HMI Inbagteng Cyber Media

Rapimcab Badko : Dari Pilkada Jateng Sampai Kodifikasi Konstitusi HMI

Oleh Hani Nur Cahyo

Wonosobo, (Inbagteng Cyber Media)
Beberapa hari yang lalu, tepatnya Selasa (13/05), Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah (HMI Badko Inbagteng) mengadakan agenda Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) di Wonosobo. Walaupun agenda Rapimcap ini diadakan di kota dingin, tetapi tetap saja dingin itu tidak membekukan semangat, ide dan gagasan cabang-cabang yang hadir. Hadir dalam Rapimcab Cabang Wonosobo, Cabang Purworejo, dan Cabang Purwokerto.

Dalam Rapimcab ini ada tiga agenda yang dilaksanakan. Pertama, Diskusi Pilkada Jateng tentang Tema : “Pilkada; Antara Harapan dan Realitas”. Kedua, Konsolidasi tentang penyikapan HMI dalam Pilkada Jateng. Ketiga, Sharing Perkaderan dan Laporan Cabang-cabang.

Dalam Diskusi Pilkada ini, Badko menghadirkan pembicara tunggal yaitu Heri Setiawan (Komisi Politik PB HMI) yang sebelumnya akan dipanelkan dengan Tokoh Politik dari Wonosobo Bapak Mubarid yang ternyata beliau terlambat hadir. Dalam diskusi dengan 20-an peserta, Heri Setiawan menyampaikan bahwa Pilkada adalah sebagai salah satu amanah reformasi maka perlu ada pengawalan serius dari masyarakat. Pilkada harusnya menjadi harapan perubahan yang lebih baik terhadap masyarakat. Pilkada juga memerlukan cost yang sangat tinggi, sehingga justru sarat akan menyengsarakan rakyat. Beliau juga menyampaikan langkah-langkah alternatif yang bisa diambil HMI dalam penyikapan terhadap Pilkada disamping melakukan dorongan untuk melakukan kontrak politik juga melakukan political education untuk masyarakat supaya tidak terjebak pada pemanfaatan kepentingan kekuasaan semata. Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan pesan dari PB HMI untuk cabang-cabang di wilayah Inbagteng, yaitu: Pertama, mendorong Pilkada menjadi politik yang mensejahterakan masyarakat, dan Kedua, berpartisipasi aktif positif dalam pilkada (misal kontrak politik dan political education terhadap masyarakat). Diskusi ini juga sebagai acuan sebelum melakukan konsolidasi penyikapan terhadap Pilkada.

Konsolidasi penyikapan HMI terhadap Pilkada Jateng yang dilakukan cabang-cabang dengan Badko menghasilkan beberapa point, antara lain melakukan kampanye tolak pemimpin korup, tolak pemimpin pro status quo, pencarian data calon pemimpin, mendorong para calon pemimpin untuk turun ke masyarakat, mendorong terjadinya kontrak politik, melakukan political education kepada masyarakat, dan kampanye pilkada damai. Hasil-hasil ini diharapkan dibawa ke masing-masing cabang, di sosialisasikan, dan memerlukan follow up yang serius.

Kodifikasi Konstitusi dan Temu Pengader
Dalam sharing perkaderan dan Laporan Kondisi Cabang, ada beberapa hasil kesepakatan dari cabang-cabang yaitu perlu adanya forum konsolidasi antar cabang yang membahas tentang masalah perkaderan HMI khususnya di wilayah Inbagteng, dan perlunya kerjasama yang apik antar cabang dalam masalah perkaderan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan diadakan forum temu KPC atau Bidang Perkaderan. Penyampaian laporan kondisi cabang juga dilakukan untuk melaporkan kondisi internal dan eksternal masing-masing cabang.

Dalam forum Rapimcab kali ini disepakati beberapa poin penting, diantaranya ; Meminta cabang-cabang untuk mengirimkan nama kepada pengurus Badko Inbagteng untuk diusulkan menjadi tim kodifikasi resmi konstitusi PB HMI dan secepatnya akan dilegalisasi. Di samping itu, Meminta cabang-cabang untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan perkaderan, untuk secepatnya akan diadakan temu pengader di HMI Inbagteng. Yang pertemuan tersebut sebagai usaha mensharingkan amanah PKN HMI Kongres ke-26, Bab III Dimensi Struktur Lembaga no 5 yang berbunyi “Mendorong kemandiran pengelolaan perkaderan ditingkat cabang-cabang dengan arah peningkatan kapasitas anggota dalam peran strategis kemasayarakatan”. Beberapa indikatornya meliputi : Pertama, mampu melaksanakan Senior Course setiap tahunnya. Kedua, mampu melakukan kerjasama pengader antar cabang. Ketiga, mampu melakukan evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur. Keempat, memiliki komisariat sehat diatas 50 persen. Kelima, memiliki forum atau lembaga yang mampu meningkatkan mutu perkaderan.