NETRALITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PEMILUKADA

Oleh: Lukni Maulana *
(Peneliti Sciena Universe dan Nadzir Badan Wakaf Nusantara)

Tahun 2010 di berbagai daerah propinsi Jawa Tengah akan mengelar hajatan besar berupa pemilihan umum bupati dan walikota. Menilik dari data KPU di Jawa Tengah ada sekitar 17 kabupaten dan kota akan menentukan nasibnya lima tahun ke depan, pelaksanaan pemilukada tersebut hampir berlangsung bersamaan antara bulan april dan juni. Sehingga setiap daerah sibuk mempersiapkan rutinitas hajatan besar tersebut. Akan tetapi banyak problematika dalam melaksanakan pemilukada tersebut diantaranya ketidaksingkronan regulasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, kemampuan minimnya angaran keuangan daerah yang berbeda, pendataan penduduk, dan khusunya perilaku pemilih (masyarakat) yang masih bersifat pragmatis dalam memilih.
Dari hal inilah peran organisasi kepemudaan (OKP) sangat diharapkan untuk mengawal kebijakan pemilukada yang bersih. Karena organisasi kepemudaan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan sebagai agent of change (gerakan perubahan) dan sebagai kontrol sosial (social control) terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks inilah gerakan kepemudaan perlu melakukan pembenahan diri pada aras idealitasnya sebagai organisasi gerakan.

Hal ini mengacu pada sebuah kepentingan dan kebijakan organisasi untuk menempatkan dirinya di masyarakat. Pada umumnya organisasi kepemudaan memposisikan peta gerakan pada dua hal kekuasaan yaitu menjadi bagian pemerintah atau partai politik tertentu (patron-clien) dan oposisi (independensi). Namun ketika ada hajatan besar seperti pemilihan legislatif, presiden dan pemilihan gurbernur, walikota dan bupati hampir seluruh organisasi kepemudaan bergerak pada wilayah patron-clien dengan memposisikan dirinya dekat dengan partai politik tertentu dan mendukung salah satu pasangan kandidat.

Maka seakan gerakan kepemudaan menjadi anak emas yang mendapatkan posisi menguntungkan pada dataran praktisnya. Seharusnya gerakan kepemudaan tidak semestinya terbelengu pada wilayah patorn-clien dan mendapatkan keuntungan praktis akan tetapi belajar bagaimana merubah sistem yang buruk menjadi baik dan menjadi bagian masyarakat yang dapat mencerdaskan pendidikan politik.

Memang lahirnya demokrasi ditandai dengan masuknya era baru yang lebih menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat. Dari sinilah maka gerakan kepemudaan memperlukan formula baru dalam arah gerakanya dengan melakukan inovasi gerakan yang lebih membebaskan kaum tertindas dalam menyikapi pemilukada di Jawa Tengah.
Ada beberapa catatan yang semestinya menjadi kerangka berfikir organisasi kepemudaan yakni posisi kepemimpinan daerah, karena posisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan di daerah. Catatan tersebut diantaranya, setiap daerah berharap memiliki pemimpin yang bukan saja kharismatik dan bersih akan tetapi memiliki visi besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi daerahnya.

Pada sektor ekonomi dimana pasar bebas sudah mulai masuk, setiap daerah berada pada wilayah cengkraman kekuatan pasar. Dimana neoliberalisme menjadi anak turunan yang menjadikan setiap daerah di Indonesia seperti boneka untuk memenuhi selera pasar (neo-kapitalis). Maka nilai kekuatan lokal produksi daerah menjadi titik point pengembangan dan pembangunan kemandirian daerah.

