HMI Inbagteng Cyber Media

PB HMI Akan Gelar Pleno II di Semarang

Inbagteng Cyber Media
Rangkaian agenda PB HMI dalam Pleno II kali ini terangkum dalam Paket Akhir Semester I PB HMI. Beberapa agenda yang akan digelar antara lain Rapat Koordinasi Nasional Cabang, Temu Pengader Nasional, Temu LAPMI Nasional, Simposiun Gerakan dan Pleno II PB HMI. Seluruh agenda ini akan digelar pada Kamis-Ahad (10-13) April 2008 di kota Atlas, Semarang, Jawa Tengah.
Agenda ini rencananya akan dibuka pada hari Jum’at (11/04) dan akan dilanjutkan dengan seminar nasional yang bertajuk “Pilkada untuk kesejahteraan rakyat : sebuah kritik dan solusi” dengan menghadirkan narasumber diantaranya; Bambang Sadono, Agus Soeyitno, Ichsanudin Noorsy, Dr. H. Abdul Rohman. MSi, Akt.

Untuk mengetahui lebih detail tentang agenda Paket Akhir Semester I PB HMI, berikut ini kami lampirkan Term of Refference (TOR) yang kami terima dari PB HMI.

Term Of Reference
PAKET AKHIR SEMESTER I PB HMI

DASAR PEMIKIRAN
Penguatan Visi Keumatan dan Kebangsaan Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Sejahtera

Pasca runtuhnya orde baru PB HMI, meminjam istilah Jurgen Habermas terjadi kolonisasi masyarakat sipil sebagai akibat mengentalnya konsevatisme ekonomi yang dipraktekkan oleh masyarakat ekonomi, dan makin mapannya liberalisme politik oleh masyarakat negara, negara menjelma menjadi sahabat modal (friendly of capital). Di tengah dominansi wacana global dibutuhkan ide yang bersifat radikal dan berbeda secara paradigmatik. Realisasi ide ini akan merubah peta politik, dimana kesejahteraan, keadilan dan partisipasi dapat diperoleh banyak kalangan secara luas.

Gagasan atau ide merupakan sumber bagi perubahan sistematik. Tidak ada visi besar tanpa ditopang gagasan-gagasan progresif didalamnya. Visi perubahan radikal paradigmatik mulai ditebar pada kepengurusan PB HMI periode 1999-2001 sebagai pandangan awal merespon perubahan dari era otoritarian ke era keterbukaan. Pada periode berikutnya 2001-2003 PB HMI mulai menterjemahkan visi perubahan kedalam dimensi nasional. Keberpihakan terhadap kaum lemah terpinggirkan menjadi tema sentral sekaligus menguatkan gagasan dalam penataan hubungan harmonis antara negara (state), masyarakat sipil (civil society) dan pasar (market) (Moeljarto Tjokrowinoto 2001 : 3).

Pada periode 2003-2005, tema ‘Revolusi Sistemik’ terus digulirkan sebagai upaya untuk mendesakkan agenda perubahan kepada negara agar tidak tunduk pada agenda-agenda neo-liberalisme, dan di sisi yang lain ia juga memaksa negara untuk meninggalkan secara total wataknya yang otoritarianistik dan korup. Semua kebijakan musti diabdikan untuk kepentingan rakyat yang selama ini lemah dan dipinggirkan oleh negara. Perubahan politik di tingkat nasional seharusnya melibatkan partisipasi massa rakyat. Sebagai kelanjutan dari periode kepengurusan sebelumnya (periode 2003-2005), maka periode 2005-2007 tetap melanjutkan agenda ‘Revolusi Sistemik’. Namun demikian, penerjemahan ‘Revolusi Sistemik’ tidak lagi bergerak dalam aras masyarakat negara atau masyarakat politik (political society), melainkan pada aras masyarakat sipil (civil society). Sebab pada saat yang sama masyarakat sipil belum terkonsolidasi sebagaimana mestinya, walau konsolidasi masyarakat politik relatif lebih berhasil. Justru penguatan posisi muncul dari asing sebagai kekuatan ekonomi politik yang kemudian diidentifikasi sebagai kapitalisme neo-liberalisme. Komponen utamanya adalah Bank Dunia, IMF, korporasi multinasional, serta negara-negara maju (terutama Amerika).

