memenangkan kepentingan pasar ketimbang kepentingan rakyat kebanyakan. Maka demikianlah yang terjadi pada masa rezim SBY-JK. Sebanyak tiga kali menaikkan harga BBM dalam masa kepemerintahannya yang belum genap lima tahun.

Rezim SBY-JK lebih tepat disebutkan sebagai rezim kepanjangan tangan asing dan komplotannya di dalam negeri dengan cara memanipulasi pilihan rakyat lewat instrumen demokrasi, Pemilu. Pilar asing dan gengnya tampak dengan nyata dalam komposisi Tim Ekonomi dan Moneter kabinet SBY-JK.

Tim Ekonomi dan Moneter kabinet SBY-JK yang terdiri dari Srimulyani, Budiono, Mari Elka Pangestu, Abu Rizal Bakrie dan lain-lain sama sekali tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi Indonesia yang masih berlangsung hingga hari ini. Anehnya, SBY-JK sama sekali tidak menyingkirkan Tim Ekonomi dan Moneter yang sudah terbukti gagal tersebut. Ini membuktikan bahwa SBY-JK juga merupakan bagian dari mereka.

Mencermati masalah tersebut, sudah saatnya bangsa ini bebas dari asing dan komplotannya agar Indonesia benar-benar mandiri 100% seperti cita-cita bangsa ini didirikan. Selama kuku-kuku kekuasaan asing masih mencengkram bangsa ini, seperti yang terwujud dalam Utang Luar Negeri dan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor keuangan, telekomonikasi, pertambangan dan sektor-sektor strategis lainnya di Indonesia, maka jangan harap Indonesia akan bisa maju dan makmur. Maka dari itu, momentum menggeloranya ketidakpuasan masyarakat kepada rezim SBY-JK dewasa ini, harus dijadikan sebagai momentum pembebasan Indonesia 100% dari asing dan antek-anteknya yang menjelma menjadi elit-elit politik nasional. Elit-elit politik oportunis yang mengangkangi rakyat dan berpura-pura cinta tanah air inilah yang merusak bangsa ini hingga tidak bisa keluar dari jebakan krisis selama bertahun-tahun.

Menjelang masa Pemilu yang semakin dekat, elit-elit politik oportunis yang kedoknya sudah ketahuan sebagai komplotan asing tersebut harus dicegah untuk tidak tampil sebagai pemimpin dalam setiap jalur, mulai dari jalur legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pencegahan ini berguna untuk mencapai cita-cita Indonesia pasca Pemilu 2009 yang mandiri 100% dan bebas 100% dari kekuasaan asing dan komplotannya. Dengan demikian, tujuan Pemilu sebagai sarana mensejahterakan rakyat dapat dicapai.

Untuk itu, HMI di berbagai daerah harus aktif melakukan gerakan penyadaran publik untuk tujuan Indonesia pasca Pemilu 2009 yang mandiri 100% dan bebas 100% dari cengkeraman asing dan komplotan domestiknya.

Sumber : Panduan Aksi PB HMI MPO

selengkapnya.....

Tema PB HMI Periode 2007-2009

”Memperkokoh Basis Negara Menuju
Tamaddun Indonesia Baru dan Maju”

Latar Belakang
Grand Tema kepengurusan PB HMI periode 2007-2009 adalah “Memperkokoh basis negara menuju tamaddun Indonesia baru dan maju”. Tema ini merupakan kesinambungan dari tema kepengurusan sebelumnya yang mengangkat tema Gerakan Tamadduni Masyarakat Sipil Untuk pembelaan Kaum Lemah dan Terpinggirkan”. Perbedaannya hanyalah terletak pada penekanannya saja.
Apabila tema sebelumnya, menekankan pada positioning HMI sebagai gerakan tamaddun masyarakat sipil, maka pada periode kali ini melangkah lebih maju dan spesifik berupa upaya strategis HMI berupa memperkokoh basis negara di dalam rangka mewujudkan tamaddun (peradaban) Indonesia yang baru dan maju. Semangat yang dibangun di dalam kedua tema tetaplah serupa.
Dalam konteks ini, basis negara yang dimaknai oleh PB HMI adalah warga, yaitu sebagai basis struktur negara. Sedangkan suprastruktur berupa pandangan hidup kenegaraan, biasanya mengikuti perkembangan watak dominan yang terjadi di level basis struktur. Dalam pandangan PB HMI, warga sebagai basis negara mengalami pelemahan yang parah dalam berbagai aspek akibat kekeliruan kebijakan pemerintah yang menempuh jalan neoliberal untuk menuju negara pro pasar.

Negara yang digeser untuk berjalan di atas rel neoliberal tersebut telah menjauhkan cita-cita menuju Indonesia yang bertamaddun. Tamaddun yang muncul malah tamaddun yang berasas materialisme. Tamaddun materialisme ini anehnya telah lama berlaku dan nyaris menjadi disiplin hidup mainstream masyarakat Indonesia dewasa ini. Karena itu harus ada upaya gerakan konkret untuk mencapai tamaddun Indonesia baru dan maju. Gerakan itu dapatlah berbentuk pengggalangan dalam tujuan memperkokoh basis negara untuk mencapai tamaddun Indonesia yang diinginkan oleh HMI. Kriteria dari tamaddun Indonesia baru dan maju adalah apabila masyarakat berpola hidup religius, steril dari materialisme dan neoliberalisme, berdemokrasi yang konvergen dengan semangat Islam, yang menjadi jiwa masyarakat Indonesia.

