Perbedaan Geo Politik Menuntut Pembenahan Lembaga Internal HMI

(Hasil Rapat Pimpinan Cabang HMI Badko Inbagteng di Surabaya)

Surabaya, (Inbagteng Cyber Media)
Cakupan lembaga internal HMI Badan Koordinasi yang luas dan konteks geo politik yang berbeda menuntut perbaikan lembaga internal di HMI. Demikian ungkapan Moh. Syafi'ie ketua Badan Koordinasi Inbagteng berbicara dalam diskusi ”Memikir Ulang Eksistensi Lembaga Internal HMI” yang diadakan Jumat, 10 April 2009 di HMI Cabang Surabaya bertempat di Gedung Hidayatullah Surabaya.

Misalkan cakupan HMI Badan Koordinasi Inbagteng yang meliputi daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawat Timur dan Pontianak. Struktur kewilayahan di atas, menurut Syafiie jelas berbeda secara geo politiknya. Kepentingan pemegang kebijakannya berbeda sama sekali. Sehingga kondisi ini menyebabkan tersendatnya pola-pola komunikasi antar cabang yang ada dalam satu Badan Koordinasi. Apalagi saat ini jumlah cabang HMI semakin tambah banyak di Badan Koordinasi-Badan Koordinasi yang ada.

Perbaikan lembaga internal ini juga mendesak dilakukan ditengah himpitan ekonomi politik global yang kapitalistik. Wilayah yang berjauhan ditengah krisis finansial menjadi beban tersendiri bagi pengurus HMI Badan Koordinasi dan pengurus cabang jika ada pertemuan-pertemuan. Jika ada pertemuan yang diadakan pasti ada cabang yang tidak bisa hadir. Kendala ini bukan semata aspek internal yang tidak mau hadir tapi seringkali kendala eksternal, tempatnya berjauhan yang butuh stamina tinggi dan tentunya butuh biaya yang tidak sedikit.

Tugas HMI Badan Koordinasi yang berat karena harus menjaga kesehatan cabang-cabang di wilayahnya jelas akan mengalami kendala yang sangat berat ditengah kewilayahan yang tidak tertata, struktur geo politik yang berbeda-beda, dan kondisi cabang-cabang yang saat ini memang menghadapi problem akut akibat krisis sistem global yang berdampak krisis multimensi. Lembaga koordinasi dan terutama PB HMI dituntut lebih serius membaca kondisi yang sangat kelabu ini, ungkap syafiie.

Sepakat Pemekaran Badko
Dalam sesi tanya jawab, Puji Hartoyo ketua HMI Cabang Yogyakarta menyatakan bahwa memang sudah selayaknya HMI Badan Koordinasi itu dimekarkan. Cabang-cabang yang terus bertambah tapi lemah dalam pendampingan. Bayangkan sekarang cabang-cabang HMI di banyak daerah sudah ada sekitar 50 lebih tapi HMI Badan Koordinasinya hanya berjumlah empat. Jumlah Badko ini tidak sebanding dengan jumlah dan kepentingan-kepentingan cabang. Sehingga tidak mungkin berfikir keberadaan Badko akan menjawab kepentingan-kepentingan cabang yang jelas berbeda geo politiknya.
Nur salah seorang perwakilan dari HMI Cabang Malang mengungkapkan bahwa dirinya sepakat pembentukan Badko di HMI Jawa Timur. Karena secara geo politik Jawa Timur berbeda dengan Jawa Tengah, Yogyakarta dan Pontianak. Kita di Malang sangat kering dari wacana eksternal HMI karena tidak dari PB HMI yang datang kesini dan diskusi tentang wacana ke-HMI-an saat ini. Keberadaan HMI Badan Koordinasi Jawa Timur harapannya bisa menjawab pendampingan PB HMI di Malang. Termasuk keberadaan HMI Badan Koordinasi ini nantinya berfungsi bagi pengurus-pengurus cabang yang di Jawa Timur khususnya Malang dan Surabaya untuk masuk di struktur dan menyumbang ide-idenya dan perhatiannya yang selama ini masih belum tersalurkan dengan baik.
Sedangkan Awaluddin ketua Tim Kongres HMI cabang Yogyakarta mengatakan bahwa sudah jelas dari diskusi yang tadi kita butuh pembentukan HMI Badan Koordinasi Jawa Timur. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana cara pembentukan? Sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut. Syafiie yang menjadi pembicara menjawab bahwa jika teman-teman Jawa Timur sudah sepakat pembentukan HMI Badan Koordinasi maka tugas selanjutnya ini perlu dimasukkan dalam rekomendasi internal nanti sewaktu di kongres. Termasuk di internal Badko Inbagteng nantinya akan melakukan pembahasan di Internal dan akan dilanjutkan ke PB HMI, terang Syafiie.




