Badko Inbagteng Gelar Rapimcab III
Purworejo, (inbangteng cyber media)
Sebagai fasilitator sekaligus mediator di lingkungan HMI Cabang se Inbangteng, Badan Koordinasi (Badko) menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) III di sekretariat HMI Cabang Purworejo (08/03). Rapimcab kali ini merupakan follow up Rapimcab II yang telah digelar di Wonosobo (17/02) sebulan yang lalu. Tampak hadir beberapa pengurus cabang, diantaranya HMI Cabang Jogja, Semarang, Sleman, Wonosobo, Purworejo. Sedangkan cabang-cabang yang absen adalah Cabang Purwokerto, Jepara, Malang, Jombang, Surabaya dan Pontianak. Rapimcab kali ini menghasilkan beberapa poin yaitu ; terbentuknya Forum Komunikasi Hijau Hitam (FKHH), pembahasan konstitusi HMI se-Inbangteng dan kajian tema PB HMI.
Purworejo, (inbangteng cyber media)
Sebagai fasilitator sekaligus mediator di lingkungan HMI Cabang se Inbangteng, Badan Koordinasi (Badko) menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) III di sekretariat HMI Cabang Purworejo (08/03). Rapimcab kali ini merupakan follow up Rapimcab II yang telah digelar di Wonosobo (17/02) sebulan yang lalu. Tampak hadir beberapa pengurus cabang, diantaranya HMI Cabang Jogja, Semarang, Sleman, Wonosobo, Purworejo. Sedangkan cabang-cabang yang absen adalah Cabang Purwokerto, Jepara, Malang, Jombang, Surabaya dan Pontianak. Rapimcab kali ini menghasilkan beberapa poin yaitu ; terbentuknya Forum Komunikasi Hijau Hitam (FKHH), pembahasan konstitusi HMI se-Inbangteng dan kajian tema PB HMI.Agenda pembahasan Rapimcab III mencakup tiga bahasan antara lain ; pembentukan forum aliansi PTK se-inbangteng, persoalan konstitusi HMI dan tema PB HMI. Rapat yang di pimpin Moh. Syafi’ie langsung membahas tentang kesepakatan masing-masing cabang untuk membentuk forum tersebut. Setelah disepakati, maka dipilihlah nama yang relevan dan juga koordinator untuk menghandle dan mengkoordinir setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Syafi’ie menegaskan bahwa nantinya forum ini tidak hanya bersifat insidental tetapi berkelanjutan. “Forum ini bukan sekali saja, tapi sesering kali sesuai dengan momentum yang perlu dibahas, jadi kita akan melakukan pertemuan intensif “, ungkap Syafi’ie.
FKHH Terbentuk
Sebelum pemilihan nama, sempat juga muncul beberapa pertayaan mengenai tujuan dan target dibentuknya forum aliansi tersebut. Berdasarkan hasil rapimcab II, bahwa memang forum yang bertujuan untuk mengcover persoalan eksternal. Syamsul Hidayat mengatakan bahwa forum ini tidak murni hanya bicara PTK saja, tetapi lebih pada persoalan-persoalan eksternal yang sejauh ini belum begitu serius dibahas. “yang dimaksud PTK, bukan bidang tetapi maksudnya adalah ekternal, bukan hanya kapasitas bidang, tetapi mencakup seluruh kegiatan eksternal “, tegas ketua HMI Cabang Jogja itu. Dengan demikian forum aliansi ini lebih merupakan wadah yang bisa membahas hal-hal eksternal yang perlu disikapi pada tingkatan inbagteng yang nantinya dalam setiap kegiatannya difasilitasi oleh Badko.
Sebagai referensi bagi forum yang akan dibentuk, mapping isu sangat diperlukan. Dari hasil elaborasi masing-masing cabang, terdapat empat isu sentral, diantaranya Pemilu 2009, Pilkada Gubernur, APBD pendidikan dan masalah lingkungan hidup.
Setelah melakukan pembahasan mendalam terhadap isu-isu tersebut, akhirnya disepakati nama forum tersebut adalah Forum Komunikasi Hijau Hitam (FKHH), forum ini selanjutnya dikoordinir oleh Ibnu Muzab Ary. Anggota FKHH terdiri dari utusan masing-masing cabang yang memang konsen di bidang eksternal, seperti PTK dan Lapmi. Dalam pertemuan itu juga langsung disepakati agenda FKHH terdekat, yaitu diskusi di HMI Cabang Yogyakarta terkait agenda politik HMI 2009 dengan tema “meneropong politik HMI MPO 2009”. Dalam pertemuan itu akan dibahas pula isu-isu eksternal yang akan digarap secara intens oleh FKHH kedepan.