Fakta Lapangan dan Alasan Pilihan Tema
Wacana memperkokoh basis negara berangkat dari keprihatinan terhadap fakta mutakhir. Fakta mutakhir adalah melemahnya negara akibat kebijakan pro pasar yang diambil secara sadar oleh rezim. Logika kebijakan pro pasar dilatari oleh semangat kapitalisme yang merengsek ke biro-biro pengambil kebijakan. Doktrin yang tersembunyi di balik logika ini adalah jika ingin maju, maka biarkanlah pasar mengatur sendiri mekanismenya. Negara cukup sebagai wasit dari persaingan yang alamiah antar perusahaan. Kepada perusahaan-perusahaan, berikanlah iklim yang bebas dan mudah bagi setiap aksi korporasi, agar perusahaan itu dapat berkembang sehingga dapat dengan sendirinya menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Jika tenaga kerja telah terserap, tentu pengangguran akan berkurang, jika pengangguran berkurang, maka angka kemiskinan juga akan menurun hingga muaranya kemakmuran sebagai tujuan negara pun akan tercapai. Walhasil, akibatnya perusahaan pun menempati kedudukan yang kuat, bahkan pada tingkat yang ekstrem, negara pun menjadi subordinasi dari perusahaan.

Doktrin pro pasar yang mekanistik tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan alias ilusi belaka. Faktor kepentingan alamiah terhadap laba dan kepentingan ekslusif para penguasa-penguasa perusahaan sama sekali tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Selama kepentingan alamiah untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya dan interes penguasa-penguasa pasar masih tetap melekat pada perusahaan, maka harapan untuk dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya tidak akan pernah tercapai. Yang terjadi adalah penggelembungan kekuasaan perusahaan di hadapan negara dan keterancaman rakyat yang menjadi tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan tersebut berupa ketergantungan yang akut kepada perusahaan. Ketergantungan semacam ini tentu saja akan menimbulkan mudarat sosial yang besar.
Tetapi meskipun kenyataannya seperti itu, rezim tetap percaya dengan ilusi kemakmuran dan kemajuan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar bebas. Rezim tetap bergeming dengan garis pro pasar dari kebijakannya.
Di antara bukti nyata dari kebijakan pro pasar tersebut adalah program penjualan (divestasi) aset-aset negara berupa BUMN-BUMN atas nama efesiensi dan pra kondisi menuju iklim yang kondusif bagi mengalirnya investasi asing lewat perusahaan-perusahaan transnasional (TNC).
Para ekonom pembela rezim berargumen bahwa penjualan BUMN-BUMN baik yang strategis maupun yang dianggap tidak strategis merupakan langkah terbaik menuju efesiensi dan perbaikan kinerja BUMN-BUMN. Benarkah argumen mereka?
Pertanyaan sederhana dapat menggugat argumen mereka. Jika masalahnya adalah efesiensi dan perbaikan kinerja, lantas apakah solusinya dengan pengalihan kepemilikan? Bukankah efesiensi dan perbaikan kinerja merupakan masalah manajemen? Jika masalahnya adalah manajemen, bukankah bisa dengan menyewa manager-manager andal, baik dari luar maupun dalam negeri, untuk membenahi manajemen BUMN-BUMN tersebut tanpa harus mengalihkan kepemilikan dari negara?
Masalahnya adalah bahwa kebijakan divestasi tersebut berawal dari ketaatan buta pemerintah sebelumnya terhadap resep-resep racun yang diberikan oleh IMF lewat Letter of Intent (LOI). Resep racun IMF tersebut berupa panduan yang harus diikuti oleh pemerintah di dalam mengantarkan Indonesia ke dalam sistem pasar dengan otoritas negara yang minimal.
Di samping itu, tidak bisa dinafikan bahwa motif untuk meraup dana segar yang instan dan melimpah melatari aksi pemerintah menjual secara besar-besaran BUMN-BUMN tersebut. Jadi wajarlah jika kebijakan yang diasas oleh Presiden Soeharto tersebut diikuti pula oleh presiden-presiden setelahnya. Jika hal ini benar, aksi penjualan aset-aset negara tersebut dapat dikategorikan sebagai mega korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan kebijakan pro pasar, negara hanya dapat menjadi regulator dan wasit dari pertandingan dalam arena pasar. Otoritas negara di level operasional perekenomian seperti yang terwujud dalam misi BUMN-BUMN sudah dipangkas demi ketaatan terhadap rezim pasar.
Kebijakan pemerintah yang pro pasar tersebut nyatanya telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi rakyat. Kerugian tersebut tercermin dari data pengangguran dan kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS. Jumlah penganggur di Indonesia per Juni 2007 sebanyak 10,6 juta jiwa atau setara 9,8% dari total penduduk Indonesia, jauh lebih tinggi dari level sebelum yang krisis 1997 sebesar 4,7%.
Demikian juga angka kemiskinan per Juni 2007 sebesar 37,17 juta orang atau 17,75% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Data ini menunjukkan hingga hari ini angka kemiskinan dan pengangguran tidak menampakkan penurunan yang signifikan. Bahkan dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM mengikuti harga pasar dunia, jelas akan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% yang dibangga-banggakan oleh pemerintah SBY-JK sama sekali tidak berkorelasi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Sebab pertumbuhan ekonomi lebih banyak disumbang oleh sektor non tradable yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja (Lihat Detik Finance, Rabu, 31/10/2007 15:27 WIB).
Melihat kenyataan semacam itu, sebetulnya pemerintah hendak melayani rakyat dan kepentingan nasionalnya atau hendak melayani pihak asing. Jika pemerintah lebih memilih melayani pihak asing dengan bungkus kebijakan pro pasar, maka sudah sepatutnya pemerintah semacam itu dimakzulkan dan diganti dengan pemerintahan yang sepenuhnya melayani warganya, terutama warga yang lemah, tanpa bungkus politik yang manipulatif.
Tinjauan Islam Terhadap Sistem Pasar
Dalam sistem pasar, sudah barang tentu tidak berlaku prinsip keadilan dan ketuhanan. Yang berlaku adalah siapa yang kuat secara modal dialah yang akan memenangkan pertarungan di arena pasar. Inilah yang dimaksud dengan darwinisme sosial. Walhasil, stratifikasi sosial pun berubah menjadi berbasis material. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh volume kepemilikannya terhadap benda tradeble, dan pada tingkat kesadaran masyarakat berubah menjadi materialisme sebagai pedoman hidup.
Tatanan semacam ini jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah dan cita-cita Islam. Dalam pandangan Islam, tinggi rendahnya derajat manusia ditentukan oleh kualitas ilmu, amal salih, dan ketakwaannya. Allah berfirman: Allah meninggikan beberapa derajat orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan; Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu.
Fenomena materialisme yang berkembang di masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari akibat tren sistem pasar yang digalakkan oleh pemerintah. Lupakan saja misi negara untuk membela warganya yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Hemat kami, fakta inilah yang menjelaskan bagaimana dewasa ini para saudagar dapat bermetamorfosis menjadi penguasa-penguasa politik baru. Para saudagar itu, selain secara teknis lebih mudah untuk membiayai proses politik yang memakan banyak biaya, secara faktual masyarakat pun semakin materialistik dan irrasional di dalam menentukan preferensi pilihan politiknya. Ada adagium, ada uang, ada suara.
Pada saat yang sama gelombang demokratisasi liberal yang melanda Indonesia, berhasil melemahkan struktur politik yang sebelumnya berwatak terpusat menjadi desentralistik. Lalu kemudian semangat desentralisasi ini dilembagakan dalam paket undang-undang Otonomi Daerah.
Otonomi daerah dalam level praksis, lebih kerap membina potensi pelemahan negara secara nasional ketimbang memperkokohnya. Hal ini bukanlah karena faktor aturan yang keliru, tetapi lebih disebabkan oleh penerjemahan yang keliru dari elit-elit daerah yang rakus kekuasaan. Elit-elit daerah lebih ramai menerjemahkan otonomi daerah sebagai peluang untuk membangun kerajaan-kerajaan lokal. Daerah yang satu dengan daerah lainnya sama sekali tidak memikirkan bagaimana seharusnya mereka bekerja sama memberikan kontribusi bagi pembinaan negara nasional (nation state) yang semakin kuat. Daerah hanya berpikir, cukuplah upeti lewat perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi bentuk kontribusi daerah kepada negara nasional Indonesia.
Disebabkan oleh proses demokratisasi yang belum mapan dan haluan politik ekonomi yang pro pasar menjadikan basisstruktur turut melemah. Kedudukan pemerintah yang dihasilkan lewat pemilu yang tidak menang mutlak menjadikannya lemah di hadapan kekuatan modal. Apalagi setelah reformasi, kedudukan pemerintah bukan lagi sebagai mandataris MPR, tetapi merupakan mitra DPR di dalam membuat undang-undang. DPR hasil reformasi cukup kuat di dalam mengontrol pemerintahan. Kadang-kadang kekuasaan yang melekat pada DPR tersebut diselewengkan oleh anggota-anggotanya untuk melemahkan pemerintahan dan untuk alat tawar-menawar kekuasaan.
Di sisi lain, akibat mobilisasi dukungan politik, susunan masyarakat pun ikut terfragmentasi dan akhirnya melemahkan masyarakat. Satu-satunya kekuatan yang masih cukup solid, selain TNI/POLRI, adalah masyarakat agama. Masyarakat agama yang terwujud pada organisasi-organisasi semacam NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, dan lain-lain merupakan modal sosial bersifat nasional yang masih dapat diharapkan di dalam memperkokoh basis negara nasional yang sesuai dengan cita-cita awal Indonesia didirikan.
Hal itu pun bukan berarti masyarakat agama tidak bisa sepenuhnya steril dari intervensi politik dan ekonomi. Isu aliran-aliran sesat yang merongrong masyarakat Muslim misalnya tidak bisa dilepaskan dari motif-motif ekonomi dan politik. Kecil sekali jika faktor penyebabnya adalah pergulatan di dalam mencari aqidah yang benar.
Betapa pun kondisinya demikian, masyarakat agama jauh lebih solid ketimbang masyarakat yang ditopang oleh sekularisme seperti komunitas-komunitas berbasis profesi, suku, patron, hobby, atau pun motif kekuasaan seperti partai.
Dalam gambaran tantangan semacam itu, dimanakah dan bagaimanakah HMI mengambil perannya? Pertanyaan ini berimplikasi pada masalah positioning dan strategi HMI.

