Aktivitas Badko

Temu Pengader se-Inbagteng Bahas Perkaderan

Wonosobo, Inbagteng Cyber Media
Temu pengader yang telah diagendakan HMI Badko Inbagteng berhasil digelar pada Sabtu (23/08) di Wonosobo, Jawa Tengah. Pertemuan yang sedianya akan dihadiri oleh seluruh cabang-cabang se-Inbagteng, namun hanya empat cabang yang berpartisipasi dalam acara tersebut yaitu HMI Cabang Yogyakarta, Purworejo, Purwokerto dan Wonosobo. Sedangkan cabang-cabang lain diantaranya HMI Cabang Semarang, Malang, Jepara, Sleman, Jombang dan Pontianak tidak dapat hadir karena disibukkan dengan agenda masing-masing cabang yang sedang berlansung.

Beberapa persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut diantaranya mengenai perlunya diadakan forum pra kondisi Latihan Kader III (LK-III) yang rencananya akan dihelat di Yogyakarta pada akhir tahun ini. Selain itu, forum juga mengupas seputar persoalan klasik yang dialami cabang-cabang dalam mengelola perkaderannya baik dari aspek kualitas, kuantitas serta managerial organisasi yang diterapkan. Persoalan komunikasi antar cabang juga menjadi bahasan penting dalam forum tersebut.

Usai membedah persoalan internal masing-masing cabang yang juga disertai dengan bahasan atas problem solving-nya, forum kemudian melanjutkan pembahasan pada agenda cabang terdekat. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa dalam waktu dekat empat cabang di Indonesia Bagian Tengah akan mengelar agenda penting yaitu Koferensi Cabang (Konferca) dan Senior Course (SC). HMI Cabang Jepara dan HMI Cabang Purworejo akan melaksanakan Konferca pada awal dan pertengahan September 2008. Sedangkan HMI Cabang Purwokerto dan HMI Cabang Wonosobo akan mengelar SC pada tanggal 1-3 September dan pertengahan September 2008.[red]

selengkapnya.....

Info Cabang

HMI Purwokerto Akan Gelar SC

HMI Cabang Purwokerto dalam dalam waktu dekat akan mengadakan Senior Course (SC) pada awal September 2008 (1-3). Dari Informasi yang kirim Panitia SC menjelaskan bahwa acara tersebut akan berlansung selama kurang lebih tiga hari dengan beberapa materi yang sudah dipersiapkan. Pendaftaran dan screening akan dimulai pada 29-31 Agustus 2008. Adapun tema yang diusung kali ini adalah “Optimalisasi Peran Pengader Sebagai Bagian Dinamisator Perkaderan Dalam Mewujudkan Masyarakat Cita HMI. Selain itu, panitia juga melampirkan beberapa persyaratan yang harus dipenui oleh peserta dan juga jadwal kegiatan yang terdiri dari materi dan narasumber. Untuk info lebih lengkap mengenai SC HMI Cabang Purwokerto, kami lampirkan term of refference (TOR) pada bagian selanjutnya, silahkan klik

TERM OF REFERENCE
SENIOR COURSE
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG PURWOKRETO

A. Pendahuluan

“Optimalisasi Peran Pengader Sebagai Bagian Dinamisator Perkaderan Dalam Mewujudkan Masyarakat Cita HMI”

Kesempurnaan Dienul Islam sebagai pedoman dan pandangan hidup merupakan rahmat Alloh SWT, sekaligus merupakan realisasi kehendak Illahi bagi tuntutan kesempurnaan keberadaan manusia sebagai khalifah-Nya di dunia. Manusia selain telah dibekali kecenderungan kepada nilai fitrah, pada dasarnya mempunyai kebutuhan akan Dienul Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi manusia, dengan segala nilai fitrahnya, menuju atau mengikuti Dienul Islam dan mengejawantahkannya dalam bentuk perjuangan, Harakah Islamiah.
Dalam relalisasinya, Dienul Islam akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan. Persoalan mendasar umat manusia dewasa ini adalah krisis peradaban dunia. Terutama pertentangan nilai dan keyakinan yang terefleksi dalam ideologi sosial, cara berpikir dan tradisi (kultur). Pada pertentangan ideologi sosial, dunia akan tetap menempatkan Islam sebagai rival, sebab secara normatif Islam akan berhadapan dengan ideologi sekuler dengan segala derivatnya. Paradigma matrealisme yang menjadi icon peradaban dunia saat ini melunturkan ketauhidan umat saat ini.
Sementara itu, umat Islam masih memiliki masalah internal berupa kurangnya sumber daya, terutama sumber daya manusia. Secara sosiologis, umat Islam masih dilanda krisis kepribadian dan ketidaksadaran akan eksistensinya, sehingga sampai saat ini umat Islam belum mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak lain.
Himpunan Mahasiswa Islam merupakan bagian integral dari umat Islam yang melakukan suatu proses bagi terciptanya salah-satu segmen perjuangan, yaitu sumberdaya manusia. Maka dari itu, perkaderan HMI tidak hanya untuk kelangsungan regenerasi internal, akan tetapi demi kepentingan umat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan karakteristik HMI sebagai organisasi mahasiswa, organisasi perkaderan dan perjuangan.
Orientasi perjuangan secara langsung mensyaratkan terbentuknya kader-kader berkualitas sesuai dengan tugas yang diembannya. Dengan demikian HMI harus melahirkan kader-kader berkualitas, sosok ideal sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Quran, yakni sosok Insan Ulil Albab. Lebih dari itu, perkaderan HMI sendiri merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi anggota sehingga tercapai tujuan HMI.
Oleh karena itu, mekanisme perkaderan yang mencangkup sistem dan metode, sistematis dan strategis mutlak diperlukan beserta perangkatnya. Mekanisme perkaderan merupakan proses yang harus dilalui secara bertahap untuk mencapai tujuan HMI. Sementara sistem perkaderan merupakan keseluruhan komponen perkaderan yang memiliki kaitan fungsional dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis sesuai dengan landasan perkaderan. Dan terakhir, metode perkaderan adalah cara dan teknik yang dipilih untuk mengoptimalkan pendayagunaan perkaderan HMI.
Dalam hal ini, pengader mempunyai peran siginifikan dalam pembentukan arah dinamika perkaderan HMI. Sebagai bagian dari perangkat sistem strategis, pengader merupakan sosok dengan kepribadian utuh; sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang (mujahid). Dengan demikian setiap pengader HMI mempunyai tanggung-jawab untuk terlibat dalam proses idealisasi menuju cita diri, yang dalam aktifitas dan peranannya senantiasa sebagai usaha realisasi tujuan HMI.
Sebagi pendidik, pengader HMI adalah pembawa dan penjaga nilai Islam. Pengader HMI mengharuskan menempatkan dirinya terlebih dahulu sebagai uswatun khasanah (suri tauladan). Islam menuntun agar seorang pendidik senantiasa satu kata antara lisan dan perbuatan, karena Alloh SWT melarang setiap muslim menuturkan sesuatu yang dirinya tidak melakukan, bahkan justru memulai sesuatu yang diajarkan dari dirinya (ibda’ binafsih).
Sebagai pemimpin, pengader adalah penjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan kader-kader HMI. Pada posisi ini pengader harus berperan sebagai integrator dari setiap bentuk ‘konflik dan friksi’, yang timbul dikalangan kader HMI. Dalam posisi ini pula, pengader berperan sebagai pengamat perkembangan HMI guna mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta berupaya mengusahakan pemecahannya secara konseptual maupun operasional.
Sebagai pemimpin, pengader menempatkan dirinya pada posisi kepeloporan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, baik dalam dinamika internal maupun eksternal HMI. Kepeloporannya dalam kerja kemanusiaan atau amal soleh merupakan tuntutan atas tanggung-jawab kemasyarakatannya dalam berbagai realitas kehidupan umat manusia. Langkah amar ma’ruf ini dilakukan untuk menggali potensi kreatif menjadi suatu bentuk amal soleh bagi kader-kader HMI maupun masyarakat. Sedangkan nahi munkar dilakukan untuk membendung potensi destruktif dari manapun datangnya.
Sebagai konsekuensi dari tiga sosok potensi yang padu, yakni pendidik, pemimpin dan pejuang, maka pengader merupakan insan yang memiliki kesadaran ideologis tinggi, ikhlas berjihad di jalan Alloh, istiqomah, memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perannya sebagai perangkat utama perkaderan HMI. []