Kajian Konstitusi HMI
Selain pembentukan FKHH, pembahasan mengenai konsitusi HMI juga cukup alot. Beberapa cabang memberikan pandangan dan masukan yang cukup beragam. Dari persoalan redaksional yang salah, kop surat yang berbeda-beda, penomoran surat, contoh stempel sampai masalah Anggaran Dasar. Beberapa cabang juga mengusulkan untuk agar dibentuk semacam kelompok kerja (Pokja) yang memang fokus membahas masalah konstitusi. Dalam Pokja itu harus ada kader yang mengikuti kongres dan mengetaui poin-poin mana saja yang mengalami perubahan dan juga orang yang faham mengenai konstitusi HMI. Usulan mengenai pokja kemudian disederhanakan menjadi pembentukan tim kajian konstitusi HMI yang khusus mengidentifikasi beberapa persoalan dalam konstitusi, selanjutnya tim tersebut membuat draf untuk dibahas dalam Pleno II PB HMI di Semarang bulan April mendatang.
Untuk lebih mengintensifkan kajian konstitusi HMI, akhirnya dicapai kesepatan untuk mengadakan diskusi di HMI Cabang Yogyakarta pada pertengahan Maret. Beberapa cabang pun sudah mengutus delegasi-nya untuk ikut dalam kajian tersebut. Dari Cabang Jogja mengutus Lukman Hakim, Sleman diwakili oleh Fatul Mujib, Purworejo mendelegasikan Deniatur sedangkan Wonosobo mengamanahkan M. Nurdin untuk ikut dalam kajian tersebut. Harapannya dari kajian konstitusi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi permasalahan konstitusi HMI terutama pada forum Pleno II PB.
Mengulas Tema PB HMI
Usai membahas konstitusi HMI, Rapimcab terus berlanjut pada pembahasan tema PB HMI. Eksplorasi pertama dimulai oleh HMI Cabang Semarang yang mengatakan bahwa tema PB mengarahkan HMI harus masuk sistem, karena alasan pembaharuan demokrasi. selain juga diulas tentang ketidakjelasan posisi HMI dalam konteks memperkokoh negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa pilihan, kita ikut dan mendukung calon yang bersih, jika tidak ada yang sesuai, buat lembaga yang dapat mendukung. Lalu bagaimana dengan pemaknaan independensi ?. Dapatkah HMI berpartisipasi tetapi tetap independen ?. Demikian pula halnya Yusuf yang mengajukan beberapa pertanyaan mendasar terkait tema PB. “maksud tema PB ini sebenarnya mau kemana ?, kita ini kan organisasi, jadi nggak bisa masing-masing cabang lalu memaknai masing-masing”, tegas ketua HMI Cabang Semarang ini.
Sementara itu HMI Cabang Jogja menilai bahwa tema HMI tidak mengarahkan terhadap politik praktis. Hal ini karena belum ada pemetaan yang jelas di wilayah lokal. Cabang Sleman juga memaknai pemaknaan memperkokoh negara masuk dalam konteks politik. Maka dengan demikian pilihannya adalah “menjaga demokrasi tetap berjalan dengan memperbaiki sistem yang ada, kita tetap mendukung demokrasi tapi harus tetap anti neolib.”, ungkap ketua Badko Inbagteng. Hasil pembahasan rapimcab III ini selanjutnya akan dibawa ke forum Pleno II PB HMI yang rencananya akan berlangsung di kota Atlas Semarang pada 4-7 April 2008. (red)
FKHH Terbentuk
Sebelum pemilihan nama, sempat juga muncul beberapa pertayaan mengenai tujuan dan target dibentuknya forum aliansi tersebut. Berdasarkan hasil rapimcab II, bahwa memang forum yang bertujuan untuk mengcover persoalan eksternal. Syamsul Hidayat mengatakan bahwa forum ini tidak murni hanya bicara PTK saja, tetapi lebih pada persoalan-persoalan eksternal yang sejauh ini belum begitu serius dibahas. “yang dimaksud PTK, bukan bidang tetapi maksudnya adalah ekternal, bukan hanya kapasitas bidang, tetapi mencakup seluruh kegiatan eksternal “, tegas ketua HMI Cabang Jogja itu. Dengan demikian forum aliansi ini lebih merupakan wadah yang bisa membahas hal-hal eksternal yang perlu disikapi pada tingkatan inbagteng yang nantinya dalam setiap kegiatannya difasilitasi oleh Badko.
