Follow up Islah HMI

PB HMI Dipo Akan Dorong Terus Proses Islah

Pengurus Besar (PB) HMI DIPO akan terus mendorong terjadinya proses islah dua HMI yang sudah dimulai dari peristiwa Palembang kemarin. Bagi mereka, pintu gerbang islah sudah dibuka dan tinggal diilanjutkan dengan keseriusan dua institusi, baik HMI MPO maupun HMI DIPO.

“Kita akan dorong terus proses islah. Pada pihak kami tidak ada masalah sedikitpun untuk islah,” ujar Ketua PB HMI DIPO, Arif Mustofa kepada HMINEWS di sela-sela acara Halal Bihalal dan HUT KAHMI KE 42 di Istana Bogor, (19/10).

Arif menyatakan, untuk islah dalam konteks peleburan dua organisasi memang membutuhkan waktu lama. Namun, proses islah bisa dimulai sekarang dengan kegiatan bersama antar dua HMI. “Misalnya membentuk panitia dan training bersama,” katanya.

Untuk training dan kepanitian bersama, ujar Arif, bisa dijalankan ketika ada kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama oleh kedua HMI. “Kongkrit kita akan mengajak HMI MPO untuk membikin panitia bersama ketika Dies Natalies HMI ke 63 tahun depan,” tegas Arif.

Basa-Basi Politik
Arif berharap islah bisa segera direalisasikan. Baginya, apa yang terjadi di Palembang bisa menjadi pintu terjadinya islah dua HMI yang sangat diharapkan banyak kalangan. Namun, ia juga mempertanyakan keseriusan HMI MPO untuk melakukan islah. “Teman-teman HMI MPO kelihatan ragu. Kita berharap apa yang terjadi di Palembang bukan sekedar basa-basi politik dari HMI MPO,” katanya.

Ia juga mengakui draft MOU yang ditandatangani di Palembang antara dua ketua PB HMI masih sangat mengambang dan tidak bisa mewakili sebuah peristiwa islah dalam konteks peleburan dua organisasi. “Kita berharap ini bisa segera ditindaklanjuti adanya kongres bersama antara dua HMI. Saya tentu menyesalkan apabila peristiwa Palembang kemarin sekedar basa-basi politik dari HMI MPO,” tandas Arif. (Trisno Suhito) www.hminews.com

selengkapnya.....

Sikap PB HMI Terhadap RUU P

PB HMI MPO Desak DPR Sahkan RUU Pornografi

Jakarta, Inbagteng Cyber Media

Pengurus Besar (PB) HMI MPO dalam press release-nya mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Pornografi (RUU-P) yang saat ini masih dalam proses uji publik dan terus diwarnai pro dan kontra dalam pembahasannya. Press release yang dikirim via e-mail Kamis (16/10) itu berjudul Agenda mendesak menyelamatkan generasi penerus bangsa.

Ada tujuh poin penting dalam keterangan pers tersebut, pertama mendesak DPR melalui pansus segera mengesahkan RUU – P menjadi Undang – Undang. Kedua, RUU – P harus lebih mengedepankan kepentingan perbaikan moral bangsa serta menyelamatkan kepentingan masyarakat umum dari jerat pornografi. Ketiga, seluruh muatan RUU-P harus lebih menekankan nilai pembinaan serta pendidikan terhadap masyarakat. Keempat, menyerukan pada segenap komponen masyarakat untuk terlibat mengurangi pengaruh pornografi melalui cara – cara yang mendidik. Kelima, menekankan serta pengusulkan pada pansus bahwa RUU-P tidak ada kepentingan ingin menghancurkan budaya, selama budaya tersebut memberikan nilai positif bagi masyarakat setempat. Keenam, menyerukan kepada kelompok yang menyikapi penolakan terhadap RUU-P dengan jalan memberikan pernyataan akan keluar dari NKRI adalah cara yang kurang dewasa dan akan sangat merugikan kita sebagai bangsa. Ketujuh, bahwa RUU-P tidak ada muatan untuk mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, apalagi dibawa pada kepentingan agama tertentu, karena sesungguhnya RUU-P murni harus dilihat dalam kacamata kepentingan bangsa.

selengkapnya.....