Tema PB HMI

Tema Pengurus Besar HMI 1428-1430 H/2007-2009 M

Memperkokoh Negara Menuju Tamaddun (Peradaban) Indonesia Baru dan Maju

Mengapa Memperkokoh Negara ?

Dewasa ini, tantangan yang membentang di hadapan kita bukan lagi kekuasan negara otoriter yang mencengkram seluruh sendi-sendi masyarakat. Sejak reformasi bergulir, suasana kebebasan dan demokrasi yang belum terkonsolidasi telah dimanfaatkan secara cerdik oleh kekuatan-kekuatan pasar untuk mendesak negara agar mengurangi (reduksi) otoritasnya dan memaksanya untuk menjamin iklim yang kondusif bagi kedaulatan pasar. Padahal dalam kedaulatan pasar berlaku hukum penawaran, dan biasanya siapa yang kuat dialah yang akan menentukan.

Sangat disayangkan, negara yang diwakili oleh pemerintahan yang berkuasa seolah-olah tunduk dengan kehendak kekuatan-kekuatan pasar tersebut. Dan secara perlahan dan pasti, otoritas negara yang semestinya hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat bertukar menjadi pelayan setia kekuatan-kekuatan pasar. Pelayanan terhadap rakyat yang menjadi tugas utama negara telah dengan sistematis dikurangi dan diserahkan kepada kekuatan-kekuatan pasar. Kecenderungan ini segera terdeteksi apabila dicermati isi perundang-undangan baik yang sudah ditetapkan maupun yang sedang dalam tahap penggodokan. Misalnya, RUU BHP dengan jelas terbaca di dalamnya tersimpan misi minimalisasi otoritas negara dan penyesuaian terhadap tuntutan-tuntutan kekuatan pasar.

Pengurangan otoritas negara pada berbagai sektor tersebut tidaklah tercipta secara alamiah, namun merupakan rekayasa dari sebuah kekuatan sadar yang menghendaki terwujudnya situasi kedaulatan pasar dan pengaruh negara yang semakin minimal. Segera muncul pertanyaan, mengapa diperlukan negara dengan otoritas minimal? Sebab, negara dengan otoritas minimal seperti itu merupakan kondisi yang cocok bagi kebebasan untuk melipatgandakan keuntungan bisnis dan ekonomi.

Akibat Negara Minimal

Situasi seperti yang digambarkan di atas mengakibatkan kondisi rakyat yang tidak berdaya dan hanya menjadi pasar dan sapi perahan dari pemain-pemain utama sistem yang sedang berkuasa. Akibatnya kekuatan kreatif rakyat di dalam menciptakan tamaddun (peradaban) tinggi dan unggul pun lesu dan berganti menjadi kekuatan kreatif yang mengabdi pada pasar semata. Dengan kondisi semacam itu, tujuan sejati negara untuk membangun tamaddun (peradaban) Indonesia yang unggul dan berakar langsung dari budaya setempat pun semakin jauh dari harapan.

Jalan Keluar

Situasi ini tentu tidak perlu dipertahankan lama-lama. Di hadapan kita masih tersedia kesempatan untuk mengoreksi secara cepat kecenderungan yang tidak menguntungkan tersebut. Untuk mengoreksi kecenderungan tersebut tentulah bukan perkara mudah. Sebab di belakang kecenderungan tersebut, berdiri korporasi-korporasi besar yang memiliki modal, teknologi dan jaringan politik yang juga besar.
Merupakan sebuah anugerah bahwa Indonesia berada dalam tahap konsolidasi demokrasi. Dalam proses konsolidasi demokrasi, semua kekuatan berkesempatan berlomba menjadi penentu arah sejarah. Komunitas HMI sebagai bagian dari masyarakat sipil mempunyai misi untuk memastikan jalannya demokrasi yang sehat dan bebas dari manipulasi kelompok-kelompok kepentingan politik sempit dan jangka pendek.

Apa yang Harus Dilakukan?

Posisi komunitas HMI sebagai bagian dari komunitas Islam di Indonesia merupakan modal yang berharga. Sejarah membuktikan, setiap perubahan sosial politik yang berlangsung di Indonesia tidak terpisahkan dari keterlibatan faktor Islam. Untuk hal itu, langkah yang relevan diambil oleh HMI sekarang adalah memperkokoh negara untuk tujuan pembangunan tamaddun (peradaban) Indonesia baru dan maju. Tamaddun Indonesia baru dan maju yang diproyeksikan hendaknya berurat-berakar dari transformasi Islam di Indonesia sekaligus bersenyawa dengan demokrasi. Proyeksi tersebut bukanlah merupakan mimpi di siang bolong. Proyeksi tamaddun Indonesia masa depan yang diwarnai Islam dan ditopang demokrasi tercermin dari fenomena unik perkembangan Islam di Indonesia. Sejauh ini, dialektika Islam dan demokrasi di Indonesia telah menampilkan corak yang positif dan konvergen.