B. Pelaksanaan
Registrasi dan screening : 29-31 Agustus 2008
Waktu : 1-3 September 2008

C. Syarat
• Membuat makalah mengenai Tema SC atau tentang Perkaderan HMI, Max. 5 hal
• Sudah pernah mengikuti LK 2
• Membawa surat delegasi dari cabang bersangkutan


Lampiran Materi

Hari ke-I
Senin, 1 September 2008
08.00-12.00 WIB
Materi : Arah Umum Perkaderan HMI
Pembicara : Kanda Roni

13.30–17.00 WIB
Materi :Khittah Perjuangan dalam pergulatan perkaderan HMI
Pembicara : Syahrul E. D.

20.15– 24.00 WIB
Materi :Metodologi perkaderan HMI
Pembicara : Kanda Zubeir


Hari ke-II
Selasa, 2 September 2008
08.00 – 12.00
Materi : Study Umum tentang pendidikan
Pembicara : Bapak Mahfiudin Y

13.30–17.00
Materi : Citra diri dan kode etik pengader
Pembicara : Kanda Widayat

20.00 – 24.00
Materi : Manajemen pelatihan
Pembicara : Kanda Eko Cahyono

Hari III

Rabu, 3 September 2008

08.00 – 12.00
Materi : Psikologi komunikasi
Pembicara : Kanda Trisno S

13.30–17.00
Micro teaching

Pemandu
20.15-24.00
Penutupan

selengkapnya.....

Pemilu 2009

Manuver Politisi Menjelang Pemilu

Siapa yang tak kenal perilaku politisi tanah air kita. Sarat manuver penuh intrik dan selalu menghadirkan sensasi baru. Meski demikian perilaku itu dinilai lumrah di kalangan politisi. Ihwal hengkangnya beberapa politisi dari partai yang satu ke partai yang lain, bisa jadi bukan hal yang istimewa. Namun bila dikaji dari sudut pandang nilai dan etika, tentu akan menjadi hal yang tak biasa. Partai politik khususnya di Indonesia memang menjadi salah satu kendaraan untuk menuju kekuasaan. Parpol menjadi mesin politik untuk mewujudkan visi dan misi politik kelompok tertentu. Lepas dari itu semua, secara ideal parpol seharusnya menjadi mediator antara penguasa dan rakyat, antara pemimpin dan yang dipimpin. Parpol seharusnya meng-edukasi rakyat untuk lebih kritis terhadap penguasa dan terpenting parpol tidak menipu rakyat dengan ‘janji manis’-nya di saat menjelang Pemilu. Dengan demikian, politisi sebagai bagian tak terpisahkan dari partai politik seharusnya lebih mengedepankan fatsoen (etika) politik daripada hasrat berkuasa. Berikut kami kutipkan info terkait manuver politisi

Zaenal Ma'arif Banting Setir ke PD, PPP Tak Heran
Sumber : www.detik.com
Rabu, 20/08/2008

Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR dari PBR Zaenal Ma'arif mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi caleg Partai Demokrat (PD). PPP merasa tidak heran dengan perilaku politik Zaenal itu.

"Kita sih biasa saja. Dulu pernah juga meninggalkan PPP, jadi enggak heran," kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada detikcom, Rabu (20/8/2008).