Kemandulan sektor budaya sehingga mengalami kemunduran sense of advanced humanity (rasa kemanusia yang adil). Nilai-nilai budaya daerah perlu dijadikan sentral pengembangan karena arus globalisai semakin deras sehingga nilai kebudayaan lokal seakan tergerus oleh perkembangan zaman dan menjadi politik kepentingan luar negeri.
Organisasi kepemudaan menjadi bagian yang bertanggung jawab atas tatanan masyarakat yang lebih demokratis, salah satunya dengan memposisikan dirinya dalam pemilukuda. Oleh karena itu nilai utama perjuangan kepemudaan harus tetap ditegakkan yaitu mewujudkan lokalitas daerah dengan startegi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Konsekwensinya organisasi kepemudaan harus melakukan perjuangan untuk mengkonsolidasikan arah gerakan yang lebih memihak masyarakat bukan salah satu kandidat bupati/walikota. Karena organisasi kepemudaan berpijak pada suatu konstruksi realitas dinamika sosial yang mengedapankan keadilan dan kesejateraan bersama.

Walaupun masih banyak organisasi kepemudaan manjadi bagian dari organisasi masa tertentu dan menjadi bagian dari partai politik. Semestinya organisasi kepemudaan tidak mengedepankan materialime, pragmatisisme dan kepentingan sesaat, akan tetapi menjadi kontrol sosial pembangunan daerah. Oleh karena itu organisasi kepemudaan (OKP) harus melepaskan nilai-nilai kepentingan sesaat, termasuk hegemoni ideologis dan rezim partai politik tertentu.

Kemandirian
Setiap daerah memiliki keragaman dan keunikan tersendiri baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Kesemua bidang pembangunan sangat diharapakan demi kemajuan daerah yang lebih mandiri, karena kemandirian merupakan kebebasan dari intervensi. Maka setiap daerah harus mampu memiliki aspek kemandirian, baik kemandirian ideologis, politi, budaya dan ekonomi, pemilukada merupakan penentu menuju kemandirian lokal daerah.

Dari hal inilah organisasi kepemudaan juga harus memiliki visi kemandirian seperti layaknya daerah. Organisasi kepemudaan harus memiliki kemandirian ideologis yang merupakan pondasi awal dalam mengawal kebergantugan dari intervensi kepentingan yang tidak memihak masyarakat kecil. Karakter mandiri perlu ditanamkan pada setiap organisasi, karena dengan kemandirian setiap organisasi akan memiliki dan dapat memegang prinsip visionernya.

Maka sikap independensi organisasi menjadi taruhan, karena terikat erat dengan kepentingan tertentu. Faktor yang menyebabkan organisasi kepemudaan tidak memiliki sikap independensi karena organisasi kepemudaan memiliki kepentingan dan merasa miskin dan membutuhkan suntikan untuk dapat tetap survive. Faktor lain yakni sikap atau karakter organisasi, hal ini mempengaruhi dalam bersikap menjadikan organisasi tidak memiliki kedirian yang kuat dalam mengusung kepentingan masyarakat.

Organisasi kepemudaan harus mampu mengakomodir kepentingan bersama, yakni suatu gerakan yang dapat mendorong kekuatan dan pergerakan sosial ke arah tercapainya masyarakat yang lebih demokratis dan beradab. Menjadi lalu lintas ide kreatif dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan mampu menjadi pioner gerakan berbasis keilmuan dan mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Organisasi kepemudaan berbasis pembelaan kelompok marjinal, merupakan ruh gerakan yang komitmennya harus dijaga untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Perjuangan organisasi kepemudaan harus tetap berada dalam kerangka mengabdi kepada masyarakat. Maka harus mampu memposisikan dirinya pada kancah yang demokratis ini dalam mengawal pemilukada yang bersih dan bermartabat.

selengkapnya.....