Penguatan visi gerakan tammadun kembali dilakukan pada PB periode tahun 2007-2009 sebagai upaya rekayasa keumatan dan kebangsaan untuk Indonesia berkeadilan. Gerakan tammadun (civilitation movement) dimaksud adalah peradaban tinggi yang didalamnya terdapat pergulatan nilai-nilai (baik kebudayaan maupun keagamaan) dan dicapai melalui proses panjang serta penuh dinamika perjuangan. Pergeseran karakter politik, ekonomi dan kebudayaan kepada cara pandang neo-liberalisme menjadi tantangan perjuangan HMI dalam membangun umat dan bangsanya karena telah terjadi kebangkrutam yang cukup besar berkaitan dengan kedaulatan negeri ini. Hampir seluruh sektor penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat lambat laun berpindah kepemilikan dari negara ke pemodal. Agenda-agenda privatisasi, pencabutan subsidi, dan lain sebagainya menjadi pintu ketidakadilan terjadi yang dilakukan melalui proses penetrasi, kooptasi terhadap negara.

Revitalisasi visi menjadi keharusan di tengah menguatnya kekuatan asing pada wilayah ekonomi politik. Kekuatan inilah yang kemudian masuk dengan kemampuan rekayasanya untuk menyamar menjadi unsur negara atau pemerintah, bahkan terkadang menjadi unsur anti negara atau sebagai unsur rakyat tak lebih hanya untuk menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Melemahkan negara sebagai bagian agenda neo-liberalisme sudah dapat dipastikan akan mengancam kedaulatan politik berikut kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Disisi lain pemerintah kita memproduksi paradoks ketika catatan angka kemiskinan yang sangat tidak memihak kondisi realitas rakyat, badan dunia mencatat angka cukup tinggi kemiskinan di negeri ini mencapai 29%, sedangkan pemerintah mencatat angka kemiskinan hanya 16,6 %. Keseriusan dalam pengentasan kemiskinan nampaknya belum menjadi agenda utama pemerintah kita, padahal kemiskinanlah yang menjadi gerbang munculnya persoalan lain seperti kesehatan pendidikan dan juga pengangguran. Gagasan–gagasan neo-liberalisme secara sistematis merasuk pada alam fikir dan kesadaran para elit dan pejabat publik kita. Sense of crisis yang seharusnya ada demi mendahulukan kepentingan-kepentingan rakyat daripada kepentingan-kepentingan lainnya menjadi barang mahal di tengah muramnya kehidupan negeri ini. Kebodohan, keserakahan materi dan ketidaktahuan menjadi jalan masuk neo-liberalisme untuk menguasai wilayah jajahannya.

Sebagai upaya melahirkan keadilan dan kesejahteraan “Gerakan Tamaddun” masyarakat sipil menuntut beberapa hal, yaitu pertama, perubahan pada model gerakan dari bentuk komite-komite aksi yang cenderung reaktif dan menumpukan gerakannya pada isu yang sedang berkembang, menjadi gerakan yang berbasis pada isu yang lebih strategis, sektoral dan berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat. Kedua, hubungan antar sektor wilayah garap gerakan sipil-demokratik membutuhkan keterkaitan yang bersifat organik untuk sebuah gerakan yang holistik, dan tidak parsial. Ketiga, orientasi gerakan pada pemenuhan hak-hak sipil-politik perlu dibarengi dengan pemenuhan hak-hak ekonomi-politik-budaya.

Kesejahteraan dan keadilan akan tercapai apabila peran aktif masyarakat sipil secara terus menerus melakukan upaya konsolidasi masyarakat sipil-demokratik dalam konteks keIndonesiaan. Masyarakat berperadaban inilah menjadi final position setelah ikhtiar dan ijtihad intelektual dipilih sebagai kekuatan penopangnya berbasis spirit profetik.

Demi memainkan peran tersebut HMI perlu memetakan positioning gerakan yang tepat sebelum merumuskan “Gerakan Tamadduni” Masyarakat Sipil secara konkrit dalam rumusan Grand Desain Rencana Strategis Nasional HMI sebagai ‘petunjuk kerja’ bersama bagi semua kader HMI. Bersamaan dengan itu, HMI juga membutuhkan pengokohan manajemen kelembagaan yang lebih profesional yang mencakup rancang bangun sistem komunikasi organisasi yang efektif, serta sebuah rumusan standar kerja, sistem pengontrolan dan evaluasi yang memenuhi standar kerja sebuah organisasi modern.