Positioning dan Strategi HMI
Sebelum menjawab kedua pertanyaan mendasar itu, ada baiknya terlebih dahulu perlu menoleh siapa HMI sebenarnya. Merujuk kepada Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam, HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang independen berasaskan Islam dengan tujuan rangkap dan simultan: menjadi insan ulil albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala (Lihat AD HMI pasal 4).
Terma ulil albab berakar dari Alquran (Lihat Q.S. Ali Imran: 190). Ulil albab merupakan pencitraan tentang kualitas manusia paripurna yang tidak saja mempunyai daya nalar yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa ketundukan kepada Allah yang tidak tergantung kepada perubahan ruang dan waktu. Kualitas inilah yang didambakan oleh HMI melalui serangkaian usaha perkaderannya yang terancang.
Namun tidak berhenti pada pembinaan kualitas personal saja, dalam usahanya HMI juga memproyeksikan kader-kadernya yang telah ditansformasikan menjadi insan ulil albab, juga harus terlibat di dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang diridlai oleh Allah. Untuk mewujudkan frase yang terakhir ini, tentulah meniscayakan gerakan sosial yang terencana. Maka demikianlah HMI tidak bisa dilepaskan dari setiap aspek aktivitas perkaderannya, terpantul pula aktivitas sosial politik yang kental. Malah aktivitas sosial politik ini begitu kuat mewarnai gerakan HMI.
Dihadapkan dengan tantangan yang sudah diuraikan sebelumnya, dengan performa HMI seperti yang diproyeksikan dalam dokumen-dokumen organisasi, bagaimanakah HMI sebaiknya meletakkan dirinya secara tepat dan strategis?
Ketepatan HMI memosisikan dirinya dalam konstalasi dewasa ini, tergantung ketepatan pandangannya terhadap perkembangan situasi dan kondisi eksternalnya. Seperti yang telah diuraikan di paragraf-paragraf sebelumnya, akibat garis kebijakan yang pro pasar dan demokratisasi yang dikangkangi elit yang rakus, tatanan masyarakat sudah jauh cita-cita kemasyarakatan HMI. Tatanan yang hadir dewasa ini adalah tatanan yang zalim berdasarkan darwinisme sosial. Tatanan yang hadir hari ini tidak saja bertentangan secara filosofis dengan Islam, tetapi juga bertentangan dengan moralitas Pancasila sebagai acuan dasar negara nasional Indonesia.
Dengan demikian, HMI sudah barang tentu harus meletakkan dirinya di seberang tatanan mainstream materialisme hari ini. Secara inhrent, HMI merupakan anti tesa dari mainstream materialisme yang hadir hari ini. Tetapi HMI tidak cukup berjuang sendiri untuk merombak tatanan yang ada. Untuk itu, ia harus membangun strategi kerjasama dengan basis-basis se-group strategis untuk mencapai tujuan kemasyarakatannya. Upaya inilah yang dimaksud dengan memperkokoh basis negara menuju tamaddun Indonesia baru dan maju seperti tema yang diambil oleh PB HMI. Sebab dalam pandangan PB HMI, masih terdapat basis negara yang menolak jalan neoliberalisme, terutama basis negara yang masih berpegang teguh kepada misi luhur agama. Basis negara semacam inilah yang mesti dirangkul oleh HMI di dalam upaya menghapus jalan neoliberalisme dan materialisme dari Indonesia demi menggapai cita-cita yang dikemas dalam istilah tamaddun Indonesia baru dan maju.
Bentuk-bentuk upayanya dapatlah diterjemahkan dalam berbagai program yang variatif sesuai tantangan lokal dan nasional yang terus berkembang. [ ]