BASIC TRAINING HMI-MPO CABANG BOJONEGORO

BOJONEGORO – Bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mutamakin Setiaji kelurahan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur diadakan pelatihan kader (LK) atau Basic Training HMI. Peserta berjumlah 7 (tujuh) orang, semogga menjadi generasi penerus yang mampu mewujudkan karakteristik HMI di kampus-kampus wilayah Bojonegoro.
Acara pembuakaan diadakan pada tanggal 1 Mei yang bertepatan dengan Hari Buruh. Basic training tersebut dibuka oleh pengurus Badko Inbagteng Akhi Lukni Maulana yang dihadiri oleh beberapa perwakilan mahasiswa, santri, masyarakat dan pengurus Yayasan Al-Mutamakin. Jadi suasana pembukaan sagat ramai dan meriah, ini dilihat dari antusias para tamu undangan.

Sambutan dari pihak Yayasan oleh Drs. Iman Sanusi, MM yang kebetulan juga merupakan alumni HMI dan pernah menjabat di DPRD Bojongoro masa bakti 2004-2009. Ia mengatakan bahwa HMI merupakan organisasi profesional maka untuk setiap aktifitas berharap juga untuk profesional dalam menerapkan disetiap kegiatan di HMI. Bapak Iman sangat berbahagia dan berharap HMI dapat berkembang maju di wilayah Bojonegoro dan dapat menjadi pioner perubahan Indonesia yang lebih baik.
Nanang Chosim selaku penggagas HMI di Bojonegoro berharap dengan hadirnya organisasi kemahasiswaan sebagai wadah gerakan intelektual dan dapat memberikan sumbagsih tatanan masarakat yang lebih baik, hal ini karena organisasi kemahasiswaan sekarang ini sudah tergerus pada wilayah pragmatis sempit. Ia juga mengatakan bahwa HMI harus mampu dan bisa menjadi organisasi mahasiswa yang bisa mengawali perubahan pada konteks ke-daerahan.
Pembentukan Cabang Persiapan HMI Bojonegoro menjadi tatangan baru sebagai sebuah tanggung jawab perkaderan. Deklarasi HMI cabang Bojonegora sudah dipersiapakan yang di back up langsung oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Mutamakin, dibuktikan dengan pembentukan sekretariat di kawasan pesantren tersebut yang di pimpin oleh KH. Ahmad Mudzakir. Sedangkan untuk sekretariat kota sudah ada rencana untuk di tempatkan di pusat kota Bojonegoro sebagai basis administrasinya.
Deklarasi tersebut direncanakan pada akhir Mei, untuk info lebih jelasnya dapat menghubungi Nanang Chosim di nomer HPnya: (081231423149). Yakin usaha sampai, itulah kata-kata pamungkas yang semoga dapat membangkitakan spirit dan semangat perjungan kader-kader HMI. (Lukni)

selengkapnya.....

Analisa Politik Komitmen Pemerintahan SBY diskursus agenda 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2

Oleh : Sindi Setyadi (Ketua Umum HMI Cabang Semarang)
“ Agenda 100 hari presiden merupakan tradisi yang dijadikan parameter masyarakat
untuk mengetahui komitmen dalam menjalankan pemerintahan
demi kesejaheraan rakyat ”
(Moch. Nurhasim S.IP.,M.Si, Peneliti Pusat Penelitian LIPI)