Pengelolaan lembaga secara profesional dalam manajemen kepemimpinan yang efisen dan efektif mensyarakatkan peningkatan kapasitas dan penguatan bangunan institusi baik bagi Pengurus Cabang, Pengurus Badan Koordinasi maupun Pengurus Besar dalam sebuah jaring komunikasi kerja yang terkonsolidasi dengan baik dengan tetap mengedepankan penguatan kapasitas lokal, dan berbasis pada tradisi riset, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang tersedia. Selain itu untuk menjaga dinamika perkaderan di HMI perlu juga dilakukan penguatan kinerja Korp Pengader di tingkat nasional.

Dari hasil pertukaran gagasan dan formulasi ide didalamnya diharapkan menjadi masukan penting pada pleno II untuk merumuskan program kerja semester II sehingga dapat di turunkan dan memungkinkan sesegera mungkin dilakukan follow-up pada semua level kepemimpinan di HMI. Oleh karenanya, kegiatan Pleno II PB HMI, Rapat Koordinasi Cabang, symposium gerakan, temu LAPMI nasional dan Musyawarah Nasional Korp pengader HMI dibuat menjadi satu paket kegiatan akhir semester akhir.


NAMA KEGIATAN
Paket Akhir Semester I PB HMI 1428-1430 H/2007-2009 H

DASAR KEGIATAN
Selain dasar kegiatan yang spesifik dari masing-masing bentuk kegiatan secara umum Paket Akhir Semester I dilaksanakan berdasarkan:
1. Anggaran Dasar HMI pasal 12 dan 14
2. Anggaran Rumah Tangga HMI Pasal 25, 29, 36, 49, 50, 51 dan 52;
3. Pedoman Struktur HMI
4. Program Kerja Pengurus Besar HMI

TUJUAN KEGIATAN
Selain tujuan spesifik dari masing-masing bentuk kegiatan, tujuan dintegrasikannya berbagai bentuk kegiatan tersebut adalah :
1. Sinambung dan terintegrasinya berbagai maksud tujuan dari Pleno II PB HMI, Rapat Koordinasi Cabang, Temu nasional Korps Pengader HMI, Simposium Gerakan, Temu nasional Lembaga pers Mahasiswa Islam
2. Membangun sinergisitas kerja dalam struktur HMI
3. Memperkuat konsolidasi internal HMI
4. Terintegrasinya waktu pelaksanaan dari empat jenis kegiatan tersebut.

RANGKAIAN KEGIATAN
1. Rapat Koordinasi Nasional Cabang
a. Pendahuluan
Pengurus Besar sebagai badan tertinggi di struktur kepemimpinan HMI memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan amanah kongres dimana dalam menjaga dinamika keorganisasian dibutuhkan sinergitas gerak antar komponen yang terkait, hal ini dilakukan secara internal dalam struktur pimpinan HMI.
Adapun wadah yang digunakan dalam menjaga dinamika keorganisasian tersebut salah satunya Rapat Koodinasi Cabang secara nasional. Rapat koordinasi ini dilakukan dengan tujuan sebagai ajang konsolidasi dan komunikasi antar komponen struktur pimpinan HMI. Kegiatan ini diorientasikan menjadi wadah peningkatan kapasitas dan penguatan bangunan institusi baik bagi Pengurus Cabang, maupun Pengurus Besar. Selain itu, Rapat Koordinasi Cabang ini diharapkan dapat menemukan serta meyepakati model jaringan serta komunikasi kerja yang solid antara cabang, badko dan PB dengan tetap mengedepankan penguatan kapasitas lokal, dan berbasis pada tradisi riset, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang tersedia.
b. Nama Kegiatan
Rapat Koordinasi Nasional Cabang
c. Dasar Kegiatan
· Anggaran Dasar HMI pasal 12,
· Anggaran Rumah Tangga HMI pasal 25 dan pasal 29
· Pedoman Struktur HMI
· Program Kerja HMI
d. Tujuan
· Memahamkan Visi, Misi HMI secara nasional
· Merumuskan Grand Desain Rencana Strategis Nasional HMI
e. Materi Rapat
· Ta’aruf cabang dan PB
· Penyampaian laporan perkembangan cabang ( tertulis )
· Penjelasan PB : Tema dan strategi gerakan
· Dialog PB dan Cabang seputar isu strategis
f. Peserta
· Pengurus Besar
· Pengurus Cabang
g. Waktu dan Tempat
Semarang, 11 April 2008