Irgan menambahkan, Zaenal sebelumnya pernah menjadi Ketua DPW PPP Jawa Tengah. Kemudian Zaenal masuk ke Partai Bintang Reformasi (PBR) dan kembali lagi ke PPP.

Irgan mengaku belum mendengar secara pasti meloncatnya Zaenal ke PD. "Jadi dia dulu dulu bermusuhan dengan SBY, sekarang gabung dengan SBY?" tanya dia.

Zaenal, lanjut Irgan, memang telah menarik berkas pencalegannya dari PPP seminggu yang lalu. Namun, dia tidak mengetahui alasan Zaenal batal mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari partainya.

"Ya saya nggak ketemu langsung. Pak Zaenal ke sekretariat bagian registrasi dan mengambil kembali berkasnya," ungkap Irgan sambil mengatakan PPP tidak akan membahas labih lanjut soal mundurnya Zaenal.

Caleg PPP sendiri, kata Irgan, total berjumlah 551 orang. Daftar caleg tersebut sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) semalam.(irw/nrl)

selengkapnya.....

Activity

Temu Pengader se-Inbagteng Akan Segera Digelar

Berdasarkan surat yang dilayangkan kepada redaksi Inbagteng Cyber Media, Badko Inbagteng akan menggelar Temu Pengader HMI se-Inbangteng dan beberapa agenda lainnya pada 22-24 Agustus 2008 bertempat di HMI Cabang Wonosobo, Jawa Tengah.
Tujuan digelarnya acara ini adalah untuk melakukan kerjasama pengader antar cabang. Merumuskan bentuk evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur. Ruang dan sarana komunikasi dengan cabang–cabang mapan untuk berbagi pengalaman pengelolaan organisasi, dalam persoalan perkaderan.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang agenda kegiatan temu pengader HMI se-Inbagteng, berikut kami lampirkan Term of Reference dan jadwal kegiatan.

Term of Reference Temu Pengader dan Out Bound
Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah

A. Pendahuluan

“Bila suatu kaum banyak berteriak, maka akan kaudapati kecerdikannya berada di tangan orang yang mengekang atau menarik mereka.” (Amr bin Ma’diikariba)

Tidak bisa kita pisahkan Himpunan Mahasiswa Islam dengan proses perkaderan – sebagaimana telah jelas dan terang diemban dari hasil Kongres – bahwa Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi perkaderan dan perjuangan. Itulah HMI. Siap, tidak siap, ketika telah dengan sadar menyatakan dirinya menjadi bagiannya maka menjalankan perkaderan adalah tugas yang diembannya. Yang kalau kita runut ke belakang, merupakan tugas dan fungsi manusia itu sendiri ketika mengembang amanah Allah Swt untuk hidup di dunia ini.
Memakmurkan bumi, mengelolanya dengan baik, memanfaatkan apa yang ada dengan tidak serakah, berjalan di atasnya tidak dengan sombong atau bahasa yang lainnya menjadi satu hal yang wajib bagi manusia semuanya. Kehidupan adalah amanat yang diembannya. Untuk bisa melakukan apa yang diembankan, manusia telah diberikan banyak keutamaan dari makhluk yang lainnya. Belajar merupakan satu hal niscaya dilakukan untuk kehidupan ini sehingga perkaderan HMI adalah sebuah keniscayaan organisasi yang memandang Islam sebagai landasan geraknya.
Ketika kita berhimpun maka, pada dasarnya menyadarkan kembali akan eksistensi manusia di atas bumi, namun dengan banyaknya tantangan dan cara pandang yang positivistik telah menghegomoni kehidupan manusia hingga ia menjadi makhluk yang tidak merdeka dan terbelenggu oleh kekuatan bendawi. Kapitaslisme, materialisme, feodalisme, kediktatoran, liberalisme dan neo liberalisme serta isme-isme yang lainnya menjadi tantangan nyata bagi manusia saat ini. Semua persepsi dan cara pandang tersebut meniscayakan semakin terlindasnya kaum mustadzhafin secara struktural, yang pada gilirannya semakin membuat kehidupan tidak lagi harmonis, terkotak-kotak serta banyak permasalahan sosial, ekonomi dan lainnya.
Selain permasalahan tersebut, dalam proses perkaderan pun, masih banyak pe-er yang harus digarap. Kader HMI mengalami perasaan rendah diri (inferioritas) atau kurang percaya diri. Persoalan seperti ini mesti ditangani secara serius agar kedepan militansi kader tetap terjaga dan eksistensi organisasi terus berkembang. Ketika perkaderan dijadikan proses menuju Insan Ulil Albab, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah “Apakah tujuan tersebut sudah bisa dicapai oleh proses perkaderan di HMI?” Sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini masih juga perlu dipertanyakan terus. Apalagi kalau kemudian dicerminkan dengan persoalan bangsa kita ini – dimana banyak alumni HMI yang menduduki jabatan teras negara – justru permasalahan KKN saja sampai saat ini belum kelar atau malah semakin menjadi-jadi.
Bukan saatnya lagi kita untuk saling menyalahkan. Mari berinstropeksi diri kita masing-masing. Menemukan akar permasalahan perkaderan menjadi tanggung jawab kita yang “dianggap lebih tahu” tentang perkaderan. Karena kita telah sadar dengan perkaderan harus melahirkan kondisi-kondisi sebagai berikuti:
1. Kesinambungan dan peningkatan kualitas perjuangan misi Islam.
2. Kesinambungan dan kedinamisan kepemimpinan HMI.
3. Kesinambungan dan pengembangan perjuangan HMI.
4. Konsistensi pemahaman perjuangan HMI.
5. Peningkatan peran-peran personal kader dan kelembagaan.