Agenda 100 hari presiden di Indonesia dimulai sejak Reformasi 1998. Melalui deklarasi ini presiden, wakil presiden beserta kabinet Indonesia bersatu jilid 2 memberitahukan kepada khalayak umum tentang komitmennya menjalankan pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Momentum ini tidak akan berlalu begitu saja karena bagi rakyat, ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Hal ini sangat dinantikan karena akan mmperjelas orientasi pemerintah dalam hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam penetapan prioritas program selama 5 tahun kedepan yang diawali dengan agenda 5 tahun masa pemerintahan tentu saja mengacu kepada sesuatu yang indah. Namun dengan tidak mengurangi esensi serta fokus kepada realisasi program, akan menjadikan pemerintah kredibel “mengurusi” negara. Komitmen yang diikrarkan identik dengan janji-janji kepada rakyat, agar rakyat tergiur kemudian larut dalam dinamika pemerintahan yang tidak kontrol dari rakyat yang kemudian hanya berorientasi kepada kekuasaan. Hal ini yang selalu menjadi sasaran tembak akademisi, politisi serta mahasiswa yang berada di garda terdepan perlawanan terhadap ketidakadilan ketika laju pemerintah mulai keluar jalur kesejahteraan rakyat.
Dalam prioritas agendanya secara umum dapat dibagi menjadi menjadi 3 item yakni: kesejahteraan masyarakat, penguatan demokrasi, dan keadilan. Dari ketiga item itu kemudian di derivasikan kepada kabinet untuk membuat agenda dimasing-masing departemen yang merujuk kepada visi besar diatas. Kita dapat mengambil sebuah contoh langkah pemerintah, yakni tentang kenaikan gaji menteri yang telah dianggarkan pada APBN 2010, baru beberapa saat akan memimpin negara ini sudah membuat langkah yang sangat memperlihatkan inkonsistensi janji politik dengan kebijakan yang baru saja dilaksanakan. Hal ini sangat disayangkan karena bersamaan dengan kenaikan gaji tersebut, subsidi untuk rakyat diturunkan, maka menjadikan berkurangnya subsidi pangan dan pupuk, serta dihapuskannya bantuan langsung tunai untuk rakyat. Dari satu kebijakan di awal pemerintahan saja sudah langsung menyakitkan rakyat, lantas kesejahteraan siapa yang dimaksud dalam program pemerintah tentang kesejahteraan rakyat. Dengan dalih tidak pernah naik gaji dalam 5 tahun terakhir dan perbedan dengan gaji para pejabat BUMN, ini samasekali tidak relevan jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang sedang terkena banyak musibah. Jelas ini pengingkaran terhadap kesejahteraan rakyat sebagai prioritas agenda 100 hari.
Laju pemerintahan dihiasi dengan ketidakberesan, diantaranya adalah kenaikan gaji menteri, lamanya langkah presiden dalam menuntaskan kasus KPK (yang tidak merealisasikan seluruh rekomendasi Tim 8 yang notabene bentukan presiden sendiri), berkeliarannya mafia peradilan, persaingan para penegak hukum (read:KPK, POLIRI dan KEJAGUNG), skandal bank century yang melibatkan petinggi negara, kriminalisasi kaum miskin (read:mbah minah,khalil, bashor, dll), penandatanganan FTA disaat para pengusaha belum siap, pembatasan hak berekspresi (read:prita dan george aditjondro) pengadaan mobil mewah seharga 1,3 Milyar, dll. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk mengevaluasi program serta para pelaku program tersebut agar mampu mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Namun rasanya hal ini sulit terjadi karena presiden sendiri mengtakan tidak akan ada resufffle meskipun ada ketimpangan didalamnya.
Dalam masa pemerintahan SBY jilid 2 ini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan dari jilid 1. Ini terbukti dengan krisis yang di alami bangsa ini yakni krisis kebangsaan, krisis kenegaraan, krisis kesejahteraan, dan krisis moral pejabat. Penentuan visi besar bangsa menjadi sebuah keharusan yang diprioritaskan sebelum menapaki program yang mewakili pemikiran kepala negara sebagai pimpinan tertinggi yang hanya mengarah kepda kesejahteran rakat. Revolusi nurani pun rasanya perlu digalakkan di papan atas pemerintahan agar mampu “kembali” menempatkan sebagai wakil rakyat yang sebenar-benarnya, bukan megarah kepada kekuasaan serta harapan partai, karena ketika sudah duduk di papan atas tidak memakai almamater partai, melainkan berbicara atas nama nafas rakyat.
Realisasi program 100 hari SBY jilid 2 ini merupakan penentu “kredibilitas” nya dalam menjalankan pemerintah yang sarat dengan gejolak. Meskipun tidak ada peraturan hukum yang menyatakn bahwa gagalnya agenda 100 hari berarti kegagalan pemerintah, namun dalam pandangan rakyat, kelayakan presiden diuji dengan realisasi keseriusan komitmen program yang sudah digulirkan. Rakyat telah bermetamorfosa menjadi parlemen jalanan independen yang akan selalu