selengkapnya.....

POSITION PAPER DAN SIKAP POLITIK HMI BADKO INBAGTENG
TERHADAP CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR
DALAM PILKADA JAWA TENGAH 2008

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan“. Selanjutnya dalam Pasal 56 dijelaskan bahwa “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil “. UU Pemda mengamanahkan suatu perhelatan akbar adanya pemilihan kepada daerah secara langsung (Pilkada), dimana rakyat dapat menetukan pilihan kepala calon-calon yang akan memimpin daerahnya masing-masing. Pesta demokrasi lokal ini tentunya bukan tidak mungkin memiliki persoalan mendasar, oleh karenanya UU Pemda dengan tegas mengarahkan agar seluruh rangkaian proses Pilkada itu dapat berjalan dengan demokratis dan jurdil (jujur-adil).

Otonomi daerah telah membawa perubahan cukup signifikan dalam sistem tata pemerintahan daerah. Pemda memang lebih leluasa dalam menata alur kerja dan pengembangan pemerintahan. Akan tetapi di sisi lain otonomi daerah menyisakan permasalahan yang cukup komplek terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Arena pentas demokrasi lokal itu membuahkan konflik yang berkepanjangan bahkan ikut menyeret elit-elit di pusat. Beberapa Pilkada kontroversial seperti Maluku Utara, Sulawesi, Sumatera dan beberapa daerah lainnya yang berujung pada tindakan anarkisme dan menimbulkan instabilitas daerah. Pilkada tak ubahnya seperti pisau bermata dua, satu sisi sebagai upaya demokratisasi sedang sisi lain bisa menjelma politik anarki (kekerasan dan konflik) jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Beberapa minggu kedepan, Jawa Tengah juga akan menyongsong pemilihan kepala daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur yang nantinya akan menata pemerintahannya di wilayah hukum Jawa Tengah. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk kampanye masing-masing calon yang dengan gencar melakukan upaya untuk menarik simpati para pemilih. Yang pasti masyarakat Jawa Tengah saat ini dihadapkan pada pilihan beberapa kandidat Cagub-Cawagub yang memiliki masing visi dan misi untuk memimpin Jawa Tengah Kedepan.
Dalam konteks inilah Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah (HMI Badko Inbagteng) beserta HMI Cabang yang di wilayah Indonesia bagian tengah akan senantiasa mengawal prosesi Pilkada Cagub-Cawagub Jawa Tengah serta memberikan catatan-catatan kritis terhadap semua persoalan di Jawa Tengah, idealita-realitas Pilkada kekinian, sikap politik yang tertuang dalam position paper ini. HMI Badko Inbagteng berharap bahwa Pilkada Cagub-Cawagub Jawa Tengah akan menjadi tonggak proses demokratisasi di Jawa Tengah bukan hanya sekedar ajang pentas elit-elit lokal tanpa adanya strategic plan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di masa mendatang.