Pengader yang tangguh
Begitu banyak pedoman-pedoman di HMI yang menjadi acuan kita berorganisasi, amanah kongres tersebut seringkali terlupakan oleh diri kita yang menyatakan sepakat dan menyetujui aturan tersebut. Kalau bukan kita yang melaksanakan, maka siapa lagi yang akan melaksanakannya. Menjalankan organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah, banyak tantangan yang dihadapinya. Namun demikian, Perkaderan harus tetap berjalan sehingga krisis kader dan pengurus dapat teratasi, atau bukan sekedar hal tersebut, tapi Fungsi perkaderan dapat berjalan sebagai mana mestinya sehingga tujuan bisa tercapai.
Pengader mempunyai peran yang tidak sedikit dalam proses perkaderan, walaupun calon kader ataupun kader bukanlah objek semata dalam perkaderan. Sosok pengader yang telah digariskan dalam Pedoman Pengader adalah sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang (Mujahid). Sehingga konsekuensi diri pengader adalah insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah Swt, istiqomah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Sangat ideal bila hal ini dapat tertanam dalam diri pengader untuk bisa mengemban misi perkaderan.
Salah satu ayat yang dijadikan rujukan HMI dalam tetapan tujuannya menjadi Insan Ulil Albab berbunyi : ”Katakan: ”Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah [5] : 100). Dimana ulil albab disandarkan kepada pembelaan kebenaran walaupun tidak banyak yang melakukannya. Jika kita menghayati perkaderan dan perjuangan HMI maka tidaklah lepas dengan gerakan yang dilakukan Rasul Muhammad Saw untuk menyebarluaskan Islam sebagai petunjuk manusia di muka bumi ini, untuk menegakkan kodrati alamiah manusia, memerdekakan manusia pada segala bentuk penindasan “tuhan-tuhan” yang bergentayangan serta ajaran yang berkesesuaian dengan kebenaran hati nurani.
Himpunan yang beranggotakan entitas mahasiswa yang mengutamakan intelektual sebagai ladang gerakannya harus mampu membaca ayat-ayat yang telah Allah ciptakan dan dijadikan sebuah tawaran konsepsi keilmuwan yang harus mampu memecahkan permasalahan realitas kehidupan manusia, sehingga mampu diimplementasikan pada konteks realitas kehidupan yang ada. Dalam konteks ini, pengader haruslah mampu berdakwah untuk membela kebenaran yang didahului dengan memilah-memilih antara yangbaik dan buruk. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu Allah SWT melalui perantara jibril. Muhammad SAW dapat menangkap wahyu tersebut dan didawahkan menjadi hukum-hukum yang mengatur umat-nya terdahulu.
“ Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, (dengan membawa tugas) membacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi itu), mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata” (QS. Ali Imran : 164).
Oleh karena itu, terus mengemban misi kerasulan adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan bukan hanya para pengader semata, tetapi juga seluruh kader HMI. Namun demikian – untuk menjadikan kader yang militan – keteladanan yang telah tercantum sebagai asas dalam Pedoman Pengader - untuk kembali kita renungkan bersama. Asas keteladanan, artinya bahwa perkaderan itu harus memperhatikan aspek–aspek keteladanan sebagai faktor penting dalam proses perkaderan pada umumnya dan pelaksanaan asas–asas perkaderan lain khususnya.
Bagaimana menjadikan pengader yang tangguh sebagai mana gambaran “Kuda Perang” dalam surat Al-‘Aadiyat dalam melawan musuh-musuh yang ada dalam konteks saat ini harus dicoba dan menjadi hikmah bagi kader HMI. Demi kuda perang yang berlari kencanng dengan terengah-engah. Kuda yang memercikkan bunga api dari cetusan (telapak kakinya). Kuda yang menyerang di waktu pagi (subuh). Derap langkahnya menerbangkan bedu. Maka menyerbulah ia ke tengah-tengah kelompok musuh.

B. Tujuan

Adapun kegiatan ini bertujuan antara lain:
• Untuk melakukan kerjasama pengader antar cabang.
• Untuk merumuskan bentuk evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur.
• Adanya ruang dan sarana komunikasi dengan cabang–cabang mapan untuk berbagi pengalaman pengelolaan organisasi, dalam persolan perkaderan.

C. Pelaksanaan

Jum’at, 22 Agustus 2008
16.00 – 17.30 Sampai di tempat tujuan
17.30 – 20.00 Ishoma
20.00 – 24.00 Pembukaan, Perkenalan dan penyampaian perkaderan di masing-masing cabang

Sabtu, 23 Agustus 2008
08.00 – 12.00 Diskusi “Menatap Perkaderan Umat” bersama Bp. Mahmud
13.00 – 15.00 Kodifikasi permasalahan perkaderan dan rencana tindak lanjut

15.00 – 15.30 Sholat Ashar
15.30 – 17.00 Lanjutan Acara
17.00 – 20.00 Ishoma
20.00 – 24.00 LDMI

Ahad, 24 Agustus 2008
06.00 – 10.00 Outbound
10.00 – ………Penutupan dan Sayonara

selengkapnya.....

News

Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi

Selasa, 19 Agustus 2008 — Mohammad Mahfud MD terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011 menggantikan Jimly Asshiddiqie dalam pemungutan suara sembilan hakim konstitusi di Gedung MK Jakarta, Selasa (19/8). Pemilihan tersebut berlangsung dalam dua putaran.

Pada putaran pertama, Mahfud dan Jimly sama-sama meraih empat suara dari sembilan hakim konstitusi, sedangkan satu hakim konstitusi lainnya menyatakan abstain. Sementara pada putara kedua, Mahfud meraih lima suara, sementara Jimly empat suara. Mahfud sebelumnya adalah anggota DPR, terpilih menjadi hakim konstitusi dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 April 2008.
MBK Sumber : Ant

selengkapnya.....