memekikkan perlawanan atas segala bentuk inkonsistensi pemerintah. Hal ini yang seharusnya benar-benar dipahami pemerintahu untuk tidak bermain api dalam sekam, karena rakyat selalu siap dengan air perlawanan yang akan mematikan api penindasan dan ketidakadilan.
Mendatang, 28 januari menjadi momentum besar-besaran aliansi masyarakat yang ingin melampiaskan kekecewaan atas apa yang telah diperlihatkan pemerintahan. Mahasiswa sebagai pioneer perjuangan telah merencanakan penguasaan gedung DPR-MPR dan Istana negara seraya meneriakkan tuntutan diantaranya SBY mundur yang kepanjangannya adalah Sri Mulyani, Budiono dan Yudhoyono mundur. Aliansi 30 kampus di Jakarta dan Petisi 28 adalah diantaranya yang akan meramaikan momentum itu dengan 20.000 massa aksi.
Melihat kondisi ini, maka HMI sebagai organisasi gerakan perjuangan juga mengemban misi penyadaran dan revolusi nurani untuk mengupayakan perbaikan konsepsi paradigma pemerintahan menuju peradaban yang di Ridloi Allah SWT. Dengan melihat sebuah realitas, tidak lantas terseret kedalam pandangan mayoritas yang menyesatkan, namun tetap memegang teguh kebenaran idealisme sebagai trendsetter paradigma keadilan. Dengan sebuah harapan yang salah satu diantaranya dengan mengadakan kajian straegis ini sebagai wujud partisipasi dan eksistensi perjuangan HMI. Dengan harapan supaya peserta akan dapat mengambil substansi materi diskusi yang kemudian menjadi manifesto aksiologi mahasiswa yang berdiri di garda terdepan perlawanan terhadap keidakadilan

selengkapnya.....

PELANTIKAN CABANG SLEMAN

SLEMAN, - Pengurus baru HMI Cabang Sleman menyatakan siap untuk memimpin roda organisasi yang bagaikan kapal yang tidak ingin hanya berhenti di dermaga.
Selamat atas pelantikan HMI Cabang Sleman semoga dapat menakodahi untuk tercapainya masyarakat yang di Ridhoi Allah.

selengkapnya.....

PERBANDINGAN HUKUM PERCERAIAN ANTARA INDONESIA DAN PAKISTAN

Oleh: MUhaz Ali Jidzar
(Sekretaris Umum HMI Cabang Semarang)

Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wata’ala, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan apa yang tersebut di atas. Bahkan hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.
Maka merupakan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wata’ala juga, bahwa manusia tidak dibebani oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu ketika kehidupan rumah tangga yang tadinya merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti neraka maka talak bisa jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami istri dari prahara tersebut.ni jika suami istri memandang bahwa permasalahan sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar-benar sudah menghendaki perpisahan. DOWNLOAD FILE PENUH

selengkapnya.....

SIMBOL-SIMBOL SEMESTA KEPEMIMPINAN

Dering suara handphone berbunyi, begitu nyaring sehingga simbol-simbol semesta alam tidak lagi ragu untuk berpartisipasi atas kemajuan teknologi. Namun ia tidak membuka langsung isi simbol semesta itu, dering itu berbunyi lagi. Pada waktunya terbukalah, ternyata ada sms masuk sampai dua kali dengan satu pertanyaan dan dua nomer yang berbeda. Isi sms itu berbunyi, “Kapankah seseorang layak untuk menjadi pemimpin”.
Jika dicermati pertanyaan itu sangat sederhana, namun ketika dirasakan begitu sulit untuk menjawab. Kesederhanaan pertanyaan dan begitu lugu, kalau orang mengangap pertanyaan itu sebagai sebuah keanehan. Karena hal tersebut merupakan eksistensi dirinya yang semesti ia sadar akan status dirinya