REALITAS PILKADA JAWA TENGAH

Idealita Pilkada

• Pilkada merupakan pengejawantahan cita-cita otonomi daerah, yang harapannya mengangkat derajat masyarakat lokal dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bervisi kedaerahan.
• Pilkada merupakan metodologi penjaringan kepemipimpinan, dari rakyat daerah untuk rakyat daerah
• Mendorong good Governance pemerintah daerah, antara pemerintah, sektor privat dan civil society yang bersinergi dengan baik dan tidak saling menghianati
  

Realitas Pilkada Kekinian

• Membutuhkan pendanaan yang teramat besar dari APBD
• Mendorong lahirnya konflik sosial-agama masyarakat daerah, dan berlanjut setelah pilkada selesai
• Menggunakan cara-cara lama, politik uang (money politic) dan preman
• Tidak terbangunnya partisipasi publik (transparansi calon pemimpin, peraturan yang berpihak publik, sosialisasi, dan fit and proper test calon pemimpin daerah)
• Kuatnya intervensi partai politik dalam pilkada, termasuk kontrak politik parpol dengan calon pemimpin daerah
• Kuatnya jejaring calon pemimpin daerah dengan pemegang modal yang berkepentingan dengan proyek daerah
• Meniadanya kontrak politik calon pemimpin daerah dengan masyarakat sipil (civil society)
• Saat ini menguat kembali mempertanyakan kualitas pilkada (Kompas, 26 Januari 2008)
  

Problem Spesifik Pilkada Jawa Tengah

• Tidak adanya partisipasi publik, mulai dari perumusan peraturan, transparansi, sosialisasi sampai dengan fit and proper test calon cagub dan cawagub Jawa Tengah.
• Kuatnya Intervensi partai politik dalam pencalonan cagub dan cawagub, (tentunya pemegang modal lokal yang berkepentingan dengan misi proyek kedaerahan di Jawa Tengah).
• Indikasi politik uang menguat (Suara Merdeka, 29 April 2008)
• Salah satu survei menyatakan bahwa mayoritas pemilih Pilkada Jawa Tengah mendasarkan pilihan politiknya atas kepentingan pragmatis.
• Rata-rata calon cagub cawagub merupakan representari dari kelompok status quo, dan tercatat ada calon yang sudah menjadi tersangka korupsi.
• Tidak jelasnya visi-misi calon cagub-cawagub Jawa Tengah, menyebabkan partisipasi aktif masyarakat yang lemah
• Kekuatan tawar masyarakat lemah dibandingkan daya tawar partai politik dan para pemegang modal
  

LANDASAN SIKAP POLITIK HMI BADKO INBAGTENG TERHADAP CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DALAM PILKADA JAWA TENGAH

LANDASAN KONSTITUSIONAL

A. Pedoman Kerja Nasional (PKN) HMI Kongres ke-26
Bab. III Dimensi Struktur Organisasi No. 3
Melakukan Penguatan Jaringan Kenegaraan Diseluruh Struktur Pimpinan Hmi Dalam Meningkatkan Kualitas Peran Kelembagaan

Perlu dipahami satu hal oleh organisasi HMI bahwa “Negara” bukanlah “Entitas Haram”. Keberpihakan kepada kehidupan manusia tidak bisa dilahirkan dengan mengesampingkan peran negara yang secara nyata memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan kualitas hidup. Ikut berperan dalam pembentukan negara harus juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga kenegaraan. Bahwa lembaga kenegaraan menjadi entitas yang harus diarahkan, menuntut HMI tidak bisa menjauhkan dirinya. Kerjasama dan pengendalian yang baik dapat dilakukan dengan menjaga kemandirian dan independensi organisasi. Nilai tambah dalam kerjasama dengan entitas negara dalam pembentukan masyarakatpun akhirnya dapat diperoleh.

Bab. V Wilayah Kebijakan dalam Politik dan Pemerintahan

1. Memperkuat Sistem Demokrasi

• Membuka pintu akan adanya calon independen dalam sistem kepemimpinan negara.
• Mendukung penguatan lembaga legislatif dari perwakilan daerah dalam sistem demokrasi negara.
• Berperan dalam aktifitas yang memperkuat sistem demokrasi di negara Indonesia.
  

2. Memperkuat Desentralisasi Ke Daerah

• Menjalankan desentralisasi aparatur negara sehingga sistem aparatur negara tidak ditangan pusat.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat daerah untuk penguatan sistem kedaerahan
  

B. Petikan Hasil Simposium Gerakan HMI
“Menuju Pemilu yang Demokratis, Bermartabat dan Menyejahterakan” (Semarang, 12 April 2008)

Latar Belakang :

• Adanya kemajuan sistem dan kultur demokrasi di Indonesia.
• Transisi demokrasi yang menuntut HMI untuk mengambil peran-peran yang lebih strategis-konstruktif dalam konteks development of democracy.
• Pemilu kini menjadi satu “medan kontestasi” yang paling rasional, memungkinkan dan signifikan bagi artikulasi kepentingan civil society.
• Tuntutan agar Pemilu tidak hanya berlangsung secara demokratis, sehat, bermartabat, tetapi juga memiliki korelasi yang erat dengan proses pensejahteraan rakyat
  

Tujuan :

• Melakukan political education kepada publik.
• Mengoptimalkan partisipasi dan artikulasi kepentingan politik elemen civil society.
• Memastikan proses politik pada Pemilu 2009 berjalan secara demokratis, bermartabat dan memberikan real effect terhadap pensejahteraan rakyat.
  

Positioning ; Politik Strategis :
1. Tidak terjebak lagi dalam opsi MENOLAK atau MENERIMA.
2. Tidak ikut dalam proses dukung-mendukung figur.
3. Mendorong penguatan institusi pemilu dan peran (pendidikan politik) partai.
4. Memainstreaming aprroach (pilihan politik) masyarakat yang berbasis program, kompetensi dan kapabilitas, bukan “figuritas”.