Apa langkah-langkahnya?

Di antara langkah kecil di dalam usaha memperkokoh negara tersebut dapatlah dimulai dengan memperkokoh komunitas HMI sendiri. Komunitas HMI yang terdiri atas anggota aktif dan alumni sampai sejauh ini belumlah terkonsolidasi dengan baik. Sembari berusaha mengkonsolidasi komunitas HMI, HMI juga mestilah aktif mengkonsolidasi diri dengan barisan masyarakat sipil lainnya. Di antara masyarakat sipil terpenting itu terdapat ulama-ulama akar rumput yang tersebar di desa dan kota. Ulama-ulama akar rumput memiliki potensi dan posisi strategis disebabkan hubungannya yang melekat dengan kalangan rakyat kecil. Jika HMI sebagai kalangan terdidik dapat bersinergi dengan ulama-ulama akar rumput, maka pembangunan basis bagi tercapainya tamaddun Indonesia yang berakar pada transformasi Islam yang maju semakin mendekati kenyataan.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, PB HMI bermaksud menjadikan momentum kegiatan pelantikan dan Pleno I sebagai entri point di dalam mewujudkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tamaddun Indonesia baru dan maju.

Orientasi Umum PB HMI 1428-1430 H/2007-2009 M

Tema tersebut sebenarnya senada dengan semangat perlawanan terhadap kecenderungan neo liberal yang melanda Indonesia. Maksud memperkokoh negara di sini bukanlah memperkokoh kekuasaan pemerintah yang berkuasa, tetapi memperkokoh unsur utama negara, yakni warga negara. Warga negara merupakan penopang sejati tegaknya negara dan bangsa.

Dalam rangka memperkokoh negara untuk mencapai tamaddun Indonesia baru dan maju tersebut, HMI harus terlibat aktif dalam setiap isu-isu perubahan sosial politik di tanah air. Menyadari besarnya tujuan tersebut, HMI tidak mungkin bekerja sendirian. HMI harus menggandeng komponen-komponen masyarakat sipil strategis yang memiliki tujuan dan program yang sama. Ditekankan HMI sebagai bagian dari representasi komunitas masyarakat sipil terdidik harus berhasil menyatu dan bekerja sama dengan segmen ulama-ulama akar rumput di desa-desa dan di kota-kota sebagai bagian dari masyarakat sipil otentik. Dalam jangka panjang, kerjasama permanen dengan ulama-ulama akar rumput akan menguntungkan bagi komunitas Islam di Indonesia sebagai terobosan baru strategi politik.

Dalam rangka merespon Pemilu yang segera tiba, HMI perlu mengambil peranan untuk memastikan berjalannya demokrasi yang sehat tanpa manipulasi terhadap kedaulatan rakyat. Karena itu, perlu pendalaman strategi dan program apa yang perlu diambil HMI di dalam rangka menjamin berlangsungnya demokrasi yang sehat tanpa manipulasi tersebut. Saya sarankan isu Pemilu sudah dapat mulai dibahas pada momen Pleno I.

Untuk segmen "primordial" HMI, yakni dunia pendidikan dan kampus, hendaknya HMI berhasil merepresentasikan diri sebagai juru bicara bagi kepentingan warga terhadap akses dan biaya pendidikan yang terjangkau dan kampus yang dinamis dan religius. Oleh karena itu, telah tersedia tantangan di depan HMI menyangkut isu RUU BHP dan isu-isu pendidikan lainnya.

Sedangkan ke dalam internal organisasi HMI, hendaknya HMI berhasil meningkatkan kualitas dan pengayaan content perkaderannya sekaligus memutus persoalan kronis menyangkut pembiayaan operasional HMI secara keseluruhan. Untuk itu, telah diambil sebuah keputusan untuk membentuk lembaga amil wakaf, zakat, infak dan sadaqah HMI sebagai alat untuk memecahkan masalah tersebut.

Sedangkan untuk kebijakan ke dalam komunitas HMI, HMI didorong untuk berhasil mendudukkan diri sebagai dinamisator dan katalisator penghimpunan potensi-potensi jejaring alumni agar komunitas alumni berhasil berperan aktif dalam setiap perubahan sosial politik di tanah air. Oleh karena itu, kekompakan HMI dengan komunitas alumni agar dapat terus ditingkatkan bobot dan mutunya.

Orientasi umum yang disebut di atas tentu akan terus dilengkapi oleh seluruh komisi-komisi dan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, komisi-komisi dan lembaga-lembaga yang ada hendaknya dapat menurunkan program dengan limit waktu yang sudah diukur.

* Tema kepengurusan disarikan dari arahan umum PB HMI dan Term of Reference Pelantikan Pengurus PB HMI 1428-1430 H/2007-2009 M