Road Map Pembahasan Pleno II PB HMI
Semarang, (inbagteng cyber media)
Pleno PB HMI yang merupakan agenda utama dari semua rangkaian paket semester I PB HMI digelar pada Ahad (13/04) di Musholla pondok Sisemut, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai pamungkas dari semua agenda forum menyerap semua aspirasi, saran dan kritik yang berkembang pada saat dialog cabang, simposium gerakan, temu pengader nasional dan temu Lapmi nasional. Forum ini dihadiri semua pengurus PB HMI termasuk pengurus lembaga koordinasi, lembaga khusus dan lembaga kekaryaan. Itho Murtadha sebagai Sekjen membuka forum dan mulai memaparkan beberapa agenda pembahasan pleno II.
Semarang, (inbagteng cyber media)
Pleno PB HMI yang merupakan agenda utama dari semua rangkaian paket semester I PB HMI digelar pada Ahad (13/04) di Musholla pondok Sisemut, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai pamungkas dari semua agenda forum menyerap semua aspirasi, saran dan kritik yang berkembang pada saat dialog cabang, simposium gerakan, temu pengader nasional dan temu Lapmi nasional. Forum ini dihadiri semua pengurus PB HMI termasuk pengurus lembaga koordinasi, lembaga khusus dan lembaga kekaryaan. Itho Murtadha sebagai Sekjen membuka forum dan mulai memaparkan beberapa agenda pembahasan pleno II. Setidaknya ada delapan agenda yang harus dibahas secara tuntas dan komprehensif diantaranya ; evaluasi kinerja PB HMI secara umum selama enam bulan pertama, evaluasi perkomisi selama enam bulan, brainstorming & proyeksi enam bulan kedepan, penentuan visi & misi HMI untuk enam bulan kedepan, skala prioritas isu (core isu : islam, pendidikan & kemahasiswaan), rekomendasi untuk enam bulan kedepan, penjabaran program perkomisi, dan staffing.
Pembahasan yang cukup serius dalam forum pleno terkait masalah tema kepengurusan. Perdebatan mengenai memperkokoh negara dan basis negara diantara para peserta kemudian mengerucut untuk dilakukannya penyempurnaan redaksional. Dengan adanya penyempurnaan tersebut harapannya masing-masing komisi di PB HMI dapat menjalankan program kerjanya sesuai dengan spirit tema yang diangkat saat ini. Kinerja PB secara keseluruhan juga mendapat sorotan peserta pleno terutama lembaga koordinasi yang banyak memberikan masukan penting. Beberapa komisi yang kurang aktif dibahas secara komprehensif.
Persoalan yang tak kalah penting adalah wacana revisi konstitusi hasil kongres Depok yang menuai kontrovesi di beberapa cabang. Badko Inbagteng sudah melakukan kajian terhadap konstitusi dan mengusulkan untuk mengkoreksi ulang hasil konsitusi hasil kongres. Secara fundamental konstitusi hasil kongres Depok memang tidak ada masalah, namun tidak adanya keseragaman (unifikasi) isi konsititusi yang telah diterima masing-masing cabang. Selain itu terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan. Forum akhirnya menyepakati bahwa persoalan konstitusi akan dihandle oleh Sekjen dengan diback up oleh badko se-Indonesia untuk meninjau ulang atau melakukan koreksi. Menurut ketua PB, konstitusi tersebut sudah valid karena sebelum didistribusikan sudah dibahas dengan MSO terlebih dulu.
Untuk mengatasi persoalan koordinasi dan komunikasi struktural, forum pleno merekomendasikan masing-masing komisi di PB untuk lebih intens melakukan komunikasi dengan cabang-cabang melalui koordinasi dengan Badko. Forum juga mengusulkan agar setiap komisi punya e-mail sendiri bahkan kalau perlu weblog untuk mempermudah koordinasi.
Selain evaluasi komisi, Korps Pengader Nasional (KPN), LAPMI dan Badan koordinasi juga mendapat rekomendasi. Usulan agar Lapmi bisa memberdayakan media alternatif weblog (blogspot.com) juga muncul kepermukaan. Pasalnya banyak Cabang-cabang ataupun kader-kader HMI yang intens menggeluti dunia weblog. Harapannya media ini dapat mensupport Lapmi kedepan. KPN juga disarankan untuk kembali mengaktifkan weblognya agar komunikasi ke level bawah lebih massif. Penguatan serta pendampingan cabang harus terus ditingkatkan oleh Badko, kerjasama dengan komisi-komisi di PB dapat digalang dengan baik, poin tersebut merupakan rekomendasi untuk lembaga koordinasi. [al]
Pembahasan yang cukup serius dalam forum pleno terkait masalah tema kepengurusan. Perdebatan mengenai memperkokoh negara dan basis negara diantara para peserta kemudian mengerucut untuk dilakukannya penyempurnaan redaksional. Dengan adanya penyempurnaan tersebut harapannya masing-masing komisi di PB HMI dapat menjalankan program kerjanya sesuai dengan spirit tema yang diangkat saat ini. Kinerja PB secara keseluruhan juga mendapat sorotan peserta pleno terutama lembaga koordinasi yang banyak memberikan masukan penting. Beberapa komisi yang kurang aktif dibahas secara komprehensif.
Persoalan yang tak kalah penting adalah wacana revisi konstitusi hasil kongres Depok yang menuai kontrovesi di beberapa cabang. Badko Inbagteng sudah melakukan kajian terhadap konstitusi dan mengusulkan untuk mengkoreksi ulang hasil konsitusi hasil kongres. Secara fundamental konstitusi hasil kongres Depok memang tidak ada masalah, namun tidak adanya keseragaman (unifikasi) isi konsititusi yang telah diterima masing-masing cabang. Selain itu terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan. Forum akhirnya menyepakati bahwa persoalan konstitusi akan dihandle oleh Sekjen dengan diback up oleh badko se-Indonesia untuk meninjau ulang atau melakukan koreksi. Menurut ketua PB, konstitusi tersebut sudah valid karena sebelum didistribusikan sudah dibahas dengan MSO terlebih dulu.
Untuk mengatasi persoalan koordinasi dan komunikasi struktural, forum pleno merekomendasikan masing-masing komisi di PB untuk lebih intens melakukan komunikasi dengan cabang-cabang melalui koordinasi dengan Badko. Forum juga mengusulkan agar setiap komisi punya e-mail sendiri bahkan kalau perlu weblog untuk mempermudah koordinasi.
Selain evaluasi komisi, Korps Pengader Nasional (KPN), LAPMI dan Badan koordinasi juga mendapat rekomendasi. Usulan agar Lapmi bisa memberdayakan media alternatif weblog (blogspot.com) juga muncul kepermukaan. Pasalnya banyak Cabang-cabang ataupun kader-kader HMI yang intens menggeluti dunia weblog. Harapannya media ini dapat mensupport Lapmi kedepan. KPN juga disarankan untuk kembali mengaktifkan weblognya agar komunikasi ke level bawah lebih massif. Penguatan serta pendampingan cabang harus terus ditingkatkan oleh Badko, kerjasama dengan komisi-komisi di PB dapat digalang dengan baik, poin tersebut merupakan rekomendasi untuk lembaga koordinasi. [al]
0 komentar:
Posting Komentar