Opini

Islah HMI : Keniscayaan Taubat Bagi HMI Dipo

Imam Nawawi*

Sebagai kader yang dibesarkan HMI MPO saya memberanikan diri untuk menggoreskan pena dan sedikit memberikan pandangan tentang Islah HMI. Meski mungkin nanti ada hal-hal yang bersifat kontroversial maka kiranya teguran dan sapaan kelembutan agar hati ini kian mantap dengan kebenaran tidak terhambat karena kebodohan ini. Tentu hal ini sangat diharapkan akan hadir dari mereka yang benar-benar komitmen dengan kebenaran. Akan tetapi kebenaran tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengetahui. Kebenaran itu akan tampak dan selalu akan menerangi jiwa-jiwa yang memang secara fitrah mendambakan satu kedamaian dan ketentraman dengan tegaknya nilai-nilai kebenaran dan terejawantahkannya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Erat hubungannya dengan kebenaran ini adalah kasus yang Allah perlihatkan melalui hamba-Nya yakni Bilal Bin Rabbah. Hamba sahaya ini tidak perlu menunggu sempurnanya al-Qur’an diturunkan untuk mengakui kebenaran Islam sebagai jalan hidup.

Hal ini menandakan bahwa kebenaran itu adalah satu perkara yang mudah untuk dimengerti. Hanya saja secara tidak sadar adanya rasa gengsi kadang kala menjadikan nurani harus rela mati meskipun lubuk hati paling dalam mengetahui kebenaran itu sendiri. Itulah mengapa selain Bilal, di sana juga terdapat Abu Jahal dan Abu Lahab sang pendusta hati nurani yang telah menyesatkan banyak orang.

Adanya nama Bilal menjadi bukti bahwa kebenaran itu ada. Dan eksisnya Abu Lahab juga tanda bahwa pembela kebathilan juga perkasa. Namun bagaimanapun kebenaran itu hanya satu. Klaim kebenaran hanya satu ini seringkali kita dengarkan dengan banyaknya pemberitaan. Dari sekian kalimat yang menunjukkan satu peristiwa atau berita, kemungkinannya hanya satu yang benar atau salah semua. Kemungkinan benar semua adalah satu hal yang sangat tidak mungkin terjadi.

Kesalahan dan kekhilafan adalah satu hal yang di-ma’fu dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun siapapun takkan pernah secara suka rela terus-menerus berada dalam kesalahan, kecuali karena ketidaktahuan atau kelupaannya. Terkait dengan hal ini sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer, HMI diperhadapkan dengan satu kondisi yang mengharuskannya memilih tetap berada pada idealismenya atau eksis dengan menanggalkan idealismenya tersebut, yakni menerima atau menolak Pancasila sebagai azas organisasi menggantikan azas Islam yang selama ini menjadi ruh kelahiran dan eksistensi HMI di Indonesia.

Pemberlakuan Pancasila sebagai azas tunggal ternyata menjadi manuver politik yang bisa dibilang cukup berhasil dalam melanggengkan status quo pemerintahan orde baru. Setidaknya dengan cara tersebut pemerintah telah berhasil memecah belah persatuan dan soliditas kader-kader HMI yang sejak itu kemudian muncullah HMI Dipo dan HMI MPO. Di tempat lain saudara kita di PII juga mengalami “pembekukan” karena menolak Pancasila sebagai azas organisasinya.

Apa Dipo dan apa MPO tidak sulit untuk membedakannya. Dipo menerima Pancasila sebagai azas organisasi dan MPO adalah pihak yang menolak Pancasila sebagai azas organisasi. Siapa Dipo juga tidak sulit bagi kita untuk menentukannya. Nama besar Nur Cholis Majid dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia adalah sosok yang banyak memberikan warna terhadap eksistensi HMI Dipo hingga detik ini. Tokoh yang dibesarkan oleh media ini telah merubah segenap elemen fundamen HMI selama ini dengan ide dan pemikirannya yang sebenarnya merupakan produk asongan dari budaya Barat yang sangat “kumuh”. Bahkan Adian Husaini dalam satu bukunya menyatakan bahwa Nur Cholis Majid adalah tokoh sekularisme di Indonesia.

Akhirnya HMI Dipo tidak lagi menjadi gerakan mahasiswa Islam murni. Dipo kemudian secara sadar menerima Pancasila untuk selanjutnya berkelindan dengan pemerintahan orba yang tiranik-koruptif saat itu. Hingga saat ini alumni yang tampil mengisi kursi jabatan strategis di pemerintahan tidak lain adalah mereka yang “pro” dengan pemerintahan orde baru saat itu.

Oleh karena itu peristiwa telah berlangsungnya Islah pada kongres XXVI HMI di Palembang adalah satu peristiwa yang perlu kita cermati lebih baik lagi. Khususnya dari kader-kader MPO. Ishlah adalah satu hal yang sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam. Namun situasi dan kondisi saat ini mengharuskan semua kader HMI MPO untuk tidak tergesa-gesa bergembira dan segera mengambil keputusan. Apalagi dalam realitanya islah tersebut diklaim tidak melalui prosedur konstitusi yang dapat diterima oleh seluruh kader di MPO. Hal ini terbukti dengan pernyataan sikap Badko HMI Inbagteng.

Saya sendiri sebagai salah satu fungsionaris pengurus Cabang Surabaya juga sangat kaget dengan pemberitaan ishlah HMI di beberapa media massa. Hingga saat ini kebingungan di kalangan kader muda MPO masih belum terpecahkan khususnya di Cabang Surabaya. Oleh karena itu adalah satu tindakan yang sangat bijaksana jika MSO segera menindaklanjuti pernyataan sikap pengurus Badko Inbagteng dan mengakomodir aspirasi cabang-cabang untuk melakukan Kongres Luar Biasa. Karena kata yang tepat untuk kembalinya kekuatan HMI pada arti yang sesungguhnya bukanlah Ishlah tapi TAUBAT yang ditandai dengan meleburnya Dipo secara suka rela dan secara sadar menerima aturan konstitusi yang ada sebagai manhaj dan dasar gerakan membangun dan menuju Islam jaya. Khususnya Islam sebagai azas gerakan.