Maukah engkau menjawabnya, tentu harus dijawab karena itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban ha ha ha. Ya begitulah, semestinya ada realita.
Sejatinya fitrah manusia terlahir ke dunia mendapatkan fungsi eksistensi untuk menjadi pemimpin hal ini sudah di isyaratkan sang khalik dalam kitab suci al-Qur’an. Eksistensi kepemimpinan manusia berupa amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Hal ini mengisyaratkan peran manusia untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Mengapa harus menjadi pemimpin dibumi, sebab tidak ada yang sanggup menerima mandat dari Allah untuk menjaga kedamaian semesta selain manusia.
Jin, setan, hewan dan malaikatpun tunduk kepadamu. Itulah peran terbesar manusia, sehingga manusia tidak harus berbangga diri menjadi khalifah dan ketundukan mahluk lain. Tapi dapat memikul amanah tersebut sebagai mahluk yang diberi kelebihan akal pikiran yang tidak diberikan kepada mahluk lain.
Anehnya kenapa menjadi khalifah dibumi. Ada sebuah pesan bahwa manusia tercipta dari al-Alaq (tanah), turab (lumpur), sari pati tanah dan air mani. Manusia tersusun dari partikel-pertikel dan zat bumi. Sehingga manusia memiliki jati diri simbol bumi, karena bumi terdapat dua belahan air sebagai lambang kehidupan dan tanah sebagai telapak kaki keseimbangan gravitasi. Keseimbangan dan kehidupan itulah pertautan diri manusia sebagai sebuah komponen yang utuh.
Itulah kiranya, kapan manusia layak menajdi pemimpin yakni ketika manusia sudah waktunya menghirup udara dunia. Namun itu hanya membincang pemimpin dari segi perannya, belum lagi membincang fungsi.
Dalam berkehidupan dimasarakat itulah yang akan menjadikan status mengapa menusia layak menjadi pemimpin. Hal ini terkait dengan fungsi manusia sebagai mahluk sosial yang berhubungan langsung dengan komunitasnya.
Eksistensi kepemimpinan di masyarakat inilah yang memetakan mengapa manusia layak menjadi pemimpin. Seolah kata pemimpin menjadi sempit yakni menjadi pemimpin organisasi, masyarakat bahakan presiden. Padahal ketika ia menjadi presiden, gurbernur maupun ketua organisasi itu hanya sekedar fungsi kepemimpinan.
Munculaya seorang pemimpin bukan sekedar tiba-tiba hadir, akan tapi memang mereka ada dan diadakan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam ranah fungsi, manusia di didik untuk menjadi pemimpin dengan cara berorganisasi. Sebab organisasi merupakan adalah salah satu kawah condrodimuko atau tempat pengodokan untuk siap memimpin. Organisasi menjadi basis pencetak sosok pemimpin yang memiliki jiwa kesatria memiliki ketahanan mental dan pola pikir yang inovatif serta kritis.
Organisasi mengajarkan kekuatan kerjasama, karena di dalamyna terdapat berbagai macam karakter dan bahkan kepentingan dalam konteks kemuskilan diri. Di situlah muncul perbedaan bukan atas kepentingan individu atau kelompuk tapi atas satu visi bersama untuk mewujudkan kesadaran mencapai tujuan bersama (common purpose) demi tercapainya iklim yang dinamis.
Kesadaran visi kepemimpinan (unity of commond) harus dimiliki tiap mereka yang memiliki jiwa ksatria. Hal ini untuk menjadi poros kebersamaan dalam hal sense of belonging and sanse of responbility. Namun hal yang paling mendasar dan sangat mendesak adalah kreatifitas konflik, intern kebijakan dan dinamisasi struktural atas perbedaan yang akan muncul dalam wadah kejamaahan.
Di situlah tempat manusia menjadi pemimpin baik organisasi kepemudaan, mahasiswa, kemasyarakatan, sekolah maupun ikatan remaja. Seperti ungkapan diatas itu hanya sebagai batas fungsi kepemimpinan.
Fungsi kepemimpinan memunculkan berbagai macam kepentingan sehingga seolah-olah kata “pemimpin” menjadi suatu yang nikmat, memiliki kedudukan tinggi dan mendapatkan nilai kewibawaan. Sehingga para manusia sibuk untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin.
Bakan anehnya mereka saling berebut untuk menjadi pemimpin. Jika dipandang memang terbayang bahwa menjadi pemimpin itu seperti duduk di kursi yang tinggi dan memiliki prajurit-prajurit yang siap digerakan dan diperintah.
Sehingga kata kepemimpinan menjadi istilah yang sangat sempit. Padahal itu hanya sebatas fungsi dirinya menjadi orang di masyarakat. Sungguh aneh kirannya seseorang berebut untuk menjadi pemimpin dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapati tampuk kepemimpinan, padahal setan, jin dan malaikat menolak untuk menjadi pemimpin. Namun enak sekali ya, jika menjadi pemimpin hanya sebatas fungsi he he he.... Terserah inilah simbol semesta kepemimpinan.
Bertanggung jawablah atas dirimu, setelah mampu cobalah bertanggung jawab atas orang lain dan memainkan tanggung jawab bukan di permainakan tanggung jawab. Saatnya engkau memimpin..!