2. Temu Pengader Nasional
a. Pendahulan
Perkaderan merupakan inti aktifitas didalam himpunan selain perjuangan itu sendiri, keduanya kait terkait menjadi satu term yang saling memaknai dan menjadi identitas dalam wadah suatu gerakan. Keberlangsungan suatu gerakan tidak lepas dari proses perkaderan yang dijalankan, gerak suatu organisasi akan terhenti apabila perkaderan tidak berjalan atau kurang mampu merespon persoalan-persoalan yang ada. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perkaderan harus mampu menjawab tantangan di setiap zamannya, baik sistem perkaderan tersebut maupun para penggerak sistemnya yakni para pengader.
Tantangan yang ada sekarang adalah kurangnya intensitas SC di beberapa cabang pada beberapa wilayah badan koordinasi dikarenakan belum adanya pengader atau Korp Pengader untuk mengelola SC. Kurikulumisasi SC nasional diselenggarakan tidak lain untuk meng-update formula penyelesaian persoalan yang masih menumpuk di HMI terkait dengan penyelenggaran dan pengelolaan SC di beberapa cabang tersebut. Sebagai sebuah inisiasi terumuskannya kurikulum SC nasional diharapkan mampu meyelesaikan persoalan yang sering menghinggapi cabang-cabang dalam hal perkaderan. Selain itu peran dan fungsi pengader menjadi hal yang musti diperhatikan. Sering kali dalam pengelolaan training yang berkaitan dengan materi-materi ke-HMIan pengader melakukan proses rekayasa yang terkadang kontrapoduktif dengan tujuan dalam muatan materi. Maka modul pembelajaran pengader ini dibuat agar bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjang akselerasi para pengader belajar hal-hal yang berkaitan dengan perkaderan HMI secara sistematis dan metodologis.
b. Nama Kegiatan
Temu Pengader Nasional
c. Dasar Kegiatan
· Anggaran Dasar HMI pasal 14
· Anggaran Rumah Tangga HMI pasal 49, 50, 51 dan pasal 52
· Pedoman Struktur Organisasi
· Program Kerja PB HMI
· Rekomendasi Munas Korps Pengader ke 2
d. Materi Agenda
· Menyusun Kurikulum Senior Course Nasional
· Menyusun Modul Pembelajaran Pengader
e. Peserta
· Peserta :
Utusan dari Korp Pengader HMI Cabang
· Undangan :
Pengader dari cabang yang belum memiliki Korp Pengader
Anggota Korp Pengader HMI Cabang yang bukan utusan
f. Waktu dan Tempat
Semarang, 12 April 2008

3. Temu LAPMI Nasional
a. Pendahulan
Laju perkembangan informasi saat ini telah memberikan implikasi luas dalam sistim sosial masyarakat kita. Secara khusus pengaruh dari perkembangan informasi tersebut tidak hanya dalam tataran individu, namun sudah sampai pada lingkup yang lebih luas dimana salah satunya adalah organisasi. Bisa di artikan bahwa informasi sudah menjadi kebutuhan penting di era modern sekarang ini.
Melihat perkembangan perubahan yang begitu cepat di era informasi digital saat ini, menjadi sebuah keniscayaan HMI sebagai salah satu organisasi yang mengikhtiarkan diri dalam setiap proses perubahan adalah menjadi penting untuk merespon sekaligus mempersiapkan diri dalam rangka membangun sebuah sistem informasi yang mampu mengakomodir berbagai potensi organisasi agar bisa di kembangkan lebih baik.
Untuk itulah lembaga pers mahasiswa Islam sebagai sebuah lembaga kekaryaan HMI diharapkan memiliki andil besar dalam rangka menntransformasikan berbagai gagasan – gagasan perubahan sekaligus membangun sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas serta profesionalitas. Dalam rangka inilah pertemuan LAPMI nasional dimaksud sebagai langkah meningkatkan perbaikan kinerja lembaga serta mengembangkan program kerja kearah lebih baik, seiring dengan tuntutan zaman.
b. Nama Kegiatan
Temu LAPMI Nasional
c. Dasar Kegiatan
· Anggaran Dasar HMI pasal 15
· Anggaran Rumah Tangga HMI pasal 53, 54, 55 dan pasal 56
· Pedoman Struktur Organisasi
· Program Kerja PB HMI
d. Tujuan
· Koordinasi kerja dan sosialisasi agenda LAPMI
· Pembentukan reportase daerah
e. Peserta
Utusan dari perwakilan LAPMI cabang dan utusan cabang yang belum memiliki LAPMI
f. Waktu dan Tempat
Semarang, 12 April 2008