SIKAP POLITIK GERAKAN HMI INBAGTENG TERHADAP CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DALAM PILKADA JAWA TENGAH 2008

Hasil Rapat Pimpinan Cabang HMI Inbagteng, Wonosobo, 13 Mei 2008

1. Menolak Cagub-Cawagub yang terindikasi dan atau terbukti korup
2. Menolak Cagub-Cawagub yang menjadi bagian dan atau pro status quo
3. Mendesak Cagub-Cawagub untuk turun kepada masyarakat
4. Mendesak transparansi track record Cagub-Cawagub dan dipublikasi
5. Ikut mengupayakan dan terlibat dalam kontrak politik Cagub-Cawagub
6. Melakukan edukasi politik kepada masyarakat
7. Mengawal Pilkada Damai, dengan pendekatan tokoh-tokoh masyarakat
8. Menjaga independensi organisasi HMI dengan tidak terlibat dalam dukung-mendukung Cagub-Cawagub dan atau terlibat dalam partai politik.
9. Menegur secara struktural konstituonal apabila terdapat pengurus ataupun kader yang terbukti terlibat dalam dukung mendukung Cagub-Cawagub dan atau terlibat dalam partai politik.
10. Bentuk perjuangan dibenarkan konfliktual ataupun kemitraan sesuai konteks kondisi dan situasi lokal HMI Cabang-cabang. Sedangkan strateginya lewat aliansi lintas gerakan, media, kontrak politik, dialog, dan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

selengkapnya.....

Rapimcab Badko : Dari Pilkada Jateng Sampai Kodifikasi Konstitusi HMI

Oleh Hani Nur Cahyo

Wonosobo, (Inbagteng Cyber Media)
Beberapa hari yang lalu, tepatnya Selasa (13/05), Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah (HMI Badko Inbagteng) mengadakan agenda Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) di Wonosobo. Walaupun agenda Rapimcap ini diadakan di kota dingin, tetapi tetap saja dingin itu tidak membekukan semangat, ide dan gagasan cabang-cabang yang hadir. Hadir dalam Rapimcab Cabang Wonosobo, Cabang Purworejo, dan Cabang Purwokerto.

Dalam Rapimcab ini ada tiga agenda yang dilaksanakan. Pertama, Diskusi Pilkada Jateng tentang Tema : “Pilkada; Antara Harapan dan Realitas”. Kedua, Konsolidasi tentang penyikapan HMI dalam Pilkada Jateng. Ketiga, Sharing Perkaderan dan Laporan Cabang-cabang.

Dalam Diskusi Pilkada ini, Badko menghadirkan pembicara tunggal yaitu Heri Setiawan (Komisi Politik PB HMI) yang sebelumnya akan dipanelkan dengan Tokoh Politik dari Wonosobo Bapak Mubarid yang ternyata beliau terlambat hadir. Dalam diskusi dengan 20-an peserta, Heri Setiawan menyampaikan bahwa Pilkada adalah sebagai salah satu amanah reformasi maka perlu ada pengawalan serius dari masyarakat. Pilkada harusnya menjadi harapan perubahan yang lebih baik terhadap masyarakat. Pilkada juga memerlukan cost yang sangat tinggi, sehingga justru sarat akan menyengsarakan rakyat. Beliau juga menyampaikan langkah-langkah alternatif yang bisa diambil HMI dalam penyikapan terhadap Pilkada disamping melakukan dorongan untuk melakukan kontrak politik juga melakukan political education untuk masyarakat supaya tidak terjebak pada pemanfaatan kepentingan kekuasaan semata. Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan pesan dari PB HMI untuk cabang-cabang di wilayah Inbagteng, yaitu: Pertama, mendorong Pilkada menjadi politik yang mensejahterakan masyarakat, dan Kedua, berpartisipasi aktif positif dalam pilkada (misal kontrak politik dan political education terhadap masyarakat). Diskusi ini juga sebagai acuan sebelum melakukan konsolidasi penyikapan terhadap Pilkada.

Konsolidasi penyikapan HMI terhadap Pilkada Jateng yang dilakukan cabang-cabang dengan Badko menghasilkan beberapa point, antara lain melakukan kampanye tolak pemimpin korup, tolak pemimpin pro status quo, pencarian data calon pemimpin, mendorong para calon pemimpin untuk turun ke masyarakat, mendorong terjadinya kontrak politik, melakukan political education kepada masyarakat, dan kampanye pilkada damai. Hasil-hasil ini diharapkan dibawa ke masing-masing cabang, di sosialisasikan, dan memerlukan follow up yang serius.

Kodifikasi Konstitusi dan Temu Pengader
Dalam sharing perkaderan dan Laporan Kondisi Cabang, ada beberapa hasil kesepakatan dari cabang-cabang yaitu perlu adanya forum konsolidasi antar cabang yang membahas tentang masalah perkaderan HMI khususnya di wilayah Inbagteng, dan perlunya kerjasama yang apik antar cabang dalam masalah perkaderan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan diadakan forum temu KPC atau Bidang Perkaderan. Penyampaian laporan kondisi cabang juga dilakukan untuk melaporkan kondisi internal dan eksternal masing-masing cabang.

Dalam forum Rapimcab kali ini disepakati beberapa poin penting, diantaranya ; Meminta cabang-cabang untuk mengirimkan nama kepada pengurus Badko Inbagteng untuk diusulkan menjadi tim kodifikasi resmi konstitusi PB HMI dan secepatnya akan dilegalisasi. Di samping itu, Meminta cabang-cabang untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan perkaderan, untuk secepatnya akan diadakan temu pengader di HMI Inbagteng. Yang pertemuan tersebut sebagai usaha mensharingkan amanah PKN HMI Kongres ke-26, Bab III Dimensi Struktur Lembaga no 5 yang berbunyi “Mendorong kemandiran pengelolaan perkaderan ditingkat cabang-cabang dengan arah peningkatan kapasitas anggota dalam peran strategis kemasayarakatan”. Beberapa indikatornya meliputi : Pertama, mampu melaksanakan Senior Course setiap tahunnya. Kedua, mampu melakukan kerjasama pengader antar cabang. Ketiga, mampu melakukan evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur. Keempat, memiliki komisariat sehat diatas 50 persen. Kelima, memiliki forum atau lembaga yang mampu meningkatkan mutu perkaderan.

selengkapnya.....