Lukni Maulana
Semarang, 30/03/10
Hotel Patra Covention
Debat Kandidat Calon Walikota Semarang
(Anis, Bambang Raya, Harini, Farchan dan Soemarmo)

selengkapnya.....

SEMINAR DAN PELANTIKAN PENGURUS HMI CABANG SEMARANG PERIODE 2010-2011 M

HADIRILAH SEMINAR DAN PELANTIKAN PENGURUS HMI CABANG SEMARANG PERIODE 2010-2011 M

HMI Cabang Semarang akan ada hajatan besar untuk melangsungkan estafet perjuangan di wilayah kesemarangan. Maka HMI Cabang Semarangpun mengadakan berbagai macam persiapan untuk acara pelantikan kepengurusan satu tahun ke depan.

Seminar dengan bahasan seputar, "Strategi Gerakan Kota”
Dengan tema,“ Resolusi Tata Ruang Kota Semarang antara Kebijakan Pemerintah dan Nasib Kaum Mustadz’afin ”

Acara tersebut akan dilaksanakan pada:
Hari/ tanggal : Ahad, 11 April 2010
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : Aula IKIP PGRI Semarang

Diharapkan kepada seluruh kader, simpatisan dan seluruh masyarakat yang sangat menghargai perkembangan tata ruang kota untuk bisa menghadiri demi rasa persaudaraan untuk kemandirian bangsa.
Sekian dan terima kasih semoga menjadi jalinan ikatan silatuhrahmi.

selengkapnya.....

LK 1 dan Pelantikan HMI Cabang Surabaya

Selamat atas pelatihan kader basic training HMI Cabang Surabaya dan Pelantikan pengurus baru Cabang surabaya.
Setiap kader adalah roda bergulirnya suatu peradaban. Semoga kader-kader di wilayah Surabaya ataupun ekxstrinier LK1, mampu menjadi mujtahid yang mampu memeperjuangkan perannya sebagai mahasiswa dan mahluk sosial pada umumnya.
Begitu juga pengurus baru HMI Cabang Surabya mampu menjadi pioner keberlangsungan untuk turut bertanggung jawab atas tatanan masyarakat yang di ridho Allah. Dapat emngemban amanah sebagaimana mestinaya dan mampu mengamalkannya sebagai bentuk kebajikan publik.

selengkapnya.....