Sejarah telah membuktikan bahwa MPO adalah pihak yang tidak mengenal kompromi dengan segala bentuk kebathilan. Citra ini harus dipertahankan sekuat tenaga, termasuk di depan bujuk rayu para peminat kepentingan pribadi yang ingin menjadikan HMI sebagai alat untuk mewujudkan interes hewaninya. Apalagi hanya dengan sekedar satu kata “Ishlah”. Karena sudah sangat jelas mana yang salah dan mana yang benar. Jadi jangan ragu untuk bertahan di atas kebenaran ini. Jika Bilal saja rela ditindih batu besar di tengah terik mentari karena mempertahankan azas hidupnya (Islam) mengapa kita harus mati kutu di depan ancaman penguasa yang dholim (orde baru)? Tidak! MPO tidak boleh ishlah, apalagi jika harus merumuskan kembali AD/ART bersama mereka yang menerima Pancasila sebagai azas organisasinya. Yang harus terjadi adalah Dipo bertaubat dan secara suka rela melebur dan bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan di atas azas Islam. Ishlah yang demikian adalah impian seluruh pecinta kebenaran.

* Pengurus HMI MPO Cabang Surabaya

selengkapnya.....

Hukum

Skandal DPR- BI :

akankah menjadi the never ending scandal ?

Belum tuntas kasus Hamka Yandu, kini muncul kembali pengakuan salah satu anggota dewan yang mengaku menerima aliran dana BI. Kasus ini emakin menunjukkan titik terang. KPK terus bekerja tanpa lelah. Publik hanya mencibir melihat anggota dewan yang terhormat itu berurusan dengan KPK. Citra anggota dewan memang sedang terpuruk. Bahkan tak jarang para pengamat memberi label DPR sebagai salah satu mother of corruption (induknya korupsi) tempat bersarangnya mafia senayan-sebagaimana dipopulerkan Slank.

Kita memang harus mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk menyapu bersih Senayan dari tikus-tikus kantor yang menggerogoti uang rakyat. Namun, bagaimana dengan Pemilu 2009? Bukankah kita harus memilih para wakil kita di sana? Masihkah rakyat percaya pada wakil-wakilnya jika setiap saat diberi amanat ujung-ujungnya selalu berkhianat? , jika diberi dukungan kelak mereka akan lupa terhadap para pendukungnya? dan jika mereka berjanji tak pernah ditepati.

Skandal aliran dana Bank Indonesia (BI) harus segera terungkap secara keseluruhan, tidak tebang pilih. Hukum harus equal, semua yang terlibat harus ditindak sesuai prosedur hukum. Kita memang sangat tidak berharap skandal seperti ini akan terulang di masa-masa mendatang. Jangan biarkan generasi bangsa mendatang masih mendengar berita yang sama, yaitu berita tentang skandal. Tak ada seorang pun di bumi nusantara ini yang ingin agar skandal itu menjadi the never ending scandal, jika tidak, maka virus-virus korupsi akan meracuni anak bangsa di masa depan. Untuk lebih mendalami informasi ini, kami sertakan info terkait.

Skandal DPR-BI Baru Terkuak Lagi
Anggota Dewan Akui Terima Rp 500 Juta

Jakarta, Kompas (16/8) - Penyelidikan kasus aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat belum usai, terkuak lagi skandal baru. Seorang anggota Dewan mengaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendapat uang Rp 500 juta, tak lama setelah pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada Juni 2004.
Informasi yang diperoleh Kompas, anggota DPR yang mengakui itu, adalah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Agus kini anggota Komisi II DPR.
Saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (15/8), Agus mengaku, dua kali diperiksa KPK, yakni pada 4 Juli dan 8 Juli 2008. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara aliran dana BI ke anggota DPR periode 1999-2004 dengan tersangka anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) Hamka Yandhu.
Agus mengakui kepada KPK, ia menerima dana Rp 500 juta, seusai pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Ia mengaku terus terang karena khawatir KPK sudah memiliki data dan bukti tentang kasus itu. ”Kalau KPK punya bukti, saya malah repot. Jadi, lebih baik jujur saja ngomong apa adanya agar tak jadi beban,” paparnya.
Agus juga mengaku mengembalikan uang itu ke KPK dalam bentuk mobil Mercedez C 200 dan Hyundai X Caviar.
Juru bicara KPK Johan Budi SP saat dikonfirmasi soal ini belum mau bicara banyak. Ia hanya mengatakan, ”Nanti saya cek dulu. Yang jelas kami masih terus memperdalam aliran dana BI.”
Kronologi
Menurut Agus, awalnya ia ditanya penyidik KPK apakah pernah menerima uang Rp 250 juta dari Hamka. Dia menjawab tidak pernah menerima uang itu. Kalau menerima, uang itu diterima begitu pindah ke Komisi IX. Uang itu besarnya Rp 25 juta.
Penyidik KPK juga menanyakan apakah pernah menerima uang dari Dudhie Makmun Murod, anggota F-PDIP yang disebut Hamka sebagai perantara menyalurkan dana ke sejumlah anggota PDI-P. Agus menceritakan pada KPK, ia pernah menerima uang dari Dudhie, tetapi untuk kepentingan lain. ”Saat saya kasih tahu Rp 500 juta, penyidik KPK kaget,” papar Agus lagi.
Uang itu diterima sekitar dua minggu setelah uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Senior Gubernur BI yang memenangkan Miranda Goeltom. Uang itu diserahkan oleh Dudhie dalam bentuk 10 lembar travel check BII, dengan pecahan Rp 50 juta.
Agus mengaku menerima uang itu bersama anggota Komisi IX dari F-PDIP yang lain. Seingatnya ada sekitar empat orang. Uang itu diserahkan di ruang kerja Emir Moeis, Ketua Komisi IX DPR.
Saat dikonfirmasi, Emir membantah menerima uang itu. ”Saya tidak pernah menerima dana itu,” tegasnya. Ia juga membantah kalau uang itu dibagikan di ruang kerjanya. (sut/vin)

selengkapnya.....