Laporan Tim Kongres HMI Cabang Inbagteng
Seusai diskusi dilaksanakan acara kemudian berlanjut dengan rapat pimpinan cabang yang akan mendengarkan eksplorasi perkembangan diskusi-diskusi cabang-cabang di Badko Inbagteng menyambut pelaksanaan kongres HMI pada tanggal 21 Mei 2009 di Yogyakarta yang sudah tinggal lima mingguan.
Asnawi ketua HMI cabang Surabaya menuturkan bahwa untuk persiapan kongres HMI Cabang Surabaya sudah mengidentifikasi beberapa hal untuk menjadi usulan sewaktu di Kongres. Salah satunya terkait tentang masa keanggotaan HMI yang terlalu lama. 12 tahun lama keanggotaan bukanlah waktu yang sedikit tapi itu waktu yang sangat panjang sehingga perlu amandemen konstitusi.
Senada dengan Asnawi, ketua HMI cabang Surabaya Azwin mengungkapkan bahwa di Malang juga menginginkan adanya perubahan masa keanggotan di konstitusi. Masa 12 tahun bukan waktu yang sebentar tapi cukup lama. Padahal akademik lamanya tidak seperti itu. Ini harus ada penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dilapangan.
Berbeda dengan Puji Hartoyo ketua HMI Cabang Yogyakarta, ia mengatakan bahwa logika masa keanggotaan itu memang tidak disandarkan pada dunia akademik. Tapi disandarkan pada jenjang pengabdian di Struktur HMI. Mulai dari struktur komisariat, struktur Koordinator Komisariat, struktur Cabang, struktur HMI Badan Koordinasi dan struktur PB HMI. Memang ideal ukuran 12 tahun itu, karena terkait dengan jenjang struktur yang ada di HMI. Harapannya setelah keluar dan menjadi alumni, dia menjadi kader yang betul-betul HMI, ungkap Puji Hartoyo.
Sedangkan Awaluddin ketua Tim Kongres HMI Yogyakarta menyatakan bahwa dia dan teman tim kongres di Yogyakarta sudah mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan persiapan kongres. Pertama, HMI Yogyakarta tidak sepakat dengan perubahan nama HMI menjadi HMI-MPO. Kita bukannya tidak ingin memperjelas status tetapi kita ingin mempertahankan kebenaran yang tetap kita pegang dari awal. Perubahan nama jelas berarti kita sudah menyerah pada HMI-Dipo. Bagi HMI cabang Yogyakarta menetapkan nama HMI adalah bagaikan perjuangan hidup dan mati, jelas Awaluddin. Kedua, soal masa keanggotaan kayaknya kita masih sepakat untuk tetap. Ketiga, kita masih pada dataran teknis ada bebarapa bab dalam konstitusi yang tidak sesuai dengan materi babnya sehingga perlu ada perbaikan.
Ditambahkan Puji bahwa kita sepakat dengan kesepakat teman-teman dalam bahasan kemarin bahwa perlu perubahan pada penamaan komisi di PB HMI. Komisi logikanya perwakilan padahal kita bukan lembaga perwakilan seperti DPR. Ruh dan gerak organisasi seringkali terciderai dengan kewenangan komisi ini. Tau-taunya muncul kebijakan tanpa cabang-cabang ketahui isu dan pembahasannya. Dalam hal ini kita harus memikirkan ulang bagaimana struktur ini harus dibangun dan mencerminkan ruh organisasi yang dibuat bersama-sama.
Harapan besarnya sebagaimana diungkap Awaluddin kongres ke-27 di Yogyakarta ini tidak mengulang kesalahan yang lalu yaitu berdebat pada soal-soal yang tidak substansial. Kongres ini butuh bahasan yang lebih mendidik dan itu ada pada bahasan materi-materi pokok dalam komisi nantinya. Akhirnya diskusi dan Rapincab disudahi dan ditutup secara resmi oleh Moderator saudara Nur Ali.