4. Simposiun Gerakan
a. Pendahulan
Dalam rentan sejarah model gerakan HMI selama ini selalu saja menunjukkan bentuk yang berlainan, hal ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan perubahan yang terjadi dalam dinamika sosial politik masyarakat. Kemampuan membaca serta merespon berbagai perubahan untuk merumuskan model gerakan adalah sebuah syarat utama yang harus dimiliki HMI. Sebagai bukti, pada setiap fase mulai dari orde lama sampai masa setelah reformasi kita bisa lihat peranan maupun model gerakan HMI selalu menunjukkan perubahan sesuai kebutuhan zamannya.
Karakter gerakan HMI selama ini akibat berada dibawah tekanan rezim otoritarianisme orde baru selalu mengambil posisi oposisi, dalam dinamika perpolitikan pilihan ini sangat penting karena sebagai penyeimbang dalam struktur negara yang begitu hegemonik, namun akan berbeda ketika semangat demokratisasi menjadi nafas perubahan dalam dinamika sosial politik masyarakat, dimana keterbukaan serta kemerdekaan mengeluarkan pendapat mendapat jaminan secara konstitusi. Berhadapan dengan situasi ini HMI pun dituntut mengembangkan model gerakan yang bisa merespon berbagai dinamika perubahan yang terjadi begitu cepat. Pada situasi ekstrim yang lain tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketika para kelompok kapitalis memasuki fase konsolidasi sempurna yang ditandai dengan penguasaan mereka terhadap seluruh potensi perekonomian dinegeri ini, fakta pendukung yang bisa kita lihat sekarang ini adalah begitu meratanya kesulitan perekonomian dialami masyarakat, sementara berbagai potensi maupun aset negara yang harusnya di pergunakan untuk kepentingan umum hanya dikuasai segelintir orang terutama investor asing.
b. Nama Kegiatan
Simposium Gerakan HMI
c. Dasar Kegiatan
· Anggaran Dasar HMI pasal 5
· Anggaran Rumah Tangga HMI pasal 25
· Pedoman Struktur Organisasi
· Program Kerja PB HMI
· Rekomendasi Kongres 26 HMI
d. Tujuan
· Memahamkan Visi, Misi HMI secara nasional
· Merumuskan Grand Desain Rencana Strategis Nasional HMI
e. Materi agenda
· Strategi gerakan HMI di kampus
· Sikap HMI terhadap Pilkada dan Pemilu 2009
f. Instruksi khusus
· Utusan masing – masing cabang diharapkan menyusun draft tawaran dalam bentuk Paper yang akan dipresentasikan dalam forum
g. Susunan Agenda
· Orientasi umum Simposium ( penjelasan agenda, problem setting )
· Presentasi Paper dari utusan masing – masing cabang
· Pembagian komisi
1. Strategi gerakan kampus
2. Pilkada dan Pemilu 2009
· Pleno
h. Peserta
Utusan tiap cabang berjumlah maksimal 3 orang
i. Waktu dan Tempat
Semarang, 12 April 2008