May Day Purwokerto ; Polisi Gebugi Demonstran

Oleh Teguh Priyoko

Purwokerto, (Inbangteng Cyber Media)

Aksi hari buruh di Purwokerto yang diikuti oleh HMI (MPO) dan FMN (1/5) yang menamakan Persaudaraan Rakyat Banyumas untuk Solidaritas Perjuangan Buruh (PRB-SPB), disikapi secara represif oleh polisi dan berakhir rusuh. Puluhan mahasiswa yang mengikuti aksi dipukuli, ditarik dan kemudian didorong paksa polisi masuk ke truk polisi untuk di bawa ke Kapolres Banyumas.

Tercatat ada dua peserta aksi yang mengalami cidera serius, David dari FMN mengalami luka memar karena dipukuli secara keroyokan oleh polisi saat dipaksa masuk ke truk, arif Budiman (ketua HMI (MPO) Cabang Purwokerto) mengalami cedara pada lengan tangan kirinya, karena ditarik secara keras oleh polisi dan beberapa peserta lain juga mengalami perlakuan sama namun tidak mendapatkan luka serius.

Di kapolres, semua peserta aksi dipaksa untuk melakukan pemeriksaan yang memerlukan lebih dari dua jam setiap orang. Semuanya diperiksa sebagai saksi telah mengikuti unjuk rasa secara ilegal, dan diharuskan menandatangani berita acara. Sementara kordinator lapangan, Ahmad Taqitudin (FMN) naik statusnya sebagai tersangka.
Dari demonstran menyatakan kekecewaannya terhadap sikap represif oleh polisi yang secara paksa dan memukuli para demontran. ”Kami turun ke jalan bukan untuk berkelahi dengan polisi, namun kami mencoba menyuarakan aspirasi buruh yang tertindas sampai saat ini” kata Wakorlap aksi, Nasrulloh, kader HMI.
Pihak polisi menyatakan, pemaksaan secara paksa terhadap demontran untuk menghentikan aksi tersebut, dikarenakan aksi tersebut tidak memenuhi perizinan tentang UU menyatakan pendapat, dan dilakukan pada hari libur, dan dapat dikenakan sangsi karena melanggar UU 1998 ayat 9 pasal a dan b, tentang menyatakan pendapat publik tanpa izin.
Setelah menjalankan pemeriksaan lebih dari tiga jam, demontran diharuskan mengikuti pengarahan dari Kapolres. ”Aksi boleh, yang penting izin dulu sama Polres, kita nanti bisa mengawal” kata Kapolres Banyumas, AKBP Heru Prasodjo.
Setelah mendapatkan pengarahan dari kapolres, demontran diperbolehkan pulang. Sementara Korlap, Taqiyudin harus menungggu keputusan dari kapolres, dan menjalani status percobaan sebagai tersangka selama dua minggu.

selengkapnya.....

Aksi Hari Buruh Selalu Disikapi Represif

Oleh Nasrulloh

Purwokerto, (Inbangteng Cyber Media)

Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Persaudaraan Rakyat Banyumas untuk Solidaritas Perjuangan Buruh (PRB-SPB) akhirnya mengurungkan niatnya untuk minta RRI Purwokerto untuk menyiarkan tuntutannya dalam pembelaan buruh (1/5). Ketika tiba di depan RRI, demonstran dipukul, diseret dan dimasukkan secara paksa ke truk polisi oleh puluhan polisi (jumlah polisi lebih banyak dari demonstran, lebih dari satu peleton) yang sudah menunggu.

Awalnya, aksi yang hanya diikuti oleh FMN dan HMI (MPO) dan start dari kampus Unsoed berjalan lancar. Teriakan ”Sembako mahal siapa tanggungjawab” dijawab kompak oleh peserta ”SBY-Kalla harus tanggungjawab” ”Naikan UMK” ”Sekarang juga”, dan nyanyian perjuangan; buruh tani, bergerak dan bersatu dikumandangkan dengan fasih oleh peserta aksi.

Namun, aksi yang menuntut menghapus sistem kontrak pada buruh kemudian menjadi tegang, setelah satu truk berisi satu peleton pasukan polisi, satu mobil polisi, dan mobil pick up polisi menghadang demonstran di Jl Ovista Isdiman dan meminta supaya aksi tidak teruskan. Percekcokan muncul antara Korlap, Ahmad Taqiyudin, ketua FMN kota Purwokerto dengan salah satu pimpinan polisi.

”Aksi ini tidak mempunyai izin, dan juga diadakan pada hari libur. Sebaiknya jangan teruskan aksi ini, kalau tidak mau kami bubarkan paksa” kata pimpinan polisi, yang tercantum nama Pujiono pada dada kirinya, dengan satu peleton pasukan polisi dengan wajah tidak cooperative dibelakangnya mendesak demonstran untuk mengentikan aksi saat itu juga.

”Pasal UUD 45 ayat 28 menyatakan kebebasan berpendapat. Kenapa ketika kami mencoba mengaspirasikan suara untuk solidaritas buruh, demi kesejahteraan buruh, tidak diperbolehkan bapak?” balas Taqi.

Sementara aksi terhenti, dan negosiasi dengan polisi berlangsung sengit. Para demonsrtan ”panas”, sementara untuk mengatur massa yang marah karena aksinya dicegah, wakorlap aksi mengambil alih posisi korlap yang sedang negosiasi ”Bagaimana rakyat Indonesia akan pintar, kalau mengaspirasikan dengan turun jalan saja dihalang-halangi seperti ini” sindir wakorlap dengan keras dihadapan massa dan polisi, yang kemudian dibalas suara ”huuuuu” oleh massa.