Politik

Membedah Ideologi Parpol

Membincang seputar ideologi memang tidak akan ada habisnya. Terlebih lagi jika dikontekskan dengan ideologi partai politik. Tahun ini suhu politik sudah mulai panas. Mesin politik dalam wujud partai politik sudah dihidupkan. Bahkan ketika KPU sudah menetapkan Parpol peserta Pemilu 2009 dan jadwal kampanyepun dimulai serangkaian aksi simpatik semakin gencar digelar. Tujuannya adalah ‘merayu’ dan sekaligus mengambil hati rakyat agar memberikan dukungan.

Sekilas memang tidak ada yang berubah dengan Parpol di Negara kita, kecuali perubahan simbolik, namun secara substanstif ideologi parpol tetaplah sama. Yaitu mendukung kekuasaan. Kemudian bila kekuasaan yang didukung maka tidak akan lepas dari apa yang disebut ‘money politic’. Kita memang tidak hendak berasumsi bahwa semua Parpol itu ‘mata duitan’ tetapi memang faktanya Parpol itu butuh uang. Tanpa suntikan ‘dana segar’ Parpol tidak akan bisa survive apalagi setiap parpol punya calon tersendiri yang harus didukung. Untuk lebih jelas, kami sarikan informasi terkait bagaimana sebenarnya ideologi Parpol di masa mendatang. Masihkah sama atau sudah berubah ?

Ideologi Parpol ke Depan Lebih Didasarkan Uang
Jakarta, Kompas (16/8) - Ideologi partai politik ke depan lebih didasarkan pada uang, bukan hal-hal seperti keyakinan perjuangan. Kondisi ini membuat tidak ditemukan banyak perbedaan antarpartai politik. Peran figur menjadi amat penting dalam politik.
”Ini merupakan salah satu aspek dari liberalisasi politik yang terjadi, di mana peran pasar menjadi amat penting. Parpol yang umumnya masih belajar dituntut mengikuti kebutuhan pasar agar tetap eksis,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul Azwar dalam diskusi ”Kompetisi dan Kartelisasi Partai di Indonesia”, Jumat (15/8) di Jakarta.
Pembicara lain dalam acara ini adalah politisi dari PDI-P, Heri Akhmadi, dan pengajar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi.
Menurut Heri, pentingnya uang dalam politik antara lain didorong mahalnya biaya politik. ”Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan contohnya. Ada yang bilang, untuk mengangkat pasir saja ada biayanya, apalagi mengangkat seorang kepala daerah,” katanya.
Politik Indonesia yang lebih mementingkan citra dan bukan rekam jejak juga makin menambah mahal biaya politik. Sebab, untuk membuat citra, dibutuhkan sejumlah cara seperti iklan.
Besarnya biaya politik ini, tutur Dodi, telah membuat kompetisi antarparpol hanya terjadi saat pemilu. Seusai pemilu, kompetisi juga berakhir dan yang muncul adalah koalisi melebihi ukuran yang merangkum hampir semua parpol dan mengabaikan seleksi berdasarkan ideologi.
”Kelompok parpol yang bergerak bersamaan dan mengabaikan posisi ideologis serta ditambah absennya oposisi ini menyerupai kartel,” kata Dodi.
Munculnya kasus-kasus seperti aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 serta aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan contoh hampir semua parpol memburu rente dari dana nonbudgeter.
”Hilangnya kompetisi antar- parpol seusai pemilu ini telah menghilangkan sejumlah kebajikan dalam kompetisi seperti adanya kontrol dari pihak yang kalah,” papar Dodi. (NWO)

selengkapnya.....

Pendidikan

Ketika Anggaran Pendidikan Jadi Komoditas Politik

Dalam pidato kenegaraannya Presiden SBY menyampaikan perubahan anggaran pendidikan menjadi 20 persen sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sekilas kebijakan ini memberi angin segar bagi dunia pendidikan tanah air. Namun sejatinya, banyak kalangan masih berharap-harap cemas bahkan skeptis akan terwujudnya anggaran tersebut.

Pidato kenegaraan yang juga bertepatan dengan agenda pemilu 2009 adalah moment yang sangat ‘pas’ untuk mendeklarasikan diri bahwa Presiden SBY masih perduli pada dunia pendidikan dan taat pada konstitusi. Satu hal yang pasti, bahwa anggaran pendidikan bukanlah mainan atau ‘media promosi’ untuk menaikkan citra politik dalam upaya meraih dukungan di Pemilu 2009. Agar realitas ini bisa terpetakan dan kita dapat melihat sejauhmana publik merespon kenaikan anggaran pendidikan tersebut, berikut kami sajikan berita yang dilansir dari www.kompas.com (16/8)

Jangan Hanya Menjadi Komoditas Politik
Anggaran Pendidikan 20 Persen Harus Direalisasikan