5. Pleno II PB HMI
a. Pendahulan
Dalam aturan kelembagaan, dijelaskan bahwa Pengurus Besar yang diberi amanah oleh Kongres bertanggungjawab untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres. Karenanya, dalam Pleno I telah dihasilkan beberapa Program Kerja berdasarkan bidang komisi kebijakan yang ada. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan program kerja, maka dalam institusi pleno ini akan dilakukan suatu evaluasi menyeluruh atas program yang telah dicapai dalam Pleno I dan dilaksanakan oleh PB HMI dalam semester pertama kepengurusan periode 1428-1430 H/2007-2009 M.
Titik tekan utama pada Pleno II mendatang adalah pertama, Peneguhan Visi Kepengurusan, hal ini meliputi upaya menerjemahkan rumusan Grand Desain Rencana Strategis Nasional HMI. Kedua, pengokohan manajemen kelembagaan yang lebih profesional yang mencakup Rancang Bangun Sistem Komunikasi Organisasi yang efektif, disamping itu dibutuhkan sebuah rumusan standar kerja, sistem pengontrolan dan evaluasi yang memenuhi standar kerja sebuah organisasi nir laba modern.
Pada tataran soft ware, selayaknya seluruh rumusan yang dihasilkan dalam Pleno II ini serta pelaksanaannya dilandaskan pada sebuah positioning gerakan yang tepat. Untuk itu perlu terbangun kesepahaman tentang aksentuasi titik tekan model gerakan baik sebagai gerakan keislaman (ideologis), kemahasiswaan, keintelektualan, kemasyarakatan, dan gerakan politik, dipilih berdasarkan skala prioritas gerakan serta isu yang berkembang dan ingin dikembangkan.
Olehnya itu, sebelum memulai perumusan program-program kerja yang bersifat teknis operasional, dibutuhkan penguatan pada tataran pilihan skala prioritas dan titik tekan gerakan sebagai sebentuk positioning gerakan HMI yang sekaligus menjadi karakter, inspirator dan motivator serta spirit perjuangan. Dengan demikian diharapkan lahir sebuah Grand Desain Rencana Strategis Nasional yang komprehensif dan organis yang akan melandasi dinamisasi gerakan HMI secara nasional.
b. Nama Kegiatan
Pleno II Pengurus Besar HMI Periode 1428-1430 H/2007-2009 M.
c. Dasar Kegiatan
· Anggaran Dasar HMI pasal 5 dan 12
· Anggaran Rumah Tangga HMI pasal 24 dan 25
· Pedoman Struktur Organisasi
· Program Kerja PB HMI
d. Tujuan
· Memberikan masukan secara konsultatif kepada Pengurus Besar HMI oleh Mejelis Syuro Organisasi
· Merumuskan rekomendasi solutif atas berbagai problem strategis dalam perencanaan hingga implementasi organisasi
· Merumuskan rekomendasi solutif atas berbagai persoalan kemahasiswaan, kemasyarakatan, keindonesiaan dan keislaman.
· Menyusun Program Kerja PB HMI untuk semester II.
e. Peserta
· Pengurus Harian
· Pengurus Badan Koordinasi
· Pengurus Kornas Lembaga Khusus
· Pengurus Kornas Lembaga Kekaryaan

Undangan :
· Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi

WAKTU DAN TEMPAT
Semarang, 11 – 13 April 2008

PESERTA
Undangan dan utusan seluruh Cabang HMI se- Indonesia

PENANGGUNGJAWAB
Ketua Umum PB HMI

PANITIA PELAKSANA
HMI Cabang Semarang

SUSUNAN PANITIA
Terlampir

MANUAL ACARA
Terlampir

PENUTUP
Demikian Term Of Reference ini disusun untuk menjadi panduan berbagai pihak untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan PAKET AKHIR SEMESTER I PB HMI PERIODE 1428-1430 H/2007-2009 M, semoga Allah Swt, meridhoi kita semua.

Billahit taufiq wal hidayah,

Jakarta, 08 Rabiul Awal 1429 H
16 Maret 2008 M

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PENGURUS BESAR


SYAHRUL EFENDI DASOPANG
KETUA UMUM


ITHO MURTADHA
SEKRETARIS JENDERAL


Manual Acara
Kamis, 10 April 2008
Kedatangan Peserta
Check in
Ishoma
Ramah tamah
Pengarahan dari panitia
Istirahat


Jum’at, 11 April 2008
Sholat Shubuh
Aktifitas Pagi
Pembukaan Pleno II PB HMI
Ishoma
Seminar Nasional dengan Tema :
Pilkada untuk kesejahteraan rakyat : sebuah kritik dan solusi
Pembicara :
1. Bambang Sadono
2. Agus Soeyitno
3. Ichsanudin Noorsy
4. Dr. H. Abdul Rohman. MSi, Akt
Moderator : Azwar M. Syafe’i
Isho
Lanjutan Seminar
Ishoma
Pengarahan SC ( Penjelasan Agenda secara umum )
Rapat Koordinasi Nasional Cabang
· Ta’aruf PB dan Cabang – Cabang
· Penyampaian laporan perkembangan cabang ( tertulis )
· Penjelasan PB : tema dan strategi gerakan
· Dialog PB dan Cabang
Istirahat

Sabtu, 12 April 2008
Sholat Shubuh
Aktifitas pagi
Forum – Forum
a. Temu Pengader Nasional
b. Simposium Gerakan
c. Temu Nasional LAPMI
Ishoma
Lanjutan Forum – forum
Isho
Lanjutan Forum – forum
Ishoma
Konsultasi PB HMI dan MSO
Pleno II PB HMI


Ahad, 13 April 2008
Sholat Shubuh
Aktifitas pagi
Lanjutan Pleno II PB HMI
Penutupan