Sebagai referensi bagi forum yang akan dibentuk, mapping isu sangat diperlukan. Dari hasil elaborasi masing-masing cabang, terdapat empat isu sentral, diantaranya Pemilu 2009, Pilkada Gubernur, APBD pendidikan dan masalah lingkungan hidup.
Setelah melakukan pembahasan mendalam terhadap isu-isu tersebut, akhirnya disepakati nama forum tersebut adalah Forum Komunikasi Hijau Hitam (FKHH), forum ini selanjutnya dikoordinir oleh Ibnu Muzab Ary. Anggota FKHH terdiri dari utusan masing-masing cabang yang memang konsen di bidang eksternal, seperti PTK dan Lapmi. Dalam pertemuan itu juga langsung disepakati agenda FKHH terdekat, yaitu diskusi di HMI Cabang Yogyakarta terkait agenda politik HMI 2009 dengan tema “meneropong politik HMI MPO 2009”. Dalam pertemuan itu akan dibahas pula isu-isu eksternal yang akan digarap secara intens oleh FKHH kedepan.
Kajian Konstitusi HMI
Selain pembentukan FKHH, pembahasan mengenai konsitusi HMI juga cukup alot. Beberapa cabang memberikan pandangan dan masukan yang cukup beragam. Dari persoalan redaksional yang salah, kop surat yang berbeda-beda, penomoran surat, contoh stempel sampai masalah Anggaran Dasar. Beberapa cabang juga mengusulkan untuk agar dibentuk semacam kelompok kerja (Pokja) yang memang fokus membahas masalah konstitusi. Dalam Pokja itu harus ada kader yang mengikuti kongres dan mengetaui poin-poin mana saja yang mengalami perubahan dan juga orang yang faham mengenai konstitusi HMI. Usulan mengenai pokja kemudian disederhanakan menjadi pembentukan tim kajian konstitusi HMI yang khusus mengidentifikasi beberapa persoalan dalam konstitusi, selanjutnya tim tersebut membuat draf untuk dibahas dalam Pleno II PB HMI di Semarang bulan April mendatang.
Untuk lebih mengintensifkan kajian konstitusi HMI, akhirnya dicapai kesepatan untuk mengadakan diskusi di HMI Cabang Yogyakarta pada pertengahan Maret. Beberapa cabang pun sudah mengutus delegasi-nya untuk ikut dalam kajian tersebut. Dari Cabang Jogja mengutus Lukman Hakim, Sleman diwakili oleh Fatul Mujib, Purworejo mendelegasikan Deniatur sedangkan Wonosobo mengamanahkan M. Nurdin untuk ikut dalam kajian tersebut. Harapannya dari kajian konstitusi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi permasalahan konstitusi HMI terutama pada forum Pleno II PB.
Mengulas Tema PB HMI
Usai membahas konstitusi HMI, Rapimcab terus berlanjut pada pembahasan tema PB HMI. Eksplorasi pertama dimulai oleh HMI Cabang Semarang yang mengatakan bahwa tema PB mengarahkan HMI harus masuk sistem, karena alasan pembaharuan demokrasi. selain juga diulas tentang ketidakjelasan posisi HMI dalam konteks memperkokoh negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa pilihan, kita ikut dan mendukung calon yang bersih, jika tidak ada yang sesuai, buat lembaga yang dapat mendukung. Lalu bagaimana dengan pemaknaan independensi ?. Dapatkah HMI berpartisipasi tetapi tetap independen ?. Demikian pula halnya Yusuf yang mengajukan beberapa pertanyaan mendasar terkait tema PB. “maksud tema PB ini sebenarnya mau kemana ?, kita ini kan organisasi, jadi nggak bisa masing-masing cabang lalu memaknai masing-masing”, tegas ketua HMI Cabang Semarang ini.
Sementara itu HMI Cabang Jogja menilai bahwa tema HMI tidak mengarahkan terhadap politik praktis. Hal ini karena belum ada pemetaan yang jelas di wilayah lokal. Cabang Sleman juga memaknai pemaknaan memperkokoh negara masuk dalam konteks politik. Maka dengan demikian pilihannya adalah “menjaga demokrasi tetap berjalan dengan memperbaiki sistem yang ada, kita tetap mendukung demokrasi tapi harus tetap anti neolib.”, ungkap ketua Badko Inbagteng. Hasil pembahasan rapimcab III ini selanjutnya akan dibawa ke forum Pleno II PB HMI yang rencananya akan berlangsung di kota Atlas Semarang pada 4-7 April 2008. (red)
0 komentar:
Posting Komentar