Jakarta, Kompas - Anggaran pendidikan jangan hanya menjadi komoditas politik. Selama ini, terkesan, anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menjadi retorika politik guna meningkatkan citra dan alat posisi tawar antarelite-elite politik ketimbang direalisasikan dengan tujuan membangun pendidikan bermutu.
”Sekalipun ada desakan tahun 2009 anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, itu tidak akan memberikan makna apa- apa terhadap alokasi anggaran pendidikan jika sistemnya tidak berubah,” ujar Roy Salam dari Divisi Politik Anggaran Negara Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran dalam jumpa pers tentang anggaran pendidikan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (15/8).
Menurutnya, perubahan anggaran pendidikan menjadi 20 persen baru bermakna jika betul- betul untuk pendidikan dan pemerintah tidak bermain-main dengan beragam dalih dan kalkulasi yang menyesatkan.
Sebagai contoh, pemerintah sebelumnya memasukkan anggaran 20 persen ini termasuk gaji guru. Pemerintah semakin merasa benar ketika permohonan pengujian perundangan de- ngan tujuan gaji pendidik masuk ke dalam anggaran pendidikan dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
”Kami mendukung peningkatan kesejahteraan guru, namun gaji tidak dimasukkan sebagai anggaran pendidikan,” kata Manajer Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.
Menurut Ade, dengan dimasukkannya gaji pendidik berarti sebagian besar anggaran pendidikan akan habis untuk biaya operasional dan administratif. Apalagi jumlah pendidik sangat besar, karena di dalamnya termasuk guru, tutor, dan dosen. Belum lagi dengan adanya tunjangan profesi pendidikan.
Negara lepas tangan
Aktivis Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan, Jumono, mengatakan, minimnya anggaran pendidikan menjadi beban bagi masyarakat. Dia mencontohkan, unit cost atau besaran biaya rata- rata untuk jenjang sekolah dasar seharusnya Rp 750.000 per siswa per tahun. Namun, pemerintah hanya memberikan bantuan operasional jenjang sekolah dasar sebesar Rp 254.000 per siswa per tahun dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS).
Adapun jenjang SMP, unit cost setidaknya sebesar Rp 1,5 juta per tahun, tetapi BOS yang dikucurkan hanya Rp 354.000 siswa per tahun. ”Persoalan pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara, sekarang dibebankan kepada masyarakat. Dengan dalih otonomi sekolah, masyarakat dan sekolah harus membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah seolah lepas tangan dan lepas tanggung jawab,” ujarnya.
Citra naik
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengemukakan, pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran belanja dalam APBN 2009 membawa dampak pada naiknya citra pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kenaikan citra baik itu akan disyukuri sebagai pahala.
”Tujuan utamanya adalah pertama memenuhi aturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahwa itu kemudian berdampak pada pencitraan, ya itu saya kira pahala atau nikmat yang pantas dinikmati oleh mereka yang telah bekerja keras,” ujar Bambang seusai pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung MPR/DPR.
Menurut Bambang, menjelang akhir masa pemerintahannya, pemerintah mampu memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan karena beban subsidi turun bersamaan dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Kenaikan anggaran tersebut akan dibagi antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan pemerintah daerah. (INE/INU)

selengkapnya.....

Kongres Dipo Ricuh

Inilah realitas Kongres HMI Dipo, HMI yang kemaren sempat ber-islah dengan HMI MPO. Akankah HMI MPO masih mau bergabung dengan HMI yang cenderung bertindak anarkis ?. Tindakan ini jelas menodai citra HMI DIPO sebagai elemen gerakan Islam. Berita ini dimuat untuk menyadarkan kader-kader HMI MPO yang masih ‘bermimpi’ ingin islah dengan HMI DIPO.

Kongres HMI Dipo Ricuh
Kasus Pemukulan Telah Dilaporkan ke Poltabes Palembang

Rabu, 6 Agustus 2008 00:56 WIB
Sumber : http://cetak.kompas.com/

Palembang, Kompas - Tindak kekerasan mewarnai Kongres Nasional Ke-26 Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/8). Dalam kaitan ini, Elban (24), peserta sekaligus Ketua HMI Cabang Ciputat, terpaksa dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Mohammad Hoesin.

Ia mengalami luka memar dan lecet di kepala akibat pemukulan yang dilakukan peserta kongres lainnya, saat berlangsungnya sidang pembahasan nilai dasar perjuangan (NDP) organisasi.

Dua kubu
Sejumlah sumber Kompas mengatakan, tindak kekerasan itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 01.00 saat peserta kongres membahas anggaran dasar/anggaran rumah tangga tentang NDP. NDP adalah landasan dasar yang sangat menentukan arah gerakan dan kegiatan HMI.
Ketua HMI Arif Mustopa, yang terpilih dalam kongres tersebut, menambahkan, konflik yang berujung pada kekerasan itu dipicu persoalan ideologis anggota. Menurut dia, ada kubu atau kelompok yang berbeda pendapat tentang penggunaan NDP yang harus dipakai HMI.
Salah satu kubu yang dimotori HMI Makassar, kata Arif, ingin melakukan perubahan fundamental dengan mengganti wacana sosiologis-teologis-tauhid yang selama ini digunakan.
Kubu itu bersikeras mempertahankan NDP yang disepakati di Kongres Makassar pada tahun 2006, yang menonjolkan sisi HMI sebagai organisasi yang lebih moderat.
Di sisi lain, kata Arif, kubu yang dimotori HMI Ciputat (Tangerang, Banten) dan Jawa Timur ngotot mempertahankan nilai dasar perjuangan versi Nurcholish Madjid (Cak Nur). Nilai dasar itu sudah digunakan di HMI selama 32 tahun.
Nilai dasar versi Cak Nur, menurut pendapat Arif, mengutamakan aksi sosial (tradisi) yang dibawa pada konsep teologis (syahadat dan wahyu) dan kemudian direfleksikan secara filosofis (tauhid). Hal ini membawa HMI menjadi organisasi bercorak liberal-progresif.
”Karena keduanya ngotot, suasana tegang. Tiba-tiba, mereka yang mempertahankan nilai dasar perjuangan Kongres Makassar langsung memukuli Elban, Ketua HMI Ciputat. Dia berdarah dan dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang,” kata Arif.
Ia menambahkan, kasus pemukulan itu langsung dilaporkan ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang. Satu jam setelah pemukulan, sejumlah polisi datang ke lokasi. Polisi memeriksa sekitar empat mahasiswa yang diduga melakukan pemukulan.
Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Poltabes Palembang Komisaris Kristovo mengatakan, polisi masih menyelidiki kasus pemukulan tersebut dan belum menetapkan tersangka.
Internal
Arif lebih lanjut mengatakan, meski terjadi tindak kekerasan, pihaknya berharap kasus pemukulan itu bisa diselesaikan secara internal. Misalnya, mereka yang telah memukul Elban meminta maaf secara bijak kepada korban. Selain itu, mereka juga bersedia menanggung biaya pengobatan.(ONI)

selengkapnya.....