”Indonesia gagal sebagai negara, kalau berpendapat saja tidak boleh” wakorlap meneruskan, dan mendapat dukungan para demonstran. Sementara wartawan, baik cetak maupun elektronik tidak lama kemudian muncul, dan mengambil gambar.

Negosiasi berjalan alot, lebih dari tiga puluh menit akhirnya polisi mengalah, dan memperbolehkan demonstran untuk meneruskan perjalanan menuju RRI Purwokerto.

Tidak lebih dari tigapuluh meter dari pengadangan polisi sebelumnya, tepatnya di perempatan kebondalem, persolan baru muncul, ketika polisi mengarahkan aksi untuk berbelok ke arah kanan Jl Gatot Soebroto. Demontrstran menolak, demontsran tetap bersikeras untuk jalan lurus. Hal itu menyebabkan demonstran berhenti tepat di perempatan, dan menyebabkan kemacetan kendaraan sejauh 50 meter. Melihat kemacetan semakin mengggangu, untuk kedua kalinya akhirnya polisi mengalah kembali dan membolehkan demonstran untuk lurus melewati Jl Ahmad Yani.

Meneruskan perjalanan, massa yang sudah berjalan sekilar 1 km belum terlihat lelah, teriakan pimpinan aksi ”Minyak goreng mahal, siapa tanggung jawab?” dengan semangat dibalas oleh massa ”SBY-Kalla”. Setelah melewati Jl Ahmad Yani, Massa kemudian berbelok ke arah Jl Jenderal Soedirman menuju RRI Purwokerto.

Massa kaget, ketika mulai mendekat ke RRI, puluhan polisi dengan peralatan lengkap, yang telah menghadang sebelumnya sudah berada di depan pintu gedung RRI yang tertutup. Massa terus maju menuju RRI yang sudah dikawal puluhan polisi.
Sekitar lima meter jarak demonstran dengan polisi, demonstran berhenti untuk merapatkan barisan. ”Satu komando satu barisan, maju tiga langkah untuk Indonesia sejahtera” Korlap memberi komando.
Seorang polisi, yang ternyata lebih tinggi pangkatnya dengan pemimpin polisi sebelumnya mengambil alih, dengan lebih keras polisi tersebut bersuara ”Jangan lanjutkan aksi ini sekarang juga, atau kami bubarkan paksa” katanya.Tidak menjadi takut, demonstran malah terus mencoba tetap menembus pintu yang dihalangi polisi ”Dua langkah maju kawan-kawan” kata wakorlap berganti.

Tidak lebih dari lima menit setelah polisi tersebut mengeluarkan ancamannya, tindakan nyata muncul. Tanpa menunggu komando, puluhan polisi muda yang berada di depan pintu RRI, dengan semangat, dan buas mengejar Korlap yang berada di tengah-tengah. Sementara wakorlap yang berada paling depan demonstran dan paling dekat dengan puluhan polisi digeret dan didorong tiga polisi dan memaksanya masuk ke truk polisi yang tepat di sebelah kiri demonstran.

Kekacauan terjadi, ketika pimpinan aksi menjadi target utama polisi, menyebabkan massa tidak teratur dan dengan mudah diseret paksa untuk masuk ke truk. Pukulan, keroyokan dan pentungan tidak ragu polisi lakukan. Demonstran mencoba melawan dan tidak mau diangkut ke truk, namun sia-sia, demonstran yang hampir semuanya mahasiswa dengan tubuh kurus tidak mampu menghindari pukulan, pentungan, bahkan keroyokan dan melemparnya ke truk polisi.

Tercatat, dua demontsran mendapat perlakuan keras dari polisi. Pertama; David ’FMN’, yang mencoba berontak ketika diangkut, mendapat kepungan lebih dari enam polisi dan menjadi bulan-bulan polisi yang memukul ke arah mukanya. Akibat pukulan-pukulan tersebut, david mendapatkan luka serius di bagian muka dan matanya memerah. Kemudian Arif Budiman, Ketua HMI (MPO) Cabang Purwokerto, yang sedang membawa bendera, tangannya dipukuli dengan tongkat, dan terjadi tarik-menarik antara polisi,yang menyebabkan lengan tangannya mengalami cedera serius.

Tidak kurang dari tigapuluh menit, semua demonstran berhasil dimasukkan ke truk polisi, yang kemudian dibawa ke Polres Banyumas di Karang Jambu. Di Polres, percekcokan antara polisi dan demonstran kembali muncul ketika demonstran langsung diminta untuk menjalani pemeriksaan. ”Kami tidak melakukan tindak kriminal, jadi anda (polisi) tidak berhak memaksa kami untuk menjalani pemeriksaan” kata Taqi.

Polisi kemudian menarik Taqi masuk ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Kemudian wakorlap, dan semua demonstran dipaksa menjalani pemeriksaan. Lebih dari empat jam pemeriksaan berlangsung, baru sekitar pukul 16.00, demonstran diperbolehkan pulang, dengan menyisakan Taqi, yang dipaksa menandatangani berita acara sebagai tersangka.

Aksi yang dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi solidaritasnya untuk perjuangan buruh, akhirnya disikapi represif oleh polisi. ”Represifitas polisi tidak berarti apa-apa. Tapi esensi aksi hari buruh untuk pembelaan terhadap buruh supaya lebih sejahtera ini menjadi sia-sia karena ulah polisi yang tidak memperkenankan kami untuk menyuarakannya, dan berujung rusuh” kata Arif Budiman.

Desakan PRB-SPB pada pemerintah daerah Banyumas dan pemerintah pusat :

1. Naikkan UMK/UMR sesuai dengan kebutuhan hidup layak
2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing
3. Kebebasan Berserikat bagi Buruh
4. Turunkan Harga Sembako
5. Ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
6. Pembebasan lahan untuk rakyat

selengkapnya.....